HPP BERAS: Kenaikan 28% butuh subsidi Rp5 triliun

Perum Bulog menyatakan rencana kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah 28% akan berdampak pada penambahan subsidi beras rakyat miskin (raskin) pada tahun ini sebesar Rp5 triliun. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan jika HPP dinaikkan sebesar 28%, sedangkan harga raskin masih tetap Rp1.600 per kg dengan alokasi 15 kg per bulan selama 13 bulan, serta jumlah rumah tangga sasaran (RTS) masih tetap sebanyak 14,49 juta RTS, maka harus ada subsidi tambahan raskin tahun ini Rp5,2 triliun. "Jika asumsi HPP naik 28%, sedangkan kondisi lainnya [harga raskin, jumlah RTS, volume] masih tetap, maka dibutuhkan tambahan subsidi Rp5,2 triliun," ujarnya hari ini (01/02). Dia menjelaskan pemerintah membuat tiga alternatif terkait dengan rencana kenaikan HPP tersebut. Alternatif pertama, kenaikan HPP sebesar 28%, tetapi kondisi lainnya tetap, sehingga perlu tambahan dana subsidi raskin tahun ini Rp5,2 triliun. Alternatif kedua, katanya, jika jumlah penerima raskin, volume, dan durasi masih tetap, tetapi harga raskin dinaikkan dari Rp1.600 per kg menjadi Rp2.000 per kg mulai April sampai dengan Desember 2012, maka subsidi tambahan sekitar Rp4,2 triliun. Sutarto menjelaskan alternatif lainnya jika kenaikan raskin menjadi Rp2.000 per kg mulai Juni 2012, maka subsidi tambahan sebesar Rp4,5 triliun. "Tentu ini harus persetujuan DPR." Dia menuturkan jika selisih harga pembelian pemerintah dengan harga di pasar hanya 10%, maka Bulog dapat melakukan penyerapan beras dan gabah petani dengan maksimal. Namun, jika selisih HPP dengan harga pasar lebih dari 10%, katanya, Bulog akan kesulitan dalam membeli beras dan gabah petani. Menurutnya, harga beras dan gabah di pasar saat ini lebih tinggi 30% dari HPP yang masih berlaku saat ini. Subsidi raskin pada tahun ini sudah ditetapkan sebesar Rp15,6 triliun. Dia menambahkan selama 2 tahun terakhir, HPP selalu berada di bawah harga pasar. "Harga beras dan gabah di pasar 30% di atas HPP." Sutarto menuturkan kecukupan stok beras di gudang Bulog bergantung pada penyerapan beras di dalam negeri, sedangkan pengadaan beras itu akan bergantung pada produksi gabah. Bulog sedikitnya harus memiliki stok beras 1,5 juta ton. Hal itu, katanya, membuat Bulog terus mengimpor beras pada 2010 sebanyak 1,8 juta ton dan pada tahun lalu 1,8 juta ton. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy mengatakan kenaikan HPP merupakan kewenangan dari pemerintah. Namun, jika ada dampak terhadap penambahan subsidi, maka kenaikan HPP itu harus dibahas bersama dengan DPR. "DPR, kita prinsipnya mendorong peningkatan HPP, sebagai kompensasi kenaikan harga eceran tertinggi [HET], paling tidak dengan menaikkan HPP bisa memberi peluang Bulog untuk pengadaan beras di dalam negeri," ujarnya. Impor beras Romahurmuziy memprediksikan pada tahun ini masih akan tetap impor beras sekitar 2 juta ton, karena peningkatan produksi beras pada tahun ini tidak lebih dari 3%. Namun, ketetapan impor beras, katanya, masih akan menunggu angka ramalan BPS. Adapun, untuk peningkatan produksi gabah 5% tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah sulit tercapai, karena anomali iklim. Romahurmuziy menegaskan rencana kenaikan HPP itu akan memberikan ruang kepada Bulog untuk membeli beras dan gabah petani. "Ini sebagai ruang administrasi bagi Bulog, dalam praktik di lapangan HPP selalu terlampaui oleh harga pasar. Februari ini sebaiknya pemerintah memutuskan kenaikan HPP."