Jakarta - Indonesia harus menjadi negara yang sejahtera alias 'welfare state' dengan teori sosial market ekonomi yang harus dipegang. Kata-kata ini terucap pada penutupan kerjasama BPK dengan JAN Malaysia di Lombok, Selasa (04/09/12).
"Indonesia harus menjadi Welfare State alias negara sejahtera yang mempunyai teori sosial market ekonomi yang harus dipegang," kata Anggota BPK, Ali Masykur Musa di Hotel Sheraton Senggigi Lombok.
Food security adalah program ke 3 yang akan dijalankan oleh BPK dalam sisi audit. Peran pangan cukup penting bagi keterkaitan masalah ekonomi, sosial dan politik pada Indonesia. BPK mengimbau agar salah satu cara untuk membentuk 'welfare state' atau negara sejahtera adalah dengan mengembalikan fungsi Bulog seperti orde baru.
"Kemampuan Bulog hanya menyerap 1 juta ton beras dari petani seharusnya terus ditingkatkan. Negara harus ikut menyelamatkan pada masalah ini," katanya.
Menurut BPK, pemerintah tidak hanya harus memberikan subsidi pada sektor hilir saja seperti pupuk dan benih tetapi Negara juga harus kelola sektor tata niaga. Selain itu pemerintah juga harus memberikan perhatian pada Bulog dan harus dikedepankan pada prioritas pangan dan sembako.
Menurut BPK saat ini Bulog sifatnya adalah bisnis karena bentuknya adalah Perum. "Hal ini harus didukung dengan kuat. Maka Bulog harus Bulog sendiri, semua kebijakan harus pada Bulog seperti pada orde baru itu jauh lebih baik," jelasnya. Bulog pada masa itu (Orde Baru) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
"Penyangga pangan seperti Bulog harus disokong pada APBN, subsidi pangan saat ini besarannya Rp. 16,7 triliun, ini biarkan untuk stabilkan bahan pokok pada pasar yang berkeadilan sosial yang walfare state," pungkasnya.
