Pemerintah Wacanakan Impor Beras Mulai April 2012

Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan, penjajakan perjanjian kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar akan dilakukan setelah masa panen raya usai pada April 2012. Wacana impor beras dari Myanmar ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Myanmar dalam pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN di Myanmar yang berlangsung pada akhir Februari lalu. “Saya tegas saja, kita baru mewacanakan atau mendiskusikan kita impor beras atau tidak setelah April itu selesai. Kalau menjajaki atau diskusi mengenai impor ya silakan saja. Bagi Kementerian Pertanian kita bicarakan setelah masa panen raya selesai,” ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu. Dia berpendapat, penjajakan perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar hanya wacana awal perjanjian kerja sama. “Kalau menjajaki tidak ada masalah. Itu untuk reaksi cepat kalau terjadi kekurangan. Ini (impor atau tidak) kita putuskan setelah kita diskusikan kita evaluasi panen raya yang terjadi sampai Maret ini,” tegas dia. Pada pertemuan itu Myanmar menawarkan sejumlah kesempatan investasi kepada Indonesia di sejumlah sektor prioritas. Kesempatan ini ditawarkan Myanmar pada pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Myanmar kini mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing. Sebelumnya Rusman juga menjelaskan, pihaknya berharap impor pangan harus dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat. “Jadi nantinya semua daerah tidak boleh melakukan impor pangan, khususnya beras. Itu tidak diperbolehkan,” ujar Rusman. Menurut dia, impor pangan akan menerapkan sistem satu pintu. Jadi kalau ada impor karena pertimbangan kepentingan nasional sehingga harus tetap satu pintu. Langkah ini untuk menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah besar. “Nanti (jangan sampai) ada provinsi atau daerah yang mempunya banyak kekayaan minyak, PAD-nya tinggi, dia tidak termotivasi untuk membudidayakan pertanian. Mereka lebih baik impor saja, karena uangnya pun ada. Jadi bisa dikatakan dia tidak peduli dengan ketahanan pangan yang ada,” terangnya. Tak Ingin Impor Sementara itu, di tengah wacana impor beras yang kembali menghangat, Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan tidak ingin melakukan impor beras guna memenuhi penyediaan stok beras yang di dalam negeri. “Kita itu sebetulnya tidak mau mengimpor beras, tapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya,” ungkap Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, pekan lalu. Karena itu, Bulog telah menyiapkan Letter of Credit (L/C) sebesar Rp3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. “Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp3 triliun yang kita kirim ke daerah,” ungkapnya. Sutarto menjelaskan, pada musim panen Februari, pihaknya telah menyerap sekira 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. “Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,” ujarnya. Menjelaskan soal harga pembelian beras petani, Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh. “Di saat HPP Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh,” beber Sutarto. Terkait kebijakan impor beras, pihaknya belum memastikan jumlah beras yang akan diimpor. Sutarto hanya memastikan Bulog kan terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan India. “Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan,” tegasnya.