Seusai Lebaran, Menteri Perdagangan akan mengajak Bulog guna membahas lebih lanjut tentang rencana pemerintah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam. Saat ini, rencana impor beras 500.000 ton dari Vietnam masih dalam tahap pengkajian.
Demikian yang dikatakan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, saat acara open house di kediaman dinasnya, Minggu (19/8).
“ Hasil kajian ini, ujung-ujungnya ada dua kepentingan yaitu pertama, kita bisa menjaga stabilitas harga; kedua, kita bisa mencapai surplus 10 juta ton beras di tahun 2014,” ujar Gita.
Lebih lanjut dikatakan Gita, untuk mencapai surplus 10 juta ton ini harus mencapai swasembada pangan dulu. Oleh karena itu, harus dicari balancingnya dulu antara kedua kepentingan tersebut.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan rencana pemerintah mengimpor beras, tergantung pada keputusan pemerintah. Bulog sudah mencoba menghitung-hitung cadangan beras yang harus ada di Bulog. Sekarang masih menunggu waktu yang tepat untuk kepastian impor beras atau tidak.
Kalau sampai hari ini, kata Sutarto, stok beras di dalam negeri masih di atas 2 juta ton. Pada dasarnya dengan stok beras 2 juta ton ini adalah stok yang cukup aman.
Sutarto berharap agar akhir Agustus ini sudah ada keputusan impor atau tidak dari pemerintah. “ Saya kira minggu depan mudah-mudahan hasil kajiannya akan dilakukan evaluasi,” ujar Sutarto
An Independent Survey, Since 1969
Senin, 20 Agustus 2012
Sabtu, 18 Agustus 2012
Mentan Minta Bulog Jangan Rajin Impor Beras
Jakarta - Menteri Pertanian Suswono meminta Bulog untuk tidak terburu-buru melakukan impor beras untuk memperkuat cadangan beras dalam negeri.
Suswono berharap agar Bulog mengoptimalkan penyerapan beras dalam negeri. "Sekarang ini masih ada panen kok dimana-mana. Jadi Bulog jangan berpikir untuk impor dulu, tapi optimalkan dari dalam," tuturnya, Jumat (17/8/2012).
Menurutnya, bila Bulog mampu menyerap beras dalam negeri secara optimal maka cadangan beras bisa mencapai 1,5 juta ton hingga akhir tahun ini. "Kalau sudah 1,5 juta ton kita sudah tidak usah impor," ungkapnya.
Hingga semester I 2012, jumlah pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 2.336.217 ton. Posisi tersebut meningkat 83% dibandingkan realisasi penyerapan Bulog setara beras pada periode yang sama tahun lalu, sebesar 1.276.883 ton. Total realisasi pengadaan beras dalam negeri pada tahun lalu mencapai 1.742.480 ton.
Bulog telah menggelontorkan dana kredit sebesar Rp15,4 triliun atau 77% dari total anggaran sebesar Rp20 triliun, untuk penyerapan beras tersebut. Sampai dengan saat ini, Bulog pun meraup untung hingga Rp 111 miliar.
Bulog: Importir Tunggal Itu Paling "Safe"
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, opsi Bulog sebagai importir tunggal adalah yang paling aman untuk menstabilkan harga komoditas yang strategis.
"Kan itu opsi-opsi, kalau Bulog ditanya yang paling safe adalah kalau (importir) tunggal. Itu kan artinya tidak ada distorsi," sebut Sutarto, di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Sutarto menjelaskan, Pemerintah sekarang ini masih melakukan kajian seperti apa kebijakan yang pas untuk melindungi konsumen dan produsen dari naik-turunnya harga komoditas. Salah satu opsi adalah kemungkinan Bulog menjadi importir tunggal.
Selama ini, jelas Sutarto, Bulog telah menjadi importir tunggal untuk komoditas beras. Artinya, beras menjadi komoditas yang betul-betul dikuasai oleh Pemerintah. Dengan cara itu, ia mengatakan, harga beras pun menjadi stabil.
"Itu artinya yang paling safe. Artinya, kan semua tahu dengan mekanisme beras kemarin yang kita lakukan, itu kan beras tidak ada gangguan masalah harga. Tahun ini betul-betul bisa kita stabilkan," terang dia. Oleh sebab itu, ia pun memandang opsi importir tunggal paling aman untuk diterapkan di komoditas strategis lainnya.
Namun, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan rasa tidak setuju bila Bulog menjadi importir tunggal untuk komoditas selain beras. Gita berpendapat, itu akan mengganggu sistem perdagangan yang sudah terbentuk antara pedagang dalam negeri dan eksportir.
"Karena kalau disruptif, nanti konsumen juga yang dirugikan," sebut Gita, di Jakarta, Selasa (14/8/2012).
Terhadap pandangan Mendag tersebut, Sutarto pun berpendapat bahwa tidak masalah bila eksportir terganggu. Ini mengingat eksportir bukan orang Indonesia.
"Pedagang dalam negeri tergantung bagaimana kita menanganinyakan. Tapi kan itu opsi," lanjut Sutarto. "Agustus (keluar hasil kajiannya)," tandasnya.
"Kan itu opsi-opsi, kalau Bulog ditanya yang paling safe adalah kalau (importir) tunggal. Itu kan artinya tidak ada distorsi," sebut Sutarto, di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012).
Sutarto menjelaskan, Pemerintah sekarang ini masih melakukan kajian seperti apa kebijakan yang pas untuk melindungi konsumen dan produsen dari naik-turunnya harga komoditas. Salah satu opsi adalah kemungkinan Bulog menjadi importir tunggal.
Selama ini, jelas Sutarto, Bulog telah menjadi importir tunggal untuk komoditas beras. Artinya, beras menjadi komoditas yang betul-betul dikuasai oleh Pemerintah. Dengan cara itu, ia mengatakan, harga beras pun menjadi stabil.
"Itu artinya yang paling safe. Artinya, kan semua tahu dengan mekanisme beras kemarin yang kita lakukan, itu kan beras tidak ada gangguan masalah harga. Tahun ini betul-betul bisa kita stabilkan," terang dia. Oleh sebab itu, ia pun memandang opsi importir tunggal paling aman untuk diterapkan di komoditas strategis lainnya.
Namun, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan rasa tidak setuju bila Bulog menjadi importir tunggal untuk komoditas selain beras. Gita berpendapat, itu akan mengganggu sistem perdagangan yang sudah terbentuk antara pedagang dalam negeri dan eksportir.
"Karena kalau disruptif, nanti konsumen juga yang dirugikan," sebut Gita, di Jakarta, Selasa (14/8/2012).
Terhadap pandangan Mendag tersebut, Sutarto pun berpendapat bahwa tidak masalah bila eksportir terganggu. Ini mengingat eksportir bukan orang Indonesia.
"Pedagang dalam negeri tergantung bagaimana kita menanganinyakan. Tapi kan itu opsi," lanjut Sutarto. "Agustus (keluar hasil kajiannya)," tandasnya.
Rabu, 15 Agustus 2012
Indonesia siap-siap impor beras dari Vietnam
JAKARTA. Vietnam sepakat memberikan opsi pembelian beras sebanyak 500.000 ton kepada Indonesia jika diperlukan setelah bulan September mendatang. Hal ini disampaikan salah seorang pejabat Indonesia di Jakarta.
Opsi mengimpor beras dari Vietnam tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta krisis pangan. Indonesia sebagai negara terpadat keempat dunia khawatir, kekeringan di Amerika Serikat membuat harga pangan jagung dan kedelai naik.
"Pemerintah telah membuat langkah-langkah dalam impor," kata salah satu pejabat di Perum pengadaan Bulog. Ia bilang, impor beras dari Vietnam tersebut bisa dilakukan jika Indonesia membutuhkan. "Kemungkinan diperlukannya setelah akhir September," tambahnya.
Di Hanoi, koran Vietnam Economic Times melaporkan, kesepakatan pembelian beras antar pemerintah itu tidak menjelaskan soal harga atau pengiriman. Adanya permintaan beras dari Indonesia itu, membuat harga beras di Vietnam kembali naik.
"Perusahaan Vinafood 2 telah membeli beras lagi untuk membangun saham, mereka takut harga bisa naik," kata seorang pedagang di Ho Chi Minh. Ia menambahkan, bahwa harga domestik meningkat dalam dua pekan terakhir setelah Indonesia berminat membeli beras Vietnam.
Beras tingkat pecahan 15% di Vietnam naik dari semula US$ 415 per ton kini menjadi US$ 420 per ton.
Opsi mengimpor beras dari Vietnam tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta krisis pangan. Indonesia sebagai negara terpadat keempat dunia khawatir, kekeringan di Amerika Serikat membuat harga pangan jagung dan kedelai naik.
"Pemerintah telah membuat langkah-langkah dalam impor," kata salah satu pejabat di Perum pengadaan Bulog. Ia bilang, impor beras dari Vietnam tersebut bisa dilakukan jika Indonesia membutuhkan. "Kemungkinan diperlukannya setelah akhir September," tambahnya.
Di Hanoi, koran Vietnam Economic Times melaporkan, kesepakatan pembelian beras antar pemerintah itu tidak menjelaskan soal harga atau pengiriman. Adanya permintaan beras dari Indonesia itu, membuat harga beras di Vietnam kembali naik.
"Perusahaan Vinafood 2 telah membeli beras lagi untuk membangun saham, mereka takut harga bisa naik," kata seorang pedagang di Ho Chi Minh. Ia menambahkan, bahwa harga domestik meningkat dalam dua pekan terakhir setelah Indonesia berminat membeli beras Vietnam.
Beras tingkat pecahan 15% di Vietnam naik dari semula US$ 415 per ton kini menjadi US$ 420 per ton.
Rabu, 08 Agustus 2012
Kontroversi Rencana Impor Beras
BEBERAPA hari terakhir media ramai memberitakan tentang rencana pemerintah mengimpor beras. Rencana itu dilakukan di tengah produksi beras surplus dan serapan Bulog optimal (SM, 23/07/12). Sudah tentu kebijakan ini pantas untuk digugat dan diperdebatkan.
Rencana impor beras kali pertama mencuat saat Kementerian Perdagangan Kamboja melalui situs Oryza News menyatakan bahwa Indonesia akan membeli 100.000 ton beras dari Kamboja. Nota kesepahaman akan ditandatangani pada Agustus. Sungguh hal ini sangat kontroversial mengingat belum lama berselang BPS melansir data angka ramalan (Aram) produksi padi nasional 2012.
Menurut Aram BPS produksi padi nasional 2012 mencapai 68,59 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka itu diperoleh dari produksi riil Januari hingga April 2012 ditambah perkiraan produksi Mei-Desember 2012. Angka produksi itu meningkat 4,31% dibanding tahun lalu yang 65,76 juta ton GKG.
Jika ramalan produksi padi 68,59 juta ton GKG terealisasi, nominal tersebut akan setara dengan 38.563 juta ton beras. Dengan asumsi konsumsi beras penduduk 135,01 kilogram/kapita/tahun maka kebutuhan beras nasional mencapai 33.035 juta ton. Akhir tahun 2012 terjadi surplus produksi beras 5,5 juta ton.
Kontroversi rencana impor beras ini sangat wajar karena tak ada satu pun alasan pembenar bagi pemerintah untuk panen beras di pelabuhan (baca: impor). Di samping prediksi produksi beras nasional tahun ini bagus, capaian prestasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog juga cukup menggembirakan. Dari prognosa pengadaan beras 2012 sebesar 3 juta ton, saat ini telah terealisasi 2,5 juta ton. Angka penyerapan beras petani oleh Bulog ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka penyerapan tahun lalu yang hanya 1,8 juta ton.
Satu hal yang juga perlu dipertanyakan, rencana impor beras kali ini tidak didahului dengan kajian akademis yang memadai. Memang, dari perhitungan waktu sejak dikeluarkan Aram produksi beras BPS masih menyisakan waktu 6 bulan hingga akhir 2012. Sepanjang beberapa bulan ke depan kita akan memasuki musim kering. Namun kita belum pernah mendengar sinyal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa musim kering kali ini sangat ekstrem, atau terdapat kondisi ekstrem lain yang mengharuskan pemerintah mengimpor beras.
Revitalisasi Pertanian
Rencana impor beras di tengah melimpahnya produksi di dalam negeri, serta tidak adanya kondisi darurat yang mengharuskan impor, menjadi bukti betapa penentu kebijakan pangan di negeri ini masih terjangkiti penyakit myopic. Selalu memandang peran pangan dalam domain sempit dan horizon pendek. Mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena akses impor sangat mudah dilakukan.
Akibat lebih jauh, meski sumber daya alamnya melimpah, Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan komoditas pertanian, yang sangat menyedihkan ketika peningkatannya 200 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 6 tahun. Data Bappenas tentang neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia menyebutkan tahun 2006 terjadi defisit 28,03 juta dolar AS. Angka nominal defisit neraca perdagangan tersebut membengkak menjadi 5,509 miliar dolar AS pada 2011.
Menurut catatan BPS, hingga semester pertama 2011 impor pangan negara kita mencapai 6,35 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 57 triliun. Devisa sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sebuah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lebih dari 57 tahun. Saat ini rata-rata APBD kabupaten/ kota sekitar Rp 1 triliun/tahun. Ironis memang.
Untuk mencegahnya hal itu terjadi program revitalisasi pertanian harus benar-benar dilakukan dengan kegiatan yang lebih membumi. Antara lain dengan membangun dan memperbaiki berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan, memperbesar akses permodalan dan kredit petani, pengembangan riset teknologi di bidang pertanian, memberikan perlindungan pasar kepada petani, dan mempercepat pelaksanaan reformasi agraria.
Rencana impor beras kali pertama mencuat saat Kementerian Perdagangan Kamboja melalui situs Oryza News menyatakan bahwa Indonesia akan membeli 100.000 ton beras dari Kamboja. Nota kesepahaman akan ditandatangani pada Agustus. Sungguh hal ini sangat kontroversial mengingat belum lama berselang BPS melansir data angka ramalan (Aram) produksi padi nasional 2012.
Menurut Aram BPS produksi padi nasional 2012 mencapai 68,59 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka itu diperoleh dari produksi riil Januari hingga April 2012 ditambah perkiraan produksi Mei-Desember 2012. Angka produksi itu meningkat 4,31% dibanding tahun lalu yang 65,76 juta ton GKG.
Jika ramalan produksi padi 68,59 juta ton GKG terealisasi, nominal tersebut akan setara dengan 38.563 juta ton beras. Dengan asumsi konsumsi beras penduduk 135,01 kilogram/kapita/tahun maka kebutuhan beras nasional mencapai 33.035 juta ton. Akhir tahun 2012 terjadi surplus produksi beras 5,5 juta ton.
Kontroversi rencana impor beras ini sangat wajar karena tak ada satu pun alasan pembenar bagi pemerintah untuk panen beras di pelabuhan (baca: impor). Di samping prediksi produksi beras nasional tahun ini bagus, capaian prestasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog juga cukup menggembirakan. Dari prognosa pengadaan beras 2012 sebesar 3 juta ton, saat ini telah terealisasi 2,5 juta ton. Angka penyerapan beras petani oleh Bulog ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka penyerapan tahun lalu yang hanya 1,8 juta ton.
Satu hal yang juga perlu dipertanyakan, rencana impor beras kali ini tidak didahului dengan kajian akademis yang memadai. Memang, dari perhitungan waktu sejak dikeluarkan Aram produksi beras BPS masih menyisakan waktu 6 bulan hingga akhir 2012. Sepanjang beberapa bulan ke depan kita akan memasuki musim kering. Namun kita belum pernah mendengar sinyal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa musim kering kali ini sangat ekstrem, atau terdapat kondisi ekstrem lain yang mengharuskan pemerintah mengimpor beras.
Revitalisasi Pertanian
Rencana impor beras di tengah melimpahnya produksi di dalam negeri, serta tidak adanya kondisi darurat yang mengharuskan impor, menjadi bukti betapa penentu kebijakan pangan di negeri ini masih terjangkiti penyakit myopic. Selalu memandang peran pangan dalam domain sempit dan horizon pendek. Mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena akses impor sangat mudah dilakukan.
Akibat lebih jauh, meski sumber daya alamnya melimpah, Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan komoditas pertanian, yang sangat menyedihkan ketika peningkatannya 200 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 6 tahun. Data Bappenas tentang neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia menyebutkan tahun 2006 terjadi defisit 28,03 juta dolar AS. Angka nominal defisit neraca perdagangan tersebut membengkak menjadi 5,509 miliar dolar AS pada 2011.
Menurut catatan BPS, hingga semester pertama 2011 impor pangan negara kita mencapai 6,35 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 57 triliun. Devisa sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sebuah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lebih dari 57 tahun. Saat ini rata-rata APBD kabupaten/ kota sekitar Rp 1 triliun/tahun. Ironis memang.
Untuk mencegahnya hal itu terjadi program revitalisasi pertanian harus benar-benar dilakukan dengan kegiatan yang lebih membumi. Antara lain dengan membangun dan memperbaiki berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan, memperbesar akses permodalan dan kredit petani, pengembangan riset teknologi di bidang pertanian, memberikan perlindungan pasar kepada petani, dan mempercepat pelaksanaan reformasi agraria.
Kapasitas Gudang Bulog 4 Juta Ton
Sebanyak 2,3 Juta Ton Diisi Beras, Sisanya Bisa untuk Komoditas Lain
JAKARTA – Pemerintah hingga saat ini masih mengkaji rencana pemberian wewenang kepada Perum Bulog untuk mengelola bahan pangan selain beras. Rencananya, perluasan wewenang bagi Bulog ini akan diputuskan pada 30 Agustus 2012 mendatang. Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan memutuskan skema penunjukan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga 4 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.
”Kami masih tunggu keputusan pemerintah. Saat ini tim pemerintah masih membahasnya,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Faried di Jakarta kemarin (6/8). Dia menuturkan, belakangan ada usulan Bulog juga diberi tugas dalam stabilisasi harga daging sapi. ”Ada wacana itu, tapi sekali lagi kami tunggu penunjukan pemerintah,” katanya.
Dia menurutkan, rencana revitalisasi Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok harus didukung beberapa instrumen. Yakni infrastruktur, payung hukum yang jelas, dan sumber daya manusia yang memadai. Bulog akan mempersiapkan gudang-gudang di seluruh Indonesia jika harus menjaga stabilitas harga beberapa komoditas. Agusdin menjelaskan, kapasitas gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia maksimal 4 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta ton diisi beras. Artinya masih ada sisa sekitar 1 juta ton untuk diisi beberapa komoditas lain. ”Tapi berdasarkan pengalaman dulu, gula bisa disimpan di gudang-gudang milik pabrik gula,” katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mempersiapkan revitalisasi ini seperti pembangunan infrastruktur berupa gudang penyimpanan sembako.
Dengan direvitalisasi, Bulog pun dapat bertindak sebagai importir sekaligus dapat mengendalikan harga. ”Jadi, tidak ada yang bermain dan berspekulasi. Artinya, impor dikendalikan betul oleh Bulog,” tegas Sutarto. Bulog pun telah melakukan perubahan-perubahan terutama mengenai budaya kerja. Caranya dengan mengadaptasi budaya perusahaan bisnis. (dri)
JAKARTA – Pemerintah hingga saat ini masih mengkaji rencana pemberian wewenang kepada Perum Bulog untuk mengelola bahan pangan selain beras. Rencananya, perluasan wewenang bagi Bulog ini akan diputuskan pada 30 Agustus 2012 mendatang. Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan memutuskan skema penunjukan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga 4 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.
”Kami masih tunggu keputusan pemerintah. Saat ini tim pemerintah masih membahasnya,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Faried di Jakarta kemarin (6/8). Dia menuturkan, belakangan ada usulan Bulog juga diberi tugas dalam stabilisasi harga daging sapi. ”Ada wacana itu, tapi sekali lagi kami tunggu penunjukan pemerintah,” katanya.
Dia menurutkan, rencana revitalisasi Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok harus didukung beberapa instrumen. Yakni infrastruktur, payung hukum yang jelas, dan sumber daya manusia yang memadai. Bulog akan mempersiapkan gudang-gudang di seluruh Indonesia jika harus menjaga stabilitas harga beberapa komoditas. Agusdin menjelaskan, kapasitas gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia maksimal 4 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta ton diisi beras. Artinya masih ada sisa sekitar 1 juta ton untuk diisi beberapa komoditas lain. ”Tapi berdasarkan pengalaman dulu, gula bisa disimpan di gudang-gudang milik pabrik gula,” katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mempersiapkan revitalisasi ini seperti pembangunan infrastruktur berupa gudang penyimpanan sembako.
Dengan direvitalisasi, Bulog pun dapat bertindak sebagai importir sekaligus dapat mengendalikan harga. ”Jadi, tidak ada yang bermain dan berspekulasi. Artinya, impor dikendalikan betul oleh Bulog,” tegas Sutarto. Bulog pun telah melakukan perubahan-perubahan terutama mengenai budaya kerja. Caranya dengan mengadaptasi budaya perusahaan bisnis. (dri)
Jumat, 03 Agustus 2012
Menteri Pertanian Minta Bulog Tidak Impor Beras
Menteri Pertanian, Suswono, meminta Perusahaan Umum Bulog mengoptimalkan penyerapan beras petani untuk menjaga cadangan di akhir tahun. Dengan serapan optimal dan cadangan beras di akhir tahun sesuai target, maka Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)