Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menjelaskan pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan eksportir beras dari lima negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi cadangan beras dalam negeri bila cadangan beras akan mulai menipis.
"Kami memang sudah signing dengan lima negara tersebut untuk persiapan impor beras bila cadangan menipis. Tapi itu bukan berarti sudah kontrak impor beras secara langsung. Itu baru rencana bila stok beras kita menipis," kata Sutarto selepas ditemui di rapat koordinasi di kantor Menteri Perekonomian Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Menurut Sutarto, Perum Bulog telah bekerja sama dengan pihak eksportir beras di lima negara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, India, dan Myanmar. Hingga saat ini, Perum Bulog mengaku sudah melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Sampai akhir tahun lalu, Perum Bulog telah mengimpor beras sebesar 1,8 juta ton per tahun.
"Tapi soal rencana impor beras atau tidaknya, kami akan menunggu keputusan dari rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan pemerintah. Tugas kami hanya menganalisis total kebutuhan masyarakat dan stok kebutuhan yang ada," tambahnya.
Selain demi cadangan beras, perseroan juga menginginkan bisa melakukan kerja sama impor barang pokok dengan negara lain. "Untuk kedelai dan daging bisa dilakukan dari Brasil," tambahnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa total kebutuhan bahan pokok di Tanah Air selalu berbeda setiap jenisnya. Dalam setahun, kebutuhan beras di Tanah Air mencapai 36 juta-37 juta ton, kedelai 2 juta ton, dan gula 2,6 juta-2,7 juta ton.
"Tapi kalau soal Bulog mau impor atau tidak, belum tahu. Negara-negara tersebut hanya jadi preferensi bila stok beras kita habis. Ini untuk mengamankan stok saja," kata Bayu.
Namun, Bayu juga mengingatkan bahwa stok beras di akhir tahun bisa saja menipis. Apalagi sejak Desember 2012 hingga akhir April 2014 diperkirakan akan terjadi masa paceklik. Bulog harus mewaspadai stok beras yang ada sekaligus persiapan masa paceklik untuk mempertimbangkan impor beras.
An Independent Survey, Since 1969
Rabu, 05 September 2012
Minggu, 02 September 2012
Terus Impor Beras, Peran Bulog Minimalis
Rencana pemerintah mengimpor beras dari Kamboja sebanyak 100.000 ton per tahun menunjukkan lemahnya fungsi Perum Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan.
Apalagi rencana impor beras dari Kamboja ini dilakukan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebelumnya, Indonesia juga sudah mengikat kontrak impor beras dengan Thailand dan Vietnam.
"Dalam draf rancangan undang-undang untuk perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Bulog harus lebih diberdayakan. Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spesifik dan terlalu umum," kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Jumat.
Fungsi Bulog, menurut Firman, harus diperbaiki serta menjadi lembaga independen dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Saat ini peran Bulog lebih mengarah pada bisnis dan mencari keuntungan.
"Selama ini terjadi kerancuan terkait harga patokan pemerintah (HPP), di mana Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras. Ketika beras mahal atau di atas HPP, Bulog lebih memilih impor dengan harga di bawah HPP," katanya.
Sementara itu, pengamat pertanian/Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada kerja sama antara Bulog, khususnya Divisi Regional Bulog dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, kewenangan ke daerah lebih baik lagi jika mencakup penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan yang bersifat mendadak.
"Selama ini Bulog kerap dituding merugikan masyarakat tidak mampu. Bulog membeli beras kualitas buruk dengan harga lebih rendah demi mendapatkan profit," katanya.
Bustanul menyebutkan, dilema muncul dalam internal Bulog karena dibebani harus mendapat keuntungan, meski juga harus menjalankan pelayanan publik. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan ketat secara bersama agar Bulog tidak terjebak pada pola kerja seperti sebelumnya.
"Dalam hal ini, Bulog jangan mengambil untung saat menjalankan fungsi sosialnya untuk masyarakat. Yang utama harus dibenahi adalah sistem ketahanan pangan," katanya.
Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, anomali cuaca yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan Indonesia terpaksa melakukan impor beras.
"Sikap kami dalam mengimpor (beras) adalah untuk berjaga-jaga. Karena banyak proyeksi dari sejumlah lembaga yang mengisyaratkan anomali cuaca akan lebih banyak terjadi di masa depan, sehingga ada kekhawatiran pasokan pangan tidak mudah," katanya.
Penetapan jumlah impor beras sendiri, menurut dia, terkait produksi dan produktivitas beras nasional yang juga diharapkan bisa mencapai 10 juta ton (surplus) pada 2014. Besaran stok penyangga beras (buffer stock) yang masuk kategori aman berada pada di kisaran 2-3 juta ton. Namun, di Indonesia hingga saat masih di bawah 2 juta ton.
Seperti diketahui, pada Januari hingga November 2011, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton senilai 1,3 miliar dolar AS dari Thailand dan Vietnam. Konsumsi beras Indonesia sendiri sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.
Kementerian Pertanian menargetkan produksi 67,82 juta ton gabah kering giling atau setara 37,98 juta ton beras di lahan seluas 13,538 juta hektare
Apalagi rencana impor beras dari Kamboja ini dilakukan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebelumnya, Indonesia juga sudah mengikat kontrak impor beras dengan Thailand dan Vietnam.
"Dalam draf rancangan undang-undang untuk perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Bulog harus lebih diberdayakan. Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spesifik dan terlalu umum," kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo di Jakarta, Jumat.
Fungsi Bulog, menurut Firman, harus diperbaiki serta menjadi lembaga independen dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Saat ini peran Bulog lebih mengarah pada bisnis dan mencari keuntungan.
"Selama ini terjadi kerancuan terkait harga patokan pemerintah (HPP), di mana Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras. Ketika beras mahal atau di atas HPP, Bulog lebih memilih impor dengan harga di bawah HPP," katanya.
Sementara itu, pengamat pertanian/Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada kerja sama antara Bulog, khususnya Divisi Regional Bulog dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, kewenangan ke daerah lebih baik lagi jika mencakup penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan yang bersifat mendadak.
"Selama ini Bulog kerap dituding merugikan masyarakat tidak mampu. Bulog membeli beras kualitas buruk dengan harga lebih rendah demi mendapatkan profit," katanya.
Bustanul menyebutkan, dilema muncul dalam internal Bulog karena dibebani harus mendapat keuntungan, meski juga harus menjalankan pelayanan publik. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan ketat secara bersama agar Bulog tidak terjebak pada pola kerja seperti sebelumnya.
"Dalam hal ini, Bulog jangan mengambil untung saat menjalankan fungsi sosialnya untuk masyarakat. Yang utama harus dibenahi adalah sistem ketahanan pangan," katanya.
Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, anomali cuaca yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan Indonesia terpaksa melakukan impor beras.
"Sikap kami dalam mengimpor (beras) adalah untuk berjaga-jaga. Karena banyak proyeksi dari sejumlah lembaga yang mengisyaratkan anomali cuaca akan lebih banyak terjadi di masa depan, sehingga ada kekhawatiran pasokan pangan tidak mudah," katanya.
Penetapan jumlah impor beras sendiri, menurut dia, terkait produksi dan produktivitas beras nasional yang juga diharapkan bisa mencapai 10 juta ton (surplus) pada 2014. Besaran stok penyangga beras (buffer stock) yang masuk kategori aman berada pada di kisaran 2-3 juta ton. Namun, di Indonesia hingga saat masih di bawah 2 juta ton.
Seperti diketahui, pada Januari hingga November 2011, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton senilai 1,3 miliar dolar AS dari Thailand dan Vietnam. Konsumsi beras Indonesia sendiri sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.
Kementerian Pertanian menargetkan produksi 67,82 juta ton gabah kering giling atau setara 37,98 juta ton beras di lahan seluas 13,538 juta hektare
Sabtu, 01 September 2012
RI Menandatangani MoU Impor 100.000 Ton Beras dengan Kamboja
Di sela-sela pertemuan menteri ekonomi se-ASEAN, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan telah menandatangani Nota Kesepahaman impor beras 100.000 ton dengan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada pertemuan para Menteri Ekonomi se-ASEAN ke 44.
Ini disampaikan Gita di kementeriannya di Jakarta, Jumat ( 31/8/2012 ). "Pemerintah Kamboja berkomitmen untuk menyediakan beras maksimal 100.000 ton per tahun," kata Gita.
Gita menjelaskan, ini dilakukan pemerintah bila sewaktu-sewaktu Indonesia memerlukan cadangan beras nasional guna ketahanan pangan. Ia mengklaim, Nota kesepahaman ini pun sifatnya tidak mengikat ini berlaku sejak 2012 hingga 2016 .
Ini dilakukan pemerintah sebagai opsi terakhir.Menurutnya, ini dengan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan, kondisi produksi di ke dua negara, serta tingkat harga beras internasional.
"Dengan demikian, apabila Indonesia harus melakukan impor, maka Indonesia dapat mengimpor dari negara yang memberikan harga lebih murah dengan kualitas yang cukup baik," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, serta Menteri Perdagangan Filipinan juga telah melakukan Nota Kesepahaman Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri di kawasan Indonesia, Laos, dan Filipinan guna fasilitasi pelaku usaha dalam mengekspor produknya ke negara ASEAN pada saat pertemuan para menteri ekonomi se-ASEAN ke 44
Ini disampaikan Gita di kementeriannya di Jakarta, Jumat ( 31/8/2012 ). "Pemerintah Kamboja berkomitmen untuk menyediakan beras maksimal 100.000 ton per tahun," kata Gita.
Gita menjelaskan, ini dilakukan pemerintah bila sewaktu-sewaktu Indonesia memerlukan cadangan beras nasional guna ketahanan pangan. Ia mengklaim, Nota kesepahaman ini pun sifatnya tidak mengikat ini berlaku sejak 2012 hingga 2016 .
Ini dilakukan pemerintah sebagai opsi terakhir.Menurutnya, ini dengan pertimbangan kondisi pasokan dan kebutuhan, kondisi produksi di ke dua negara, serta tingkat harga beras internasional.
"Dengan demikian, apabila Indonesia harus melakukan impor, maka Indonesia dapat mengimpor dari negara yang memberikan harga lebih murah dengan kualitas yang cukup baik," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, serta Menteri Perdagangan Filipinan juga telah melakukan Nota Kesepahaman Proyek Percontohan Kedua untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri di kawasan Indonesia, Laos, dan Filipinan guna fasilitasi pelaku usaha dalam mengekspor produknya ke negara ASEAN pada saat pertemuan para menteri ekonomi se-ASEAN ke 44
Indonesia Terpaksa Impor Beras Karena Anomali Cuaca
Anomali cuaca yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan Indonesia terpaksa melakukan impor beras, kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
"Sikap kami dalam mengimpor (beras) adalah untuk berjaga-jaga karena banyak proyeksi dari sejumlah lembaga yang mengisyaratkan anomali cuaca akan lebih banyak terjadi pada masa depan, sehingga ada kekhawatiran pasokan pangan tidak mudah," kata Gita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/08).
Keputusan jumlah impor beras, menurut Mendag, terkait dengan produksi dan produktivitas beras nasional yang juga diharapkan bisa mencapai 10 juta ton surplus pada 2014.
Gita mengatakan "buffer stock" beras yang aman berada pada jumlah 2-3 juta ton sedangkan buffer stock Indonesia hingga saat ini mencapai di atas 2 juta ton.
"Ini jadinya akan sama terhadap penyikapan dari kami untuk jumlah impor dari negara yang sudah menandatangani nota kesepahaman bersama kami termasuk Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand," jelas Gita.
Gita tidak bisa memberikan jumlah pasti impor beras yang akan dilakukan Indonesia dengan alasan semua terkait kepada buffer stock yang harus disediakan. "Itu juga harus dikaitkan dengan sejauh mana produksi dan produktivitas beras Indonesia," kata Gita.
Selain itu dalam pertemuan bilateral saat Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-44, Kamboja menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan beras sebanyak 100 ribu ton.
"Mereka (Kamboja) minat sekali bekerja sama dengan Indonesia, tapi kami berupaya untuk memberikan payung supaya Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa melakukan negosiasi dengan masing-masing mitranya di sejumlah negara itu," kata Gita.
Indonesia pada Januari hingga November 2011 mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton dengan nilai 1,3 miliar dolar AS dari negara seperti Thailand dan Vietnam. Konsumsi beras Indonesia sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.
Kementerian Pertanian pada 2012 menargetkan dapat memproduksi 67,82 juta ton gabah kering giling (GKG) yang sama dengan 37,98 juta ton beras dengan menggunakan lahan seluas 13,538 juta hektare.
"Sikap kami dalam mengimpor (beras) adalah untuk berjaga-jaga karena banyak proyeksi dari sejumlah lembaga yang mengisyaratkan anomali cuaca akan lebih banyak terjadi pada masa depan, sehingga ada kekhawatiran pasokan pangan tidak mudah," kata Gita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/08).
Keputusan jumlah impor beras, menurut Mendag, terkait dengan produksi dan produktivitas beras nasional yang juga diharapkan bisa mencapai 10 juta ton surplus pada 2014.
Gita mengatakan "buffer stock" beras yang aman berada pada jumlah 2-3 juta ton sedangkan buffer stock Indonesia hingga saat ini mencapai di atas 2 juta ton.
"Ini jadinya akan sama terhadap penyikapan dari kami untuk jumlah impor dari negara yang sudah menandatangani nota kesepahaman bersama kami termasuk Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand," jelas Gita.
Gita tidak bisa memberikan jumlah pasti impor beras yang akan dilakukan Indonesia dengan alasan semua terkait kepada buffer stock yang harus disediakan. "Itu juga harus dikaitkan dengan sejauh mana produksi dan produktivitas beras Indonesia," kata Gita.
Selain itu dalam pertemuan bilateral saat Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-44, Kamboja menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan beras sebanyak 100 ribu ton.
"Mereka (Kamboja) minat sekali bekerja sama dengan Indonesia, tapi kami berupaya untuk memberikan payung supaya Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa melakukan negosiasi dengan masing-masing mitranya di sejumlah negara itu," kata Gita.
Indonesia pada Januari hingga November 2011 mengimpor beras sebanyak 2,5 juta ton dengan nilai 1,3 miliar dolar AS dari negara seperti Thailand dan Vietnam. Konsumsi beras Indonesia sebesar 140 kilogram per kapita per tahun.
Kementerian Pertanian pada 2012 menargetkan dapat memproduksi 67,82 juta ton gabah kering giling (GKG) yang sama dengan 37,98 juta ton beras dengan menggunakan lahan seluas 13,538 juta hektare.
Target Swasembada, Tapi akan Impor Beras
Upaya Pemerintah dalam melakukan swasembada pangan terlihat tidak serius. Sebab Kemendag akan mengimpor beras dari Kamboja sebanyak 100 ribu ton per tahun.
Menurutnya, impor beras 100 ribu ton per tahun sebagai langkah untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri, serta sebagai antisipasi jika terjadi cuaca buruk yang bisa berdampak pada pertanian Indonesia.
Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir menilai, impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang tidak produktif. Alasannya, karena hanya memikirkan jangka pendek tanpa melihat ke depannya.
“Pemerintah tidak memikirkan dampak kedepannya bagi petani, yang nantinya petani tidak akan mendapatkan insentif. Ini jelas merugikan petani dalam negeri,” katanya kepada INILAH.COM, Sabtu (1/9/2012).
Revrisond juga menuturkan, impor beras bisa menyebabkan harga beras lokal akan turun dan para petani dalam negeri tidak bisa bersaing sehingga menyebakan produki beras kita menurun. Penurunan beras nantinya juga akan berimbas pada target pemerintah di tahun 2014.
Pada sebelumnya, pemerintah gencar menyuarakan swasembada pangan. Salah satunya suplus 10 juta ton beras pada 2014. Namun, dalam pencapaian target tersebut seharusnya pemerintah bekerja keras untuk mendorong dan memfasilitasi para petani agar produksi beras dalam negeri meningkat, bukan malah melakukan impor beras.
“Fokuskan dalam memperkuat Bulog. Bulog harus membeli beras dari petani dengan harga yang pantas, sehingga petani pun mendapatkan insentif yang lebih baik dari pada menjual ke tengkulak,” ujarnya.
Lanjutnya, saran pemerintah untuk mengurangi jumlah konsumsi beras yang dilakukan masyarakat juga merupakan tindakan salah. “Gita itu, mengatasi perdagangan saat ini saja mengalami devisit terus dan saran ke masyarakat mengurangi beras jelas salah,” ucapnya.
Menurutnya, impor beras 100 ribu ton per tahun sebagai langkah untuk memenuhi konsumsi beras dalam negeri, serta sebagai antisipasi jika terjadi cuaca buruk yang bisa berdampak pada pertanian Indonesia.
Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir menilai, impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang tidak produktif. Alasannya, karena hanya memikirkan jangka pendek tanpa melihat ke depannya.
“Pemerintah tidak memikirkan dampak kedepannya bagi petani, yang nantinya petani tidak akan mendapatkan insentif. Ini jelas merugikan petani dalam negeri,” katanya kepada INILAH.COM, Sabtu (1/9/2012).
Revrisond juga menuturkan, impor beras bisa menyebabkan harga beras lokal akan turun dan para petani dalam negeri tidak bisa bersaing sehingga menyebakan produki beras kita menurun. Penurunan beras nantinya juga akan berimbas pada target pemerintah di tahun 2014.
Pada sebelumnya, pemerintah gencar menyuarakan swasembada pangan. Salah satunya suplus 10 juta ton beras pada 2014. Namun, dalam pencapaian target tersebut seharusnya pemerintah bekerja keras untuk mendorong dan memfasilitasi para petani agar produksi beras dalam negeri meningkat, bukan malah melakukan impor beras.
“Fokuskan dalam memperkuat Bulog. Bulog harus membeli beras dari petani dengan harga yang pantas, sehingga petani pun mendapatkan insentif yang lebih baik dari pada menjual ke tengkulak,” ujarnya.
Lanjutnya, saran pemerintah untuk mengurangi jumlah konsumsi beras yang dilakukan masyarakat juga merupakan tindakan salah. “Gita itu, mengatasi perdagangan saat ini saja mengalami devisit terus dan saran ke masyarakat mengurangi beras jelas salah,” ucapnya.
Jumat, 31 Agustus 2012
IMPOR BERAS: 20.000 Ton Beras asal Kamboja siap masuk
Perusahaan pengekspor beras Kamboja,Khy Thay Corp siap mengkapalkan 20.000 ton beras dan membeli peralatan pertanian dan pupuk dari Indonesia menyusul ditandatanganinya kesepakatan pembelian beras Kamboja 100.000 ton beras per tahun.
"Jika sudah ada order dari Bulog, setiap saat bisa kami kirim. Anda lihat, di gudang kami stoknya ada. Untuk pengapalan pertama, 20.000 ton kami siap," kata Dirut Khy Thay Corp, yang kebetulan namanya juga Khy Thay di Provinsi Kampong Cham, Kamis (30/8/2012), sambil menunjuk ke tumpukan karung beras di gudang penyimpanan stok beras dan gabahnya.
Wartawan Indonesia yang mengikuti kunjungan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ke Kamboja diundang ke lahan pertanian, pabrik pengeringan gabah dan penggilingan padi, serta gudang beras Khy Thay Corp di Distrik Suang, sekitar 150 km dari kota Siem Reap.
Perusahaan itu ingin menunjukkan kesiapan dan kompetensinya sebagai pengekspor beras ke Indonesia bersama-sama dengan Green Trade Corp, BUMN Kamboja.
“Kami sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Perdagangan Kamboja untuk mengekspor beras ke luar negeri, termasuk ke Indonesia," kata Prof. Samnang Heng, penasehat Khy Thay Corp yang hadir saat perjanjian ditandatangani oleh Mendag Gita Wirjawan dan Mendag Kamboja Cham Prasidh di sela-sela Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi Asean.
Sesuai dengan pasal 2 Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Kamboja, Green Trade Corp bersama-sama dengan eksportir beras Kamboja lainnya akan menjadi pelaksana perjanjian tersebut. Khy Thay merekrut PT Galuh Prabu Wijaya sebagai mitranya Indonesianya.
Samnang Heng menjelaskan Khy Thay adalah perusahaan keluarga yang didirikan sejak tahun 1930 yang membeli gabah dari petani, menggilingnya, dan menjualnya ke Thailand dan Vietnam. Pada era 1970-an, perang saudara memporakporandakan apa yang sudah dibangun keluarga Khy Thay selama bertahun-tahun.
“Saat rezim komunis mengambil alih kekuasaan 1975, keluarga Khy Thay jadi budak dan meninggal dunia akibat kekejaman rezim. Pabrik penggilingan padi mereka ditelantarkan oleh pemerintah komunis, mesin-mesinnya dihancurkan, " katanya.
Pada 1979, Khy Thay Jr, pewaris keluarga, kembali membuka pabrik untuk membantu petani setempat menamam padi dan membeli hasil panen mereka. Pada 2008, pemerintah Kamboja secara resmi memberikan izin bagi perusahaan mengekspor beras seperti ke Polandia, Uni Soviet, dan negara-negara Asia lainnya.
“Dalam 4 tahun terakhir ini, kami menjadi perusahaan utama kamboja yang mengekspor beras ke Polandia, negara-negara bekas Uni Soviet, Belanda dan Jerman. Kami bahagia dengan ditandatanganinya kesepakatan Indonesia-Kamboja, pada akhirnya kami juga bisa ekspor ke Indonesia," kata pengajar sejarah Asia di Universitas Phnom Penh itu.
Khy Thay Jr berusaha meyakinkan bahwa perusahaannya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan beras dunia, tidak hanya untuk Indonesia.
"Kami punya pabrik pengolahan gabah sendiri, lahan pertanian sendiri, disamping menampung hasil panen dari petani setempat," katanya.
Itu didukung oleh posisinya sebagai Ketua Asosiasi Penggilingan Padi Kamboja (CRMA). "Anggota CRMA terdiri atas 45 pemilik penggilingan padi di seluruh Kamboja," lanjutnya.
Imbal balik Menjawab pertanyaan, apa yang akan dibeli dari Indonesia sebagai imbal balik menjual beras, baik Khy Thay Jr maupun Samnang Heng menyatakan mereka akan mengimpor peralatan pertanian mulai dari pupuk, traktor, mesin pengering gabah dan penggiling padi.
“Saya faham betul dalam bisnis itu ada imbal baliknya: Saya jual apa, Anda beli apa. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau tidak ada imbal balik, tidak akan ada deal bisnis," kata Prof. Samnang Heng.
Direktur PT Galuh Prabu Trijaya Ika Yulita Hasanah menambahkan pihak Indonesia bisa lebih diuntungkan dari kerja sama pembelian 100.000 ton beras Kamboja.
"Sebab, Indonesia sebaliknya bisa memasukkan peralatan pertanian dan teknologi pasca-panen lainnya," kata Ika Yulita Hasanah.
Ika memperkirakan Kamboja akan membeli mesin-mesin pertanian seperti pengering gabah dan penggiling padi dengan nilai ratusan juta dolar AS. "Semoga perjanjian ini bisa segera dilaksanakan tahun ini juga," demikian Ika Yulita Hasanah.
"Jika sudah ada order dari Bulog, setiap saat bisa kami kirim. Anda lihat, di gudang kami stoknya ada. Untuk pengapalan pertama, 20.000 ton kami siap," kata Dirut Khy Thay Corp, yang kebetulan namanya juga Khy Thay di Provinsi Kampong Cham, Kamis (30/8/2012), sambil menunjuk ke tumpukan karung beras di gudang penyimpanan stok beras dan gabahnya.
Wartawan Indonesia yang mengikuti kunjungan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ke Kamboja diundang ke lahan pertanian, pabrik pengeringan gabah dan penggilingan padi, serta gudang beras Khy Thay Corp di Distrik Suang, sekitar 150 km dari kota Siem Reap.
Perusahaan itu ingin menunjukkan kesiapan dan kompetensinya sebagai pengekspor beras ke Indonesia bersama-sama dengan Green Trade Corp, BUMN Kamboja.
“Kami sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Perdagangan Kamboja untuk mengekspor beras ke luar negeri, termasuk ke Indonesia," kata Prof. Samnang Heng, penasehat Khy Thay Corp yang hadir saat perjanjian ditandatangani oleh Mendag Gita Wirjawan dan Mendag Kamboja Cham Prasidh di sela-sela Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi Asean.
Sesuai dengan pasal 2 Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Kamboja, Green Trade Corp bersama-sama dengan eksportir beras Kamboja lainnya akan menjadi pelaksana perjanjian tersebut. Khy Thay merekrut PT Galuh Prabu Wijaya sebagai mitranya Indonesianya.
Samnang Heng menjelaskan Khy Thay adalah perusahaan keluarga yang didirikan sejak tahun 1930 yang membeli gabah dari petani, menggilingnya, dan menjualnya ke Thailand dan Vietnam. Pada era 1970-an, perang saudara memporakporandakan apa yang sudah dibangun keluarga Khy Thay selama bertahun-tahun.
“Saat rezim komunis mengambil alih kekuasaan 1975, keluarga Khy Thay jadi budak dan meninggal dunia akibat kekejaman rezim. Pabrik penggilingan padi mereka ditelantarkan oleh pemerintah komunis, mesin-mesinnya dihancurkan, " katanya.
Pada 1979, Khy Thay Jr, pewaris keluarga, kembali membuka pabrik untuk membantu petani setempat menamam padi dan membeli hasil panen mereka. Pada 2008, pemerintah Kamboja secara resmi memberikan izin bagi perusahaan mengekspor beras seperti ke Polandia, Uni Soviet, dan negara-negara Asia lainnya.
“Dalam 4 tahun terakhir ini, kami menjadi perusahaan utama kamboja yang mengekspor beras ke Polandia, negara-negara bekas Uni Soviet, Belanda dan Jerman. Kami bahagia dengan ditandatanganinya kesepakatan Indonesia-Kamboja, pada akhirnya kami juga bisa ekspor ke Indonesia," kata pengajar sejarah Asia di Universitas Phnom Penh itu.
Khy Thay Jr berusaha meyakinkan bahwa perusahaannya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan beras dunia, tidak hanya untuk Indonesia.
"Kami punya pabrik pengolahan gabah sendiri, lahan pertanian sendiri, disamping menampung hasil panen dari petani setempat," katanya.
Itu didukung oleh posisinya sebagai Ketua Asosiasi Penggilingan Padi Kamboja (CRMA). "Anggota CRMA terdiri atas 45 pemilik penggilingan padi di seluruh Kamboja," lanjutnya.
Imbal balik Menjawab pertanyaan, apa yang akan dibeli dari Indonesia sebagai imbal balik menjual beras, baik Khy Thay Jr maupun Samnang Heng menyatakan mereka akan mengimpor peralatan pertanian mulai dari pupuk, traktor, mesin pengering gabah dan penggiling padi.
“Saya faham betul dalam bisnis itu ada imbal baliknya: Saya jual apa, Anda beli apa. Jadi sama-sama menguntungkan. Kalau tidak ada imbal balik, tidak akan ada deal bisnis," kata Prof. Samnang Heng.
Direktur PT Galuh Prabu Trijaya Ika Yulita Hasanah menambahkan pihak Indonesia bisa lebih diuntungkan dari kerja sama pembelian 100.000 ton beras Kamboja.
"Sebab, Indonesia sebaliknya bisa memasukkan peralatan pertanian dan teknologi pasca-panen lainnya," kata Ika Yulita Hasanah.
Ika memperkirakan Kamboja akan membeli mesin-mesin pertanian seperti pengering gabah dan penggiling padi dengan nilai ratusan juta dolar AS. "Semoga perjanjian ini bisa segera dilaksanakan tahun ini juga," demikian Ika Yulita Hasanah.
Rabu, 29 Agustus 2012
Indonesia impor beras Kamboja 100.000 ton/tahun
Ini cadangan untuk jaga-jaga karena produksi nasional setiap tahunnya kurang 2 juta sampai tiga juta ton.
Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan untuk membeli beras dari Kamboja dengan volume 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebaliknya negeri bangsa Khmer itu akan mengimpor pupuk dan peralatan pertanian seperti traktor dan mesin penggiling gabah.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada sela-sela Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN di Siem Reap, Kamboja.
Turut menyaksikan penandatangan kesepakatan itu Dubes RI untuk Kamboja Soehardjono Sastromihardjo dan sejumlah pengusaha Indonesia yang berbisnis di Kamboja.
"Ini penandatangan kesepakatan pertama kali yang bersejarah," kata Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh sambil menyalami mitranya Mendag Gita Wirjawan.
"Akan banyak lagi kesepakatan seperti ini yang ditandatangani ke depan," jawab Gita Wirjawan.
Chad Prasidh tampak begitu sumringah karena berhasil menggolkan kesepakatan penjualan beras itu kepada Indonesia.
Kamboja memproduksi 8,25 juta ton beras tahun 2011. Pada tahun 2012, Kamboja mentargetkan eskpor beras sebanyak 180.000 ton, dan sampai dengan 2015 Kamboja mematok target ekspor beras sedikitnya 1 juta ton.
Pembicaraan soal kesepakatan pembelian beras, menurut Prasidh, sudah lama dibahas dan dibicarakan dengan pihak Indonesia. Ia mengaku senang sekali pada akhirnya kesepakatan itu berhasil ditandatangani dan dilaksanakan.
Menjawab pertanyaan apa yang akan dibeli dari Indonesia sebagai imbal balik penjualan beras ke Indonesia, Prasidh mengatakan apa saja yang Indonesia punya dan dibutuhkan oleh rakyat Kamboja.
Oleh karena rakyat Kamboja 80 persen bertani, maka yang diperlukan adalah pupuk dan teknologi pertanian serta penanganan pasca-panen.
"Kami butuh pupuk, traktor, dan mesin penggiling gabah, silahkan pengusaha Indonesia pasok ke Kamboja bersama-sama dengan mitra-mitra kami lainnya," kata Prasidh.
Mendag Gita Wirjawan mengatakan kesepakatan tersebut merupakan payung hukum yang nantinya akan dieksekusi oleh Bulog sebagai penyangga komoditi strategis beras. Kesepakatan yang sama juga sudah ditandatangani dengan Thailand dan Vietnam.
"Intinya adalah untuk keamanan pasokan dan ketersediaan beras, bukan serta merta langsung diimpor. Ini cadangan untuk jaga-jaga karena produksi nasional setiap tahunnya kurang 2 juta sampai tiga juta ton," katanya.
Kurangi konsumsi beras
Menurut Gita, produk pangan menghadapi ketidakpastian pasokan karena faktor cuaca dan perubahan iklim. Sementara produksi beras nasional antara 35 juta sampai 40 juta ton per tahun sehingga untuk stabilitas harga dan cadangan terpaksa harus impor untuk memenuhi kekurangannya.
Di sisi lain, katanya, pemerintah mentargetkan tahun 2014 produksi beras nasional surplus 10 juta ton.
"Sebenarnya supaya surplus gampang saja, kurangi konsumsi beras dengan diversikasi pangan," katanya.
Data Kementerian Perdagangan menyebutkan konsumsi beras Indonesia adalah 140 kg per orang per tahun. Itu jaiuh di atas angka-angka konsumsi beras di Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang hanya berkisar 65-70 kg.
Menurut Gita, jika Indonesia bisa menurunkan konsumsi beras dari 140 kg ke 100 kg saja maka sudah bisa menghemat 40 kg per tahun. Jika angka itu dikalikan 250 juta penduduk, maka penghematannya mencapai 10 juta ton.
"Jika kita bisa menghemat 10 juta ton, maka kita tidak usah impor tiga juta ton. Sebaliknya malah bisa ekspor tujuh juta ton," demikian Mendag Gita Wirjawan.
Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan untuk membeli beras dari Kamboja dengan volume 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebaliknya negeri bangsa Khmer itu akan mengimpor pupuk dan peralatan pertanian seperti traktor dan mesin penggiling gabah.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada sela-sela Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN di Siem Reap, Kamboja.
Turut menyaksikan penandatangan kesepakatan itu Dubes RI untuk Kamboja Soehardjono Sastromihardjo dan sejumlah pengusaha Indonesia yang berbisnis di Kamboja.
"Ini penandatangan kesepakatan pertama kali yang bersejarah," kata Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh sambil menyalami mitranya Mendag Gita Wirjawan.
"Akan banyak lagi kesepakatan seperti ini yang ditandatangani ke depan," jawab Gita Wirjawan.
Chad Prasidh tampak begitu sumringah karena berhasil menggolkan kesepakatan penjualan beras itu kepada Indonesia.
Kamboja memproduksi 8,25 juta ton beras tahun 2011. Pada tahun 2012, Kamboja mentargetkan eskpor beras sebanyak 180.000 ton, dan sampai dengan 2015 Kamboja mematok target ekspor beras sedikitnya 1 juta ton.
Pembicaraan soal kesepakatan pembelian beras, menurut Prasidh, sudah lama dibahas dan dibicarakan dengan pihak Indonesia. Ia mengaku senang sekali pada akhirnya kesepakatan itu berhasil ditandatangani dan dilaksanakan.
Menjawab pertanyaan apa yang akan dibeli dari Indonesia sebagai imbal balik penjualan beras ke Indonesia, Prasidh mengatakan apa saja yang Indonesia punya dan dibutuhkan oleh rakyat Kamboja.
Oleh karena rakyat Kamboja 80 persen bertani, maka yang diperlukan adalah pupuk dan teknologi pertanian serta penanganan pasca-panen.
"Kami butuh pupuk, traktor, dan mesin penggiling gabah, silahkan pengusaha Indonesia pasok ke Kamboja bersama-sama dengan mitra-mitra kami lainnya," kata Prasidh.
Mendag Gita Wirjawan mengatakan kesepakatan tersebut merupakan payung hukum yang nantinya akan dieksekusi oleh Bulog sebagai penyangga komoditi strategis beras. Kesepakatan yang sama juga sudah ditandatangani dengan Thailand dan Vietnam.
"Intinya adalah untuk keamanan pasokan dan ketersediaan beras, bukan serta merta langsung diimpor. Ini cadangan untuk jaga-jaga karena produksi nasional setiap tahunnya kurang 2 juta sampai tiga juta ton," katanya.
Kurangi konsumsi beras
Menurut Gita, produk pangan menghadapi ketidakpastian pasokan karena faktor cuaca dan perubahan iklim. Sementara produksi beras nasional antara 35 juta sampai 40 juta ton per tahun sehingga untuk stabilitas harga dan cadangan terpaksa harus impor untuk memenuhi kekurangannya.
Di sisi lain, katanya, pemerintah mentargetkan tahun 2014 produksi beras nasional surplus 10 juta ton.
"Sebenarnya supaya surplus gampang saja, kurangi konsumsi beras dengan diversikasi pangan," katanya.
Data Kementerian Perdagangan menyebutkan konsumsi beras Indonesia adalah 140 kg per orang per tahun. Itu jaiuh di atas angka-angka konsumsi beras di Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang hanya berkisar 65-70 kg.
Menurut Gita, jika Indonesia bisa menurunkan konsumsi beras dari 140 kg ke 100 kg saja maka sudah bisa menghemat 40 kg per tahun. Jika angka itu dikalikan 250 juta penduduk, maka penghematannya mencapai 10 juta ton.
"Jika kita bisa menghemat 10 juta ton, maka kita tidak usah impor tiga juta ton. Sebaliknya malah bisa ekspor tujuh juta ton," demikian Mendag Gita Wirjawan.
Langganan:
Postingan (Atom)