BAHAN PANGAN MASYARAKAT Harga Sembako Terus Naik

Harga bahan pangan pokok atau biasa disebut sembilan bahan pokok (sembako) terus meningkat, terutama beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya. Hal ini diakui oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo, beberapa hari belakangan ini harga sembako cenderung mengalami peningkatan, khususnya beras dan minyak goreng. "Beras, itu dikarenakan memang belum panen, tetapi akhir bulan ini atau awal Maret 2012 saya rasa sudah mulai panen lagi, sehingga relatif akan stabil," katanya di Jakarta, kemarin. Meski demikian, Gunaryo menyebutkan bahwa kenaikan harga beras hanya terjadi pada jenis-jenis tertentu, seperti beras premium dengan harga yang relatif lebih mahal. "Itu jenis beras premium. Sekarang kecenderungan masyarakat lebih mengarah ke jenis yang medium ke atas, karena lebih pulen. Kenaikan harga beras premium terlihat memang tidak terlalu terasa dari hari ke hari. Namun, jika dilihat secara bulanan, trennya mengalami kenaikan. Dilihat dari akhir tahun lalu sampai Februari 2012 ini sudah naik 15 persenan. Tetapi, kalau bulanannya tidak terasa (kenaikan), cuma Rp 100-Rp 300 per kilogram," tuturnya. Selain beras, Kemendag juga mencatat harga minyak goreng belakangan ini cenderung mengalami kenaikan. Hal ini lebih dikarenakan kondisi global. "Semingguan ini agak naik minyak goreng, karena (pasar) globalnya memang naik, sekitar 5 persen," ujar Gunaryo. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai memperbaiki rantai pasok pangan yang sampai sekarang masih buruk, salah satunya dengan membangun lebih banyak pasar induk. Thomas Reardon dari Departemen Ekonomi Pertanian Universitas Michigan, Amerika Serikat, mengatakan, rantai pasok yang baik penting untuk menjaga ketahanan pangan. "Rantai pasok di sini masih berada di antara yang terburuk. Pasar induknya juga buruk. Dibandingkan dengan tempat lain, di sini lebih kotor, tidak tertata, dan mahal. Ini harus segera diperbaiki," kata Reardon, yang mengaku sudah mengunjungi pasar-pasar di daerah di Indonesia. Sedikit Menurut dia, jumlah pasar induk di daerah-daerah yang ada di Indonesia juga masih sedikit. Bahkan jauh lebih sedikit dari China dan negara Asia lainnya. Padahal keberadaan pasar induk di daerah akan mengurangi ongkos distribusi pangan, sehingga harga kelompok komoditas pokok ini bisa lebih rendah. Pembangunan pasar induk di berbagai daerah, termasuk di daerah pedalaman, akan memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi petani. "Petani bisa menjangkau lebih banyak pembeli dan memperoleh pendapatan lebih dengan menjual hasil pertanian ke pasar induk. Apalagi yang dekat. Daripada menjualnya ke pedagang yang merupakan perantara," tutur dia. Reardon menjelaskan, pasar-pasar induk harus dibangun dengan kapasitas cukup besar dan dilengkapi jalinan "rantai dingin" sampai ke pasar. Selain itu juga harus tersedia gudang berkualitas yang bisa dimanfaatkan pedagang grosir menyimpan bahan pangan tertentu. "Tentunya harus didukung dengan ketersediaan listrik. Sebab, saya lihat di beberapa daerah pedalaman, pasokan listrik masih minim dan tidak stabil," ujarnya. Di lain pihak, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah menolak kebijakan impor beras dan bawang merah. HKTI juga mendesak agar pemerintah jujur mengenai stok pangan nasional. "Kebijakan pemerintah mengimpor beras dan bawang merah sangat tidak berpihak kepada para petani. Ini pembunuhan massal bagi para petani di Indonesia," kata Ketua DPD HKTI Jawa Tengah Gunadi Wiryosaroyo di sela acara Rapat Koordinasi (Rakor) HKTI di Karanganyar (Jateng), Kamis (9/2). Menurut dia, seharusnya pemerintah jujur mengatakan siapa yang diuntungkan jika kebijakan impor diterapkan. Sebab, selama ini impor beras dan bawang merah justru hanya merugikan petani. "Meskipun pemerintah memberikan alibi bahwa kebijakan itu untuk melindungi para petani, namun pada kenyataannya pemerintah tidak bisa membendung harga pangan yang terus melonjak," ujarnya lagi. Sementara di sisi lain, makin banyaknya komoditas impor yang menguasai pasar dalam negeri, sedangkan produk dari petani harganya terus anjlok. Untuk itu, diharapkan ada solusi yang tepat dan transparan guna memperjuangkan nasib para petani di Indonesia.