Beras pandanwangi-akan diberi label murni

CIANJUR: Pemkab Cianjur berencana menerapkan label murni dalam sistem pemasaran beras Pandanwangi pada 2013 untuk menghentikan maraknya praktik pengoplosan beras unggulan tersebut.

Sudrajat Laksana , Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, mengatakan pengembangan model agroindustri dan pemasaran beras berlabel khususnya Pandanwangi untuk meningkatkan nilai tambah 

Hal itu, katanya, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan bagi petani dan produsen padi dengan memberikan jaminan mutu beras kepada konsumen.

"Dengan sistem seperti ini bisa menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi dan kelembagaan yang sudah ada agar dapat menghasilkan beras berlabel dalam suatu sistem yang terintegrasi," katanya kepada Bisnis, Minggu (16/9). 

Dia menjelaskan sejak 2006 Pemkab Cianjur bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan pendampingan terhadap sistem budidaya, pengolahan sampai ke pemasaran berasnya di sentra beras Pandanwangi yakni Kecamatan Warungkondang.

Untuk itu, pihaknya merasa yakin dengan jaminan Pandawangi berlabel itu akan memperkecil kendala dlam optimalisasi sistem pemasaran yang sedang dibangun melalui pemberdayaan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).

"Konsumen beras Pandanwangi ini adalah masyarakat menengah ke atas. Oleh karenanya, harus ada jaminan khusus jangan sampai mereka justru kecewa dan beralih ke produk lainnya," ujarnya.

Sudrajat menuturkan pada tahun ini Pemkab Cianjur menargetkan produksi beras Pandanwangi 16.000 ton GKG dengan mengandalkan lima kecamatan yakni di Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Cilaku dan Cugenang. 

Saat ini, ungkapnya, lahan persawahan yang ditanami Pandawangi menyusut 5 hektare yang tersebar di lima kecamatan tersebut. Untuk mengatasi hal ini pihaknya telah membeli lahan milik warga. 

"Lahan itu dijadikan sebagai Kampung Pandanwangi. Nantinya di tempat tersebut setiap orang bisa mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Pandanwangi termasuk apabila ada yang mau membelinya," jelasnya. 

Ketua Gabungan Petani Organik (GPO) Kabupaten Cianjur Usman mendukung gagasan pemberian label karena akan lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

 Saat ini sebanyak 150 petani telah bergabung di organisasi yang dipimpinnya. "Kami yakin akan memberikan jaminan bagi semua pihak termasuk petani dan konsumen yang tidak ingin dirugikan. Makanya, kami medukung penuh gagasan tersebut," paparnya

IRIGASI RUSAK di Sulsel capai 40%

Tingkat kerusakan infsrastruktur irigasi pertanian di Sulsel yang mencapai 40% tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi produksi padi hingga subround kedua (periode Mei-Agustus) tahun ini.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Sulsel, realisasi produksi padi hingga, pada subround kedua tahun ini mencapai 1,6 juta ton, sementara pada subround pertama (Januari-April) mencapai 1,75 juta ton.

Dengan begitu total produksi padi Januari hingga Agustus telah mencapai 3,4 juta ton atau terealisasi sekitar 69,7 % dari target tahun ini sebanyak 4,8 juta ton.

Kepala Bidang Produksi Tanaman Bangan Diperta Sulsel, Aris Makta Amin mengatakan tingkat kerusakan infrastrkur irigasi yang mencapai 40% dirasakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi padi, mengingat sawah irigasi teknis pada sentra penghasil padi Sulsel masih tetap berproduksi.

Apalagi kerusakan pada infrastruktut irigasi yang terjadi mampu diantisipasi petani bersama dinas pertanian di daerah sehingga tetap mampu di manfaatkan meski tidak terlalu maksimal.

 "Dan hasilnya, produksi padi sudah 3,4 juta ton," ujarnya, Senin (17/9/2012).

Menurutnya, produksi padi pada subround kedua sesuai dengan proyeksi, lantaran pada subround kedua ini sejumlah daerah di Sulsel yang memasuki musim kemarau dan sedikit mempengaruhi produksi.

"Meski demikian pengaruhnya tidak terlalu signifikan, karena sumber irigasi teknis masih bisa dimanfaatkan, di samping kerusakan infrastruktur yang terjadi masih bisa di atasai petani untuk menunjung produksi,"

Gita: Impor Beras Vietnam Untuk Ketahanan Pangan

Jakarta - Kementerian Perdagangan akan kembali melakukan impor beras dari Vietnam dengan dalih mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Dimaksudkan untuk menyediakan alternatif cadangan beras bagi Indonesia dikala memerlukannya," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai melakukan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dengan Vietnam terkait perdagangan beras di kantornya, Selasa (17/9/2012).

Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara produsen beras seperti Kamboja dan Thailand, dengan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

"Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari satu negara. Jadi jika terpaksa impor beras, kita memilih negara yang menawarkan harga yang lebih murah dan berkualitas," ujarnya.

Lanjutnya, tindakan impor beras merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. "Harga yang stabil kan, nantinya bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, namun tanpa merugikan petani," tuturnya

Mentan Minta Lahan Pertanian Tak Dialihfungsikan

Menteri Pertanian Suswono meminta kepada wali kota dan para bupati se-Sulawesi Tengah untuk tidak mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian menjadi perumahan maupun perkantoran.

"Buatlah perumahan di daerah-darah yang gersang. Karena apa, pangan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika rakyat lapar mereka mudah terprovokasi, tapi jika kenyang mereka bisa diajak dialog dan berdiskusi," kata Mentan Suswono saat menghadiri kegiatan panen raya di Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (17/9/2012).

Mentan juga mengatakan jika terpaksa menjual lahan pertanian untuk pembangunan rumah atau gedung, pemerintah harus menyediakan lahan pengganti.

"Ini syarat. Undang-undanganya sudah ada. Undang-undang perlindungan pangan berkelanjutan. Yakni Undanga-Undang Nomor 41 2009. Undang-undanganya sudah ada tinggal ditetapkan oleh bupati melalui perda. Oleh karena itu, saya minta dukungan dari anggota DPRD untuk bisa menerbitkan perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan," tegas Suswono.

Kegiatan panen raya di Desa Sibalaya Utara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wali Kota Palu Rusdi Mastura, dan sejumlah bupati dari sembilan kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan panen tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan satu unit mobil untuk kendaraan operasional Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Selain kendaraan operasional tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan benih melalui program BLBU untuk mendukung kegiatan SLPTT Tahun 2012 berupa padi inhibrida 1.835 ton, padi lahan kering 125 ton, jagung hibrida 145 ton dan kedelai 100 ton. Kemudian gilingan padi sebanyak 5 unit, alat pengelola bawang goring sebanyak 16 buah. Bantuan Mentan ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2012.

Pakar: Indonesia berpotensi kembali jadi lumbung padi

Praktik pertanian yang dilakukan oleh Jepang untuk panen padi juga telah dilakukan oleh petani Indonesia dengan menanami sawahnya dengan cara menggabungkan pupuk tradisional dan pupuk pabrikan,"

Peneliti dari Pusat Penelitian Internasional Jepang Bidang Ilmu Pertanian (JIRCAS) Masato Oda, mengatakan Indonesia masih berpotensi untuk bisa menjadi lumbung padi di Asia Tenggara.

"Praktik pertanian yang dilakukan oleh Jepang untuk panen padi juga telah dilakukan oleh petani Indonesia dengan menanami sawahnya dengan cara menggabungkan pupuk tradisional dan pupuk pabrikan," kata Oda saat Seminar International Fertilizer Industry Association (IFA) Indonesia di Jakarta, Senin.

Syarat yang harus ditempuh adalah dengan pengaplikasian pupuk secara seimbang bagi tanaman padi, jelas Oda.

Menurut dia, pengaplikasian pemupukan secara terkontrol dapat meningkatkan produktivitas padi seperti yang Jepang telah lakukan.

Oda mengatakan, dalam meningkatkan hasil panen beras, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur penyemaian bibit secara proporsional dengan jarak tidak terlalu dekat sehingga perkembangan tanaman tidak terganggu antara satu dan lainnya.

Selain itu, aplikasi yang dilakukan oleh petani Jepang adalah menanam padi dengan kedalaman debit air yang dangkal.

"Penggunaan pupuk asal pabrik bisa dikurangi untuk memberikan rasa beras yang enak. Namun hal itu harus diimbangi agar bulir padi yang dihasilkan melimpah sehingga produktivitas bertambah," jelas Oda.

Dengan pemberian pupuk yang sesuai, jumlah mikroba yang dibutuhkan oleh tanaman padi dapat dihasilkan dengan fungsi yang sesuai.

Menurut Oda, karbon dalam tanah yang berada di wilayah beriklim tropis berjumlah rendah karena tingginya keberadaan mikroba.

"Namun bukan berarti tanah tersebut tidak memiliki produktivitas pertanian yang tinggi," kata Oda yang mengatakan hal itu bisa diatasi dengan pengaplikasian pupuk pabrik.

Pupuk dibutuhkan untuk menghasilkan nitrogen yang dibutuhkan tanaman dan membuat padi membuahkan bulir dengan banyak.

Namun demikian, Oda mengaku jika tanaman diberi pupuk terlalu banyak, kekuatan padi dalam menahan penyakit dan serangan hama menjadi lemah dan memiliki rasa yang kurang enak.

Oleh karena itu Oda menyampaikan bahwa pembinaan kepada petani Indonesia secara intensif dapat membuahkan hasil panen yang memuaskan sehingga Indonesia bisa kembali menjadi lumbung padi di Asia Tenggara.

Produksi gabah kering giling di Indonesia pada 2012 menurut Menteri Pertanian Suswono diharapkan naik 4,3 persen dari 2011 yang jumlahnya mencapai 65,76 juta ton.

Namun jumlah produksi pada 2011 tersebut mengalami penurunan 1,07 persen dibanding angka pada 2010.

Peningkatan produksi tersebut terjadi karena adanya perkiraan penambahan luas panen seluas 237,30 ribu hektar (1,8 persen) dan produktivitas sebesar 1,23 kwintal per hektar atau 2,47 persen.

BPK: Indonesia Harus Jadi Negara Sejahtera

Jakarta - Indonesia harus menjadi negara yang sejahtera alias 'welfare state' dengan teori sosial market ekonomi yang harus dipegang. Kata-kata ini terucap pada penutupan kerjasama BPK dengan JAN Malaysia di Lombok, Selasa (04/09/12).

"Indonesia harus menjadi Welfare State alias negara sejahtera yang mempunyai teori sosial market ekonomi yang harus dipegang," kata Anggota BPK, Ali Masykur Musa di Hotel Sheraton Senggigi Lombok.

Food security adalah program ke 3 yang akan dijalankan oleh BPK dalam sisi audit. Peran pangan cukup penting bagi keterkaitan masalah ekonomi, sosial dan politik pada Indonesia. BPK mengimbau agar salah satu cara untuk membentuk 'welfare state' atau negara sejahtera adalah dengan mengembalikan fungsi Bulog seperti orde baru.

"Kemampuan Bulog hanya menyerap 1 juta ton beras dari petani seharusnya terus ditingkatkan. Negara harus ikut menyelamatkan pada masalah ini," katanya.

Menurut BPK, pemerintah tidak hanya harus memberikan subsidi pada sektor hilir saja seperti pupuk dan benih tetapi Negara juga harus kelola sektor tata niaga. Selain itu pemerintah juga harus memberikan perhatian pada Bulog dan harus dikedepankan pada prioritas pangan dan sembako.

Menurut BPK saat ini Bulog sifatnya adalah bisnis karena bentuknya adalah Perum. "Hal ini harus didukung dengan kuat. Maka Bulog harus Bulog sendiri, semua kebijakan harus pada Bulog seperti pada orde baru itu jauh lebih baik," jelasnya. Bulog pada masa itu (Orde Baru) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

"Penyangga pangan seperti Bulog harus disokong pada APBN, subsidi pangan saat ini besarannya Rp. 16,7 triliun, ini biarkan untuk stabilkan bahan pokok pada pasar yang berkeadilan sosial yang walfare state," pungkasnya.

“Anomali Cuaca”, Picu Impor Beras

Berita “Anomali Cuaca” berupa kekeringan yang melanda hampir di seluruh Provinsi Indonesia terutama NTT, NTB, dan beberapa daerah di Pulau jawa cukup membuat opini publik berkesimpulan bahwa produksi pertanian khususnya pangan (beras) akan menurun jauh. Memang benar, mulai bulan Juli-September ini, sangat susah untuk menikmati suasana hujan, karena kita secara klimatologi lagi memasuki musim kemarau.

Pengalaman selama ini menunjukkan dimasa tanam padi yang kedua (periode mei-agustus) persoalan kekurangan air menjadi masalah utama, sehingga pada masa tanam kedua ini produktifitas beras sangat minim. Sepengetahuan penulis pada bulan-bulan inilah pemerintah biasanya menyatakan perlunya impor beras. Bulan ini pemerintah telah melakukan MoU untuk impor beras dengan kamboja dengan alasan Anomali Cuaca. Kalau dilihat sekilas, alasan yang dipakai cukup masuk akal.

Mari kita lihat lebih dalam, awal tahun ini (bulan maret) pemerintah mengeluarkan Inpres no 3 tahun 2012 tentang kebijakan perberasan khususnya penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras. Pemerintah menaikkan HPP sebesar 27 % dari HPP sebelumnya yang tidak naik-naik mulai dari keluarnya inpres No 7 tahun 2009. Penyerapan Bulog sampai juli yang sudah mencapai 2 juta ton didongkrak oleh kebijakan HPP yang keluar secara telat, dimana panen raya sudah dimulai bulan februari. Dalam hal ini keluarnya inpres No 3 tahun 2012 cukup efektif digunakan oleh Bulog pada panen raya pertama.

Situasi ini berubah setelah memasuki masa panen kedua per juli-agustus ini, momentum puasa dan lebaran membuat Bulog tidak mampu melakukan penyerapan karena harga-harga sudah diatas HPP. Tentu jika memaksa melakukan pembelian akan melanggar inpres, alias siap-siap masuk penjara. Maka solusinya, impor beras dijadikan taktik yang paling tepat menjembatani masalah ini. Momentum musim kemarau dijadikan waktu yang paling tepat bagi para mentri terkait untuk berstatemen perlunya impor beras.

Dalam pandangan penulis, sebenarnya dengan luas lahan yang ada di Indonesia dan laporan dari produktifitas padi tahun ini, sebenarnya tidak perlu impor. Problem harga beras yang sudah diatas HPP dan semakin sulit diakses oleh masyarakat miskin, lebih kepada permasalahan carut marutnya kebijakan perberasan Indonesia. Produksi sebenarnya cukup, tetapi pengendalian harga tidak tidak di kontrol oleh pemerintah, dalam hal ini sebenarnya peran pengusaha besar yang bergerak dalam perberasan menjadi sangat penting. Seandainya saja distribusi beras itu berjalan secara wajar dan lancar. Penulis yakin harga akan tetap stabil. Tetapi sangat wajar, para pengusaha besar mencari untung, karena tujuan mereka memang mencari untung. Dalam hal ini tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah menyikapi hal ini melalui regulasi perberasan.

Harga Beras tidak bisa di serahkan kepada mekanisme pasar, hal ini sangat riskan, mengingat ada 243 juta penduduk Indonesia tiap hari makan nasi. Ketika beras hanya dikuasai oleh pengusaha besar, maka akan sangat berbahaya terhadap stabilitas harga beras. Bisa saja berasnya cukup, karena ada keinginan untuk mencari untung, maka dilakukan penimbunan beras yang menyebabkan langka dan akhirnya konsumen sangat dirugikan.

Sekali lagi, penulis mengingatkan. Situasi kekeringan (”anomali cuaca”) yang terjadi tahun ini seharusnya dijadikan pelajaran untuk membenahi sistem manajemen air di Indonesia, bukan dijadikan alasan untuk melakukan impor. Mekanisme perlindungan harga kepada konsumen dan produsen harus dirubah, perlu kebijakan yang lebih adil kepada produsen dan bisa diakses oleh konsumen.

Mudah-mudahan situasi kekeringan di musim kemarau ini bisa menjadi pelajaran bersama bagi kita semua. Media juga harus lebih berhati-hati dalam hal pemberitaan, agar publik tidak merasa khawatir akan kelangkaan beras, sehingga menguntungkan sebagian spekulan beras untuk memanfaatkan psikologi pasar dengan cara menaikkan harga beras.