“Hasil Panen Raya Dalam Negeri Tidak Terserap” BPK Audit 60 Persen Dokumen Impor Beras

Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kebijakan impor beras didesak dilakukan secara obyektif dan faktual. Proses itu didorong untuk mengungkap apakah adanya dugaan penyimpangan. Tak hanya itu saja, lembaga audit itu diwajibkan untuk memperjelas pelaksaan impor beras yang terjadi selama ini.
“Karena di lapangan kita dapati terjadinya surplus beras di daerah-daerah. Sehingga harusnya Perum Bulog sebagai operator menyerap beras dari petani,” ujar  anggota Komisi IV dari FPKS Hermanto di Jakarta, Selasa (13/11).
Sesuai UU tentang Pangan yang baru disahkan DPR, pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah. Guna meningkatkan kesejahteraan petani, cadangan pangan tersebut dipenuhi dari pasokan dalam negeri.
Pentingnya audit terhadap impor beras ini dipicu adanya upaya impor beras secara diam-diam dan baru diketahui usai beredar di pasaran.
“Dampaknya, hasil panen raya dalam negeri tidak terserap,” lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, fokus audit mencakup penerapan kebijakan impor beras oleh pemerintah sepanjang tahun 2012 ini.
Audit ini dimaksudkan untuk menganalisa beberapa komponen dalam kebijakan impor beras, terutama masalah pengadaan, kesesuaian impor dengan kebijakan ketahanan pangan, serta peran importir di balik impor beras.
Hingga kini, BPK telah mengaudit sekitar 60 persen atas dokumen impor beras. BPK akan mengumumkan hasil audit kepada publik paling lambat di pengujung tahun 2012.@andres_barca

Kemendag : impor beras maksimal satu juta ton

Tidak benar kalau ada berita yang menyebutkan Indonesia impor beras sana sini yang melebihi jumlah itu, kami sudah sampaikan kepada Bulog izinnya hanya 1 juta ton,"

Kementerian Perdagangan menyatakan Bulog hanya mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak maksimal 1 juta ton hingga Desember 2012 yang bertujuan untuk mengamankan cadangan beras nasional.

"Tidak benar kalau ada berita yang menyebutkan Indonesia impor beras sana sini yang melebihi jumlah itu, kami sudah sampaikan kepada Bulog izinnya hanya 1 juta ton," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Namun, dari maksimal jumlah 1 juta ton itu, Bulog telah mengisyaratkan hanya akan melakukan impor 700 ribu ton guna mengamankan stok 2 juta ton beras pada akhir tahun, yang salah satunya melalui tender pembelian beras asal India sebanyak 100 --150 ribu ton.

"Kalau produksi dalam negeri cukup, kita tidak mungkin impor. Beras impor itu sifatnya untuk stok, demi menjaga jangan sampai ada ketidakstabilan pasokan dan distribusi," kata Deddy

Deddy mengatakan arah kebijakan impor beras yang dijalankan pemerintah ini sangat mengutamakan produksi beras dalam negeri, sehingga pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengefisienkan impor beras.

"Yang paling dekat adalah impor beras dari Vietnam sekitar 300 ribu ton, kontraknya sudah ditandatangani Bulog dan eksportir beras di Vietnam," katanya.

Tetapi Deddy menyebutkan bahwa pihak Kemendag belum mendapatkan laporan resmi terkait rencana itu.

Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meyakini pemerintah akan terus melakukan impor beras hingga 2014 mendatang karena hingga saat ini Bulog masih mengalami kesulitan melakukan serapan beras nasional.

Peningkatan produksi padi di Indonesia mengalami akselerasi hanya pada 1980-an, dengan laju pertumbuhan produksi padi rata-rata meningkat dari 1,1 persen per tahun pada periode 1970--1979 menjadi 5,32 persen per tahun pada periode 1980--1989.

Namun pada periode 1990-1999, produksi beras tercatat terus mengalami penurunan rata-rata menjadi 1,29 persen per tahun dan 0,71 persen per tahun pada periode 2000-2011 sehingga target yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai 10 juta ton cadangan beras nasional diperkirakan sulit tercapai.

IMPOR BERAS: 300.000 Ton Dari Vietnam Masuk Lagi

JAKARTA:  Indonesia akan menambah impor beras dari Vietnam sekitar 300.000 ton untuk mengamankan cadangan beras nasional dan mengantisipasi kebutuhan awal tahun depan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan kontrak pembelian beras kedua telah diteken antara Perum Bulog dengan eksportir beras di Vietnam.

Sebelumnya, BUMN pangan itu telah menjalin kesepakatan dengan Vina Food, eksportir beras Vietnam, untuk membeli beras sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir 2012.

“Yang (kontrak) kedua katanya sudah, tapi saya belum dapat laporan resmi,” ujarnya, Selasa (13/11/2012).

Deddy menjelaskan Kementerian Perdagangan tahun ini memberikan izin impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 1 juta ton yang harus direalisasikan hingga Desember 2012.

Namun, Bulog menyatakan hanya akan mengimpor 700.000 ton untuk mengamankan stok sekitar 2 juta ton pada akhir tahun. Untuk keperluan itu pula, Bulog juga tengah mengadakan tender pembelian beras dari India sekitar 100.000 ton-150.000 ton.

Deddy mengungkapkan arah kebijakan impor beras yang ditempuh pemerintah sangat bergantung pada produksi dalam negeri.

Apalagi, UU Pangan saat ini menekankan paradigma kemandirian dan kedaulatan pangan yang memprioritaskan produksi dalam negeri.

“Kalau cukup, kita tidak mungkin impor. Kan yang namanya impor untuk stok, menjaga jangan sampai ada gonjang-ganjing di luar,” ujarnya.