Investigasi Beras Impor Vietnam

Maraknya impor diduga ulah importir beras premium. KEMENTERIAN Pertanian menyatakan siap membentuk tim investigasi terkait pemberitaan ribuan ton beras impor Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sepekan ini. Sebab, seharusnya beras impor tidak boleh masuk pada musim panen. Menteri Pertanian Suswono mengatakan pihaknya akan mencari tahu sebab kenapa beras impor bisa masuk di pasar Cipinang. "Ini menarik, saya akan mencoba mencari tahu. Kenapa beras impor masuk ke Cipinang, akan ada tim yang sidak ke sana," kata dia ditemui usai shalat Jumat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/4). Menurutnya, biasanya beras yang masuk ke pasar induk Cipinang merupakan beras Bulog ataupun beras operasi pasar (OP). Sementara, kata dia, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan OP karena harga sedang stabil dan stok tersedia. "Kalau masuk ke sana sebagian besar masuk dari Bulog, sementara saat ini tidak pada tempatnya untuk melakukan operasi pasar," kata dia. Ia menduga masuknya beras impor tersebut merupakan ulah importir yang diberikan izin khusus untuk mengimpor beras premium yang akan didistribusikan ke hotel dan restoran terkenal. "Ini bisa saja terjadi, tapi kan belum diselidiki," kata dia. Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut meskipun memungkinkan ada izin khusus yang diberikan kepada para importir ini. "Namun jika disalahgunakan dan terbukti pelanggaran itu, saya minta agar diberikan sanksi kepada para importir ini," kata dia. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso memastikan kalau beras impor yang masuk ke Cipinang bukanlah beras bulog untuk operasi pasar. "Karena beras OP sudah selesai sekitar 2 bulan lalu jadi tidak ada beras yang ke sana saat ini," kata dia. Ia juga menegaskan Bulog tidak sedang menjual beras kualitas premium ke pasar Cipinang karena pihaknya sedang giat-giatnya membeli beras produksi dalam negeri untuk stok cadangan beras pemerintah dan raskin. "Penjualan beras premium maupun operasi pasar sudah dihentikan," katanya. Petani di Lampung mengeluhkan hasil panen padi menurun dibandingkan tahun sebelumnya."Biasanya produksi hasil panen padi bisa mencapai 1,3 ton per ha, tapi sekarang menurun menjadi berkisar satu ton saja," kata Aini (28) salah satu petani yang ditemui di WayHui, Lampung Selatan, Jumat. Rendahnya produktivitas padi di daerah tersebut, menurut dia, disebabkan oleh maraknya hama wereng hingga membuat padi banyak yang tidak terisi penuh. "Makanya, meskipun saat ini puncaknya panen raya, tapi harga beras di tingkat petani masih mahal, karena hasilnya yang tidak maksimal," ujarnya. Harga beras dari tingat petani masih berkisar antara Rp7.000 sampai Rp7.500 untuk jenis beras varietas Ciherang. Sementara itu, Humas Bulog Divre Lampung Suzana mengatakan, realisasi penyerapan beras petani baru mencapai 14.289 ton dari nilai kontrak 18.921 ton kepada petani. "Kami berupaya maksimal agar target penyerapan 190 ribu ton untuk tahun 2012 dapat tercapai," kata Suzan. Dia menuturkan, harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2012 mencapai Rp6.600 per kilogram untuk beras. Meskipun HPP tersebut dinaikkan, namun, harga tersebut masih rendah dibandingkan harga penyerapan yang ditawarkan oleh pasar. "Tapi perlu dipahami, bahwa, HPP itu fungsinya untuk menstabilkan harga pembelian beras petani agar jangan sampai anjlok," ujarnya. Terkait kondisi stok beras di gudang Bulog Lampung, dia mengatakan, stok beras di Lampung mencukupi sampai tiga bulan ke depan. "Intinya, kami tetap mengupayakan pengadaan cadangan beras berasal dari petani lokal, jika tidak memungkinkan opsi impor beras tidak bisa dimungkiri lagi, karena kami sendiri kesulitan menyerap beras petani karena harga yang masih belum cocok," katanya.

Impor Beras Tak Bisa Dihindarkan

MASIH tingginya konsumsi beras di tanah air yang mencapai 139 kg/tahun perkapita, membuat kebutuhan beras terus membengkak. Apalagi, seiring terus bertambahnya penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa pada 2011 lalu, membuat pemenuhan kebutuhan beras untuk dalam negeri terus meningkat tajam setiap tahunnya. Padahal, produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak lebih dari 37 juta ton per tahun. Rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia tergolong tertinggi di Asia. Bayangkan, setiap warga Malaysia hanya mengkomsumsi beras 70 kg/tahun. Begitu juga warga Thailand yang hanya mengkonsumsi beras 75 kg/orang setahun dan warga India mengkonsumsi beras 80 kg per tahun setiap perkapita. Penduduk Jepang, lebih kecil lagi mengkonsumsi beras hanya 60 kg/orang dalam satu tahun. Maka dari itu, perlu sesegera mungkin dilakukan diversifikasi pangan guna mensiasati pengurangan konsumsi beras pada masa mendatang di tanah air. Seperti mengganti konsumsi beras dengan sayur-sayuran, umbi-umbian dan makanan pokok pengganti lainnya. ”Dengan produksi 37 juta ton beras per tahun petani Indonesia, maka kebutuhan dalam negeri tercukupi. Tapi pertanyaannya, kalau ada bencana banjir atau panen gagal maka produksi beras pasti anjlok,” terang Ketua Umum DPP Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) M Nur Gaybita kepada INDOPOS (JPNN Grup). Karena itu guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri maka cara satu-satunya adalah dengan mengimpor beras dari negara lain. ”Impor beras untuk pemenuhan dalam negeri tidak bisa dihindari. Apalagi beras merupakan makanan pokok warga Indonesia. Kalau tidak ada diversifikasi pangan maka impor beras bisa terus terjadi,” ungkapnya. Importasi beras itu juga termasuk beras ketan serta beras khusus seperti beras basmatik, japonica, beras kukus dan beras wangi. ”Nah, untuk beras wangi impor ini merupakan beras yang dikonsumsi masyarakat menengah hingga masyarakat atas. Istilahnya masyarakat yang ekonominya sudah mapan,” terang juga mantan Direktur Bina Usaha, Kementerian Pertanian (dulu Departemen Pertanian, Red) ini. Beras wangi disukai masyarakat kalangan menengah dan atas, lantaran rasa nasinya pulen. Adapun ciri-ciri beras wangi yang pertama yakni aromanya harum, warnanya putih bersih dan seragam serta kualitasnya terbaik. ”Beras ini memang dikhususkan bagi warga yang ekonominya bagus. Tapi warga lainnya, dipersilahkan membeli beras jenis ini tapi harganya memang lebih mahal,” ungkapnya juga. Importasi beras khusus yang berasal dari Vietnam dan Thailand ini sudah sesuai keputusan Pokja Perberasan Nasional dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sejak ada keputusan Pokja Perberasan Nasional pada Desember tahun 2011 lalu, beras khusus tersebut, dapat dipasarkan di pasar umum, supermarket, sentra penjualan beras dan toko khusus penjualan beras besar,” ungkap juga mantan Dirut PT Pertani (Persero) ini lagi. Dia juga mengaku, importasi beras wangi yang telah dilakukan ke dalam negeri sah-sah saja. ”Beras ini untuk kalangan menengah dan atas. Jadi wajar kalau mereka ingin makan nasi dengan kualitas terbaik. Mereka juga mampu membayar lebih mahal,” ujar M Nur Gaybita lagi. Tapi dia menekankan agar segera dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah agar impor beras berkurang di tahun-tahun mendatang

Pemerintah Siapkan Pasar Murah

Bulog boleh saja mengalami kesulitan dalam menyerap beras petani. Namun, harga beras di pasar dalam negeri hingga saat ini masih cukup stabil. jika dibandingkan harga bulan Februari, harga komoditas beras pada bulan Maret 2012 ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras umum pada bulan Februari 2012, tercatat Rp10.520/kg sementara rata-rata pada minggu keempat bulan Maret 2012 turun menjadi Rp10.362/kg. Sementara untuk harga beras termurah pada Februari lalu tercatat Rp8.390/kg dan rata-rata minggu keempat bulan Maret turun menjadi Rp8.260/kg atau sebesar 0,03 %. “Untuk kenaikan harga beras yang terjadi pada akhir Februari lalu karena keterbatasan suplai yang tidak terlalu mencukupi,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Gunaryo. Dia juga memastikan kalau harga beras pada bulan April ini tidak akan mengalami kenaikan berarti walaupun pemerintah menutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Gunaryo mengatakan bahwa memang akan ada sedikit pengaruh dari sektor transportasi terhadap komoditas beras. Namun pengaruhnya tidak signifikan “Seperti beras dari Jawa Barat ke Cipinang memang akan terpengaruh biaya angkut, namun setelah dilakukan perhitungan, hanya akan terpengaruh sekitar 0,33% untuk tiap kilogram,” tambah Gunaryo. Dia juga menambahkan bahwa akhir bulan April hingga awal Mei merupakan masa panen. Dengan demikian meskipun ada pengaruh dari biaya transportasi, harga beras tidak akan naik, namun juga harapkan harga beras tidak akan turun. Untuk menjaga pasokan beras, Kemendag, ungkap Gunaryo, telah berkoordinasi dengan dinas perdagangan di daerah untuk menjaga kepastian pasokan barang. Ia mengungkapkan para dinas di daerah sudah mewaspadai jangan sampai terjadi penimbunan seperti yang terjadi pada pasokan BBM. Pengelola gudang sembako di daerah diwajibkan melapor untuk mendata jumlah barang yang tersedia di gudang mereka. “Pemantauan perdagangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan masing-masing daerah. Kalaupun diperlukan tambahan bisa dipenuhi secara cepat,” tambahnya. Gunaryo menuturkan, untuk membantu masyarakat pemerintah akan memfasilitasi bazar atau pasar murah mulai 11 April mendatang. Selain itu, meskipun secara persentase kenaikan harga terlihat sedikit, Gunaryo berharap masyarakat kurang mampu masih mendapatkan fasilitas beras miskin. “Distribusi raskin jangan sampai terhambat. Saya kira ini juga salah satu upaya untuk menekan teman-teman kita yang kurang mampu,” ujarnya. Stabilnya harga beras juga diakui oleh Nellys Soekidi, yang memiliki toko di PIKJ. Menurutnya, hingga saat ini harga beras di PIKJ masih relatif stabil. Begitu juga dengan pasokannya. “Kegiatan panen raya yang saat ini masih terjadi di wilayah Jawa menjadi penyebab utama stabilnya harga dan pasokan beras saat ini,” paparnya

Pedagang Yakin Impor

Kalangan pedagang beras memastikan kalau produksi beras tahun ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional sehingga perlu dilakukan upaya untuk menambal kekurangan pasokan itu melalui kegiatan impor “Jika melihat kondisi panen raya yang terjadi pada saat ini, besar kemungkinan kalau produksi beras tahun ini tidak akan memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” kata ketua Perhimpunan Penggilingan Padi (Perpadi) DKI Jaya, Nellys Soekidi kepada Agro Indonesia, akhir pekan lalu. Menurut Nelly, tidak mampunya produksi beras tahun ini untuk memenuhi kebutuhan nasional, bukan disebabkan oleh kegiatan budidaya padi yang mengalami kegagalan, tetapi lebih disebabkan oleh menyusutnya lahan pertanian padi. “Jika dilihat dari tingkat produktivitas, volume padi yang dihasilkan setiap hektare lahan padi mengalami kenaikan,” ujarnya. Dia mencontohkan, pada panen raya yang terjadi saat ini, banyak lahan padi di sejumlah wilayah di Jawa yang mampu menghasilkan panen sekitar 6 ton/ha. Tingkat produktivitas ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat produktivitas lahan padi tahun-tahun sebelumnya yang tidak mampu menghasilkan panen 6 ton/ha. Namun, peningkatan pada sisi produktivitas itu tidak diimbangi oleh pengamanan atau perluasan lahan padi. Justru yang terjadi adalah merebaknya gejala penyusutan lahan padi di Jawa. Nellys mencontohkan, kondisi lahan padi di sekitar Ngawi-Madiun, Jawa Timur. Di sepanjang wilayah itu, kini banyak berdiri kawasan pemukiman. Padahal, dulunya, kawasan itu merupakan kawasan pertanian. “Hal ini juga terjadi di kawasan Karawang, Jawa Barat. Di kawasan yang dulunya dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat itu sekarang banyak berdiri kawasan industri dan perumahan,” papar Nellys. Dengan produksi beras yang tidak cukup banyak itu, tentunya Bulog akan mengalami hambatan dalam melakukan penyerapan beras di musim panen sekarang ini. Menurut Nelly, dalam kondisi produksi beras yang tidak terlalu besar ini, Bulog akan kesulitan untuk melakukan penyerapan karena lembaga ini juga akan bersaing dengan kalangan pedagang dalam mendapatkan beras petani. “Jika Bulog menaikkan harga pembelian untuk menyerap beras petani, maka pedagang juga akan menaikkan harga pembeliannya guna mendapatkan beras dari petani,” ujarnya. Bagi Nellys, besar kecilnya penyerapan beras petani oleh Bulog tidak bisa ditentukan oleh sisi harga, termasuk penetapan harga pembelian pemerintah. Kemampuan penyerapan beras oleh Bulog lebih ditentukan oleh besar kecilnya produksi beras. Dia juga menilai mampu tidaknya Bulog untuk mencapai target penyerapan beras petani akan ditentukan pada kegiatan penyerapan pada musim panen yang saat ini berlangsung. “Seharusnya, musim panen kali ini menjadi momen bagi Bulog untuk menyerap beras sebanyak-banyaknya. Jika musim panen kali ini tidak mampu melakukan penyerapan secara maksimal, maka jangan harap penyerapan bisa dilakukan lebih besar lagi pada panen kedua,” katanya. Saat ini, kegiatan panen raya masih terjadi di sebagian sentra produksi di Jawa Tengah dan mulai terjadi di sejumlah sentra produsen di Propinsi Jawa Barat. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, kegiatan panen raya sudah usai sejak bulan lalu. Nellys juga mengimbau Bulog untuk tidak mengambil risiko dalam mengamankan pasokan dan kebutuhan beras nasional. Jika memang penyerapan beras petani tidak maksimal, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan stok cadangan beras pemerintah, maka tak ada salahnya Bulog mencari tambahan pasokan dari kegiatan impor. “Kegiatan impor tidak menjadi masalah sepanjang kegiatan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas beras,” tegasnya. Walaupun begitu, Nellys juga mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam meningkatkan produksi beras dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap produktivitas dan perluasan lahan pertanian sehingga tidak lagi mengambil jalan pintas berupa impor beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri

Kemungkinan Indonesia Kembali Impor Besar Sangat Terbuka

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, kemungkinan Indonesia kembali mengimpor beras masih sangat terbuka. Pasalnya, target pertumbuhan produksi oleh Kementerian Pertanian masih rendah. “Peningkatan produksai gabah dan beras yang dicanangkan Kementerian Pertanian tidak sampai lima persen. Padahal menurut pengalaman agar tidak perlu mengimpor beras peningkatan produksi harus sekitar 6 hingga 7 peren,’ katanya, kemarin. Pihak Kementerian Pertanian sepertinya tidak memiliki keyakinan mereka dapat mencapai target dalam roadmap pertanian. Mereka bahkan berencana merevisi beberapa target yang dirasa tidak dapat tercapai. Target produksi kian menurun menunjukkan impor beras sangat dimungkinkan. Sutarto mengatakan, jika peningkatan produksi beras tetap di bawah lima persen maka impor beras akan dilakukan. Kementan nampaknya tidak mampu meningkatkan produksi gabah dan beras sampai lima persen hingga 2015 dalam roadmap pertanian. “Jika peningkatan di bawah lima persen maka impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa dihindari,” katanya. Berdasarkan data skenario surplus beras Kementan produksi beras dan gabah tidak mencapai lima persen tiap tahun hingga 2015. Hal inilah yang membuat Bulog pesimis impor tidak akan terjadi. Pada 2010 peningkatan produksi hanya 3,22 persen, 2011 turun menjadi 1,13 persen, 2012 sedikit meningkat menjadi 3,20 persen. Kementan kemudian menaikan target produksi naik pada 2013 sekitar 4,15 persen. Di 2014 dan 2015 pun angkanya sama.

IMPOR BERAS: Indonesia beli 20.000 ton dari Kamboja

JAKARTA: Kerajaan Kamboja diketahui segera meneken kesepakatan pengiriman sebanyak 20.000 ton beras giling dengan harga US$400 per ton dengan pemerintah Indonesia. Seperti dikutip dari The Phnom Phen Post pembicaraan tersebut telah dilakukan antara pihak Kamboja dan Indonesia. Kamboja diwakili Thon Virak direktur BUMN perdagangan beras Green Trade sekaligus ketua asosiasi eksportir dan federasi penggilingan padi. “Kesepakatan sedang menunggu persetujuan oleh kedua negara,” tutur sumber The Phnom Phen Post, kemarin. Angela A. Soewono, sekretaris ketiga di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, mengakui adanya pembicaraan tersebut namun tidak bisa membahas secara spesifik kesepakatan yang telah diambil. Thon Vireak mengatakan Jakarta memesan beras antara 10.000 dan 20.000 ton pada harga US$400 per ton. "Sebenarnya, mereka memerintahkan sekitar 200.000 ton, tapi saya tidak bisa menerima karena sangat besar," katanya. Bisnis mencatat rencana impor beras dari Kamboja oleh Indonesia sebetulnya sudah diungkapkan sejak tahun lalu. Bulog melirik Kamboja karena produk dan harga yang bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Rezim baru Thailand juga diketahui merengek melakukan renegosiasi kontrak pembelian impor dengan alasan harga yang diteken Indonesia dinilai terlalu murah

Bulog jajaki impor beras dari Kamboja

JAKARTA. Pemerintah dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog tengah menjajagi impor beras dari Kamboja. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, penjajakan dengan Kamboja sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun belum tercapai suatu kesepakatan. “Kami jajaki impor beras dari negara lain untuk menghindari monopoli yang bisa menyebabkan kecenderungan harga naik,” ujarnya, kemarin. Ia menjelaskan, tujuan Bulog melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan tidak dikuasai oleh pengusaha bebas seperti komoditas lain. Karena itulah, importasi beras hanya boleh dilakukan oleh Bulog dengan volume yang ditetapkan pemerintah. Kendati demikian, Sutarto membantah akan melakukan penambahan impor beras dari Vietnam. Hal ini terkait rencana Vietnam yang akan mengekspor berasnya ke pasar Asia seperti Cina, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ia menegaskan sejak bulan Maret, pihaknya sudah menyelesaikan masalah impor beras yang masuk ke Indonesia, sehingga untuk saat ini tidak ada lagi impor, termasuk impor tambahan dari Vietnam. “Seluruh kontrak impor beras untuk tahun lalu sudah seluruhnya masuk ke negara kita, totalnya sebesar 1,892 juta ton. Kami sudah tidak menerima lagi beras impor sejak awal Maret lalu,” tegas Sutarto. Apalagi, lanjut Sutarto, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan izin untuk impor tambahan. Adapun impor beras yang sudah masuk ke Indonesia berasal dari Vietnam, Thailand, India, dan Myanmar. Terkait antisipasi kenaikan harga beras, Sutarto mengaku saat ini harga beras dalam kondisi stabil karena sedang masuk musim panen raya. Dengan kondisi harga stabil ini, Bulog menghentikan penyaluran beras operasi pasar (OP) sementara waktu. Karena, saat panen seperti ini Bulog menyerap beras petani dengan harga Rp 6.600 sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku, sementara Bulog tetap menyalurkan OP dengan harga sekitar Rp 6.100.

Bulog minta dana Rp 2 triliun untuk cadangan beras

JAKARTA. Pemerintah terus mendorong agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menuju angka 1 juta ton. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso bilang, untuk mencapai CBP ideal Indonesia sebesar 700.000-1,3 juta ton, Perum Bulog meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Anggaran itu dibutuhkan untuk menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 266.000 ton di tahun ini. Cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan beras cadangan milik pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar pada saat harga di pasar melonjak dan mengantisipasi bencana alam. Saat ini, stok CBP di gudang Bulog hanya sebesar 378.000 ton. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah akan mencapai angka sebesar 700.000 ton. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, CBP yang dikeluarkan oleh Bulog digunakan untuk operasi pasar (OP) sebanyak 200.000 ton dan keperluan lain, seperti bencana alam dan kondisi rawan pangan seperti pada saat nelayan tidak dapat melaut,” ujar Sutarto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (19/3). Sutarto menambahkan, rencana peningkatan cadangan beras pemerintah itu tentunya akan berdampak pada penambahan anggaran. Sebelumnya, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras Rp 5.060 per kg, usulan anggaran Rp 2 triliun tersebut dapat menambah cadangan beras sebanyak 336.000 ton. Namun, setelah dikeluarkan Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah, dimana ditetapkan HPP Beras menjadi Rp 6.600 per kg, sehingga anggaran Rp 2 triliun hanya mampu menambah CBP sebanyak 266.000 ton. Sutarto mencontohkan pentingnya cadangan beras pemerintah dapat digunakan untuk operasi pasar beras ketika harga beras di pasar melonjak tinggi. Seperti yang terjadi pada awal tahun ini, sehingga dari Januari-Maret 2012, Perum Bulog mengaku sudah melakukan OP dengan angka mencapai 174.000 ton. "Untuk mencapai CBP 750.000 ton, dengan anggaran tambahan Rp 2 triliun masih kurang, karena hanya dapat 266.000 ton. Pemerintah ingin CBP sebesar 1 juta ton, tapi karena keuangan terbatas, disediakan Rp 2 triliun,” ujarnya. Komisi IV DPR belum menyepakati usulan pemerintah tersebut, sehingga masih akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

RI Bebas Impor Beras Sampai Mei Kementan yakin pasokan beras dalam negeri masih aman.

Pemerintah memastikan Indonesia akan bebas dari beras impor setidaknya sampai Mei 2012 ini. Hal ini seiring keyakinan Kementerian Pertanian (Kementan) yang optimis beras impor tak diperlukan meski musim Paceklik melanda pada Januari hingga Februari ini. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, pemerintah masih memiliki cadangan beras akibat mundurnya musim tanam pada tahun lalu. Mundurnya musim panen 2011 terjadi akibat dari musim kemarau yang juga mundur dari jadwal. "Pengunduran itu ada panen yang mesti terjadi di 2011 jadi pindah ke 2012. Jadi ada kira-kira 1 juta gabah kering giling yang pindah," ujar Rusman saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012. Rusman menambahkan, keyakinan kementeriannya juga didasarkan pada ancaman banjir yang biasanya menyerang tanaman yang baru ditanam, tak sebesar yang diduga. Selain itu masih banyak areal sawah yang belum ditanami padi. "Karena melihat gejala banjir tapi jumlahnya sedikit, jadi penanaman sudah lebih banyaklah," kata dia. Dengan kedua kondisi tersebut, Kementan yakin, pasokan beras dari dalam negeri masih aman mengingat masih akan ada panen pada April mendatang. Pada tahun ini, Kementan optimistis produksi panen akan tumbuh sebesar dua persen dari tahun 2011. "Kemarin 65,4 juta ton, kira-kira di atas 66 juta ton. Kira-kira pertumbuhannya bisa 2 persen dari 2011. Kan belum terjadi puso yang sangat masif," terangnya. Meski demikian, Rusman belum bisa menjamin keputusan pemerintah tak mengimpor beras dari luar negeri sepanjang tahun 2012. "Nantilah kita bicarakan, jangan terburu-buru. Kami harus melihat realisasi dari panen raya pada bulan Mei," tuturnya.

Petani Enggan Garap Sawah, BUMN Ambil Alih "Kalau petani enggan menggarap sawahnya maka negara yang rugi."

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menegaskan, perusahaan milik pemerintah siap mengambil alih tugas menggarap tanah persawahan jika tidak ada lagi petani yang bersedia. Hal ini ditempuh agar Indonesia terhindar dari ancaman ketahanan pangan. "Kalau petani enggan menggarap sawahnya, negara yang rugi. Maka kami siap untuk menggarap sawah tersebut lebih baik," kata Dahlan di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis, 29 Maret 2012. Dahlan mengatakan, areal persawahan yang diserahkan kepada BUMN akan diolah secara optimal dan hasilnya diambil sebagian oleh perusahaan pengolah tersebut. “Meski sawah telah diserahkan kepada BUMN, pengerjaan tetap dilakukan oleh petani, sehingga mendapatkan gaji. Sedangkan benih, pupuk, maupun persoalan hama ditangani oleh BUMN,” ujar dia. Mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara itu berharap, sistem pengelolaan sawah oleh BUMN ini bisa membantu menambah kesejahteraan petani. Dengan begitu, program pro beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa tercukupi. “Meskipun tidak mudah, harapannya gerakan pro beras dapat menghasilkan beras yang baik dengan metode yang benar,” ujarnya. Sementara itu, calon Rektor Terpilih UGM masa bakti 2012-2017 Prof. Ir. Pratikno, juga turut menyoroti persoalan impor pangan Indonesia yang terus meningkat. Ketergantungan impor beras sebetulnya dapat dikurangi dengan mengoptimalkan sumber daya asli Indonesia. Berbagai upaya dapat ditempuh untuk mengurai persoalan pangan maupun permasalahan bangsa lainnya. Salah satunya dengan memperkuat integritas manusia Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Pratikno mengimbau mahasiswa agar memperdalam ilmu dan mengasah keterampilan di samping sibuk berkuliah. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus mengimbanginya dengan mengasah integritas personel yang bisa diperoleh di luar perkuliahan dalam kegiatan ekstrakurikuler.