Target swasembada pangan nasional masih terbentur ketersediaan lahan dan infrastruktur dasar. Pemerintah sulit menyiapkan lahan dalam jumlah besar untuk mendongkrak produktivitas pangan nasional.
"Swasembada kedelai membutuhkan 500 ribu hektare (Ha) dan gula 350 ribu Ha. Itu semua belum terpenuhi," kata Menteri Pertanian Suswono saat pembukaan rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/7) malam .
Suswono menjelaskan persoalan tersebut terkait pembebasan dan tumpang tindih peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Akibatnya, pemerintah sulit mencetak lahan baru untuk pengembangan tanaman pangan. Termasuk, memanfaatkan lahan kritis. "Walaupun banyak tersedia lahan di depan mata tetapi setelah dicek ternyata itu kawasan hutan. Padahal, hutannya tidak ada lagi," jelas Mentan.
Ia mengungkapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah berjanji membebaskan 2 Ha dari 7,5 Ha lahan terlantar untuk areal pertanian. Janji tersebut hingga kini belum teralisasi karena eksekusi kepemilikan lahan selalu gagal. Namun, Mentan tidak menyebut lokasi lahan yang dimaksud. "Eksekusi memang tidak mudah tapi masak pemerintah kalah. Kalau memang aturannya yang tidak mendukung, kan bisa diubah," ungkapnya.
Suswono menambahkan, areal pertanian semakin tergerus untuk kegiatan pembangunan. Sekitar 100 ribu Ha areal pertanian di Indonesia beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan nonpertanian setiap tahun. Kondisi infrastruktur dasar juga memberikan kontribusi terhadap perlambatan target swasembada pangan. Selain kondisi jalan yang belum memadai, banyak saluran irigasi yang rusak. "Sekitar 52% (saluran) irigasi rusak. Begitulah faktanya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar