Pemerintah Akui Target Produksi Padi Tak Tercapai

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengakui capaian produksi padi yang ditargetkan sebesar 70,60 juta ton gabah kering giling tahun ini tak memenuhi target. "Di catatan kita, panen yang terakhir pada November sampai Desember kayaknya angkanya masuk ke 66-67 juta ton atau minimal sama dengan produksi tahun 2010. Berarti memang soal pencapaian target sangat berat," kata Rusman di kompleks Istana Negara, Selasa, 6 Desember 2011. Ia menilai kegagalan mencapai target ini hanya karena persoalan teknis di lapangan, misalnya persediaan pupuk atau bibit yang belum siap selepas panen. Ia mencontohkan, misalnya bibit dan pupuk diperlukan bulan November atau Oktober, namun anggaran baru ada Januari. "Bukan karena barang tidak ada, tapi administrasi itu menyebabkan kita menghadapi masalah," ujarnya. Untuk mengantisipasi hal ini tak terjadi lagi, ia mengusulkan agar tak menggunakan APBNP. "Itu kan bukan sistem anggaran, jadi awalnya kita pakai APBNP, tapi 2012 gunakan anggarannya pada 2012, tapi penggunaannya awal 2013. Itu baru jago deh," kata dia. Tak tercapainya target ini, tambah Rusman, tak akan mempengaruhi kenaikan harga beras. "Tergantung, suplai kan bisa dari mana-mana. Kalau suplai kuat dari impor, ya (tidak masalah). Impor enggak masalah sepanjang itu tujuannya untuk memperkuat suplai dalam negeri, jangan dikaitkan dengan swasembada dan tidak swasembada, kan jadi rumit," ujarnya.

Lahan Susut, Target Produksi Beras Direvisi

Kementerian Pertanian yakin produksi beras di musim panen Februari-April tahun ini mampu mencapai 24,3 juta ton beras. Jumlah tersebut merupakan 60 persen dari target produksi 72 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 40,5 juta ton setara beras. “Kalau lihat sekarang hasil yang ada di lapangan, iya kami optimistis bisa mencapai angka itu,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Senin, 20 Februari 2012. Meskipun begitu, Kementerian Pertanian bakal merevisi roadmap target pencapaian produksi beras 2012. Rusman menuturkan pihaknya sedang mengkombinasikan antara sikap optimisme dan pesimisme dalam menyusun roadmap yang baru. Hal ini disebabkan pertanian Indonesia diakui semakin berat dilihat dari jumlah konversi lahan pertanian yang tinggi dan irigasi yang tidak memadai. “Dengan roadmap ini, ada semangat dan kerja keras untuk meningkatkan produksi beras,” katanya. Revisi ini bukan dalam pengertian naik atau turun target, tapi bagaimana memperkuat faktor-faktor pendukungnya. Rusman belum berani menetapkan angka perkiraan produksi beras tahun ini. Alasannya, meski beberapa daerah sudah ada yang panen, hasilnya belum bisa dilihat secara merata. Kondisi cuaca juga diakui sempat mempengaruhi produksi, yang membuat lahan pertanian terserang puso atau gagal panen. “Puso itu biasa terjadi, tapi bukan berarti kita harus bicarakan soal impor beras untuk mengantisipasi cadangan pangan. Kita jangan diskusikan tahun ini impor atau tidak,” ujarnya. Pemerintah baru dapat membicarakan kemungkinan akan dilakukan impor setelah bulan April selesai. Musim panen yang berlangsung sejak Februari hingga April ini, kata Rusman, menjadi momen bagi petani untuk memetik hasil jerih payahnya. Dan wacana impor bisa mengganggu harga gabah di petani. Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, untuk mencapai target produksi padi sebesar 72,03 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2012, diperlukan areal tanaman padi seluas 14,02 juta hektare. Namun daratan Indonesia yang cocok untuk lahan pertanian yang baru digarap optimal hanya sekitar 8,1 juta hektare. Dari luas 14,02 juta hektare, kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Tanam Terpadu memerlukan areal tanam seluas 3,5 juta hektare, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) seluas 1,14 juta hektare, swadaya murni petani seluas 8,85 juta hektare. Dan sisanya seluas 0,53 juta hektare merupakan perluasan areal tanam, serta pengamanan pascapanen dan pengurangan lahan akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan konversi lahan. Kementerian Pertanian juga memfasilitasi kegiatan pemberdayaan petani. Kegiatan ini diprioritaskan pada lahan sub-optimal seperti lahan rawa lebak, rawa pasang surut, gambut, dan lahan tadah hujan. “Pencapaian target produksi padi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan perlu koordinasi yang lebih baik," kata Suswono.

"Pemerintah Impor Gula Hingga Mei 2012"

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima bisa memaklumi keputusan Pemerintah melakukan impor gula. Pasalnya,kebijakan impor ini terpaksa dilakukan demi menutupi besarnya kebutuhan gula konsumsi yang sampai saat ini tidak mampu dipenuhi oleh produksi lokal. “Impor gula selama ini memang masih menjadi masalah. Dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah juga masih akan mengimpor gula sampai pada bulan Mei tahun ini,” jelasnya di sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PG Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (23/2/2012). Menurut Aria Bima, target kebutuhan gula konsumsi di tanah air sampai saat ini sebesar 5,7 juta ton per tahunnya. Sedangkan produksi lokal sejauh ini masih belum mampu memenuhi besaran target kebutuhan itu. Diakuinya dibandingkan harga gula lokal, harga gula impor jauh lebih mahal. Kondisi tersebut di picu faktor alam di negeri pengimpor maupun efek dari krisis minyak dunia yang terjadi belakangan ini. Sementara di sisi lain, kebijakan impor gula pun selama ini kerap mengacaukan proses produksi dari gula lokal. Di mana kerap terjadi waktu pendistribusian gula impor berbarengan dengan masa panen dari gula lokal. Di sisi lain, program persiapan ini juga diharapkan dapat merangsang minat para petani gula di setiap wilayah kerja pabrik gula milik PTP IX untuk terus meningkatkan jumlah produksinya. Perlahan namun pasti, cara ini diyakini mampu mendongkrak harga gula lokal yang selama ini masih sering terkacaukan oleh harga gula impor. “Sebenarnya jadwalnya sudah diatur, tetapi karena satu dua hal, panen gula lokal terkadang terlambat dan akhirnya berbarengan dengan masa distribusi gula impor,” ujarnya. Dalam swasembada gula juga telah disepakati bila kebijakannya nanti harus berbasis on farm. Di mana ketersediaan pasokan bahan baku tebu tetap menjadi prioritasnya. Melalui swasembada on farm, pemerintah berencana menambah lahan pertanian mililk Perhutani dan Inhutani sekitar 300 ribu hektare di Lampung, NTB, Sulawesi dan Jawa. Pengalokasian untuk revitalisasi itu, telah dilakukan sejak tahun 2011 kemarin dengan nominal anggaran sebesar Rp 250 milliar dan Rp 300 milliar di tahun ini. Dana alokasi sebesar itu digunakan untuk menambah alat produksi serta memaksimalkan kapasitas teknis dan produksi dari 51 pabrik gula milik PTP IX. “Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan swasembada gula pada 2014 mendatang adalah dengan mengalokasikan anggaran dana untuk revitalisasi sebanyak 51 pabrik gula milik PTP IX,” pungkasnya.

Tahun Ini, Indonesia Bakal Impor Beras Lagi

JAKARTA– Kementerian Pertanian menurunkan target produksi beras dari 72 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 66,7 juta ton. Hal ini mengindikasikan rencana impor beras dari pemerintah. “Kalau target 72 juta ton GKG itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu,” kata Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (10/2). Impor beras menurut Winarno menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyaakat. Winarno menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan muluk. Menurutnya, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi belum dilihat maksimal. “Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras,” lanjut Winarno.

Tahun Ini Pemerintah Akan Tetap Impor Beras

Tahun 2012 ini diperkirakan pemerintah kembali akan melakukan impor beras. Hal ini berdasarkan data bahwa Kementerian Pertanian menurunkan target produksi beras dari 72 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 66,7 juta ton. "Kalau target 72 juta ton GKG itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu," kata Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir kepada pers, Jumat (10/02). Menurut Winarno, pemerintah memutuskan melakukan impor beras karena pemerintah berasumsi produksi beras nasional tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyaakat. Target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan muluk. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian. Sehingga upaya untuk meningkatkan produksi belum dilihat maksimal. "Pengalaman kemarin saja, target muluk akhirnya tidak tercapai kan. Saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras," pungkas Winarno.

Cuaca Kian Ekstrem, Produksi Padi Terancam Jeblok

Faktor cuaca ekstrem yang terus melanda Indonesia diperkirakan bakal mempengaruhi produksi padi dan berujung terganggunya pasokan beras dalam negeri. Pemerintah dituntut untuk membuat program-program adaptasi. Dengan demikian, para petani mampu mengatasi masalah cuaca. Menurut Pengamat Pertanian, Husein Sawit, program adaptasi untuk menghadapi cuaca ekstrem ini harus mendapat dukungan, terutama dari segi kebijakan dan bujet. “Sayangnya, pemerintah kita justru malah lebih mendukung program mitigasi. Padahal, kepentingan kita berbeda, yang dibutuhkan adalah program adaptasi. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan membuat teknologi adaptasi. Kalau mitigasi itu kan untuk negara maju, kepentingan kita berbeda dalam hal ini,” ujar Husein Sawit saat dihubungi Neraca, Selasa (6/3). Dengan demikian, papar Dia, tak ada pilihan lain selain mengimpor beras dari luar negeri, kalau tidak ingin ketahanan pangan Indonesia terganggu. “Untuk menghindari hal itu, pemerintah sebaiknya mencari yang lebih aman, mengingat Thailand dan Vietnam dilanda banjir. Jangan lagi ambil dari sana, cari mana yang lebih secure,” terangnya. Husein pun mempertanyakan munculnya aturan pemerintah yang mengatur larangan impor beras mulai 7 Maret mendatang. Pasalnya, kebijakan ini diambil terlalu dini. “Lihat hasil panennya saja belum ketahuan, sudah membuat aturan seperti itu, tapi itu sudah biasa dilakukan pemerintah,” tegasnya. Maklum saja, imbuh Husein, sebelum menerapkan larangan impor, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton, itu juga belum mengetahui bagaimana hasil panen Indonesia. “Tindakan ini menandakan Menteri Perdagangan kita tidak cerdas, masak belum apa-apa sudah mengumumkan mau impor, harusnya impor itu tidak perlu diumumkan, karena akan berakibat tidak baik, misalnya, India mendengar kita mau impor beras mereka pasti sudah ambil ancang-ancang dari sekarang,” kata dia. Sementara Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Udoro Kasih Anggoro mengatakan, pemerintah belum memutuskan soal target produksi beras. Saat ini, Kementan masih menunggu keputusan pemerintah secara resmi mengenai target produksi beras. “Akan ada perbaikan target pencapaian produksi beras secara resmi dalam waktu dekat ini,” katanya. Dengan kondisi cuaca saat ini yang masih memburuk, Anggoro mengaku yakin dengan BMKG yang memberikan pernyataan bahwa cuaca di Indonesia normal. “Kita harus optimis, produksi panen beras akan terus membaik. Menurut BMKG cuaca Indonesia tahun ini normal,” ungkapnya. Meskipun demikian, imbuh Anggoro, masih muncul kekhawatiran akan terjadinya penurunan produksi beras pada kuartal ke 3 tahun ini, yaitu pada Juni – September. Anggoro menegaskan, kekhawatiran tersebut sudah diantisipasi pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru melihat kondisi nanti. “kita sudah memiliki mekanismenya. Pada 1 Juli nanti akan ada rakor di Menko Perekonomian untuk membahas hal tersebut,” jelasnya. Anggoro menyampaikan, semua kendala yang berpotensi menimbulkan kegagalan produksi beras harus segera cepat diselesaikan. Kendala-kendalanya antara lain, konversi lahan, dari lahan sawah ke lahan non sawah, sarana irigasi yang buruk dan kewaspadaan terhadap hama penyakit. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi terlihat belum maksimal. “Kalau target produksi beras 72 juta ton itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu,” lanjutnya. Impor beras, lanjut Winarno, menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Dia menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan terlalu muluk. “Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras,” lanjutnya. Namun, target tersebut akan terhambat oleh ancaman cuaca ekstrem yang membayangi petani sepanjang tahun ini. Cuaca ekstrim juga akan pengaruhi harga beras. “Melihat cuaca saat ini, apalagi baru awal tahun kemungkinan akan mempengaruhi produksi beras. Apalagi kalau cuaca buruk seperti ini berkepanjangan, jelas menurunkan produksi petani,” ujar Winarno Winarno mengkhawatirkan musim panen yang akan dimulai pada periode Maret-April tahun ini. Menurut dia, jika cuaca buruk seperti hujan masih terjadi maka akan banyak persoalan ke depannya. Dia menyontohkan persoalan pengeringan gabah yang akan terganggu jika cuaca terus menerus hujan maupun mendung. “Selain masalah pengeringan, masalah lainnya yang juga besar yakni persoalan banjir, lihat saja kejadian di Thailand beberapa waktu lalu. Setelah banjir maka akan muncul hama penyakit, jadi akan banyak hadangannya peningkatan target produksi beras itu,” ungkap Winarno. Karena banyaknya hadangan dan tantangan pemerintah dalam mencapai targetnya, Winarno memprediksi penurunan produksi beras ditahun 2012 ini yakni hingga 5%. Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Diah Maulida mengatakan, upaya pemerintah untuk dapat mencapai target produksi beras tahun ini dengan mengadakannya program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Sehingga, para petani diberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi. Namun, diakuinya apabila terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras pada tahun ini, kemungkinannya akan dilakukan impor. “Tapi itu perlu hitung-hitungan, tidak bisa diputuskan sekarang, dan kepastian dibuka jalur impornya pun, harus dirapatkan kembali, tidak bisa langsung buka keran impor,” jelasnya. Diah juga menjelaskan hitungan tersebut harus melihat hasil panen tahap kedua, dan dia juga menampik tidak bisa menyalahkan sepenuhnya produksi beras turun karena adanya perubahan cuaca Realisasi Impor Sementara itu Perum Bulog memastikan bahwa proses pengapalan beras impor rampung awal bulan ini. Sebab pemerintah telah memberikan batas akhir impor pada 7 Maret. “Saat ini seluruh beras impor sudah masuk seluruhnya ke dalam negeri,” katanya. Proses terakhir tinggal menunggu bongkar muat beras impor dari 2 kapal sejumlah 11 ribu ton, yakni dari Thailand 3 ribu ton dan India 8 ribu ton. Kedua kapal itu sudah bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Beras yang masih masuk ini merupakan realisasi importasi dari izin yang diberikan pemerintah kepada Bulog pada 2011 sebesar 1,9 juta ton. Pada 2010, Bulog mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Izin impor beras 2011 paling lambat harus direalisasikan satu bulan sebelum panen raya atau terakhir pada Maret ini karena puncak panen raya pada April. Pada 2011 lalu, Bulog mendapatkan beras impor dari beberapa negara, yaitu India sebesar 250 ribu ton, Vietnam 1,2 juta ton, Thailand 465 ribu ton, dan Myanmar 4.900 ton. Beras yang diimpor adalah kualitas medium, sedangkan kualitas premium didapat dari impor beras Myanmar. Sutarto meyakinkan importasi beras Bulog karena memang produksi di dalam negeri sangat kurang. Pada tahun lalu dengan produksi turun 1,6%, sangat terasa sulit untuk menyerap gabah dan beras petani karena harga yang tinggi di atas HPP. Untuk pengadaan beras dalam negeri, sejak Januari hingga awal Maret ini, Bulog sudah kontrak sebanyak 154 ribu ton dari target pengadaan Maret sebesar 748 ribu ton. Dari total kontrak pengadaan itu, yang sudah masuk ke gudang Bulog sebanyak 101 ribu ton. “Tapi target pengadaan itu masih menggunakan asumsi produksi padi 72 juta ton gabah kering giling dari Kementerian Pertanian,” katanya

Riau Pasok 5.600 Ton Gula Impor

Dalam sebulan terakhir, harga gula di sejumlah pasar di kawasan Riau, sudah bertengger diangka Rp14.000 per kilogramnya, atau naik sekitar 40 persen dari dari harga wajar. Guna mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi lagi, pekan depan akan diimpor 5.600 gula dari India dan Thailand yang masuk lewat pelabuhan Dumai. Gula impor itu akan masuk dalam dua tahap. "Sebanyak 5.600 ton gula impor dari India dan Thailand untuk kebutuhan Riau itu dengan sistem pendistribusian ditunjuk pemerintah PT Perseroan Perdagangan Indonesia (PPI). Sedangkan, Disperindag Dumai mengusulkan dua perusahaan distribusi di antaranya PT Yube Sakti," papar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Dumai Drs H Djamalus. Dia menjelaskan, kenaikan harga gula dipicu banyak faktor salah satunya adanya peralihan kebun tebu menjadi sawit di negara India. Sehingga, pasokan gula pada negara pengimpor berkurang. Djamalus mengatakan, selama ini Riau masih sangat bergantungan dengan gula impor. Sedangkan gula lokal hanya diperuntukan untuk kalangan industri. Djamalus berharap, dengan datangnya impor gula itu nantinya dapat menekan harga gula di pasaran. "Karena, kenaikan harga mencapai 40 persen ini sudah berlangsung hampir sebulan. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan langkah kongrit tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga," bebernya. Keresahan warga sudah muncul. Rostina (54), warga Bukitimah mengharapkan kepada pemerintah agar segera mencarikan solusi kenaikan harga gula yang sudah bertengger Rp 14.000 per kilo itu. Karena, kebutuhan gula disetiap rumah tangga itu sangat banyak. "Kalau kondisi ini tidak teratasi, bisa-bisa kami tidak ada tenaga lagi untuk ke ladang. Karena, setiap harinya mencapai lima gelas minum teh sebelum ke ladang," harapnya.