Bulog jajaki impor beras dari Kamboja

JAKARTA. Pemerintah dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog tengah menjajagi impor beras dari Kamboja. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, penjajakan dengan Kamboja sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun belum tercapai suatu kesepakatan. “Kami jajaki impor beras dari negara lain untuk menghindari monopoli yang bisa menyebabkan kecenderungan harga naik,” ujarnya, kemarin. Ia menjelaskan, tujuan Bulog melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan tidak dikuasai oleh pengusaha bebas seperti komoditas lain. Karena itulah, importasi beras hanya boleh dilakukan oleh Bulog dengan volume yang ditetapkan pemerintah. Kendati demikian, Sutarto membantah akan melakukan penambahan impor beras dari Vietnam. Hal ini terkait rencana Vietnam yang akan mengekspor berasnya ke pasar Asia seperti Cina, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ia menegaskan sejak bulan Maret, pihaknya sudah menyelesaikan masalah impor beras yang masuk ke Indonesia, sehingga untuk saat ini tidak ada lagi impor, termasuk impor tambahan dari Vietnam. “Seluruh kontrak impor beras untuk tahun lalu sudah seluruhnya masuk ke negara kita, totalnya sebesar 1,892 juta ton. Kami sudah tidak menerima lagi beras impor sejak awal Maret lalu,” tegas Sutarto. Apalagi, lanjut Sutarto, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan izin untuk impor tambahan. Adapun impor beras yang sudah masuk ke Indonesia berasal dari Vietnam, Thailand, India, dan Myanmar. Terkait antisipasi kenaikan harga beras, Sutarto mengaku saat ini harga beras dalam kondisi stabil karena sedang masuk musim panen raya. Dengan kondisi harga stabil ini, Bulog menghentikan penyaluran beras operasi pasar (OP) sementara waktu. Karena, saat panen seperti ini Bulog menyerap beras petani dengan harga Rp 6.600 sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku, sementara Bulog tetap menyalurkan OP dengan harga sekitar Rp 6.100.

Bulog minta dana Rp 2 triliun untuk cadangan beras

JAKARTA. Pemerintah terus mendorong agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menuju angka 1 juta ton. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso bilang, untuk mencapai CBP ideal Indonesia sebesar 700.000-1,3 juta ton, Perum Bulog meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Anggaran itu dibutuhkan untuk menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 266.000 ton di tahun ini. Cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan beras cadangan milik pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar pada saat harga di pasar melonjak dan mengantisipasi bencana alam. Saat ini, stok CBP di gudang Bulog hanya sebesar 378.000 ton. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah akan mencapai angka sebesar 700.000 ton. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, CBP yang dikeluarkan oleh Bulog digunakan untuk operasi pasar (OP) sebanyak 200.000 ton dan keperluan lain, seperti bencana alam dan kondisi rawan pangan seperti pada saat nelayan tidak dapat melaut,” ujar Sutarto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (19/3). Sutarto menambahkan, rencana peningkatan cadangan beras pemerintah itu tentunya akan berdampak pada penambahan anggaran. Sebelumnya, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras Rp 5.060 per kg, usulan anggaran Rp 2 triliun tersebut dapat menambah cadangan beras sebanyak 336.000 ton. Namun, setelah dikeluarkan Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah, dimana ditetapkan HPP Beras menjadi Rp 6.600 per kg, sehingga anggaran Rp 2 triliun hanya mampu menambah CBP sebanyak 266.000 ton. Sutarto mencontohkan pentingnya cadangan beras pemerintah dapat digunakan untuk operasi pasar beras ketika harga beras di pasar melonjak tinggi. Seperti yang terjadi pada awal tahun ini, sehingga dari Januari-Maret 2012, Perum Bulog mengaku sudah melakukan OP dengan angka mencapai 174.000 ton. "Untuk mencapai CBP 750.000 ton, dengan anggaran tambahan Rp 2 triliun masih kurang, karena hanya dapat 266.000 ton. Pemerintah ingin CBP sebesar 1 juta ton, tapi karena keuangan terbatas, disediakan Rp 2 triliun,” ujarnya. Komisi IV DPR belum menyepakati usulan pemerintah tersebut, sehingga masih akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

RI Bebas Impor Beras Sampai Mei Kementan yakin pasokan beras dalam negeri masih aman.

Pemerintah memastikan Indonesia akan bebas dari beras impor setidaknya sampai Mei 2012 ini. Hal ini seiring keyakinan Kementerian Pertanian (Kementan) yang optimis beras impor tak diperlukan meski musim Paceklik melanda pada Januari hingga Februari ini. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, pemerintah masih memiliki cadangan beras akibat mundurnya musim tanam pada tahun lalu. Mundurnya musim panen 2011 terjadi akibat dari musim kemarau yang juga mundur dari jadwal. "Pengunduran itu ada panen yang mesti terjadi di 2011 jadi pindah ke 2012. Jadi ada kira-kira 1 juta gabah kering giling yang pindah," ujar Rusman saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012. Rusman menambahkan, keyakinan kementeriannya juga didasarkan pada ancaman banjir yang biasanya menyerang tanaman yang baru ditanam, tak sebesar yang diduga. Selain itu masih banyak areal sawah yang belum ditanami padi. "Karena melihat gejala banjir tapi jumlahnya sedikit, jadi penanaman sudah lebih banyaklah," kata dia. Dengan kedua kondisi tersebut, Kementan yakin, pasokan beras dari dalam negeri masih aman mengingat masih akan ada panen pada April mendatang. Pada tahun ini, Kementan optimistis produksi panen akan tumbuh sebesar dua persen dari tahun 2011. "Kemarin 65,4 juta ton, kira-kira di atas 66 juta ton. Kira-kira pertumbuhannya bisa 2 persen dari 2011. Kan belum terjadi puso yang sangat masif," terangnya. Meski demikian, Rusman belum bisa menjamin keputusan pemerintah tak mengimpor beras dari luar negeri sepanjang tahun 2012. "Nantilah kita bicarakan, jangan terburu-buru. Kami harus melihat realisasi dari panen raya pada bulan Mei," tuturnya.

Petani Enggan Garap Sawah, BUMN Ambil Alih "Kalau petani enggan menggarap sawahnya maka negara yang rugi."

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menegaskan, perusahaan milik pemerintah siap mengambil alih tugas menggarap tanah persawahan jika tidak ada lagi petani yang bersedia. Hal ini ditempuh agar Indonesia terhindar dari ancaman ketahanan pangan. "Kalau petani enggan menggarap sawahnya, negara yang rugi. Maka kami siap untuk menggarap sawah tersebut lebih baik," kata Dahlan di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis, 29 Maret 2012. Dahlan mengatakan, areal persawahan yang diserahkan kepada BUMN akan diolah secara optimal dan hasilnya diambil sebagian oleh perusahaan pengolah tersebut. “Meski sawah telah diserahkan kepada BUMN, pengerjaan tetap dilakukan oleh petani, sehingga mendapatkan gaji. Sedangkan benih, pupuk, maupun persoalan hama ditangani oleh BUMN,” ujar dia. Mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara itu berharap, sistem pengelolaan sawah oleh BUMN ini bisa membantu menambah kesejahteraan petani. Dengan begitu, program pro beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa tercukupi. “Meskipun tidak mudah, harapannya gerakan pro beras dapat menghasilkan beras yang baik dengan metode yang benar,” ujarnya. Sementara itu, calon Rektor Terpilih UGM masa bakti 2012-2017 Prof. Ir. Pratikno, juga turut menyoroti persoalan impor pangan Indonesia yang terus meningkat. Ketergantungan impor beras sebetulnya dapat dikurangi dengan mengoptimalkan sumber daya asli Indonesia. Berbagai upaya dapat ditempuh untuk mengurai persoalan pangan maupun permasalahan bangsa lainnya. Salah satunya dengan memperkuat integritas manusia Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Pratikno mengimbau mahasiswa agar memperdalam ilmu dan mengasah keterampilan di samping sibuk berkuliah. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus mengimbanginya dengan mengasah integritas personel yang bisa diperoleh di luar perkuliahan dalam kegiatan ekstrakurikuler.