300 Ribu Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba Bulan ini

JAKARTA- Pemerintah melalui Perum Bulog telah sepakat untuk membeli beras sebanyak 300 ribu ton dari Vietnam.

"Bulog sudah melakukan kontrak pembelian dengan pihak Vietnam," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh kepada wartawan,  di Kantornya, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

Lanjut Deddy,  beras impor dari Vietnam inii akan sampai ke Indonesia pada bulan November ini. "Sebanyak 300 ribu akan direalisasikan sampai bulan November," sebut Deddy.

Selain itu, dia juga mengungkapkan sekarang masih dalam proses pembelian beras dari india, dengan jumlah 100 ribu ton.  

Begitu juga dengan pembicaraan dengan Thailand. Namun hingga kini masih belum mencapai kata sepakat. Khususnya terkait harga beras impor dari Thailan itu sendiri yang ditetapkan pemerintah Gajah Putih tersebut masih mahal dan lebih tinggi dari harga internasional.

Sedangkan dengan Kamboja sendiri, tegas Deddy belum ada kesepakatan jumlah, harga dan kapan impor beras tersebut akan dilakukan. Karenanya, menurut Deddy, antara Kamboja dengan Indonesia masih melakukan pejajakan atas kesepakatan yang diteken Menteri Perdaganagn Gita Wirjawan dan pihak Kamboja dalam nota kesepahaman beberapa waktu lalu.

"Tidak ada kesepakatan apa-apa. Hanya pembicaraan coutesy call, apalagi saya tidak berwenang bikin kesepakatan. Karena  secara komsersial harus oleh bulog," tegasnya mengklarifikasi kabar bahwa Indonesia akan mengimpor beras dari Kamboja sebesar 100 ribu ton pada tahun ini.

IMPOR BERAS: Pemerintah bantah

Pemerintah membantah akan mengimpor beras sebanyak 100.000 ton dari Kamboja pada Desember 2012.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pihaknya hanya menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perdagangan RI dan Kamboja mengenai komitmen penyediaan beras sebanyak 100.000 ton per tahun.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia akan mendatangkan 100.000 ton beras dari Kamboja pada Desember 2012 dan selanjutnya 1 juta ton pada 2013.
“Jadi tidak ada kesepakatan karena sifatnya hanya courtesy call. Tidak benar kalau saya menandatangani kesepakatan,” katanya di Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Kesepakatan pembelian, lanjutnya, hanya dapat dilakukan oleh Bulog sebagai badan teknis yang mengimpor beras dengan perusahaan pemasok di negara eksportir.
Deddy menyampaikan Indonesia dalam waktu dekat hanya akan mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 300.000 ton yang direalisasikan hingga Desember 2012.
Menurutnya, Perum Bulog telah meneken kontrak impor dengan Vina Food, perusahaan beras di Vietnam. “Realisasi impor hingga Desember itu sesuai izin yang diberikan Menteri Perdagangan,” katanya.
Sebelumnya, RI menandatangani MoU dengan Vietnam yang menyebutkan negara itu siap memasok beras 1,5 juta ton per tahun jika Indonesia membutuhkan sebagai cadangan beras nasional sewaktu-waktu.
Deddy menyampaikan saat ini juga sedang dilakukan tender pembelian beras dari India sebanyak 100.000 ton.
Sementara, MoU dengan Thailand mengenai komitmen pasok beras sebanyak 1 juta ton per tahun belum dapat ditindaklanjuti karena harga yang ditawarkan Negeri Gajah Putih dinilai mahal.
“Di Thailand ada kebijakan penetapan harga pemerintah. Harganya lebih tinggi dari harga internasional,” katanya.(msb)

Desember, Impor Beras Tambah 300 Ribu Ton

Importasi beras menjelang akhir tahun kian mengalir deras. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat hingga akhir Desember 2012, Perum Bulog bakal mengimpor beras sebanyak 300 ribu ton dari Vietnam.
     
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh mengatakan importasi beras Bulog merupakan realisasi atas kontrak dengan perusahaan beras asal Vietnam Vina Food. "Kemendag telah menyetujui dan mengizinkan importasi beras hingga Desember," ungkap Deddy di Jakarta, Jumat (2/11).
     
Selain dari Vietnam, lanjut dia, Bulog akan mengimpor beras dari India sebesar 100 ribu ton. "Tapi untuk impor dari India ini masih dalam proses tender," tuturnya. Sedangkan pembelian beras dari negara lain seperti Thailand, Deddy masih belum bisa memastikan. Hal ini lantaran harga beras yang ditawarkan Thailand masih terlalu tinggi.
     
Penyebabnya, Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan harga beras di atas harga internasional. Pihaknya juga membantah adanya izin impor beras dari Kamboja. "MoU (nota kesepahaman) dengan Pemerintah Kamboja memang ada, tapi belum ada kesepakatan," terangnya.
     
Sebagai tambahan, pemerintah tengah mewacanakan agar cadangan beras Bulog tak hanya ditempatkan di dalam negeri, tetapi bisa dilakukan di luar negeri. Stok cadangan beras di luar negeri itu bisa untuk komersial stok. Artinya, jika stok komersial ditempatkan di luar negeri, saat harga beras tinggi, stok tersebut bisa dijual. "Ini merupakan alternatif. Nanti Bulog bisa gandeng swasta di luar negeri," tandasnya.

Pemerintah Anggap Impor Beras Masih Diperlukan

Impor beras yang dilakukan Perum Bulog diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan meski secara nasional Indonesia sebenarnya sudah surplus beras 5 juta ton.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan kebutuhan beras nasional setiap tahun mencapai 33 juta ton, sedangkan produksi tahun diperkirakan mencapai 38 juta ton.

"Bulog sendiri berhasil menyerap beras dari petani sampai saat ini sebesar 3,4 juta ton," katanya di sela-sela Panen dan Penanaman Program On Farm Bulog di Malang, Rabu (31/10) sebagaimana dikutip dari bisnis.com

Dengan pengadaan beras oleh Bulog sebanyak setelah dikurangi kegiatan public service obligation (PSO), maka masih ada cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton.

Beras sebanyak itu mencukupi untuk kegiatan sampai 7 bulan ke depan. Dari sisi ketahanan pangan, lanjut dia, masih belum aman.

Idealnya cadangan beras Bulog bisa mencapai 10% dari kebutuhan nasional. Dengan demikian, maka pengadaan beras setiap tahun harus mencapai setidaknya 3,3 juta ton, setidaknya mencapai 2 juta ton.

Dengan beras sebanyak itu, maka Bulog berkemampuan untuk menghadapi situasi luar biasa, seperti paceklik dengan melakukan pasar.

Dengan cadangan beras yang kuat oleh Bulog, maka tengkulak tidak akan lagi berani memainkan harga.

Dalam kontek ketahanan pangan itulah, dia menegaskan, maka Bulog terpaksa harus mengimpor beras.

Namun untuk memenuhi kekurangan stok beras tetap diupayakan agar diperoleh dari produksi dalam negeri.

Indonesia Beli Beras 1,1 Juta Ton Dari Kamboja

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Kamboja akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi pembelian beras. Indonesia akan mendatangkan 1,1 juta ton beras dari Kamboja.
Pada tahap awal, pemerintah Kamboja akan mendatangkan 100 ribu ton beras ke Indonesia pada Desember 2012, dan 1 juta ton di 2013.
Kesepakatan impor beras ini dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso dengan Chairman Green Trade Thon Virak mewakili Kementerian Perdagangan Kamboja dan Ceo Chamalay Foods Co. Ltd Noorhisham bin Nordin di Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Deddy Saleh mengatakan, perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada 28 Agustus lalu di Kamboja.
Beras Kamboja ini akan digunakan untuk memenuhi stok beras nasional antara 3-4 juta ton, di mana berasnya tidak semua dikirim ke Indonesia, tetapi akan dibuat stok di Kamboja.
“Nantinya Bulog bisa beroperasi di Kamboja, beras tidak perlu semua dikirim ke Indonesia tetapi dijadikan stok di sana, bisa untuk komersil (dijual lagi, red) dan bisa diambil sewaktu-sewaktu untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri,” kata Deddy dalam siaran pers yang dikutip, Rabu (31/10/2012).
Deddy berharap kerjasama ini bisa menguntungkan kedua negara, tidak sebatas masalah impor beras Kamboja ke Indonesia saja, tetapi juga dilanjutkan dengan ekspor berbagai produk Indonesia seperti manufaktur, kopi dan lain-lain ke Kamboja.
Sedangkan Chairman Green Trade Thon Virak mengatakan, pemerintah Kamboja saat ini tengah menggiatkan industri pertanian dan membina para petaninya untuk melakukan ekspor beras.
“Setiap tahun kita selalu surplus beras, kita memiliki harga kompetitif dan beras kita berkualitas. Untuk ekspor ke Indonesia kita telah menjalin kerjama dengan Bulog,” kata Thon Virak.
Kamboja 80 persen penduduknya berprofesi sebagai petani, maka yang diperlukan adalah pupuk dan teknologi pertanian serta penanganan pasca-panen. “Kami butuh pupuk, traktor, dan mesin penggiling gabah, silakan pengusaha Indonesia pasok ke Kamboja bersama-sama dengan mitra-mitra kami lainnya,” katanya.
Menurut Ceo Chamalay Foods Co. Ltd Noorhisham bin Nordin Indonesia diuntungkan dengan pembelian beras dari Kamboja, karena harganya jauh lebih murah daripada membeli beras dari Vietnam dan Thailand. Sebab, beras Vietnam dan Thailand yang diekspor ke Indonesia berasal dari Kamboja. Namun tidak disebutkan nilai kontrak jual-beli beras tersebut.
“Jadi cost akan jauh lebih rendah dengan harga kompetitif, karena beli berasnya langsung dari Kamboja, tidak perlu lagi dibeli dari Vietnam dan Thailand karena lebih mahal. Indonesia juga bisa bikin stok di Kamboja dan bisa dijual lagi,” kata Noorhisham.
Camalay Food Co. Ltd, kata Noorhisham adalah perusahaan joint venture yang ditunjuk pemerintah Kamboja untuk melakukan ekspor beras ke Indonesia. Perusahaan ini diwakili Green Trade Kementerian Perdagangan Kamboja, Schamrice Malaysia dan Schamrice Kamboja.
“Desember 2012 ini kita siap ekspor beras ke Indonesia 100 ribu ton, pada pada 2013 kita siapkan 1 juta ton. Di dalam kontrak juga, Bulog akan membangun pabrik penggilingan padi di Kamboja. Camalay hanya bertugas sebagai marketing dan finance,” kata Noorhisham yang juga Director Schamrice Malaysia ini.
Alias Wello, Representatif Camalay Food Co. Ltd di Indonesia menambahkan, hasil pertemuan dengan Kepala Bulog Sutarto Alimoeso, Green Trade diminta segera mengajukan penawaran harga beras Kamboja yang akan dijual ke Indonesia.
Alias menegaskan, beras Kamboja memiliki kualitas lebih baik dan merupakan beras organik, meskipun memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan beras dari Vietnam dan Thailand. Kamboja, lanjutnya, selain surplus besar, juga mengalami surplus kedelai sehingga kerjasama diharapkan bisa berlanjut pada produktivitas pertanian lainnya.