Mentan Minta Lahan Pertanian Tak Dialihfungsikan

Menteri Pertanian Suswono meminta kepada wali kota dan para bupati se-Sulawesi Tengah untuk tidak mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian menjadi perumahan maupun perkantoran.

"Buatlah perumahan di daerah-darah yang gersang. Karena apa, pangan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika rakyat lapar mereka mudah terprovokasi, tapi jika kenyang mereka bisa diajak dialog dan berdiskusi," kata Mentan Suswono saat menghadiri kegiatan panen raya di Desa Sibalaya, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (17/9/2012).

Mentan juga mengatakan jika terpaksa menjual lahan pertanian untuk pembangunan rumah atau gedung, pemerintah harus menyediakan lahan pengganti.

"Ini syarat. Undang-undanganya sudah ada. Undang-undang perlindungan pangan berkelanjutan. Yakni Undanga-Undang Nomor 41 2009. Undang-undanganya sudah ada tinggal ditetapkan oleh bupati melalui perda. Oleh karena itu, saya minta dukungan dari anggota DPRD untuk bisa menerbitkan perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan," tegas Suswono.

Kegiatan panen raya di Desa Sibalaya Utara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wali Kota Palu Rusdi Mastura, dan sejumlah bupati dari sembilan kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan panen tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan satu unit mobil untuk kendaraan operasional Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Selain kendaraan operasional tersebut, Mentan juga menyerahkan bantuan benih melalui program BLBU untuk mendukung kegiatan SLPTT Tahun 2012 berupa padi inhibrida 1.835 ton, padi lahan kering 125 ton, jagung hibrida 145 ton dan kedelai 100 ton. Kemudian gilingan padi sebanyak 5 unit, alat pengelola bawang goring sebanyak 16 buah. Bantuan Mentan ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2012.

Pakar: Indonesia berpotensi kembali jadi lumbung padi

Praktik pertanian yang dilakukan oleh Jepang untuk panen padi juga telah dilakukan oleh petani Indonesia dengan menanami sawahnya dengan cara menggabungkan pupuk tradisional dan pupuk pabrikan,"

Peneliti dari Pusat Penelitian Internasional Jepang Bidang Ilmu Pertanian (JIRCAS) Masato Oda, mengatakan Indonesia masih berpotensi untuk bisa menjadi lumbung padi di Asia Tenggara.

"Praktik pertanian yang dilakukan oleh Jepang untuk panen padi juga telah dilakukan oleh petani Indonesia dengan menanami sawahnya dengan cara menggabungkan pupuk tradisional dan pupuk pabrikan," kata Oda saat Seminar International Fertilizer Industry Association (IFA) Indonesia di Jakarta, Senin.

Syarat yang harus ditempuh adalah dengan pengaplikasian pupuk secara seimbang bagi tanaman padi, jelas Oda.

Menurut dia, pengaplikasian pemupukan secara terkontrol dapat meningkatkan produktivitas padi seperti yang Jepang telah lakukan.

Oda mengatakan, dalam meningkatkan hasil panen beras, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur penyemaian bibit secara proporsional dengan jarak tidak terlalu dekat sehingga perkembangan tanaman tidak terganggu antara satu dan lainnya.

Selain itu, aplikasi yang dilakukan oleh petani Jepang adalah menanam padi dengan kedalaman debit air yang dangkal.

"Penggunaan pupuk asal pabrik bisa dikurangi untuk memberikan rasa beras yang enak. Namun hal itu harus diimbangi agar bulir padi yang dihasilkan melimpah sehingga produktivitas bertambah," jelas Oda.

Dengan pemberian pupuk yang sesuai, jumlah mikroba yang dibutuhkan oleh tanaman padi dapat dihasilkan dengan fungsi yang sesuai.

Menurut Oda, karbon dalam tanah yang berada di wilayah beriklim tropis berjumlah rendah karena tingginya keberadaan mikroba.

"Namun bukan berarti tanah tersebut tidak memiliki produktivitas pertanian yang tinggi," kata Oda yang mengatakan hal itu bisa diatasi dengan pengaplikasian pupuk pabrik.

Pupuk dibutuhkan untuk menghasilkan nitrogen yang dibutuhkan tanaman dan membuat padi membuahkan bulir dengan banyak.

Namun demikian, Oda mengaku jika tanaman diberi pupuk terlalu banyak, kekuatan padi dalam menahan penyakit dan serangan hama menjadi lemah dan memiliki rasa yang kurang enak.

Oleh karena itu Oda menyampaikan bahwa pembinaan kepada petani Indonesia secara intensif dapat membuahkan hasil panen yang memuaskan sehingga Indonesia bisa kembali menjadi lumbung padi di Asia Tenggara.

Produksi gabah kering giling di Indonesia pada 2012 menurut Menteri Pertanian Suswono diharapkan naik 4,3 persen dari 2011 yang jumlahnya mencapai 65,76 juta ton.

Namun jumlah produksi pada 2011 tersebut mengalami penurunan 1,07 persen dibanding angka pada 2010.

Peningkatan produksi tersebut terjadi karena adanya perkiraan penambahan luas panen seluas 237,30 ribu hektar (1,8 persen) dan produktivitas sebesar 1,23 kwintal per hektar atau 2,47 persen.

BPK: Indonesia Harus Jadi Negara Sejahtera

Jakarta - Indonesia harus menjadi negara yang sejahtera alias 'welfare state' dengan teori sosial market ekonomi yang harus dipegang. Kata-kata ini terucap pada penutupan kerjasama BPK dengan JAN Malaysia di Lombok, Selasa (04/09/12).

"Indonesia harus menjadi Welfare State alias negara sejahtera yang mempunyai teori sosial market ekonomi yang harus dipegang," kata Anggota BPK, Ali Masykur Musa di Hotel Sheraton Senggigi Lombok.

Food security adalah program ke 3 yang akan dijalankan oleh BPK dalam sisi audit. Peran pangan cukup penting bagi keterkaitan masalah ekonomi, sosial dan politik pada Indonesia. BPK mengimbau agar salah satu cara untuk membentuk 'welfare state' atau negara sejahtera adalah dengan mengembalikan fungsi Bulog seperti orde baru.

"Kemampuan Bulog hanya menyerap 1 juta ton beras dari petani seharusnya terus ditingkatkan. Negara harus ikut menyelamatkan pada masalah ini," katanya.

Menurut BPK, pemerintah tidak hanya harus memberikan subsidi pada sektor hilir saja seperti pupuk dan benih tetapi Negara juga harus kelola sektor tata niaga. Selain itu pemerintah juga harus memberikan perhatian pada Bulog dan harus dikedepankan pada prioritas pangan dan sembako.

Menurut BPK saat ini Bulog sifatnya adalah bisnis karena bentuknya adalah Perum. "Hal ini harus didukung dengan kuat. Maka Bulog harus Bulog sendiri, semua kebijakan harus pada Bulog seperti pada orde baru itu jauh lebih baik," jelasnya. Bulog pada masa itu (Orde Baru) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

"Penyangga pangan seperti Bulog harus disokong pada APBN, subsidi pangan saat ini besarannya Rp. 16,7 triliun, ini biarkan untuk stabilkan bahan pokok pada pasar yang berkeadilan sosial yang walfare state," pungkasnya.

“Anomali Cuaca”, Picu Impor Beras

Berita “Anomali Cuaca” berupa kekeringan yang melanda hampir di seluruh Provinsi Indonesia terutama NTT, NTB, dan beberapa daerah di Pulau jawa cukup membuat opini publik berkesimpulan bahwa produksi pertanian khususnya pangan (beras) akan menurun jauh. Memang benar, mulai bulan Juli-September ini, sangat susah untuk menikmati suasana hujan, karena kita secara klimatologi lagi memasuki musim kemarau.

Pengalaman selama ini menunjukkan dimasa tanam padi yang kedua (periode mei-agustus) persoalan kekurangan air menjadi masalah utama, sehingga pada masa tanam kedua ini produktifitas beras sangat minim. Sepengetahuan penulis pada bulan-bulan inilah pemerintah biasanya menyatakan perlunya impor beras. Bulan ini pemerintah telah melakukan MoU untuk impor beras dengan kamboja dengan alasan Anomali Cuaca. Kalau dilihat sekilas, alasan yang dipakai cukup masuk akal.

Mari kita lihat lebih dalam, awal tahun ini (bulan maret) pemerintah mengeluarkan Inpres no 3 tahun 2012 tentang kebijakan perberasan khususnya penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras. Pemerintah menaikkan HPP sebesar 27 % dari HPP sebelumnya yang tidak naik-naik mulai dari keluarnya inpres No 7 tahun 2009. Penyerapan Bulog sampai juli yang sudah mencapai 2 juta ton didongkrak oleh kebijakan HPP yang keluar secara telat, dimana panen raya sudah dimulai bulan februari. Dalam hal ini keluarnya inpres No 3 tahun 2012 cukup efektif digunakan oleh Bulog pada panen raya pertama.

Situasi ini berubah setelah memasuki masa panen kedua per juli-agustus ini, momentum puasa dan lebaran membuat Bulog tidak mampu melakukan penyerapan karena harga-harga sudah diatas HPP. Tentu jika memaksa melakukan pembelian akan melanggar inpres, alias siap-siap masuk penjara. Maka solusinya, impor beras dijadikan taktik yang paling tepat menjembatani masalah ini. Momentum musim kemarau dijadikan waktu yang paling tepat bagi para mentri terkait untuk berstatemen perlunya impor beras.

Dalam pandangan penulis, sebenarnya dengan luas lahan yang ada di Indonesia dan laporan dari produktifitas padi tahun ini, sebenarnya tidak perlu impor. Problem harga beras yang sudah diatas HPP dan semakin sulit diakses oleh masyarakat miskin, lebih kepada permasalahan carut marutnya kebijakan perberasan Indonesia. Produksi sebenarnya cukup, tetapi pengendalian harga tidak tidak di kontrol oleh pemerintah, dalam hal ini sebenarnya peran pengusaha besar yang bergerak dalam perberasan menjadi sangat penting. Seandainya saja distribusi beras itu berjalan secara wajar dan lancar. Penulis yakin harga akan tetap stabil. Tetapi sangat wajar, para pengusaha besar mencari untung, karena tujuan mereka memang mencari untung. Dalam hal ini tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah menyikapi hal ini melalui regulasi perberasan.

Harga Beras tidak bisa di serahkan kepada mekanisme pasar, hal ini sangat riskan, mengingat ada 243 juta penduduk Indonesia tiap hari makan nasi. Ketika beras hanya dikuasai oleh pengusaha besar, maka akan sangat berbahaya terhadap stabilitas harga beras. Bisa saja berasnya cukup, karena ada keinginan untuk mencari untung, maka dilakukan penimbunan beras yang menyebabkan langka dan akhirnya konsumen sangat dirugikan.

Sekali lagi, penulis mengingatkan. Situasi kekeringan (”anomali cuaca”) yang terjadi tahun ini seharusnya dijadikan pelajaran untuk membenahi sistem manajemen air di Indonesia, bukan dijadikan alasan untuk melakukan impor. Mekanisme perlindungan harga kepada konsumen dan produsen harus dirubah, perlu kebijakan yang lebih adil kepada produsen dan bisa diakses oleh konsumen.

Mudah-mudahan situasi kekeringan di musim kemarau ini bisa menjadi pelajaran bersama bagi kita semua. Media juga harus lebih berhati-hati dalam hal pemberitaan, agar publik tidak merasa khawatir akan kelangkaan beras, sehingga menguntungkan sebagian spekulan beras untuk memanfaatkan psikologi pasar dengan cara menaikkan harga beras.

Stok Beras Menipis, Bulog Impor dari 5 Negara

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menjelaskan pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan eksportir beras dari lima negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi cadangan beras dalam negeri bila cadangan beras akan mulai menipis.
"Kami memang sudah signing dengan lima negara tersebut untuk persiapan impor beras bila cadangan menipis. Tapi itu bukan berarti sudah kontrak impor beras secara langsung. Itu baru rencana bila stok beras kita menipis," kata Sutarto selepas ditemui di rapat koordinasi di kantor Menteri Perekonomian Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Menurut Sutarto, Perum Bulog telah bekerja sama dengan pihak eksportir beras di lima negara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, India, dan Myanmar. Hingga saat ini, Perum Bulog mengaku sudah melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Sampai akhir tahun lalu, Perum Bulog telah mengimpor beras sebesar 1,8 juta ton per tahun.
"Tapi soal rencana impor beras atau tidaknya, kami akan menunggu keputusan dari rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan pemerintah. Tugas kami hanya menganalisis total kebutuhan masyarakat dan stok kebutuhan yang ada," tambahnya.
Selain demi cadangan beras, perseroan juga menginginkan bisa melakukan kerja sama impor barang pokok dengan negara lain. "Untuk kedelai dan daging bisa dilakukan dari Brasil," tambahnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa total kebutuhan bahan pokok di Tanah Air selalu berbeda setiap jenisnya. Dalam setahun, kebutuhan beras di Tanah Air mencapai 36 juta-37 juta ton, kedelai 2 juta ton, dan gula 2,6 juta-2,7 juta ton.
"Tapi kalau soal Bulog mau impor atau tidak, belum tahu. Negara-negara tersebut hanya jadi preferensi bila stok beras kita habis. Ini untuk mengamankan stok saja," kata Bayu.
Namun, Bayu juga mengingatkan bahwa stok beras di akhir tahun bisa saja menipis. Apalagi sejak Desember 2012 hingga akhir April 2014 diperkirakan akan terjadi masa paceklik. Bulog harus mewaspadai stok beras yang ada sekaligus persiapan masa paceklik untuk mempertimbangkan impor beras.

Terus Impor Beras, Peran Bulog Minimalis

Rencana pemerintah mengimpor beras dari Kamboja sebanyak 100.000 ton per tahun menunjukkan lemahnya fungsi Perum Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan.
Apalagi rencana impor beras dari Kamboja ini dilakukan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebelumnya, Indonesia juga sudah mengikat kontrak impor beras dengan Thailand dan Vietnam.

"Dalam draf rancangan undang-undang untuk perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Bulog harus lebih diberdayakan. Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spesifik dan terlalu umum," kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Jumat.

Fungsi Bulog, menurut Firman, harus diperbaiki serta menjadi lembaga independen dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Saat ini peran Bulog lebih mengarah pada bisnis dan mencari keuntungan.

"Selama ini terjadi kerancuan terkait harga patokan pemerintah (HPP), di mana Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras. Ketika beras mahal atau di atas HPP, Bulog lebih memilih impor dengan harga di bawah HPP," katanya.

Sementara itu, pengamat pertanian/Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada kerja sama antara Bulog, khususnya Divisi Regional Bulog dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, kewenangan ke daerah lebih baik lagi jika mencakup penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan yang bersifat mendadak.

"Selama ini Bulog kerap dituding merugikan masyarakat tidak mampu. Bulog membeli beras kualitas buruk dengan harga lebih rendah demi mendapatkan profit," katanya.
Bustanul menyebutkan, dilema muncul dalam internal Bulog karena dibebani harus mendapat keuntungan, meski juga harus menjalankan pelayanan publik. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan ketat secara bersama agar Bulog tidak terjebak pada pola kerja seperti sebelumnya.

"Dalam hal ini, Bulog jangan mengambil untung saat menjalankan fungsi sosialnya untuk masyarakat. Yang utama harus dibenahi adalah sistem ketahanan pangan," katanya.
Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, anomali cuaca yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan Indonesia terpaksa melakukan impor beras.

"Sikap kami dalam mengimpor (beras) adalah untuk berjaga-jaga. Karena banyak proyeksi dari sejumlah lembaga yang mengisyaratkan anomali cuaca akan lebih banyak terjadi di masa depan, sehingga ada kekhawatiran pasokan pangan tidak mudah," katanya.

Penetapan jumlah impor beras sendiri, menurut dia, terkait produksi dan produktivitas beras nasional yang juga diharapkan bisa mencapai 10 juta ton (surplus) pada 2014. Besaran stok penyangga beras (buffer stock) yang masuk kategori aman berada pada di kisaran 2-3 juta ton. Namun, di Indonesia hingga saat masih di bawah 2 juta ton.

Seperti diketahui, pada Januari hingga November 2011, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton senilai 1,3 miliar dolar AS dari Thailand dan Vietnam. Konsumsi beras Indonesia sendiri sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi 67,82 juta ton gabah kering giling atau setara 37,98 juta ton beras di lahan seluas 13,538 juta hektare

RI Menandatangani MoU Impor 100.000 Ton Beras dengan Kamboja

Di sela-sela pertemuan menteri ekonomi se-ASEAN, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan telah menandatangani Nota Kesepahaman impor beras 100.000 ton dengan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada pertemuan para Menteri Ekonomi se-ASEAN ke 44.
Ini disampaikan Gita di kementeriannya di Jakarta, Jumat ( 31/8/2012 ). "Pemerintah Kamboja berkomitmen untuk menyediakan beras maksimal 100.000 ton per tahun," kata Gita.
Gita menjelaskan, ini dilakukan pemerintah bila sewaktu-sewaktu Indonesia memerlukan cadangan beras nasional guna ketahanan pangan. Ia mengklaim, Nota kesepahaman ini pun sifatnya tidak mengikat ini berlaku sejak 2012 hingga 2016 .
Ini dilakukan pemerintah sebagai opsi terakhir.Menurutnya, ini dengan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan, kondisi produksi di ke dua negara, serta tingkat harga beras internasional.
"Dengan demikian, apabila Indonesia harus melakukan impor, maka Indonesia dapat mengimpor dari negara yang memberikan harga lebih murah dengan kualitas yang cukup baik," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, serta Menteri Perdagangan Filipinan juga telah melakukan Nota Kesepahaman Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri di kawasan Indonesia, Laos, dan Filipinan guna fasilitasi pelaku usaha dalam mengekspor produknya ke negara ASEAN pada saat pertemuan para menteri ekonomi se-ASEAN ke 44