Pemerintah Dinilai Gagal Lindungi Petani

JAKARTA, BL-Beras impor kembali membanjiri pasar ketika beberapa daerah sedang panen. Masuknya beras negeri tetangga ini secara psikologis mempengaruhi pasar yang diindikasikan oleh jatuhnya harga di level petani. Seperti diberitakan sejumlah media, ribuan ton beras asal Vietnam masuk ke pasar Cipinang. Padahal kuota impor yang dimandatkan kepada Bulog untuk tahun ini sudah terpenuhi dan pemerintah tidak memberikan izin impor tambahan. Diyakini beras diimpor dengan mengunakan izin impor beras khusus oleh importir. Masuknya impor beras ini menambah besar jumlah impor beras indonesia yang sebelumnya telah dilakukan Bulog. Setiap tahun indonesia terus mengimpor beras. Jika demikian predikat importir beras terbesar akan terus dipegang. Dari statistik impor beras dunia pada tahun 2010 lalu, Indonesia berada di posisi kesembilan sebagai pengimpor beras. Bahkan menurut data UNINDO, pada periode tahun 1999-2003 Indonesia menjadi pengimpor terbesar seluruh dunia dengan volume mencapai 13,229 juta ton. Terkait masuknya impor beras disaat kuota Bulog telah terpenuhi, Said Abdullah, Koordinator Advokasi dan Jaringan, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) kepada Beritalingkungan.com menyayangkan sekaligus mempertanyakan terjadinya hal ini. Menurutnya, menjadi pertanyaan besar ketika tugas Bulog selesai tetapi impor masih ada. Padahal tugas pengadaan beras untuk memenuhi cadangan pangan dan stabilisasi harga hanya dimandatkan kepada Bulog. Selama ini impor beras khusus memang “sepi’ dari pengawasan. Dengan demikian membuka peluang bagi importir untuk berbuat nakal. Tahun 2007 lalu importir juga memasukkan beras untuk konsumsi hotel dan restoran hingga 185.000 ton. Selain beras ketan, beras khusus dibetes terselip beras menir padahal pada waktu itu produksi cukup. Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol perdagangan beras. Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki niat kuat dan kemampuan untuk mengendalikannya. “Pemerintah telah gagal melindungi petani dalam negeri dengan membiarkan terjadinya praktek impor dengan izin khusus karena yang menerima dampak terbesar dari situasi ini tentu saja petani indonesia sendiri,”ujarnya. Perdagangan beras yang dilakukan oleh importir sangat rawan terjadi free rider. Izin impor sangat mungkin disalahgunakan dengan mengimpor beras untuk dilempar kepasar umum. Sementara pengawasan sangat lemah. Selama ini publik lebih banyak ditarik perhatiannya pada impor yang dilakukan bulog. Sepinya pengawasan bisa jadi pintu belakang bagi masuknya beras impor dengan label izin impor beras khusus. Munculnya impor ini juga menunjukkan kuatnya tarik menarik kepentingan didalam pemerintah sendiri. Hal ini diindikasikan dengan saling lempar tanggung jawab antara kementerian pertanian dan kementrian perdagangan. Dalam pernyataannya seperti yang dilansir sejumlah media, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan setelah ada rekomendasi. Dalam realisasinya Kementerian Perdagangan yang melakukan pengawasan. Sementara Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa secara teknis ketentuan impor beras khusus (jenis dan jumlah) diatur oleh Kementerian Pertanian. “Silang pendapat dan lempar tanggungjawab diantara kementerian menunjukkan pemerintah memang tak ingin melindungi produksi dan produsen dalam negeri. Ujar Said. “Jika memang pemerintah memiliki paradigma dan kemauan untuk melindungi dan menyejahterakan petani saling lempar tanggungjawab tidak dilakukan. bukankah kementerian-kementerian itu bagian dari satu pemerintahan?,”tambahnya. KRKP mengharapkan sikap pemerintah untuk lebih tegas dalam menunjukkan niatnya melindungi petani. Pemberian sanksi bagi importir nakal tidak lah cukup. Sanksi tidak dapat merubah banyak hal. Menurut Said, sudah saatnya pemerintah merubah paradigma dalam memandang pangan (beras). Pangan hendaknya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Karenanya sebuah pengingkaran jika pangan diserahkan ke pasar karena hanya akan menimbulkan persoalan. Sudah saatnya paradigma kedaulatan pangan dilakukan. dengan demikian persoalan pangan menjadi domainnya pemerintah bukan lagi pasar. “Pada akhirnya hak atas pangan setiap warga negara dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain kesejahteraan petani selaku produsen pangan dapat ditingkatkan,”tandasnya.

Kemtan: Pengumuman Beras Juni Untuk Hindari Spekulasi

Pertimbangan untuk tidak mengumumkan karena pengumuman produksi naik atau turun tetap membawa mudarat. Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengumumkan angka ramalan (Aram) I produksi beras nasional pada 1 Juni mendatang. "Kami tidak melakukan rilis resmi dari aram I karena bisa digunakan sebagai spekulasi pihak-pihak tertentu, terutama dalam mempermainkan harga beras," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, hari ini. Rusman menjelaskan, pertimbangan untuk tidak mengumumkan karena pengumuman produksi naik atau turun tetap membawa mudarat. "Kalau prediksi aram I tinggi sehingga seolah-olah tidak perlu impor. Padahal kalau impor lambat, bisa jadi masalah gejolak harga," papar dia Dia menilai, jika produksi beras dalam aram yang diumumkan rendah, dorongan impor tinggi. Padahal dasarnya hanya prediksi dan belum ada realisasinya. Berdasarkan angka perkiraan sementara Kementan, produksi beras nasional selama Januari-April 2012 naik 3 persen. Sedangkan Aram I 2012 dari Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 1,6 persen. "Indikasinya, Bulog sudah bisa menyerap 3,2 persen. Mudah-mudahan produksi akan bertambah dari tanam gadu," kata Rusman. Tahun ini, untuk pertama kalinya BPS tidak melansir Aram I produksi padi, yang biasanya diumumkan awal Maret. Selama ini, pemerintah mengumumkan angka ramalan produksi beras nasional lima kali per tahun, yaitu aram I, II, IIIn angka sementara, dan angka tetap. Keputusan tersebut dilakukan karena Aram I hanya menghitung prediksi produksi pada musim tanam Oktober, November, dan Desember. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya masih berupa prediksi dari luas tanam ke depan. Pada 2012, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 3,2 persen dari tahun lalu 65,74 juta ton GKG.

IMPOR BERAS: Thailand komitmen siap pasok 1 juta ton

BANGKOK: PM Thailand Yingluck Shinawatra menyanggupi untuk menyediakan kuota ekspor beras sebanyak 1 juta ton per tahun ke Indonesia. Hal itu menjadi bagian dari komitmen kerjasama investasi dan berdagangan yang dibahasnya dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bangkok, Jumat 1 Juni 2012. Dalam kaitan ini, menurut Staf Khsus Presiden Teuku Faizasyah, Presiden minta Mentan Suswono dan Menteri KP Cicip Syarief Sutardjo menindaklanjuti semua kesepakatan kerjasama bilateral dengan negara tetangga itu, terutama yang belum terealisasikan. "Jadi pertemuan kedua pemimpin menekankan penguatan kerja sama di bidang pertanian dan perikanan yang dinilai strategis bagi kedua negara," katanya yang ikut mendampingi Presiden bertemu dengan mitranya tersebut. PM Yingluck sendiri menyanggupi menyediakan impor besar 1 juta ton per tahun kalau Indonesia memerlukannya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri Dia menambahkan kedua kepala negara sepakat bahwa kerjasama yang ingin dibangun oleh kedua negara dijauhkan dari upaya saling mendominasi. Yang dinginkan, lanjutnya, komitmen untuk saling mengisi dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing negara. "Thailand kan kuat di agrikulturnya maka kita bekerjasama untuk memperkuat sistem pertanian agar tercapai kemandiran pangan pada masa mendatang. Juga soal perikanan yang sumberdayanya sangat besar di Indonesia dengan terotorial laut yang begitu luas," katanya.

Filipina Bakal Impor 100 Ribu Ton Beras

Otoritas Pangan Nasional Filipina (National Food Authority/NFA) menyatakan akan membeli 100 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. NFA akan membuka tender akhir tahun ini untuk lebih dari 20 ribu ton guna memenuhi syarat impor di negara itu. Agen pengadaan beras negara itu akan memulai penawaran kepada dua eksportir beras terbesar di dunia tersebut. Administrator NFA, Angelito Banayo, akan memastikan pengapalan tiba sebelum musim panen pada Juli mendatang. "Kami mengirim undangan hari ini ke Thailand dan Vietnam untuk 100 ribu ton beras," seperti dikutip ABSCBNnews.com, Selasa 22 Mei 2012. Dua negara tersebut akan berpartisipasi pada tender untuk 20 ribu ton beras tersisa yang akan ditawarkan Filipina. Kamboja mungkin juga akan menjadi pemasok beras untuk Filipina. Pembelian tersebut adalah bagian dari rencana impor beras Filipina pada 2012 sebesar 500 ribu ton. Jumlah ini masih jauh dibandingkan rekor impor beras negara itu yang pernah mencapai 2,45 juta ton pada 2010. Pedagang beras swasta dan kelompok tani juga diizinkan untuk membawa kelebihan beras sebanyak 380 ribu ton awal tahun ini. Filipina biasanya membeli sebagian besar kebutuhan beras dari eksportir terbesar kedua di dunia, Vietnam. Sementara sisa kebutuhan impornya dipenuhi dari penjual asal Thailand. Pembelian beras oleh Manila ini mungkin akan menaikkan harga. Pekan lalu harga beras Vietnam tergelincir dengan lemahnya permintaan. Harga beras kualitas pecah 5 persen turun menjadi US$ 430 per ton di Pelabuhan Saigon. Padahal sebelumnya harga beras mencapai US$ 440-445 per ton. Adapun harga beras Vietnam dengan kualitas pecah 25 persen jatuh dari US$ 395-400 per ton menjadi hanya US$ 390 per ton. Sebaliknya harga beras Thailand mencapai titik tertinggi dalam tujuh bulan karena penawaran pasar yang ketat. Sebab, pemerintah Thailand bergerak untuk mendorong harga di tengah permintaan asing yang menurun. Harga patokan beras Thailand untuk kualitas 100 persen kelas B naik 5 persen menjadi US$ 640 per ton. Sementara beras kualitas pecah 5 persen kelas beras putih naik dari US$ 595 per ton menjadi US$ 612 per ton. Awal bulan ini Menteri Pertanian Proceso Alcala mengatakan Filipina sudah berada pada jalur menuju target produksi 18,46 juta ton beras tahun ini, sehingga bisa swasembada beras pada akhir 2013.

Stok Aman, Pemerintah Belum Putuskan Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk melakukan impor beras. Karena, stok beras di gudang Bulog hingga hari ini mencapai hampir 2 juta ton. Hal tersebut disampaikan Sutarto saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, (16/5). "Pemerintah hingga sampai saat ini belum memutuskan kapan akan impor beras, kapan atau jadi tidaknya impor itu tergantung hitung-hitungannya pemerintah," katanya. Sutarto mengatakan, pencapaian stok beras bulog hingga dua juta ton dikarenakan panen pertama tahun ini cukup baik yakni mencapai 1,7 juta ton. "Dengan serapan panen 1,7 juta ton tersebut, jadi hari ini stok di gudang Bulog mencapai sekitar 2 juta ton," ungkapnya. Dia menjelaskan bahwa stok beras Bulog kali ini jauh lebih baik ketimbang tiga tahun sebelumnya. Meski demikian, pencapaian tersebut masih belum bisa mengungguli stok beras pada tahun 2009 yang mencapai lebih dari 2 juta ton. "Stok kita saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan 2008, 2010, dan 2011. Kita kalah pada 2009 saja yang stoknya di atas 2 juta ton," ucapnya. Dia menambahkan, dengan produksi saat ini, perlu atau tidaknya impor beras tergantung hitungan pemerintah. Sementara, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk mengimpor beras. "Sementara masalah kebutuhan beras cukup apa tidaknya, ya hitungannya kan dalam satu bulan konsumsi beras kita mencapai 2,7 juta per bulan, dengan stok beras di pasaran dan Bulog. Terserah pemerintah apakah akan melakukan impor apa tidak, yang pasti hingga sampai saat ini belum ada perintah untuk melakukan impor," tambahnya.

Mentan: Stok Beras Cukup

Pemerintah belum membahas rencana kemungkinan impor beras. Pasalnya, pertumbuhan produksi beras hingga semester II-2012 ini masih cukup baik. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, produksi beras selama periode Januari-April 2012 ini di atas tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Sekarang ini kita tidak membicarakan apakah ada impor atau tidak tapi akan kita bicarakan setelah bulan Juli. Kita lihat prospek produksi sampai akhir tahun ini," ujarnya, saat dijumpai di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (25/4). Menurut Suswono, pemerintah saat ini masih memiliki cadangan beras sebanyak 300 ribu ton, ditambah cadanga beras milik Bulog sebanyak 1,5 juta ton. Sehingga, belum perlu dilakukan impor beras dalam waktu dekat ini. "Serapan Bulog untuk musim panen ini cukup baik, 250 persen di atas periode pertama Januari-April tahun lalu. Stok beras Bulog lumayan sekarang, yang lebih penting bagaimana kemampuan Bulog menyerap produksi pada bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun ini," jelasnya.

Punya Stok Beras 2 Juta Ton, Pemerintah Pede Tak Impor

sampai saat ini belum memutuskan untuk impor beras. Karena, stok beras di gudang Bulog hingga hari ini mencapai hampir 2 juta ton. "Pemerintah hingga sampai saat ini belum memutuskan kapan akan impor beras, kapan atau jadi tidaknya impor itu tergantung hitung-hitungannya pemerintah," kata Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (16/5/2012). Diungkapkan Sutarto,sementara hingga sampai saat ini serapan panen pertama tahun ini cukup baik yakni mencapai 1,7 juta ton. "Dengan serapan panen 1,7 juta ton tersebut, jadi hari ini stok di gudang Bulog mencapai sekitar 2 juta ton," ungkapnya. Sutarto bilang, stok 2 juta ton beras tersebut jauh lebih baik dibandingkan di 2008, 2010, dan 2011. "Stok kita saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan 2008, 2010, dan 2011. Kita kalah pada 2009 saja yang stoknya di atas 2 juta ton," ucapnya. Ditegaskan Sutarto, untuk masalah kapan impor beras kembali ke pemerintah. Apakah dengan produksi saat ini cukup dan tidak perlu impor lagi. "Sementara masalah kebutuhan beras cukup apa tidaknya, ya hitungannya kan dalam satu bulan konsumsi beras kita mencapai 2,7 juta per bulan, dengan stok beras di pasaran dan Bulog. Terserah pemerintah apakah akan melakukan impor apa tidak, yang pasti hingga sampai saat ini belum ada perintah untuk melakukan impor," tandasnya.