RUU Pangan Bakal Stop Kebiasaan Impor Beras

Anggaran Kementan Sudah Dinaikkan Tapi Impor Kok Jalan Terus Komisi IV DPR akan menghentikan kebiasan pemerintah mengimpor beras dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan. Berdasakan data Badan Pu¬sat Statistik (BPS), selama tri¬wulan I-2012 beras impor yang ma-suk mencapai 770,3 ribu ton senilai 420,7 juta dolar AS atau Rp 3,8 triliun. Padahal, suplai be-ras dari dalam negeri sudah cu¬kup berlimpah dari panen raya Maret lalu. Untuk Januari, beras impor yang masuk ke tanah air se¬banyak 355,9 ribu ton seni¬lai 205,1 juta dolar AS. Se¬men¬tara pada Feb¬ruari 297,4 ribu ton beras impor senilai 154,3 juta dolar AS masuk ke Indo¬nesia. Sedangkan Maret, jumlah beras impor yang masuk 117 ribu ton dengan nilai 61,2 juta dolar AS. “Pemerintah kan bilang tidak mau impor beras tahun ini, tapi ki¬ta tidak tahun nantinya. Ma¬ka-nya kebiasaan impor pe¬me¬rintah akan kita batasi oleh Un¬dang-Undang,” kata Wakil Ketua Ko¬misi IV DPR Viva Yoga Mau¬ladi kepada Rakyat Merdeka, Jumat. Tapi, kata Viva, soal impor itu akan diatur dalam pasal yang ber¬beda dengan impor pangan untuk ben¬cana alam. Pasalnya, jika ter¬jadi bencana alam peme¬rintah ma¬¬sih diberikan kewe-nangan un¬tuk impor. Dalam RUU Pangan itu juga me¬nyebutkan impor pangan ha¬nya bisa dilakukan untuk pa¬ngan yang tidak diproduksi di dalam ne¬geri. Sedangkan untuk bahan pa¬ngan yang sudah di-produksi di da¬lam negeri, tidak boleh dibuka kran impor. Kendati begitu, impor beras bisa dilakukan pemerintah jika pro¬duksi dan cadangan me¬nga¬lami penurunan. Ditanya berapa persen am¬bang batas penurunan produksi yang mem¬perbolehkan peme¬rintah un¬tuk melakukan impor, Viva me¬ngatakan, angka untuk itu tidak diatur. “Intinya, impor jangan mem¬buat harga pangan turun dan me¬nyengsarakan petani,” jelasnya. Sekjen Dewan Tani Angga¬wira pesimis pemerintah dan Bu¬log akan menghentikan kebia¬sa¬an-nya mengimpor beras. Me¬nurut dia, Ke¬menterian Per¬ta¬nian (Kemen¬tan) selama ini te¬rus kampanye¬kan target surlus be¬ras 10 juta ton pada 2014. Ta¬pi, hingga kini un¬tuk memenuhi ke-butuhan beras untuk rakyat mis¬kin (raskin), pe¬merintah ma¬sih harus melakukan impor. Upaya Kementan un¬tuk meme¬nuhi surplus beras de¬ngan me¬naikkan anggaran juga be¬lum ter-lihat hasilnya. Bahkan, da¬lam dua tahun terkahir ke¬men¬terian yang dipimpin Suswono itu meli¬patkan anggarannya dari Rp 8,03 triliun pada 2010 menjadi Rp 17,8 trili¬un, tapi tetap tidak bisa meng¬hen¬tikan kebiasan im¬pornya. “Ta¬hun lalu saja impor berasnya men¬capai 1,8 juta ton,” tandas Wira. Ketua Himpunan Pengusaha Mu¬da Indonesia (Hipmi) Bidang Agri¬bisnis Desi Arianti menga-ta¬kan, saat ini ada 16 komoditas pangan dalam daftar impor pe¬merintah dan nilainya saat ini mencapai Rp 100 triliun.

Pemerintah tidak Impor Beras Tahun Ini

Pemerintah tidak akan mengimpor beras tahun ini. Pemerintah yakin kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi. Bahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan surplus beras 2 juta ton tahun ini. "Sekarang tak ada planning mengimpor 2012, kecuali beras yang harus masuk pada Januari dan awal Februari," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan di kantornya, Rabu (4/1). Rakor diikuti oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri/Kepala PPN Armida Alisjahbana, dan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso. Karena tidak impor beras, Hatta meminta Bulog untuk mengoptimalkan pembelian beras dari petani. Pasalnya, impor beras selama ini dilakukan lantaran Bulog tidak mampu menyerap beras lokal karena harganya yang tinggi melebihi HPP (harga pembelian pemerintah). Pada tahun 2011, Bulog melakukan impor beras hingga 1,9 juta ton untuk menutup stok beras nasional. Sebanyak 1,3 juta ton sudah masuk gudang Bulog sedangkan sisanya akan masuk pada Februari hingga Maret. Panen raya pun diperkirakan akan dimulai pada Februari. Ditemui di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengamini ucapan Hatta. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan pembelian beras oleh Bulog untuk menyerap beras petani. "Kita target tahun ini tidak impor. Karena itu pemerintah meminta Bulog mengadakan stok akhir hingga 2 juta ton," kata Sutarto. Sutarto bahkan menargetkan akan menyediakan stok hingga 4 juta ton beras, 2 kali lipat dari pengadaan yang diminta pemerintah. Stok itu akan berasal dari public service obligation (PSO) sebanyak 3,6 juta ton, dan sisanya 400 ribu ton dari komersial.

Bulog Komitmen Jalin Kerja Sama dengan Gapoktan

Surabaya - Bulog Divisi Regional Jawa Timur berkomitmen menjalin kerja sama dengan menggaet gabungan kelompok tani/gapoktan di provinsi ini karena ingin menghilangkan persepsi masyarakat bahwa Bulog hanya bekerja sama dengan pedagang besar. Kepala Bulog Divisi Regional Jatim, Rito Angky Pratomo, menjelaskan, upayanya untuk berkomitmen menggandeng Gapoktan tersebut juga diiringi usahanya bekerja sama dengan mitra kerja skala kecil. "Langkah kerja sama dengan Gapoktan dan mitra kerja skala kecil lebih efektif seiring keberadaan mereka yang menyebar di pelosok desa sehingga kedekatannya terhadap petani sangat tinggi," katanya, ditemui dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan MoU Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2012, di Surabaya, Kamis. Menurut dia, upayanya tersebut bisa disebut sebagai kerja sama dengan jaringan semut. Melalui bentuk kemitraan tersebut pihaknya meyakini dapat menyerap beras sebanyak 1.036.350 ton selama tahun 2012. "Apalagi, pada tahun 2011 penyerapan beras kami hanya terealisasi 411.764 ton," ujarnya. Mengenai jalinan kemitraan yang ada sekarang, sebut dia, Bulog telah memiliki 837 mitra kerja. Dari jumlah tersebut, 522 mitra atau 62,4 persen merupakan mitra kerja aktif dan ada 241 mitra kerja skala kecil. "Sementara, Gapoktan yang kami ajak kerja sama ada 328 kelompok dengan jumlah yang aktif 174 Gapoktan," katanya. Terkait kinerja Bulog dengan pola kemitraan baik mitra kerja skala kecil maupun Gapoktan pada masa kini, tambah dia, dari target 1.036.350 ton maka realisasinya hingga 1 Mei 2012 tercatat 423.270 ton. "Dengan kinerja tersebut, kami optimistis target serapan beras tahun 2012 dapat terwujud," katanya. Di samping itu, kata dia, sampai sekarang semangat petani untuk menanam padi dan menyalurkan beras ke Bulog kian besar. Bahkan, cuaca pada tahun ini lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011. Secara keseluruhan, pola penyerapan beras saat ini mirip dengan tahun 2008. "Pada momentum tersebut (2008), beras yang kami serap dari petani mencapai sekitar 975.025 ton. Sementara, penyerapan beras Bulog pada periode Januari-April 2008 tercatat mencapai 205.694 ton," katanya. Pada kesempatan yang sama, Asisten II Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, mengemukakan, sangat bangga dengan kinerja Bulog dalam menyerap beras petani. "Apalagi, per tanggal 2 Mei 2012 sudah mencapai 432.461 ton di Jatim atau melebihi penyerapan beras Jawa Tengah yang mencapai 365.000 ton per tanggal serupa," katanya. Ia optimistis, tahun ini serapan Bulog Divre Jatim bisa terealisasi sesuai target menyusul angka penyerapan Subround I/2012 lebih besar dibandingkan tahun 2011. "Untuk itu, kamipun berkomitmen membatasi impor beras di Jatim kalau ada beras impor di sini hal tersebut hanya transit," katanya.

Raskin Kendalikan Laju Inflasi

JAKARTA – Penyaluran beras miskin (raskin) oleh Perum Bulog mampu mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan pantauan langsung di beberapa kota besar di Indonesia, kenaikan harga beras dapat dikendalikan melalui penyaluran raskin. Demikian kesimpulan lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasil penelitian itu dipaparkan dalam workshop bertema Pengaruh PSO Bulog (Raskin dan CBB) terhadap Risiko Inflasi dan Anggaran yang digelar di kantor Bulog, Jakarta, Selasa (8/5). Catur Sugiyanto, peneliti dari P2EB menjelaskan, peningkatan penyaluran raskin satu persen secara nasional bisa menurunkan indeks harga konsumen sebesar dua persen. Dengan demikian, secara nasional rata-rata alokasi raskin memengaruhi daya beli masyarakat. ’’Kenaikan harga beras terbukti mampu ditekan dengan adanya penyaluran raskin oleh Perum Bulog. Ketika harga beras terkendali, inflasi pun tidak menanjak tajam. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat tetap terjaga,’’ jelas Catur. Selain itu, penyaluran raskin berperan memberi jaminan ketersediaan bahan makanan. Survei lapangan dilakukan di tujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Peneliti terjun langsung memantau pergerakan harga di pasar-pasar besar. Mereka juga mewawancarai para pengusaha beras. Catur menjelaskan, inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pergerakan harga beras eceran medium yang dikontrol oleh Bulog melalui public services obligation (PSO). ’’Penyaluran raskin yang dilakukan oleh Bulog akan menyebabkan harga eceran beras turun pada saat yang bersamaan,” katanya. Harga eceran beras medium, lanjutnya, menjadi faktor yang memengaruhi harga penjualan beras oleh Bulog kepada pemerintah. Pertumbuhan harga beras medium menjadi pertimbangan yang signifikan dalam menentukan naik turunnya harga penjualan beras pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengakui pembahasan soal beras tidak pernah ada habisnya. ”Dalam sehari, saya bisa dua kali mengikuti rapat yang membahas soal beras. Ini memang kebutuhan dasar rakyat kita,” jelas Sutarto. Workshop yang membahas pengaruh penyaluran raskin terhadap inflasi ini digelar dalam rangkaian HUT ke-45 Bulog. Sutarto mengatakan, Bulog ikut bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu caranya dengan melakukan pembelian gabah dari petani saat panen, dan menyalurkan raskin kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga akhir April 2012, Bulog sudah menyalurkan raskin sebanyak 1,1 juta ton kepada kepala keluarga miskin (KKM). Angka ini telah mencapai 82,3 persen dari target penyaluran raskin tahun ini sebesar 1,3 juta ton setara beras. Setiap KKM mendapat jatah 15 kilogram raskin per bulan secara merata. Total penerima raskin seluruh Indonesia sebanyak 17,488 juta KKM pada 2012 ini