Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan Indonesia siap menandatangani pengadaan cadangan beras dari Kamboja yang nilainya sekitar 100.000 metrik ton untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
"Prinsipnya kita akan teken MOU pengadaan cadangan beras secepatnya, tidak hanya dengan Kamboja, tetapi juga dengan Laos, Vietnam dan negara lain. Ini kita lakukan untuk ketahanan dan keamanan pangan jika suatu waktu diperlukan," katanya seusai pembukaan Pertemuan ke-44 Menteri Ekonomi ASEAN oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Siem Reap, Senin (27/8/2012).
Menurut Gita, pembahasan mengenai kerjasama pengadaan cadangan beras dari Kamboja itu sudah lama dilakukan dengan melibatkan Bulog sebagai badan penyangga pangan khususnya beras. Di tengah pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ada desakan dari Kamboja agar MOU kerjasama itu segera ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebelumnya pernah meminta Indonesia membeli beras dari Kamboja karena negeri itu memiliki surflus produksi beras ratusan ribu ton dan juga berharap agar pengusaha Indonesia bisa melakukan investasi pasca-panen seperti dalam bidang teknologi penggilingan gabah.
Kamboja terkenal sebagai negara agraris karena 80 persen penduduknya bertani. Kamboja memproduksi 8,25 juta ton beras tahun 2011. Pada tahun 2012, Kamboja mentargetkan eskpor beras sebanyak 180.000 ton. Sampai dengan 2015, Kamboja mematok target ekspor beras sedikitnya 1 juta ton.
"Saya niat untuk meneken MOU itu segera, tidak perlu menunggu sampai bulan November 2012 saat KTT ASEAN berlangsung di Phnom Penh," katanya.
Menurut Duta Besar Indonesia di Kamboja Soehardjono Sastromihardjo Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri kunjungan kenegaraan ke Kamboja sehari sebelum KTT ASEAN pada 16--18 Nopember 2012.
Para pengusaha Indonesia yang berbisnis di Kamboja menyambut baik rencana penandatanganan MoU soal pengadaan beras dari Kamboja. Direktur Pengembangan Bisnis PT Galuh Prabu Trijaya Mohamad Helmi BB menyatakan kerjasama itu akan membantu para pengusaha Indonesia di Kamboja memperluas usahanya karena terdapat payung hukum yang jelas.
Perusahaan Helmi sudah beroperasi sejak tahun 2005 dengan membantu para petani lokal dan menguasai lahan lebih dari 1,2 juta hektar. PT Galuh membantu petani dari mulai menanam yang produktif, menyediakan pupuk yang dipasok dari Indonesia, sampai traktor dan penggilingan gabah.
Selama ini, kata Helmi, para petani setempat hanya berproduksi 2 ton per hektaredan hanya panen dua kali dalam setahun. Dengan bantuan teknologi pertanian, penyediaan pupuk, dan bimbingan perusahannya, petani Kamboja bisa panen tiga kali dalam setahun dengan produksi antara 6 sampai 7 ton per hektare.
Untuk membimbing petani lokal, PT Galuh Prabu Trijaya, membawa lebih dari 300 petani Indonesia untuk bekerja di lahan pertaniannya yang tersebar di sejumlah propinsi seperti Kompong Thom dan Kompong Cham.
Biasanya, lanjut Helmi, produk gabah dan beras kelompok koperasi Khythay Corp dijual ke Thailand atau negara lain. "Jika Bulog membeli beras Kamboja produksi petani kami, akan lebih baik lagi karena bagaimanapun itu sebetulnya produksi pengusaha Indonesia walau lahannya di Kamboja," katanya.
Ia membandingkan dengan lahan perkebunan sawit milik pengusaha Malaysia di Indonesia.
"Pengusaha Malaysia bisa memiliki kebun sawit di Indonesia karena pemerintahnya membantu memberikan fasilitas dan payung hukum. Pengusaha Indonesia juga bisa memiliki lahan pertanian di Kamboja dengan bantuan payung hukum pemerintah," katanya.
Pengusaha lain, Rudy Halim dari PT Padi Tonle, juga meminta dukungan legalitas dan payung hukum. "Jangan sampai kami investasi di sini, lalu uangnya amblas, tanpa ada perlindungan dari pemerintah atau minimal KBRI," katanya.
Ia menyambut baik MoU soal beras tersebut karena akan menjadi semacam legalitas dan perlindungan usahanya di Kamboja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar