"Pemerintah Impor Gula Hingga Mei 2012"

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima bisa memaklumi keputusan Pemerintah melakukan impor gula. Pasalnya,kebijakan impor ini terpaksa dilakukan demi menutupi besarnya kebutuhan gula konsumsi yang sampai saat ini tidak mampu dipenuhi oleh produksi lokal. “Impor gula selama ini memang masih menjadi masalah. Dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah juga masih akan mengimpor gula sampai pada bulan Mei tahun ini,” jelasnya di sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PG Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (23/2/2012). Menurut Aria Bima, target kebutuhan gula konsumsi di tanah air sampai saat ini sebesar 5,7 juta ton per tahunnya. Sedangkan produksi lokal sejauh ini masih belum mampu memenuhi besaran target kebutuhan itu. Diakuinya dibandingkan harga gula lokal, harga gula impor jauh lebih mahal. Kondisi tersebut di picu faktor alam di negeri pengimpor maupun efek dari krisis minyak dunia yang terjadi belakangan ini. Sementara di sisi lain, kebijakan impor gula pun selama ini kerap mengacaukan proses produksi dari gula lokal. Di mana kerap terjadi waktu pendistribusian gula impor berbarengan dengan masa panen dari gula lokal. Di sisi lain, program persiapan ini juga diharapkan dapat merangsang minat para petani gula di setiap wilayah kerja pabrik gula milik PTP IX untuk terus meningkatkan jumlah produksinya. Perlahan namun pasti, cara ini diyakini mampu mendongkrak harga gula lokal yang selama ini masih sering terkacaukan oleh harga gula impor. “Sebenarnya jadwalnya sudah diatur, tetapi karena satu dua hal, panen gula lokal terkadang terlambat dan akhirnya berbarengan dengan masa distribusi gula impor,” ujarnya. Dalam swasembada gula juga telah disepakati bila kebijakannya nanti harus berbasis on farm. Di mana ketersediaan pasokan bahan baku tebu tetap menjadi prioritasnya. Melalui swasembada on farm, pemerintah berencana menambah lahan pertanian mililk Perhutani dan Inhutani sekitar 300 ribu hektare di Lampung, NTB, Sulawesi dan Jawa. Pengalokasian untuk revitalisasi itu, telah dilakukan sejak tahun 2011 kemarin dengan nominal anggaran sebesar Rp 250 milliar dan Rp 300 milliar di tahun ini. Dana alokasi sebesar itu digunakan untuk menambah alat produksi serta memaksimalkan kapasitas teknis dan produksi dari 51 pabrik gula milik PTP IX. “Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan swasembada gula pada 2014 mendatang adalah dengan mengalokasikan anggaran dana untuk revitalisasi sebanyak 51 pabrik gula milik PTP IX,” pungkasnya.

Tahun Ini, Indonesia Bakal Impor Beras Lagi

JAKARTA– Kementerian Pertanian menurunkan target produksi beras dari 72 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 66,7 juta ton. Hal ini mengindikasikan rencana impor beras dari pemerintah. “Kalau target 72 juta ton GKG itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu,” kata Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (10/2). Impor beras menurut Winarno menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyaakat. Winarno menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan muluk. Menurutnya, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi belum dilihat maksimal. “Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras,” lanjut Winarno.

Tahun Ini Pemerintah Akan Tetap Impor Beras

Tahun 2012 ini diperkirakan pemerintah kembali akan melakukan impor beras. Hal ini berdasarkan data bahwa Kementerian Pertanian menurunkan target produksi beras dari 72 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 66,7 juta ton. "Kalau target 72 juta ton GKG itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu," kata Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir kepada pers, Jumat (10/02). Menurut Winarno, pemerintah memutuskan melakukan impor beras karena pemerintah berasumsi produksi beras nasional tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyaakat. Target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan muluk. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian. Sehingga upaya untuk meningkatkan produksi belum dilihat maksimal. "Pengalaman kemarin saja, target muluk akhirnya tidak tercapai kan. Saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras," pungkas Winarno.

Cuaca Kian Ekstrem, Produksi Padi Terancam Jeblok

Faktor cuaca ekstrem yang terus melanda Indonesia diperkirakan bakal mempengaruhi produksi padi dan berujung terganggunya pasokan beras dalam negeri. Pemerintah dituntut untuk membuat program-program adaptasi. Dengan demikian, para petani mampu mengatasi masalah cuaca. Menurut Pengamat Pertanian, Husein Sawit, program adaptasi untuk menghadapi cuaca ekstrem ini harus mendapat dukungan, terutama dari segi kebijakan dan bujet. “Sayangnya, pemerintah kita justru malah lebih mendukung program mitigasi. Padahal, kepentingan kita berbeda, yang dibutuhkan adalah program adaptasi. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan membuat teknologi adaptasi. Kalau mitigasi itu kan untuk negara maju, kepentingan kita berbeda dalam hal ini,” ujar Husein Sawit saat dihubungi Neraca, Selasa (6/3). Dengan demikian, papar Dia, tak ada pilihan lain selain mengimpor beras dari luar negeri, kalau tidak ingin ketahanan pangan Indonesia terganggu. “Untuk menghindari hal itu, pemerintah sebaiknya mencari yang lebih aman, mengingat Thailand dan Vietnam dilanda banjir. Jangan lagi ambil dari sana, cari mana yang lebih secure,” terangnya. Husein pun mempertanyakan munculnya aturan pemerintah yang mengatur larangan impor beras mulai 7 Maret mendatang. Pasalnya, kebijakan ini diambil terlalu dini. “Lihat hasil panennya saja belum ketahuan, sudah membuat aturan seperti itu, tapi itu sudah biasa dilakukan pemerintah,” tegasnya. Maklum saja, imbuh Husein, sebelum menerapkan larangan impor, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton, itu juga belum mengetahui bagaimana hasil panen Indonesia. “Tindakan ini menandakan Menteri Perdagangan kita tidak cerdas, masak belum apa-apa sudah mengumumkan mau impor, harusnya impor itu tidak perlu diumumkan, karena akan berakibat tidak baik, misalnya, India mendengar kita mau impor beras mereka pasti sudah ambil ancang-ancang dari sekarang,” kata dia. Sementara Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Udoro Kasih Anggoro mengatakan, pemerintah belum memutuskan soal target produksi beras. Saat ini, Kementan masih menunggu keputusan pemerintah secara resmi mengenai target produksi beras. “Akan ada perbaikan target pencapaian produksi beras secara resmi dalam waktu dekat ini,” katanya. Dengan kondisi cuaca saat ini yang masih memburuk, Anggoro mengaku yakin dengan BMKG yang memberikan pernyataan bahwa cuaca di Indonesia normal. “Kita harus optimis, produksi panen beras akan terus membaik. Menurut BMKG cuaca Indonesia tahun ini normal,” ungkapnya. Meskipun demikian, imbuh Anggoro, masih muncul kekhawatiran akan terjadinya penurunan produksi beras pada kuartal ke 3 tahun ini, yaitu pada Juni – September. Anggoro menegaskan, kekhawatiran tersebut sudah diantisipasi pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru melihat kondisi nanti. “kita sudah memiliki mekanismenya. Pada 1 Juli nanti akan ada rakor di Menko Perekonomian untuk membahas hal tersebut,” jelasnya. Anggoro menyampaikan, semua kendala yang berpotensi menimbulkan kegagalan produksi beras harus segera cepat diselesaikan. Kendala-kendalanya antara lain, konversi lahan, dari lahan sawah ke lahan non sawah, sarana irigasi yang buruk dan kewaspadaan terhadap hama penyakit. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi terlihat belum maksimal. “Kalau target produksi beras 72 juta ton itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu,” lanjutnya. Impor beras, lanjut Winarno, menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Dia menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan terlalu muluk. “Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras,” lanjutnya. Namun, target tersebut akan terhambat oleh ancaman cuaca ekstrem yang membayangi petani sepanjang tahun ini. Cuaca ekstrim juga akan pengaruhi harga beras. “Melihat cuaca saat ini, apalagi baru awal tahun kemungkinan akan mempengaruhi produksi beras. Apalagi kalau cuaca buruk seperti ini berkepanjangan, jelas menurunkan produksi petani,” ujar Winarno Winarno mengkhawatirkan musim panen yang akan dimulai pada periode Maret-April tahun ini. Menurut dia, jika cuaca buruk seperti hujan masih terjadi maka akan banyak persoalan ke depannya. Dia menyontohkan persoalan pengeringan gabah yang akan terganggu jika cuaca terus menerus hujan maupun mendung. “Selain masalah pengeringan, masalah lainnya yang juga besar yakni persoalan banjir, lihat saja kejadian di Thailand beberapa waktu lalu. Setelah banjir maka akan muncul hama penyakit, jadi akan banyak hadangannya peningkatan target produksi beras itu,” ungkap Winarno. Karena banyaknya hadangan dan tantangan pemerintah dalam mencapai targetnya, Winarno memprediksi penurunan produksi beras ditahun 2012 ini yakni hingga 5%. Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Diah Maulida mengatakan, upaya pemerintah untuk dapat mencapai target produksi beras tahun ini dengan mengadakannya program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Sehingga, para petani diberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi. Namun, diakuinya apabila terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras pada tahun ini, kemungkinannya akan dilakukan impor. “Tapi itu perlu hitung-hitungan, tidak bisa diputuskan sekarang, dan kepastian dibuka jalur impornya pun, harus dirapatkan kembali, tidak bisa langsung buka keran impor,” jelasnya. Diah juga menjelaskan hitungan tersebut harus melihat hasil panen tahap kedua, dan dia juga menampik tidak bisa menyalahkan sepenuhnya produksi beras turun karena adanya perubahan cuaca Realisasi Impor Sementara itu Perum Bulog memastikan bahwa proses pengapalan beras impor rampung awal bulan ini. Sebab pemerintah telah memberikan batas akhir impor pada 7 Maret. “Saat ini seluruh beras impor sudah masuk seluruhnya ke dalam negeri,” katanya. Proses terakhir tinggal menunggu bongkar muat beras impor dari 2 kapal sejumlah 11 ribu ton, yakni dari Thailand 3 ribu ton dan India 8 ribu ton. Kedua kapal itu sudah bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Beras yang masih masuk ini merupakan realisasi importasi dari izin yang diberikan pemerintah kepada Bulog pada 2011 sebesar 1,9 juta ton. Pada 2010, Bulog mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Izin impor beras 2011 paling lambat harus direalisasikan satu bulan sebelum panen raya atau terakhir pada Maret ini karena puncak panen raya pada April. Pada 2011 lalu, Bulog mendapatkan beras impor dari beberapa negara, yaitu India sebesar 250 ribu ton, Vietnam 1,2 juta ton, Thailand 465 ribu ton, dan Myanmar 4.900 ton. Beras yang diimpor adalah kualitas medium, sedangkan kualitas premium didapat dari impor beras Myanmar. Sutarto meyakinkan importasi beras Bulog karena memang produksi di dalam negeri sangat kurang. Pada tahun lalu dengan produksi turun 1,6%, sangat terasa sulit untuk menyerap gabah dan beras petani karena harga yang tinggi di atas HPP. Untuk pengadaan beras dalam negeri, sejak Januari hingga awal Maret ini, Bulog sudah kontrak sebanyak 154 ribu ton dari target pengadaan Maret sebesar 748 ribu ton. Dari total kontrak pengadaan itu, yang sudah masuk ke gudang Bulog sebanyak 101 ribu ton. “Tapi target pengadaan itu masih menggunakan asumsi produksi padi 72 juta ton gabah kering giling dari Kementerian Pertanian,” katanya

Riau Pasok 5.600 Ton Gula Impor

Dalam sebulan terakhir, harga gula di sejumlah pasar di kawasan Riau, sudah bertengger diangka Rp14.000 per kilogramnya, atau naik sekitar 40 persen dari dari harga wajar. Guna mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi lagi, pekan depan akan diimpor 5.600 gula dari India dan Thailand yang masuk lewat pelabuhan Dumai. Gula impor itu akan masuk dalam dua tahap. "Sebanyak 5.600 ton gula impor dari India dan Thailand untuk kebutuhan Riau itu dengan sistem pendistribusian ditunjuk pemerintah PT Perseroan Perdagangan Indonesia (PPI). Sedangkan, Disperindag Dumai mengusulkan dua perusahaan distribusi di antaranya PT Yube Sakti," papar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Dumai Drs H Djamalus. Dia menjelaskan, kenaikan harga gula dipicu banyak faktor salah satunya adanya peralihan kebun tebu menjadi sawit di negara India. Sehingga, pasokan gula pada negara pengimpor berkurang. Djamalus mengatakan, selama ini Riau masih sangat bergantungan dengan gula impor. Sedangkan gula lokal hanya diperuntukan untuk kalangan industri. Djamalus berharap, dengan datangnya impor gula itu nantinya dapat menekan harga gula di pasaran. "Karena, kenaikan harga mencapai 40 persen ini sudah berlangsung hampir sebulan. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan langkah kongrit tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga," bebernya. Keresahan warga sudah muncul. Rostina (54), warga Bukitimah mengharapkan kepada pemerintah agar segera mencarikan solusi kenaikan harga gula yang sudah bertengger Rp 14.000 per kilo itu. Karena, kebutuhan gula disetiap rumah tangga itu sangat banyak. "Kalau kondisi ini tidak teratasi, bisa-bisa kami tidak ada tenaga lagi untuk ke ladang. Karena, setiap harinya mencapai lima gelas minum teh sebelum ke ladang," harapnya.

IZIN TAMBAHAN IMPOR GULA TERLALU MEPET

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI memperoleh izin tambahan impor gula sebanyak 60 ribu ton. Izin impor gula tersebut diberikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. Selain itu, juga untuk menstabilkan harga sebelum datangnya musim panen pada Mei mendatang. Izin tambahan impor gula tersebut juga diberikan kepada PTPN IX sebanyak 32 ribu ton, PTPN X 57 ribu ton, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia 51 ribu ton. Total izin impor tambahan yang diberikan kepada 4 IT 200 ribu ton. Sebelumnya, Departemen Perdagangan telah memberikan izin impor untuk 300 ribu ton gula periode Januari-Maret 2005. Sehingga, total izin impor gula tahun ini sejumlah 500 ribu ton atau sesuai rekomendasi dari DGI (Dewan Gula Indonesia). Corporate Secretary PTPN XI Adig Suwandi, mengatakan bahwa izin impor tambahan yang diberikan Menperdag memiliki beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya, waktu pengadaan gula impor yang mepet dan ditargetkan datang di Indonesia sebelum 30 Maret 2005. “Selain itu, kami dihadapkan pada mahalnya harga gula internasional yang menembus USD 330 per metrik ton,” terang Adig kemarin. Kondisi itu mengakibatkan harga gula impor sampai di gudang importer mencapai Rp 5.000 per kilogram. “Karena itu, PTPN XI akan membelinya melalui bid offer atau penawaran terbatas kepada traders. Kami harapkan langkah tersebut mampu menekan harga pembelian di bawah USD 330 per metrik ton,” tukasnya. Importer juga dihadapkan pada masalah rumit soal banyaknya pelabuhan tujuan yang ditunjuk. Selain tingginya biaya, banyak tujuan bisa mengakibatkan gula sampai di Indonesia melebihi waktu yang ditentukan. “Kami masih mengkaji, kalau pakai entry point Jakarta dan Surabaya kemudian di antar-pulaukan mungkin lebih mudah dan efisien

Jalur Impor Gula Bakal Miliki Satu Pintu

Pelaksanaan impor gula mentah ke depan hanya dilakukan melalui satu pintu. Pemerintah sudah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang nantinya bakal mendistribusikan raw sugar untuk digiling di sejumlah pabrik gula nasional. Menurut Menteri Pertanian Suswono penunjukan satu pintu impor ini dimaksudkan agar posisi tawar PPI menjadi tinggi. “Sehingga nantinya tidak ada spekulasi sehingga harga menjadi tinggi,” kata Ketua Harian Dewan Gula Indonesia (DGI) ini. Nantinya pabrik gula milik swasta bakal lebih diprioritaskan untuk menggiling gula mentah. Pasalnya PT Perkebunan Negara (PTPN) yang dianggap laik untuk melakukan penggilingan belum bisa beroperasi hingga Juni 2012. Padahal impor gula mentah, sudah harus masuk ke Indonesia Mei 2012 ini. “Atas dasar itulah, pabrik gula swasta lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memproses gula mentah,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Pemerintah sudah menetapkan bakal mengimpor gula mentah sebesar 240 ribu ton atau setara dengan 221 ribu ton gula kristal putih. Angka ini berdasarkan asumsi bahwa aka nada kekurangan gula selama satu bulan setelah musim giling.