Upaya Pemerintah dalam melakukan swasembada pangan terlihat tidak serius. Sebab Kemendag akan mengimpor beras dari Kamboja sebanyak 100 ribu ton per tahun.
Menurutnya, impor beras 100 ribu ton per tahun sebagai langkah untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri, serta sebagai antisipasi jika terjadi cuaca buruk yang bisa berdampak pada pertanian Indonesia.
Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir menilai, impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang tidak produktif. Alasannya, karena hanya memikirkan jangka pendek tanpa melihat ke depannya.
“Pemerintah tidak memikirkan dampak kedepannya bagi petani, yang nantinya petani tidak akan mendapatkan insentif. Ini jelas merugikan petani dalam negeri,” katanya kepada INILAH.COM, Sabtu (1/9/2012).
Revrisond juga menuturkan, impor beras bisa menyebabkan harga beras lokal akan turun dan para petani dalam negeri tidak bisa bersaing sehingga menyebakan produki beras kita menurun. Penurunan beras nantinya juga akan berimbas pada target pemerintah di tahun 2014.
Pada sebelumnya, pemerintah gencar menyuarakan swasembada pangan. Salah satunya suplus 10 juta ton beras pada 2014. Namun, dalam pencapaian target tersebut seharusnya pemerintah bekerja keras untuk mendorong dan memfasilitasi para petani agar produksi beras dalam negeri meningkat, bukan malah melakukan impor beras.
“Fokuskan dalam memperkuat Bulog. Bulog harus membeli beras dari petani dengan harga yang pantas, sehingga petani pun mendapatkan insentif yang lebih baik dari pada menjual ke tengkulak,” ujarnya.
Lanjutnya, saran pemerintah untuk mengurangi jumlah konsumsi beras yang dilakukan masyarakat juga merupakan tindakan salah. “Gita itu, mengatasi perdagangan saat ini saja mengalami devisit terus dan saran ke masyarakat mengurangi beras jelas salah,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar