Lonjakan harga kedelai impor belakangan ini membuat pemerintah berniat memperluas peran Perum Bulog untuk menstabilisasi harga pangan selain beras.
Keputusan penghapusan bea masuk impor sebesar 5% merupakan solusi jangka pendek yang pemerintah ambil untuk menekan harga kedelai. Untuk jangka menengah dan panjang, luas lahan pertanian kedelai akan ditambah dan mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu.
"Saya berpikir Bulog harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali sesuai sejarah didirikannya dahulu, yaitu stabilisasi harga," ujar Presiden SBY.
Rencana ini disampaikannya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Agenda utama rapat petang hari ini adalah persiapan materi pidato nota keuangan dan postur RAPBN 2013 yang akan dipidatokan Presiden SBY dihadapan DPR dan DPD pada 16 Agustus 2012.
Sebelumnya dikatakan Presiden SBY bahwa kenaikan harga pada bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, merupakan fenomena rutin dan wajar. Tapi khusus untuk kenaikan komoditas kedelai, menurutnya merupakan akibat dari kekeringan parah yang melanda negara-negara utama produsennya yaitu AS, Brasil dan Argentina.
Sejauh ini produksi dalam negeri baru mampu mencukupi 850 ribu ton dari kebutuhan kedelai per tahunnya mencapai 2,2 juta ton. Ketimpangan ini otomatis membuat Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar setiap tahunnya dan manakala terjadi kenaikan harga di tingkat dunia dengan sendirinya langsung terasa dampaknya di dalam negeri.
Di dalam konteks tersebut Presiden SBY berpikir perlu dilakukan stabilisasi harga. Bulog merupakan lembaga negara yang tepat menjalankan tugas tersebut. Tentunya yang perlu distabilkan harganya bukan hanya kedelai, melainkan juga beras dan jagung serta komoditas utama lainnya yang jadi hajat hidup orang banyak.
"Kita serahkan kepada tim, komoditas apa saja yang harus dijaga. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi tentu Bulog juga harus tetap efisien, lebih responsive dan sehat," sambung SBY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar