Bulog Keluhkan Pemda Tolak Operasi Pasar

JAKARTA - Guna menjaga stok pangan seperti beras daging dan kebutuhan lainnya, pemerintah kerap mengadakan operasi pasar di berbagai daerah. Namun, operasi pasar yang dilakukan pemerintah tak selalu berhasil. Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya kerap mengadakan operasi pasar beras untuk rakyat miskin untuk memenuhi kebutuhan rakyat. "Tapi kadang banyak daerah yang tidak mau bekerja sama mengadakan operasi pasar raskin," ungkap Sutarto kala ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (22/12/2011). Sutarto mengatakan, para pelaku pasar tersebut berdalih melindungi petani dengan masuknya beras raskin ke pasar tersebut. "Tapi kalau lagi begini mah bukannya petani yang diuntungkan, tapi pedagang. Kalau sudah begitu, Bulog yang disalahkan," tutur dia. Menurutnya dengan masuknya Bulog ke pasar, maka suplai beras ke pasar akan terjamin. "Persediaan (beras) pasti aman," tegas dia. Lebih jauh dia menjelaskan, dalam operasi pasar, peran daerah sangat menentukan. "Tergantung daerahnya aktif atau tidak. Seperti kemarin di Bali, kalau saya tidak paksa-paksa mereka tidak mau," tutur dia.

Harga Beras Diantisipasi Naik Lagi Tahun Depan

Jakarta. Pemerintah memang belum memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras di 2012. Namun tanda-tanda itu kian nyata, jika ini terjadi akan berimbas pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. "Ya logikanya mestinya naik (HPP), karena ada beberapa kriteria yaitu nilai tukar petani harus diamankan, nilai tukar petani akan sesuai dengan yang diharapkan. Harga beras dunia, kalau terlalu jauh dari harga beras dunia kan juga tidak baik," kata Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (21/12) Selain itu, lanjut Sutarto, ongkos produksi petani juga telah naik. Ia menambahkan secara keseluruhan pasti pemerintah akan memperhitungkan kenaikan HPP beras. "Kalau berapa kenaikannya saya belum tahu. Tapi tidak memberatkan konsumen dan merugikan petani itu saja," kata Sutarto. Ia mengatakan dengan HPP sekarang ini untuk beras yang hanya Rp 5.060 per Kg sudah pasti tidak mungkin lagi Bulog menyerap beras petani. Menurutnya harga beras di pasaran dalam negeri saat ini sudah mencapai Rp 6.500-6.800. "Sekarang ini kan artinya harga tersebut (HPP) masih dikatakan di bawah harga pasar," katanya. Sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga pembelian beras dan gabah di 2009 melalui Inpres No. 7/2009 tentang Kebijakan Perberasan. Untuk HPP gabah kering panen (GKP) di petani Rp 2.640 per kg, GKP di penggilingan Rp 2.685 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp3.300 per kg, sedangkan GKG di gudang Bulog Rp 3.345 per kg sementara harga beras di gudang Bulog Rp 5.060 per kg. Pada awal tahun ini pemerintah memang mengeluarkan Inpres No. 8/2011 tentang Beras yang memberikan fleksibelitas Bulog untuk membeli beras petani di atas HPP beras

Beras Thailand Masuk sampai 20 Februari 2012

JAKARTA: Thailand memastikan pengiriman beras sebanyak 300.000 ton ke Indonesia akan terealisasi paling lambat 20 Februari 2012, sehingga memperkuat stok barang kebutuhan pokok itu di dalam negeri untuk tahun depan. Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan negosiasi ulang dengan Thailand terkait pembelian beras impor telah tuntas dilakukan beberapa waktu lalu. “Negosiasi terkait waktu pengiriman [yang mundur], mereka bilang karena banjir. Negosiasi bukan mengenai harga. Kalau mengenai harga, saya tidak mau lagi negosiasi,” jelasnya, Rabu 21 Desember. Dia menuturkan pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak terkait dengan waktu pengiriman dari Thailand karena yang dialami Negeri Gajah Putih itu adalah force majeur. Berdasarkan catatan Bisnis, beras sebanyak 300.000 ton dari Thailand sebelumnya diperkirakan paling cepat masuk ke Indonesia pada September-Oktober 2011. Adapun, sempat dikabarkan bahwa Thailand membatalkan menjual beras tersebut ke Indonesia karena harga yang ditawarkan saat kesepakatan dinilai rendah. Di sisi lain, Sutarto memaparkan pada tahun depan Bulog ditargetkan untuk bisa menyediakan beras sebanyak 5 juta ton, termasuk yang harus dicadangkan 2 juta ton. Volume beras yang harus dicadangkan itu meningkat 11% dibandingkan dengan tahun ini sebanyak 1,8 juta ton. Sementara itu, pada tahun depan ada kontrak carry over beras impor sebanyak 500.000 ton. Adapun mengenai jumlah impor beras, Sutarto belum ingin memaparkan rencana tersebut karena terkait dengan produksi di dalam negeri. “Bulog sudah punya skenario untuk 2012. Ada skenario optimistis, pesimistis, dan moderat. Skenario optimistis adalah tidak perlu impor, sementara kalau pesimistis ya produksi di dalam negeri turun, jauh dari target,” jelasnya. Terkait dengan peningkatan harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru, Sutarto mengatakan Bulog siap melakukan operaso pasar berapa pun. “Sejumlah pemda sudah meminta untuk dilakukan operasi pasar seperti Sumut, Sumbar, Sumsel, DKI, Banten, Jabar, Papua, Maluku. Di samping itu, kami juga mengharapkan Jateng dan Jatim juga meminta. Total, saat ini sudah 371.000 ton beras untuk OP, diharapkan hingga akhir tahun tidak sampai 400.000 ton,” paparnya. Perkembangan lainnya, Deputi II Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Anang Setiawan menuturkan tahun depan dipastikan harga pokok pembelian (HPP) beras mengalami peningkatan dibandingkan dengan saat ini Rp5.060 per kg. Dia mengharapkan peningkatan HPP beras tidak berdampak buruk pada program penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan. “Tahun depan kalau jadi akan ada pembatasan BBM dan peningkatan tarif listrik. Kami harapkan tidak akan mengganggu program penanggulangan kemiskinan, apalagi HPP beras naik,” jelasnya. Sutarto mengatakan uang tebus untuk beras raskin juga akan mengalami peningkatan dari saat ini Rp1.600 per kg, karena HPP beras juga mengalami penaikan. Setiap keluarga miskin, saat ini mendapat jatah 15 kg raskin per bulan.

Beras Impor Segera Masuk Indonesia Lagi

JAKARTA: Negosiasi impor beras Thailand yang sebelumnya sempat tertunda telah selesai. Perum Bulog telah mencapai kesapakatan dengan negara tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan beras untuk Indonesia. "Beras Thailand tidak ada masalah. Negosiasi sudah selesai. Negosiasi sekarang pengiriman mengenai jadwal," ujar Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (21/12). Ia menjelaskan saat ini beras tersebut sedang dalam proses pengiriman ke Indonesia. Namun karena adanya bencana banjir di wilayah tersebut menyebabkan pengiriman menjadi sedikit terhambat. "Paling lambat 20 Februari harus sudah dikirim," jelasnya. Ia menjelaskan realisasi importasi beras sebanyak 1,9 juta ton yang terdiri atas dari Vietnam sebanyak 1,2 juta ton, Thailand 450 ribu ton dan India sebanyak 250 ribu ton. Sedangkan realisasi pengadaan beras dalam negeri hingga akhir tahun ini sebanyak 1,75 juta ton. Sehingga total pengadaan beras Bulog sekitar 3,7 juta ton. Untuk tahun mendatang, Bulog telah menyiapkan beberapa skenario untuk ketersediaan beras untuk beras rakyat miskin (raskin) dan cadangan beras untuk stabilisasi. "Kalau optimis, tidak ada yang impor. Pesimis, kalau produksi turun jauh dari target," jelasnya. Utamanya, lanjut Sutarto, pada 2012 Bulog harus menyiapkan beras sebanyak 5,5 juta ton dengan perhitungan penyaluran beras produksi dalam negeri sebanyak 3,5 juta dan hingga akhir 2012 Bulog harus punya cadangan beras sebanyak 2 juta ton. "Harus punya cadangan 2 juta. Jadi 5,5 juta. Tahun 2012 kita punya carry over impor 500. Jadi masih kekurangan 5 juta," ungkap Sutarto

Impor Beras Bisa Setop Tahun Depan?

JAKARTA - Pemerintah berjanji menyerap secara penuh beras petani pada musim panen tahun depan yang diperkirakan akan mulai pada pertengahan Januari 2012. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan, pada Januari musim panen telah dimulai. Dengan demikian, pemerintah juga akan memulai pembelian beras-beras petani. "Tadi pak menteri pertanian (Suswono) mengatakan, pertengahan Januari sudah mulai panen di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan kita tentu saja kalau sudah begitu tidak lagi memerlukan impor. Kita menyerap beras-beras dari petani kita," ujar Hatta di gudang Bulog defisi regional bidang DKI, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (22/12/2011). Hatta menambahkan, sampai akhir tahun ini persediaan beras dipastikan akan cukup. Pasalnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai saat ini masih mempunyai cadangan beras sebesar 1,2 juta-1,3 juta ton beras impor. Jumlah tersebut masih bertambah, seiring dengan masih berjalannya kontrak impor beras khususnya dari Thailand yang masih dalam proses. "Akhir tahun diperkirakan 1,7 juta ton di tangan Bulog di gudangnya sekira 1,2 juta-1,3 juta ton yang di jalan itu sekira 300-400 ribu, akhir tahun kita melebihi 1,5 juta ton, sekira 1,7 juta ton juta di musim paceklik seperti sekarang ini menandakan beras kita cukup, suplai cukup," tambahnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan beras impor asal Thailand diperkirakan akan masuk sebanyak 300 juta ton. Sehingga diperkirakan cadangan beras Bulogsampai dengan akhir tahun akan mencapai 1,5 juta-1,7 juta ton. "Ya paling akhir Desember masuk 300 jutaan ton, jadi Januari akan masuk sekira 400 jutaan, pokoknya harus kelar paling lambat Februari," pungkasnya.

Akhirnya Beras Impor Dibongkar

CILEGON - Setelah sempat tertunda, akhirnya beras impor dari Vietnam sebanyak 6.500 ton yang dibawa oleh Kapal MV Ha Dong sudah mulai dibongkar di Pelindo II pukul 22.00 WIB tadi malam. Beras yang diturunkan itu langsung dimuat ke dalam truk untuk didistribusikan ke gudang yang dimiliki Bulog seperti dua gudang di Cikande, Lebak, dan Taktakan. Bongkar muat baru dapat dilaksanakan setelah agen pengiriman barang yaitu PT Gurita Lintas Indonesia melengkapi persyaratan pembongkaran termasuk membayar biaya administrasi bea cukai. Sebelumnya, beras impor ini tidak diperkenankan bongkar muat karena belum mengantongi izin. Padahal Kapal MV Ha Dong sudah tiba di Pelabuhan Ciwandan sejak Sabtu (10/3) pukul 07.00 WIB. Ketua Tim Handling Beras Impor Bulog Subdivre Banten, Guntur, ketika dikonfirmasi pukul 23.15 tadi malam membenarkan. Kata Guntur, aktivitas bongkar muat dilakukan sejak pukul 22.00 WIB. “Saat ini masih berlangsung (pukul 23.15 WIB tadi malam-red). Bila tidak hujan pembongkaran akan terus dilakukan,” ujar Guntur yang masih berada di Pelindo II. Guntur menjelaskan, beras impor yang sudah diturunkan dari kapal itu langsung dimuat ke dalam truk untuk diangkut ke gudang Bulog. Satu truk mampu mengangkut 50 ton. Sebelum dilakukan bongkar muat, kondisi beras sempat diperiksa oleh surveyor independen, PT. Pan Asia. “Ada dua petugas dari Pan Asia.Heri dan Jaya Mereka mengecek kondisi beras. Setelah diketahui beras dalam keadaan baik, barulah aktivitas bongkar muat dapat dilaksanakan,” ujarnya. SOAL KETERLAMBATAN Terkait keterlambatan bongkar muat, General Manager PT Pelindo II Cabang Banten Syarif Usman punya jawaban. Sebelumnya bongkar muat dijadwalkan pada Selasa lalu, kemudian diundur pada Sabtu. Kata dia, Pelindo II tidak tahu-menahu keterlambatan. ”Pelindo hanya sebagai fasilitator, sebagai penyedia sarana dermaga untuk bongkar muat barang. Kami akan menjalankan ketentuan sesuai prosedur yang berlaku. Kita tak mau gegabah sebab nanti malah disalahkan,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Penyidik dan Barang Bukti (PB2) Bea Cukai Merak, Doni Kusmedia mengatakan, penyebab keterlambatan pengiriman beras impor karena minimnya koordinasi dari Bulog Subdivre Banten. Sehingga, surat pemberitahuan impor barang (PIB) tidak dapat dikeluarkan karena perusahaan agen pengiriman barang belum membayar pajak PIB. “Kalau belum membayar, surat PIB tidak bisa keluar,” terangnya. Kata Doni, bea cukai belum dapat mengeluarkan surat pemberitahuan pengeluaran barang (PPB) jika surat PIB tidak ada. “Total biaya yang harus dibayar untuk pajak pengiriman beras sebanyak 6.500 ton adalah Rp 2,9 miliar. Jika ini belum dibayar maka tidak ada PPB, dan barang belum diperbolehkan merapat untuk menurunkan beras,” tegasnya. Di tempat terpisah Kepala Subdivre Bulog Banten, Tb Kun Mulawarman membantah jika keterlambatan tersebut disebabkan kurangnya koordinasi. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan karena kantor bank tutup sebab kedatangan kapal Ha Dong pada hari libur kerja (Sabtu dan Minggu). “Proses pembayaran administrasi melalui bank. Sedangkan kapal itu datangnya pada hari libur kerja. Apalagi sistem dokumentasinya on line, jadi tidak dapat dilakukan saat hari libur,” timpalnya. Kata Kun, pihaknya langsung menyelesaikan proses administrasi yang tertunda. Dia menjelaskan, beras yang dibongkar di Pelindo II tersebut milik pemerintah pusat. Jadi, belum tentu akan digunakan dan didistribusikan di Banten. “Kita hanya dititipi sekadar menyimpan di gudang Bulog. Kalaupun nantinya diputuskan untuk Bulog Banten, beras itu akan digunakan untuk kebutuhan cadangan beras untuk rakyat miskin (raskin),” timpalnya. Kun menambahkan, pembongkaran hingga pendistribusian ke gudang-gudang penyimpanan milik Bulog akan dilakukan hingga 31 Maret. Gudang Bulog yang siap menampung antara lain dua gudang di Cikande, Lebak, dan Taktakan. (ass/ila)

Menjadi Saksi, Bukan Menjamin

19 September 1981 Majalah Tempo ASOSIASI dalam KADIN dapat.anggota baru, AISI (Asosiasi Independent Surveyor Indonesia). Resmi melapor ke KADIN bulan Mei lalu, AISI menghimpun 14 perusahaan yang bergerak di bidang survei. Bidang usaha mereka khusus memeriksa, menguji, mengawasi dan meneliti obyek yang berkaitan dengan banyak kegiatan di sektor pemerintah dan swasta. Misalnya pembelian dan penyediaan stok beras dan komoditi lainnya, pembelian dan cbarter alat ar.gkutan seperti kapal dan pengawasan serta pengujian beragam jenis mesin industri. Tak pelak lagi pesatnya pembangunan mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak di bidang survei. "Tahun ini akan kami jadikan titik awal untuk memasyarakatkan kegiatan survei," kata Suprapto Mangunwerdoyo, Sekjen AISI yang merangkap direktur PT. Intersubus Asia, suatu perusahaan yang bergerak di bidang survei bongkarmuat angkutan laut dan fumigasi. Harapan Suprapto tampaknya cukup beralasan, melihat besarnya perhatian yang diberikan pemerintah terhadap kegiatan survei. Akhir Agustus lalu, Departemen Perdagangan dan Koperasi yang sejak 1969 mengatur usaha kegiatan itu, mengumpulkan para pengusaha itu di hotel Orchid, Jakarta guna ditatar. "Tujuannya, agar mereka tetap menjaga dan mempertahankan sifat dan ciri khas perusahaan pensurvei: independen, obyektif, jujur dan tidak memihak," kata seorang pejabat Departemen Perdagangan pada TEMPO. Itu dibenarkan para pengusaha pensurvei. "Modal dasar, untuk bisa berhasil di bidang ini memang harus punya ketrampilan, relasi dan dipercaya orang," kata Harsoyo Tomo pemilik PT Tomo & Son, perusahaan yang banyak mensurvei kapal baru atau bekas yang dibeli atau dicharter pemerintah dan perusahaan swasta di sini. KM Tampomas II, yang tenggelam di P. Masalembo, sekitar Januari lalu, juga termasuk kapal yang disurvei Tomo & Son. Tomo mengakui. dewasa ini memang masih ada anggapan keliru terhadap kewajiban pensurvei. "Banyak yang menganggap kami sebagai lembaga penjamin," keluhnya. Padahal, dengan sertifikat yang dikeluarkannya, perusahaan pensurvei hanya menjadi "saksi autentik" atas obyek yang ditelitinya. Setengah Persen Ia menyebut contoh kasus KM Tampomas II. Kapal itu dibeli PT PANN dari PT Komodo Marine. Adalah Komodo Marine yang meminta jasa Tomo untuk mensurvei kapal tersebut, sebelum mereka beli dari pihak Jepang. "Dengan peralatan dan staf yang lengkap kami berangkat ke Jepang dan meneliti kapal itu. Kami periksa, berapa pelampung, sekoci dan bagaimana kondisi keseluruhan kapal itu. Pokoknya, kami jelajahi seluruh ruangan kapal dan hasil penelitian itu kami paparkan dalam sertifikat," kata Tomo. Sertifikat tersebut diberikan pada Komodo Marine, buat bahan pertimbangan sebelum membeli kapal tersebut. Untuk itu mereka dibayar. Berapa? "Besarnya tarif survei kira-kira setengah pcrsen dari transaksi," ucap Suprapto. Dengan biaya yang menurut dia tak mahal itulah, perusahaan-perusahaan survei membiayai hidup mereka. Tomo & Son, misalnya, setelah mensurvei puluhan kapal, kini baru tampak berkembang. Pertengahan September ini, mereka pindah kantor. Dari suatu gedung tua di Jalan Kebon Sirih ke sebuah ruangan seluas 160 m2 di lantai 6 gedung Granada, Jakarta, yang mereka sewa sekitar Rp 150 ribu per bulan. Bagaimana pensurvei lain? "Langganan tetap kami, Bulog," kata Suhanda Kertasuwita, direktur PT Pan Asia Superintendence Corporation. Untuk menarap order Bulog itu Pan Asia tak sendirian, Bersama PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang merupakan perusahaan survei pertama lahir dan milik pemerintah, ia punya jadwal tetap antara lain mensurvei stok beras Bulog di berbagai daerah. Toh masih ada keluhan pada surveyor Indonesh Seorang staf PT Jasa Asuransi Indonesa--yang setiap tahun rata-rata mengeluarkan dana survei Rp 600 juta mereka cukup sering kecewa dengan hasil pekerjaan pensurvei di sini. "Kualitas data yang diberikan kepada kami sering kurang akurat," katanya kesal. Karene itulah mereka cenderung lebih suka menggunakan pensurvei luar negari. Tapi, ini dibantah Suhanda, salah seorang pengurus AISI. "Kita memang agak ketinggalan dalm peralatan dari pensurvei luar negeri, tapi kualitas kerja bisa bersaing. Secara legal tak ada pensurvei asing yan beroperasi di sini. Kalau pensurvei gelap atau mengaku-ngaku saja, tak tahulah," tukasnya.