Bulog jajaki impor beras dari Kamboja

JAKARTA. Pemerintah dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog tengah menjajagi impor beras dari Kamboja. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan, penjajakan dengan Kamboja sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun belum tercapai suatu kesepakatan. “Kami jajaki impor beras dari negara lain untuk menghindari monopoli yang bisa menyebabkan kecenderungan harga naik,” ujarnya, kemarin. Ia menjelaskan, tujuan Bulog melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan tidak dikuasai oleh pengusaha bebas seperti komoditas lain. Karena itulah, importasi beras hanya boleh dilakukan oleh Bulog dengan volume yang ditetapkan pemerintah. Kendati demikian, Sutarto membantah akan melakukan penambahan impor beras dari Vietnam. Hal ini terkait rencana Vietnam yang akan mengekspor berasnya ke pasar Asia seperti Cina, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ia menegaskan sejak bulan Maret, pihaknya sudah menyelesaikan masalah impor beras yang masuk ke Indonesia, sehingga untuk saat ini tidak ada lagi impor, termasuk impor tambahan dari Vietnam. “Seluruh kontrak impor beras untuk tahun lalu sudah seluruhnya masuk ke negara kita, totalnya sebesar 1,892 juta ton. Kami sudah tidak menerima lagi beras impor sejak awal Maret lalu,” tegas Sutarto. Apalagi, lanjut Sutarto, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan izin untuk impor tambahan. Adapun impor beras yang sudah masuk ke Indonesia berasal dari Vietnam, Thailand, India, dan Myanmar. Terkait antisipasi kenaikan harga beras, Sutarto mengaku saat ini harga beras dalam kondisi stabil karena sedang masuk musim panen raya. Dengan kondisi harga stabil ini, Bulog menghentikan penyaluran beras operasi pasar (OP) sementara waktu. Karena, saat panen seperti ini Bulog menyerap beras petani dengan harga Rp 6.600 sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku, sementara Bulog tetap menyalurkan OP dengan harga sekitar Rp 6.100.

Bulog minta dana Rp 2 triliun untuk cadangan beras

JAKARTA. Pemerintah terus mendorong agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menuju angka 1 juta ton. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso bilang, untuk mencapai CBP ideal Indonesia sebesar 700.000-1,3 juta ton, Perum Bulog meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Anggaran itu dibutuhkan untuk menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 266.000 ton di tahun ini. Cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan beras cadangan milik pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar pada saat harga di pasar melonjak dan mengantisipasi bencana alam. Saat ini, stok CBP di gudang Bulog hanya sebesar 378.000 ton. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah akan mencapai angka sebesar 700.000 ton. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, CBP yang dikeluarkan oleh Bulog digunakan untuk operasi pasar (OP) sebanyak 200.000 ton dan keperluan lain, seperti bencana alam dan kondisi rawan pangan seperti pada saat nelayan tidak dapat melaut,” ujar Sutarto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (19/3). Sutarto menambahkan, rencana peningkatan cadangan beras pemerintah itu tentunya akan berdampak pada penambahan anggaran. Sebelumnya, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras Rp 5.060 per kg, usulan anggaran Rp 2 triliun tersebut dapat menambah cadangan beras sebanyak 336.000 ton. Namun, setelah dikeluarkan Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah, dimana ditetapkan HPP Beras menjadi Rp 6.600 per kg, sehingga anggaran Rp 2 triliun hanya mampu menambah CBP sebanyak 266.000 ton. Sutarto mencontohkan pentingnya cadangan beras pemerintah dapat digunakan untuk operasi pasar beras ketika harga beras di pasar melonjak tinggi. Seperti yang terjadi pada awal tahun ini, sehingga dari Januari-Maret 2012, Perum Bulog mengaku sudah melakukan OP dengan angka mencapai 174.000 ton. "Untuk mencapai CBP 750.000 ton, dengan anggaran tambahan Rp 2 triliun masih kurang, karena hanya dapat 266.000 ton. Pemerintah ingin CBP sebesar 1 juta ton, tapi karena keuangan terbatas, disediakan Rp 2 triliun,” ujarnya. Komisi IV DPR belum menyepakati usulan pemerintah tersebut, sehingga masih akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

RI Bebas Impor Beras Sampai Mei Kementan yakin pasokan beras dalam negeri masih aman.

Pemerintah memastikan Indonesia akan bebas dari beras impor setidaknya sampai Mei 2012 ini. Hal ini seiring keyakinan Kementerian Pertanian (Kementan) yang optimis beras impor tak diperlukan meski musim Paceklik melanda pada Januari hingga Februari ini. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, pemerintah masih memiliki cadangan beras akibat mundurnya musim tanam pada tahun lalu. Mundurnya musim panen 2011 terjadi akibat dari musim kemarau yang juga mundur dari jadwal. "Pengunduran itu ada panen yang mesti terjadi di 2011 jadi pindah ke 2012. Jadi ada kira-kira 1 juta gabah kering giling yang pindah," ujar Rusman saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2012. Rusman menambahkan, keyakinan kementeriannya juga didasarkan pada ancaman banjir yang biasanya menyerang tanaman yang baru ditanam, tak sebesar yang diduga. Selain itu masih banyak areal sawah yang belum ditanami padi. "Karena melihat gejala banjir tapi jumlahnya sedikit, jadi penanaman sudah lebih banyaklah," kata dia. Dengan kedua kondisi tersebut, Kementan yakin, pasokan beras dari dalam negeri masih aman mengingat masih akan ada panen pada April mendatang. Pada tahun ini, Kementan optimistis produksi panen akan tumbuh sebesar dua persen dari tahun 2011. "Kemarin 65,4 juta ton, kira-kira di atas 66 juta ton. Kira-kira pertumbuhannya bisa 2 persen dari 2011. Kan belum terjadi puso yang sangat masif," terangnya. Meski demikian, Rusman belum bisa menjamin keputusan pemerintah tak mengimpor beras dari luar negeri sepanjang tahun 2012. "Nantilah kita bicarakan, jangan terburu-buru. Kami harus melihat realisasi dari panen raya pada bulan Mei," tuturnya.

Petani Enggan Garap Sawah, BUMN Ambil Alih "Kalau petani enggan menggarap sawahnya maka negara yang rugi."

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menegaskan, perusahaan milik pemerintah siap mengambil alih tugas menggarap tanah persawahan jika tidak ada lagi petani yang bersedia. Hal ini ditempuh agar Indonesia terhindar dari ancaman ketahanan pangan. "Kalau petani enggan menggarap sawahnya, negara yang rugi. Maka kami siap untuk menggarap sawah tersebut lebih baik," kata Dahlan di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis, 29 Maret 2012. Dahlan mengatakan, areal persawahan yang diserahkan kepada BUMN akan diolah secara optimal dan hasilnya diambil sebagian oleh perusahaan pengolah tersebut. “Meski sawah telah diserahkan kepada BUMN, pengerjaan tetap dilakukan oleh petani, sehingga mendapatkan gaji. Sedangkan benih, pupuk, maupun persoalan hama ditangani oleh BUMN,” ujar dia. Mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara itu berharap, sistem pengelolaan sawah oleh BUMN ini bisa membantu menambah kesejahteraan petani. Dengan begitu, program pro beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisa tercukupi. “Meskipun tidak mudah, harapannya gerakan pro beras dapat menghasilkan beras yang baik dengan metode yang benar,” ujarnya. Sementara itu, calon Rektor Terpilih UGM masa bakti 2012-2017 Prof. Ir. Pratikno, juga turut menyoroti persoalan impor pangan Indonesia yang terus meningkat. Ketergantungan impor beras sebetulnya dapat dikurangi dengan mengoptimalkan sumber daya asli Indonesia. Berbagai upaya dapat ditempuh untuk mengurai persoalan pangan maupun permasalahan bangsa lainnya. Salah satunya dengan memperkuat integritas manusia Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Pratikno mengimbau mahasiswa agar memperdalam ilmu dan mengasah keterampilan di samping sibuk berkuliah. Tak hanya itu, mahasiswa juga harus mengimbanginya dengan mengasah integritas personel yang bisa diperoleh di luar perkuliahan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

SBY: Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional

"Kalau terwujud, di tahun-tahun mendatang Indonesia akan memiliki kemandirian pangan" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menekankan ketahanan pangan harus jadi prioritas dan agenda nasional. Menurut dia, hal itu perlu dikonkritkan melalui program-program prorakyat yang harus terus dilaksanakan pemerintah. SBY menyatakan ada empat agenda terkait pencapaian ketahanan pangan tersebut. Pertama, pemerintah terus mengembangkan program prorakyat, termasuk beras untuk rakyat miskin dan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin. “Ini harus dijalankan dan harus sukses,” kata SBY saat membuka Seminar dan Pameran Ketahanan Pangan 2012 di Jakarta Convention Center, Selasa 7 Februari 2012. Kedua, ujar SBY, produksi pangan harus terus ditingkatkan melalui perluasan lahan pertanian melalui bantuan teknologi, mengingat semakin terbatasnya ketersediaan lahan. “Kalau terwujud, di tahun-tahun mendatang kita akan memiliki kemandirian pangan, dalam arti cukup untuk rakyat, dan kemudian disalurkan ke dunia sehingga dapat meningkatkan perekonomian kita,” jelas SBY. Ketiga, komoditas pangan harus tersedia dengan harga terjangkau dan stabil. “Untuk itu mari perbaiki sistem logistik dan infrastruktur kita,” ujar SBY. Keempat, perkembangan pangan pada tingkat global harus terus dipantau, sebab dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dan organisasi dunia untuk mencapai ketahanan pangan nasional. “Misalnya ada negara pengekspor beras yang mengubah kebijakan, sebaiknya ada koordinasi,” kata SBY.

Agar Wujud Bulog Tidak Ka ‘Adamihi

Intinya: masih banyak yang harus kita perbuat untuk puluhan juta petani kita. Lupakan gerbang tol. Ada yang lebih aktual yang harus kita dukung: pengadaan beras oleh Bulog. Saat ini petani lagi panen raya. Tindakan saya yang keras dalam mengatasi kemacetan di pintu-pintu tol memang mendapat dukungan luas (10 persen lainnya mengecam saya sebagai sekadar melakukan pencitraan), tapi Bulog juga harus terus didorong untuk berubah. Hari-hari ini Bulog lagi all-out terjun ke sawah. Di musim panen raya sekarang ini Bulog tidak mau lagi disebut sekadar menjadi “tukang tadah”. Saat ini Bulog mulai berani membeli gabah langsung dari petani. Tidak hanya membeli gabah melalui para tengkulak. Kali ini Bulog mencoba belajar jadi “tengkulak” itu sendiri. Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, langsung terjun ke sawah-sawah. Hasilnya pasti belum maksimal. Juga belum bisa merata ke semua daerah. Maklum baru sekarang ini Bulog terjun langsung ke desa-desa secara all-out. Bulog kali ini mencoba mengubah cara kerja. Tapi memang tidak mudah mengubah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan. Apalagi kalau sudah mengakar dan menggurita. “Membelokkan” kapal besar seperti Bulog tidak akan bisa spontan seperti membelokkan speedboat. Tapi perubahan di Bulog sudah dimulai. Waktu mengadakan rapat kerja dua bulan yang lalu, semangat untuk berubah itu terlihat nyata. Dan tidak boleh mundur lagi. Dalam rapat kerja itu, misalnya, ditemukan cara agar Bulog bisa lebih lincah tanpa melanggar aturan. Pertama, aturan itu sendiri diubah. Kedua, mendayagunakan anak perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas pembayaran langsung kepada petani. Ketiga, melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pendanaan. Selama ini Bulog tidak mungkin bisa bersaing dengan para tengkulak: kalah lincah, kalah prosedur dan kalah dana. Akibatnya nama Bulog kian redup di mata petani. Rendahnya kepercayaan petani padi kepada Bulog sudah mirip rendahnya kepercayaan petani tebu kepada pabrik gula. Seperti juga pabrik-pabrik gula milik BUMN, kini Bulog juga lagi giat merebut kembali kepercayaan yang hilang itu. Tentu belum akan berhasil tahun ini, tapi setidaknya sudah dimulai. Kalau usaha ini tidak dilakukan maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Bulog kian jauh dari petani. Bisa-bisa Bulog lama-lama menjadi “adanya seperti tiadanya (wujuduhu ka ‘adamihi)”. Tapi kehadiran tengkulak di tengah-tengah petani sebaiknya juga jangan dikecam. Bahkan harus disyukuri. Di saat Bulog seperti itu, terus terang, tengkulaklah yang menjadi juru selamat para petani. Tengkulaklah yang siap membeli gabah kapan saja dalam kualitas seperti apa saja. Tengkulak bisa membeli gabah fresh from the field. Tanpa perlu memeriksa apakah kadar airnya tinggi atau rendah. Tanpa memeriksa berapa persen gabah yang kopong. Petani sangat senang dengan cara ini: langsung bisa mendapat uang saat itu juga. Tentu petani tidak mungkin menunggu Bulog. Bisa-bisa seperti menunggu datangnya pesawat Adam Air yang pergi entah ke mana. Apa lagi dalam panen raya serentak seperti sekarang ini. Jutaan petani ingin dapat uang sekarang juga. Tahun ini, kelihatannya, panen raya akan maksimal. Di samping harga gabah sangat baik, panennya sangat berhasil. Tidak banyak hama dan tidak banyak bencana banjir. Insya-Allah. Kita doakan keadaan seperti ini tetap berlangsung setidaknya sampai musim panen selesai bulan depan. Tentu kalau bisa juga seterusnya. Setelah beberapa tahun panen banyak terganggu, tahun ini petani benar-benar akan bisa menikmati hasil sawahnya. Pak Marto Paimin, petani dusun Karang Rejo, desa Bener, Sragen, yang tahun ini menggarap sawah 0,7 ha, memperkirakan akan mendapat hasil (sekali panen) sekitar Rp5 juta. Gabah yang sedang dia tumpuk di ruang tamu rumahnya itu, kira-kira akan bernilai Rp13 juta. Sedang biaya menggarap sawahnya, termasuk benih dan pupuk, menghabiskan maksimal Rp8 juta. Malam itu saya tidur dan ngobrol dengan asyiknya di rumah Pak Paimin. Sarapan oseng-oseng daun pepaya dengan tempe goreng secara lesehan di lantai sebelah tumpukan gabah, benar-benar mengingatkan masa kecil saya. Lantai rumah itu yang masih berupa tanah dan dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu, membuat udara malam itu cukup sejuk. Tapi mengapa gabah Pak Paimin masih ditumpuk? Tidak segera dijual? “Tunggu harga naik bulan depan, Pak,” kata Pak Paimin. “Bulan depan harga akan lebih baik. Bisa mendapat tambahan kira-kira Rp400.000,” tambah Supomo, anak bungsunya yang kini hampir selesai membangun rumah gedung persis di depan rumah bapaknya itu. Memang dia memiliki pinjaman pupuk dan benih dari BUMN PT Petrokimia Gresik. Tapi masih ada waktu satu bulan lagi sebelum jatuh tempo. “Meski pun namanya yarnen (bayar di saat panen), kami memberi kelonggaran satu bulan,” ujar Arifin Tasrif, Dirut PT Pupuk Sriwijaya Holding. Presiden SBY memang memerintahkan tiga BUMN, (Sang Hyang Sri, Pertani, dan Pupuk Kaltim/Sriwijaya/Petrokimia) untuk habis-habisan membantu petani meningkatkan produksi beras. Sawah-sawah yang hanya bisa memproduksi padi 5,1 ton/ha harus meningkat menjadi di atas 7 ton/ha. Rendahnya produktivitas itu kadang karena petani tidak punya uang untuk membeli benih unggul. Atau tidak punya uang untuk membeli pupuk tepat pada waktunya. Pemupukan yang tidak tepat waktu membuat pupuk tidak efektif. Itulah sebabnya tiga BUMN tersebut ikut terjun ke petani langsung. Bisa saja, kelak, sistem yarnen itu diganti dengan yarbah. Dibayar dengan gabah. Lalu tiga BUMN tersebut menyerahkan gabahnya kepada BUMN Perum Bulog. Dengan demikian Bulog tidak perlu bersaing dengan tengkulak di lapangan. Bulog juga tidak perlu terlalu banyak membeli gabah/beras dari pedagang. Sistem yarbah itu lagi dimatangkan setelah belajar banyak dari panen raya tahun ini. Kalau dari sistem yarbah itu belum cukup, BUMN masih punya dua program besar lain di bidang pangan: pencetakan sawah baru 100.000 ha di Kaltim dan gerakan ProBesar. Hasil dari dua-duanya bisa juga langsung dikirim ke Bulog. Program ProBeras adalah program kerjasama BUMN dengan petani yang tidak mampu menggarap sawahnya secara maksimal. Misalnya petani tersebut punya sawah tapi tidak punya tenaga. Anak-anaknya tidak ada lagi yang di desa. Tidak seperti Pak Paimin yang ketiga anaknya tetap jadi petani semua. Sawah-sawah yang seperti itu biasanya dikerjakan secara apa adanya. Akibatnya produktivitas per hektarnya rendah. Untuk itu BUMN bersedia menerima sawah tersebut. BUMN-lah yang mengerjakannya dengan sistem korporasi. BUMN punya benih unggul, punya pupuk komplit, punya mesin-mesin pertanian, punya tenaga ahli dan punya dana. BUMN akan menjadikan sawah-sawah seperti itu sawah dengan produktivitas yang maksimal. Dengan menangani program Yarnen, ProBesar, dan Sawah Baru, BUMN kelak akan menggabungkan diri ke dalam satu BUMN pangan yang kuat. Mudah-mudahan bisa membantu mengatasi persoalan pangan terutama beras. Rapat-rapat di Menko Perekonomian yang dipimpin Hatta Rajasa terus memonitor program ini. Memang tetap ada pertanyaan besar: Kalau saja harga gabah tetap baik dan para tengkulak tetap agresif seperti sekarang, masih perlukah Bulog? Dari berbagai kunjungan saya ke daerah pertanian (Bantul, Gunung Kidul, Sragen, dan Jombang) saya melihat peran tengkulak sangat besar. Juga sangat luas. Penetrasinya juga sangat dalam. Hampir-hampir terasa ada atau tidak adanya Bulog tidak ada bedanya. Di desa yang saya kunjungi di Sragen itu misalnya, tengkulak tidak hanya agresif membeli gabah, tapi sudah sampai menebas padi ketika masih di sawah. Petani tidak perlu susah-susah memanen, merontokkan, dan mengeringkan. Tengkulak-penebas langsung membeinya ketika masih dalam bentuk padi menguning yang berdiri di sawah. Harga beras yang dinilai tinggi oleh konsumen ternyata dinilai baik oleh petani. Demikian juga harga beras internasional yang tinggi menimbulkan peluang bagi pedagang untuk menjadikan gabah sebagai barang dagangan. Tentu tidak hanya itu alasan petani untuk cenderung menebaskan saja padinya yang masih menguning di sawah. Sulitnya mencari tenaga untuk memanen dan merontokkan gabah ikut jadi alasan. Sulitnya mencari lahan hamparan untuk menjemur padi menambah-nambah alasan tesrebut. Peralatan pertanian itu begitu mendesaknya sekarang ini. Di Bantul saya menerima permintaan perlunya diberikan alat pemanen, perontok, dan pengering gabah. Di Jombang saya menerima permintaan agar ada program pembuatan hamparan penjemuran gabah. Mesin perontok dan pengering yang mulai diintrodusir tahun-tahun terakhir ini dinilai tidak cocok karena berbahan bakar minyak. Terlalu mahal biaya operasionalnya. Ada memang mesin perontok mekanik yang diputar oleh orang seperti naik sepeda statis, tapi petani maunya yang tinggal pijit tombol. Dalam berbagai kesempatan dialog di lingkungan perguruan tinggi soal ini saya kemukakan. Perlu diciptakan mesin-mesin pertanian sederhana yang cocok untuk petani kita. Sewaktu dialog dengan alumni Fakultas Teknik Unibraw Malang di Jakarta bulan lalu saya tawarkan peluang besar ini. Demikian juga waktu dialog dengan mahasiswa ITB Bandung. Di Bantul saya sudah mencoba panen dengan menggunakan mesin yang bentuknya mirip traktor. Hanya dalam dua jam bisa memanen padi satu hektar. Enak sekali dan cepat sekali. Padi pun otomatis masuk di kendaraan itu dan keluar di bagian belakangnya sudah dalam keadaan terpisah antara batang dan gabahnya. Dengan cara ini hampir tidak ada gabah yang tercecer. Beda sekali dengan masa remaja saya di desa ketika harus jadi buruh pemanen dengan menggunakan ani-ani. Meski mesin ini masih terlalu mahal, rasanya mau tidak mau kita harus menuju ke arah sini. Tenaga untuk memanen dan merontok benar-benar sulit sekarang ini. Apalagi lima tahun ke depan. Dengan demikian ke depan yang diperlukan tinggal “kendaraan panen” ini dan lahan penjemuran. Di Jombang diusulkan agar tanah desa diubah menjadi lahan penjemuran bersama. Di saat musim panen, hamparan itu untuk menjemur gabah. Di luar itu bisa untuk tempat bermain anak-anak. Kecuali bisa ditemukan mesin penjemur yang tidak berbahan bakar minyak. Misalnya mesin yang memanfaatkan panas matahari. Di perkebunan karet BUMN PTPN IX Jateng sudah dicoba pengeringan karet dengan tenaga matahari. Investasinya memadai karena digunakan sepanjang tahun. Saya sudah minta bagaimana mungkin proses itu disempurnakan untuk gabah. Memang perhitungan investasinya lebih sulit. Pengering gabah hanya akan dipakai maksimal tiga kali setahun. Yakni di saat musim panen saja. Intinya: masih banyak yang harus kita perbuat untuk puluhan juta petani kita. Terutama pada masa transisi seperti ini. Transisi dari cara lama ke cara baru. Transisi yang tidak bisa dihindari karena kian sulitnya tenaga kerja di sektor pertanian. Transisi dari cara-cara lama ke cara baru yang mereka anggap lebih mudah. Transisi dari berlama-lama uro-uro di sawah ke cepat-cepat pulang nonton sinetron. Kalau pun belakangan ini saya banyak pergi ke sawah tidak lain untuk memberikan dukungan pada empat BUMN tersebut. Mumpung lagi panen raya. Apakah benar produktivitas sudah meningkat. Apakah benar problem pasca panennya bisa diatasi. Apakah benar Bulog masih diperlukan kalau menakisme pasar sudah sempurna. Bagi yang menganggap saya melakukan pencitraan sesekali boleh juga ikut ke sawah. Kita bisa, he he, mencitrakan diri bersama-sama. Akhir musim panen ini, akan diadakan evaluasi di BUMN. Dengan ikut terjun ke sawah saya bisa ikut diskusi tidak hanya berpegang pada data di atas kertas. Tahun ini beban Bulog sangat berat. Harus mengadakan beras dari petani 4 juta ton. Padahal tahun lalu hanya mampu 1,7 juta ton. Impor memang tidak harus dipersoalkan, tapi impor beras 1,8 juta tahun lalu, apakah harus terus-menerus begitu?

Bulog Akan Berperan di Jaringan Pangan Global

Pemerintah akan menjalin kerja sama dengan Myanmar dan Kamboja. Kementerian Koordinator Perekonomian berencana menjalin kerja sama dengan Myanmar dan Kamboja untuk pengembangan perdagangan dan memperluas jaringan internasional. Pemerintah nantinya akan mendirikan kantor-kantor cabang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti dari Badan Urusan Logistik (Bulog). "Saya meminta Menteri Pertanian untuk segera ke Myanmar dan Kamboja. Kami akan bekerja sama di bidang pertanian," kata Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu 14 Maret 2012. Nantinya, Hatta menjelaskan, Bulog tidak hanya harus menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan beras, dan stabilisasi pangan di dalam negeri. Namun, perannya akan ditingkatkan di level internasional. Hatta menjelaskan, kerja sama antara Indonesia dan Myanmar maupun Kamboja tidak ada kaitannya dengan impor beras. Karena Myanmar dan Kamboja mengundang Indonesia untuk mengembangkan penggilingan padi, proses pembibitan, hingga teknologi. "Tentu ini kami sambut baik. Kami punya pengalaman di sana. Bukan berarti untuk pengadaan pangan dari luar negeri," ujar Hatta. Hatta menambahkan, bentuk kerja sama itu nantinya akan menjadi agenda di acara ASEAN Summit pada April. Salah satu kerangka kerja sama Indonesia dengan Kamboja dan Myanmar adalah ketahanan pangan. "Nanti kami akan buat gudang pangan ASEAN. Indonesia, Filipina, dan Malaysia juga bisa bekerja sama dalam mengembangkan pangan ini," tuturnya. Untuk lahannya bisa di Filipina. "Tapi, sekarang dengan Myanmar dan Kamboja dulu," ujar dia. Namun, Hatta belum mengetahui berapa nilai investasi untuk kerja sama itu. Saat ini, pemerintah masih dalam penjajakan, mengingat sesama negara ASEAN akan meningkatkan ketahanan pangan. "Nanti akan dibicarakan. Apakah Indonesia yang mengembangkan bibitnya atau membangun penggilingan padi, atau siapa yang menyediakan lahannya," kata Hatta.