Beras Mahal, Warga Garut Nyaris Terancam Kelaparan

Masih mahalnya harga beras, akibat kenaikan harga yang ”ngageureudeug” (amat-sangat masif), mengakibatkan adanya warga Kabupaten Garut yang kini berkondisi nyaris terancam kelaparan. Beberapa penarik becak, termasuk mengaku bernama Ukun(36) kepada Garut News di Kawasan Pengkolan, Rabu, mengemukakan selama sepekan terakhir setiap harinya rata-rata hanya bisa menghasilkan uang berkisar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. ”Bisa dibayangkan dengan penghasilan itu, harga beras diatas Rp9 ribu/kg, besarnya biaya anak sekolah setiap harinya, juga keperluan pokok lain, sehingga kerap terpaksa mengonsumsi kukusan pisang mentah,” katanya. Keluhan senada mengemuka dari beberapa pemulung termasuk Ny. Unah, juga mengaku setiap hari mengais rejeki dengan cara ”gacong” di pasar Guntur, dari hasil usahanya rata-rata setiap hari bisa mengantongi uang berkisar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Ditemui terpisah Ketua Komisi D DPRD setempat, dr H. Helmi Budiman, MM kepada Garut News katakan, tingginya harga beras tersebut, patut segera disikapi Pemkab dengan melakukan beberapa penanganan penanggulangan. Diantaranya secepatnya mengeluarkan beras cadangan dari gudang Bulog, menyusul kalangan petani pun saat ini masih banyak mulai melakukan penanaman. Kemudian juga segera digelar ”operasi pasar” (OP) beras murah, yang tak hanya pada satu lokasi melainkan dilaksanakan di berbagai tempat, yang kondisi penduduknya berkondisi rawan daya beli. Selain itu pelaksanaan OP hendaknya tak hanya satu kali, melainkan juga bisa digelar beberapa kali, sekaligus sebagai peringatan agar lumbung padi masyarakat semestinya lebih digalakan lagi pada setiap desa, bahkan di masing-masing perkampungan. Helmi Budiman mengingatkan pula, ”setiap tahunnya produk beras Garut mengalami surplus ratusan ribu ton, justru jangan seperti fenomena tikus mati di lumbung padi”, katanya. Terus ditingkatkannya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta perlu dimilikinya cadangan, menyusul kalangan petani penggarap termasuk komunitas rentan rawan daya beli. Kemudian ”beras untuk masyarakat miskin” (Raskin), agar proses penyalurannya disertai kebijakan menyeluruh agar jelas pendistribusiannya, prioritaskan masyarakat yang tidak mampu, karena peruntukannya pun untuk warga miskin. Didesak pertanyaan Garut News, mengenai diunggulkannya oleh PKS bisa mengganti posisi jabatan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman katakan, sebagai bagian dari demokrasi menyusul adanya peluang. Namun dia juga berpendapat, proses pencalonan sepenuhnya kewenangan bupati, untuk kemudian diusulkan kepada DPRD, meski masih belum jelas dari parpol atau independen, katanya. Diingatkan, bupati dan wakilnya masing-masing memiliki tupoksi, sebagai wakil dipastikan tak akan merecoki tugas bupati, melainkan wakil antara lain berkewajiban memberikan masukan berupa saran maupun usul, katanya pula.