PT. PAN ASIA SUPERINTENDENCE CABANG BATAM: 02/25/12

Sabtu, 25 Februari 2012

Tahun 2012 Jangan Impor Beras

Anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar, di Jakarta, Kamis (23/2/2012), menilai kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras Rp 6.600 per kilogram yang dipatok pemerintah mencapai 27 persen dan sangat kompetitif dengan harga pasar. Kenaikan ini harus direspons cepat dan kreatif oleh Bulog dengan memaksimalkan serapan beras dari petani, apalagi sebentar lagi menginjak masa panen raya. Oleh karena itu, skema impor beras tidak perlu dilakukan selama tahun 2012. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (22/2/2012), memastikan, HPP untuk beras sebesar Rp 6.600 per kilogram. Rofi, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV F-PKS, menjelaskan, Bulog selama ini selalu beralasan bahwa penyerapan beras petani terkendala HPP yang rendah sehingga tidak menarik bagi petani. Namun, sering kali disisi lain Bulog lemah kreativitas dan kurang berusaha dalam menjemput gabah ke petani sehingga kalah cepat dibandingkan dengan tengkulak. Bulog yang pada tahun 2012 diberi anggaran sebesar Rp 19 triliun dan Inpres HPP beras sebesar Rp 6.600 seharusnya mampu menunjukan peningkatan kinerja yang lebih baik. "Sistem manajemen serapan beras Bulog harus progresif, efisien, dan mudah diakses oleh para petani. Selama ini bulog dibekali dengan berbagai macam insentif, berupa harga, infrastuktur, dan regulasi, tetapi tetap saja mengimpor beras," ujarnya.

Impor Beras Tahun Ini 2,2 Juta Ton

Pemerintah berencana mengimpor 2,2 juta ton beras pada tahun ini. Impor itu dikatakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim dan ancaman bencana. Hal itu dikemukakan pelaksana harian Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian Tangkas Pandjaitan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/2/2012). "Kami harapkan impor itu sebenarnya hanya untuk menjaga stok saja," kata Tangkas yang menghadiri acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra di Kendari. Lebih jauh Tangkas mengatakan, beras impor nantinya hanya digunakan sebagai cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam dan gangguan produksi. "Itu rencana pemerintah kalau terpaksa untuk memenuhi kebutuhan pangan karena adanya perubahan iklim yang luar biasa yang susah diantisipasi," katanya. Sementara untuk menggenjot produksi, Tangkas mengatakan, secara nasional tahun ini pemerintah akan mencetak 100.093 hektar lahan sawah baru. Anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai Rp 1,4 triliun. Pencetakan lahan baru itu bisa menambah produksi beras sekitar 300.000 ton. "Dengan pencetakan sawah dan perbaikan irigasi, diharapkan impor akan berkurang," kata Tangkas.