Beras Impor Mengandung Serangga

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung mengamankan 15 ribu ton beras impor asal India di Pelabuhan Panjang. Hal ini karena beras impor tersebut sudah terinfestasi (tempat atau wadah) serangga hidup jenis kumbang khapra (trogoderma granarium everts). ’’Infestasi berlaku untuk binatang yang hinggap dan berkembang biaknya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau suatu alat. Sedangkan tempat atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tempat tersebut memberikan tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia,’’ terang Kepala BKP Kelas I Bandarlampung R. Fauzar Rochani seraya mengatakan bahwa beras impor telah membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Fauzar menambahkan, hama serangga hidup ditemukan saat pihaknya memeriksa beras impor asal India yang diangkut menggunakan kapal MV. Yangtze Brilliance. Menurut dia, serangga hidup ini patut diwaspadai karena merupakan salah satu OPTK berjenis kumbang khapra. Ia menuturkan, India ditetapkan sebagai salah satu negara endemis kumbang khapra. ’’Sedangkan Indonesia telah dinyatakan bebas dari serangga hidup tersebut melalui notifikasi,” ungkapnya. Fauzar menyatakan bahwa pihaknya sudah menjelaskan keberadaan hama serangga hidup di dalam beras impor asal India itu kepada Perum Bulog. ’’Sebelumnya, Bulog sempat protes terhadap kebijakan dan tindakan karantina yang kami lakukan. Tetapi akhirnya, mereka (Bulog) bisa menerima dan memahaminya,” kata dia. Ditegaskannya, media pembawa harus dikenakan tindakan di tempat pemasukannya apabila tidak mencantumkan kolom disinfestation atau disinfection treatment. ’’Atas dasar itulah, kami melakukan tindakan karantina atau biasa disebut fumigasi. Proses fumigasi ini dilakukan oleh fumigator yang terakreditasi Badan Karantina,” tambahnya. Fumigasi ini, masih menurut Fauzar, berdasarkan surat edaran Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang menegaskan status kumbang khapra di Indonesia masih steril. ’’Karenanya, beras impor ini masih dikarantina. Jika dilepas, maka Lampung bisa terkena serangga hidup seperti kumbang khapra,” pungkasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan, tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan beras impor selagi untuk kepentingan masyarakat. Bulog akan merasa rugi manakala tidak ada bahan makanan atau harga naik.’’(Beras impor) ini buat antisipasi jika untuk dipergunakan di Lampung,” terang Berlian. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Arinal Junaidi memaparkan bahwa beras dengan total 25 ribu ton yang berasal dari India bukan untuk Lampung. Beras tersebut hanya bersandar untuk sementara waktu menunggu pendistribusian ke Sumatera Bagian Selatan, Bengkulu dan Jambi. Pemprov Lampung sendiri tahun 2012 tidak akan melakukan impor dikarenakan stok masih dipandang cukup. ’’Impor beras yang dilakukan Bulog Divre Lampung dari India itu bukan untuk Pemprov Lampung. Insya Allah, Lampung tahun ini tidak melakukan impor beras dikarenakan stok masih cukup,” ujar Arinal. Dia menambahkan, koordinasi antara pemprov dengan Bulog mengenai pemanfaatan 190 ribu ton beras petani semuanya diperuntukkan masyarakat Lampung yang diadakan sendiri. ’’Terjadinya impor kemarin itu dikarenakan Pelabuhan Panjang memenuhi persyaratan bersandar kapal-kapal dari luar untuk berlabuh. Namun, pendistribusian beras asal India tersebut untuk Sumbagsel, Bengkulu dan Jambi,” terangnya lagi. Dia menyebutkan, untuk stok beras Lampung sendiri diperkirakan baru habis pada medio Maret dan April 2012. Selanjutnya, setelah pemprov berkonsultasi dengan Bulog, pada tahun depan tidak ada lagi beras impor yang masuk Lampung.’’Lampung masih memiliki stok lebih kurang 20 ribu ton dan saat ini sudah ada di gudang untuk kepentingan bulan Maret dan April,” kata dia. Dijelaskannya bahwa swasembada beras bisa dilakukan pemprov jika sarana pendukung seperti saluran pengairan yang ada di kabupaten/kota jangan digunakan untuk hal di luar pertanian. Serta mengatur dengan seksama tata ruang persawahan yang ada di Lampung. ’’Perbaikan irigasi yang ada di kabupaten/kota harus dilakukan dan kita meminta pengendalian pupuk dilakukan pemerintah. Sehingga jika faktor pendukung dilaksanakan, program swasembada beras bisa dihasilkan,” kata mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu.