Beras Impor Harus Sudah Masuk Sebelum Februari

Kementerian Pertanian meminta beras impor masuk sebelum musim panen raya padi petani. Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, mengatakan, beras impor harus masuk seluruhnya ke Indonesia paling lambat akhir Februari 2013, karena pada Maret petani mulai panen.

"Yang penting buat Kementerian Pertanian jangan sampai secara fisik barang masuk ketika panen raya. Itu sangat menyakitkan petani, karena mereka berekspektasi harga bagus saat musim panen," kata Rusman kepada Tempo, Ahad, 2 Desember 2012.

Karena itulah izin impor beras yang telah diberikan kepada Perum Bulog harus segera direalisasikan agar tak melebihi batas waktu akhir Februari 2013. Kebijakan impor seperti ini, kata Rusman, juga akan berlaku untuk buah-buahan impor, yang tidak boleh masuk saat sedang panen di dalam negeri.

"Bulog dapat izin impor harus lakukan jangan sampai masuk Maret karena sudah panen raya. Itu pemandangan yang kurang elok kalau dilihat oleh petani," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya hanya akan mengimpor beras sekitar 600.000 ton hingga 700.000 ton dari jatah impor yang diberikan pemerintah sebesar 1 juta ton. Sutarto mengatakan hal ini disebabkan pengadaan beras dari produksi dalam negeri tahun ini yang membaik.

Sutarto mengatakan, saat ini Bulog telah memiliki kontrak impor beras sebanyak 720.000 ton. Sebanyak 600.000 ton akan diimpor dari Vietnam dan sebanyak 120.000 ton dari India. Namun, hingga saat ini, dari kesepakatan itu, baru 200.000 ton yang sudah masuk ke Indonesia.

Menurut Rusman, volume impor pada 2012 ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 1,5 juta ton beras. Namun, ia masih meminta Perum Bulog menjamin agar beras impor yang masuk digunakan hanya untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. "Sepanjang dalam rangka memperkuat cadangan beras pemerintah, tidak masalah. Tapi kami tetap menyatakan sebenarnya kita surplus beras, karena produksi bagus," ujarnya.

Pemerintah, ia melanjutkan, memberikan izin impor beras untuk memperkuat cadangan beras melalui Perum Bulog. Sehingga, Bulog memiliki kemampuan untuk penetrasi pasar jika ada gejolak harga melalui operasi pasar. "Tidak apa-apa ada beras impor, sepanjang untuk kepentingan Bulog bukan untuk masuk ke pasar," kata Rusman.

Paceklik, Bulog Akan Impor 700 Ton Beras

TEMPO.CO, Jakarta – Perum Bulog memperkirakan periode tiga bulan awal tahun depan sebagai masa paceklik. Untuk itu, badan penyangga stok beras nasional ini berencana mengimpor 700 ribu ton beras.

“Januari hingga Maret tahun depan diperkirakan paceklik, jadi kita masih harus tambah stok dari impor,” kata Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso pada Kamis, 29 November 2012.

Sutarto mengatakan, serapan beras dari dalam negeri sampai November 2012 sudah mencapai 3,56 juta ton, atau hampir dua kali lipat dibandingkan serapan pada 2010 dan 2011. Angka tersebut hanya kalah dibanding serapan beras pada 2009 yang mencapai 3,6 juta ton.

Menurut dia, level aman pangan bagi Indonesia apabila Bulog memiliki cadangan beras sebesar 2 juta ton. “Tapi, untuk menghindari spekulasi, sebaiknya lebih dari itu sehingga kita lakukan impor,” ujarnya.

Ada dua negara yang telah dibidik Bulog untuk melakukan impor beras, yakni India dan Vietnam. “Perbandingannya mungkin sekitar 80:20, India lebih banyak,” katanya.

Tahun depan, pemerintah belum menetapkan angka pasti untuk impor beras. Menurut Sutarto, hal itu biasanya ditetapkan sesuai kebutuhan dengan lebih dulu melihat produksi dan kebutuhan dalam negeri.

IMPOR BERAS: Kuota impor hanya akan dipakai 700.000 ton

JAKARTA: Dari plafon 1 juta ton, pemerintah diperkirakan hanya akan mengimpor 500.000--700.000 ton beras hingga penghujung 2012.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menuturkan meski ijin impor sudah dikeluarkan, pemerintah hanya akan mengeksekusi sebagian dari komitmen impor beras pada akhir 2012 ini.

"Itu hanya akan dieksekusi sebagian karena alhamdulillah panen bagus. Tapi kita antisipasi suasana kurang baik dari cuaca," kata Gita usai rapat koordinasi terkait pangan di Kemenko Perekonomian, Rabu (28/11).

Menurutnya, opsi impor beras terpaksa ditempuh untuk mengamankan stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog yakni minimal 2,4 juta ton.

"Saya rasa sekitar 500.000 ton [beras yang akan diimpor]. Yang sudah dieksekusi 200.000 ton dari komitmen 700.000 ton. Tapi realisasi antara 500.000-700.000 ton," ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menuturkan komitmen impor beras pada 2012 mencapai 720.000 ton, yakni berasal dari India 120.000 ton dan Vietnam 600.000 ton.

"Maksimum 600.000--700.000 ton yang akan diimpor, karena kita selalu berhitung jangan sampai stok bulog kurang dari 2 juta ton," katanya.

Adapun biaya yang perlu disiapkan untuk importasi 700.000 beras diproyeksi mencapai Rp3 triliun. Selain India dan Vietnam, lanjutnya, Bulog juga menjajaki beras impor dari Kamboja, namun untuk volume yang kecil.

“Hasil Panen Raya Dalam Negeri Tidak Terserap” BPK Audit 60 Persen Dokumen Impor Beras

Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kebijakan impor beras didesak dilakukan secara obyektif dan faktual. Proses itu didorong untuk mengungkap apakah adanya dugaan penyimpangan. Tak hanya itu saja, lembaga audit itu diwajibkan untuk memperjelas pelaksaan impor beras yang terjadi selama ini.
“Karena di lapangan kita dapati terjadinya surplus beras di daerah-daerah. Sehingga harusnya Perum Bulog sebagai operator menyerap beras dari petani,” ujar  anggota Komisi IV dari FPKS Hermanto di Jakarta, Selasa (13/11).
Sesuai UU tentang Pangan yang baru disahkan DPR, pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah. Guna meningkatkan kesejahteraan petani, cadangan pangan tersebut dipenuhi dari pasokan dalam negeri.
Pentingnya audit terhadap impor beras ini dipicu adanya upaya impor beras secara diam-diam dan baru diketahui usai beredar di pasaran.
“Dampaknya, hasil panen raya dalam negeri tidak terserap,” lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, fokus audit mencakup penerapan kebijakan impor beras oleh pemerintah sepanjang tahun 2012 ini.
Audit ini dimaksudkan untuk menganalisa beberapa komponen dalam kebijakan impor beras, terutama masalah pengadaan, kesesuaian impor dengan kebijakan ketahanan pangan, serta peran importir di balik impor beras.
Hingga kini, BPK telah mengaudit sekitar 60 persen atas dokumen impor beras. BPK akan mengumumkan hasil audit kepada publik paling lambat di pengujung tahun 2012.@andres_barca

Kemendag : impor beras maksimal satu juta ton

Tidak benar kalau ada berita yang menyebutkan Indonesia impor beras sana sini yang melebihi jumlah itu, kami sudah sampaikan kepada Bulog izinnya hanya 1 juta ton,"

Kementerian Perdagangan menyatakan Bulog hanya mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak maksimal 1 juta ton hingga Desember 2012 yang bertujuan untuk mengamankan cadangan beras nasional.

"Tidak benar kalau ada berita yang menyebutkan Indonesia impor beras sana sini yang melebihi jumlah itu, kami sudah sampaikan kepada Bulog izinnya hanya 1 juta ton," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Namun, dari maksimal jumlah 1 juta ton itu, Bulog telah mengisyaratkan hanya akan melakukan impor 700 ribu ton guna mengamankan stok 2 juta ton beras pada akhir tahun, yang salah satunya melalui tender pembelian beras asal India sebanyak 100 --150 ribu ton.

"Kalau produksi dalam negeri cukup, kita tidak mungkin impor. Beras impor itu sifatnya untuk stok, demi menjaga jangan sampai ada ketidakstabilan pasokan dan distribusi," kata Deddy

Deddy mengatakan arah kebijakan impor beras yang dijalankan pemerintah ini sangat mengutamakan produksi beras dalam negeri, sehingga pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengefisienkan impor beras.

"Yang paling dekat adalah impor beras dari Vietnam sekitar 300 ribu ton, kontraknya sudah ditandatangani Bulog dan eksportir beras di Vietnam," katanya.

Tetapi Deddy menyebutkan bahwa pihak Kemendag belum mendapatkan laporan resmi terkait rencana itu.

Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meyakini pemerintah akan terus melakukan impor beras hingga 2014 mendatang karena hingga saat ini Bulog masih mengalami kesulitan melakukan serapan beras nasional.

Peningkatan produksi padi di Indonesia mengalami akselerasi hanya pada 1980-an, dengan laju pertumbuhan produksi padi rata-rata meningkat dari 1,1 persen per tahun pada periode 1970--1979 menjadi 5,32 persen per tahun pada periode 1980--1989.

Namun pada periode 1990-1999, produksi beras tercatat terus mengalami penurunan rata-rata menjadi 1,29 persen per tahun dan 0,71 persen per tahun pada periode 2000-2011 sehingga target yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai 10 juta ton cadangan beras nasional diperkirakan sulit tercapai.