Pemerintah Wacanakan Impor Beras Mulai April 2012

Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan, penjajakan perjanjian kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar akan dilakukan setelah masa panen raya usai pada April 2012. Wacana impor beras dari Myanmar ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Myanmar dalam pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN di Myanmar yang berlangsung pada akhir Februari lalu. “Saya tegas saja, kita baru mewacanakan atau mendiskusikan kita impor beras atau tidak setelah April itu selesai. Kalau menjajaki atau diskusi mengenai impor ya silakan saja. Bagi Kementerian Pertanian kita bicarakan setelah masa panen raya selesai,” ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu. Dia berpendapat, penjajakan perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar hanya wacana awal perjanjian kerja sama. “Kalau menjajaki tidak ada masalah. Itu untuk reaksi cepat kalau terjadi kekurangan. Ini (impor atau tidak) kita putuskan setelah kita diskusikan kita evaluasi panen raya yang terjadi sampai Maret ini,” tegas dia. Pada pertemuan itu Myanmar menawarkan sejumlah kesempatan investasi kepada Indonesia di sejumlah sektor prioritas. Kesempatan ini ditawarkan Myanmar pada pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Myanmar kini mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing. Sebelumnya Rusman juga menjelaskan, pihaknya berharap impor pangan harus dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat. “Jadi nantinya semua daerah tidak boleh melakukan impor pangan, khususnya beras. Itu tidak diperbolehkan,” ujar Rusman. Menurut dia, impor pangan akan menerapkan sistem satu pintu. Jadi kalau ada impor karena pertimbangan kepentingan nasional sehingga harus tetap satu pintu. Langkah ini untuk menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah besar. “Nanti (jangan sampai) ada provinsi atau daerah yang mempunya banyak kekayaan minyak, PAD-nya tinggi, dia tidak termotivasi untuk membudidayakan pertanian. Mereka lebih baik impor saja, karena uangnya pun ada. Jadi bisa dikatakan dia tidak peduli dengan ketahanan pangan yang ada,” terangnya. Tak Ingin Impor Sementara itu, di tengah wacana impor beras yang kembali menghangat, Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan tidak ingin melakukan impor beras guna memenuhi penyediaan stok beras yang di dalam negeri. “Kita itu sebetulnya tidak mau mengimpor beras, tapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya,” ungkap Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, pekan lalu. Karena itu, Bulog telah menyiapkan Letter of Credit (L/C) sebesar Rp3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. “Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp3 triliun yang kita kirim ke daerah,” ungkapnya. Sutarto menjelaskan, pada musim panen Februari, pihaknya telah menyerap sekira 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. “Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,” ujarnya. Menjelaskan soal harga pembelian beras petani, Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh. “Di saat HPP Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh,” beber Sutarto. Terkait kebijakan impor beras, pihaknya belum memastikan jumlah beras yang akan diimpor. Sutarto hanya memastikan Bulog kan terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan India. “Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan,” tegasnya.

Siswono: Impor Beras Sangat Tidak Pantas

Siswono Yudohusodo, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai menteri di era Orde Baru menilai, kebijakan impor beras yang dilakun Perum Bulog, termasuk yang di Lampung hari ini, sangatlah tidak pantas dilakukan. "Tidak pantas itu (impor beras dari India), karena Lampung itu kan provinsi yang surplus beras. Dan, sekarang ini kan mau panen raya. Tadi saya dari atas pesawat ke sini (Lampung) melihat sawah-sawah banyak yang mulai menguning," tukasnya ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Senin (20/2/2012). Seperti diberitakan, hari ini, sebanyak 15.000 ton beras impor asal India mulai masuk ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Beras ini rencananya digunakan untuk menjaga stok beras Bulog Divre Lampung. Namun, menurut Siswono, mengingat Lampung merupakan daerah lumbung beras, harusnya Bulog memprioritaskan pengadaan beras dari lokal. "Gudang Bulog Lampung itu harusnya dipenuhi beras-beras dari petani lokal, bukan justru dari luar," tutur politisi yang pernah berprofesi sebagai petani dan aktivis ini.

Ini Alasan di Balik Rajinnya Bulog Impor Beras

Sepanjang 2011, Bulog melakukan impor beras sebanyak 2,75 juta ton, meskipun sebenarnya bisa membeli dari petani dalam negeri. Apa alasan Bulog? Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog melakukan impor beras hanya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara produsen beras dunia. "Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan," ujar Sutarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/2/2012). Karena itu, Sutarto menyatakan Bulog telah menyiapkan L/C (letter of credit) sebesar Rp 3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. "Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp 3 triliun yang kita kirim ke daerah," jelasnya. Pada awal masa panen bulan ini, Sutarto mengaku telah menyerap sekitar 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. "Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara," paparnya. Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang dilakukan Bulog mencapai Rp 6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh. "Di saat HPP (harga pembelian pemerintah) Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh," jelasnya. Seperti diketahui, dari 2,75 juta ton beras impor yang dibeli Bulog tahun lalu, terbanyak datang dari Vietnam yaitu 1,78 juta ton dengan nilai US$ 946,5 juta. Sementara beras dari Thailand sebanyak 938,7 ribu ton dengan nilai US$ 533 juta. Beras impor dari Cina pun juga cukup banyak masuk ke Indonesia sepanjang tahun lalu, yaitu 4,7 ribu ton dengan nilai US$ 15,5 juta. Sementara beras dari Pakistan yang masuk sebanyak 4,1 ribu ton dengan nilai US$ 6,3 juta dan dari Pakistan sebanyak 14,3 ribu ton dengan nilai US$ 6,1 juta, serta negara lainnya sebanyak 10,2 ribu ton dengan nilai US$ 5,8 juta.

Beras Impor Mengandung Serangga

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung mengamankan 15 ribu ton beras impor asal India di Pelabuhan Panjang. Hal ini karena beras impor tersebut sudah terinfestasi (tempat atau wadah) serangga hidup jenis kumbang khapra (trogoderma granarium everts). ’’Infestasi berlaku untuk binatang yang hinggap dan berkembang biaknya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau suatu alat. Sedangkan tempat atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tempat tersebut memberikan tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia,’’ terang Kepala BKP Kelas I Bandarlampung R. Fauzar Rochani seraya mengatakan bahwa beras impor telah membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Fauzar menambahkan, hama serangga hidup ditemukan saat pihaknya memeriksa beras impor asal India yang diangkut menggunakan kapal MV. Yangtze Brilliance. Menurut dia, serangga hidup ini patut diwaspadai karena merupakan salah satu OPTK berjenis kumbang khapra. Ia menuturkan, India ditetapkan sebagai salah satu negara endemis kumbang khapra. ’’Sedangkan Indonesia telah dinyatakan bebas dari serangga hidup tersebut melalui notifikasi,” ungkapnya. Fauzar menyatakan bahwa pihaknya sudah menjelaskan keberadaan hama serangga hidup di dalam beras impor asal India itu kepada Perum Bulog. ’’Sebelumnya, Bulog sempat protes terhadap kebijakan dan tindakan karantina yang kami lakukan. Tetapi akhirnya, mereka (Bulog) bisa menerima dan memahaminya,” kata dia. Ditegaskannya, media pembawa harus dikenakan tindakan di tempat pemasukannya apabila tidak mencantumkan kolom disinfestation atau disinfection treatment. ’’Atas dasar itulah, kami melakukan tindakan karantina atau biasa disebut fumigasi. Proses fumigasi ini dilakukan oleh fumigator yang terakreditasi Badan Karantina,” tambahnya. Fumigasi ini, masih menurut Fauzar, berdasarkan surat edaran Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang menegaskan status kumbang khapra di Indonesia masih steril. ’’Karenanya, beras impor ini masih dikarantina. Jika dilepas, maka Lampung bisa terkena serangga hidup seperti kumbang khapra,” pungkasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan, tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan beras impor selagi untuk kepentingan masyarakat. Bulog akan merasa rugi manakala tidak ada bahan makanan atau harga naik.’’(Beras impor) ini buat antisipasi jika untuk dipergunakan di Lampung,” terang Berlian. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Arinal Junaidi memaparkan bahwa beras dengan total 25 ribu ton yang berasal dari India bukan untuk Lampung. Beras tersebut hanya bersandar untuk sementara waktu menunggu pendistribusian ke Sumatera Bagian Selatan, Bengkulu dan Jambi. Pemprov Lampung sendiri tahun 2012 tidak akan melakukan impor dikarenakan stok masih dipandang cukup. ’’Impor beras yang dilakukan Bulog Divre Lampung dari India itu bukan untuk Pemprov Lampung. Insya Allah, Lampung tahun ini tidak melakukan impor beras dikarenakan stok masih cukup,” ujar Arinal. Dia menambahkan, koordinasi antara pemprov dengan Bulog mengenai pemanfaatan 190 ribu ton beras petani semuanya diperuntukkan masyarakat Lampung yang diadakan sendiri. ’’Terjadinya impor kemarin itu dikarenakan Pelabuhan Panjang memenuhi persyaratan bersandar kapal-kapal dari luar untuk berlabuh. Namun, pendistribusian beras asal India tersebut untuk Sumbagsel, Bengkulu dan Jambi,” terangnya lagi. Dia menyebutkan, untuk stok beras Lampung sendiri diperkirakan baru habis pada medio Maret dan April 2012. Selanjutnya, setelah pemprov berkonsultasi dengan Bulog, pada tahun depan tidak ada lagi beras impor yang masuk Lampung.’’Lampung masih memiliki stok lebih kurang 20 ribu ton dan saat ini sudah ada di gudang untuk kepentingan bulan Maret dan April,” kata dia. Dijelaskannya bahwa swasembada beras bisa dilakukan pemprov jika sarana pendukung seperti saluran pengairan yang ada di kabupaten/kota jangan digunakan untuk hal di luar pertanian. Serta mengatur dengan seksama tata ruang persawahan yang ada di Lampung. ’’Perbaikan irigasi yang ada di kabupaten/kota harus dilakukan dan kita meminta pengendalian pupuk dilakukan pemerintah. Sehingga jika faktor pendukung dilaksanakan, program swasembada beras bisa dihasilkan,” kata mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu.

Tahun 2012 Jangan Impor Beras

Anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar, di Jakarta, Kamis (23/2/2012), menilai kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras Rp 6.600 per kilogram yang dipatok pemerintah mencapai 27 persen dan sangat kompetitif dengan harga pasar. Kenaikan ini harus direspons cepat dan kreatif oleh Bulog dengan memaksimalkan serapan beras dari petani, apalagi sebentar lagi menginjak masa panen raya. Oleh karena itu, skema impor beras tidak perlu dilakukan selama tahun 2012. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (22/2/2012), memastikan, HPP untuk beras sebesar Rp 6.600 per kilogram. Rofi, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV F-PKS, menjelaskan, Bulog selama ini selalu beralasan bahwa penyerapan beras petani terkendala HPP yang rendah sehingga tidak menarik bagi petani. Namun, sering kali disisi lain Bulog lemah kreativitas dan kurang berusaha dalam menjemput gabah ke petani sehingga kalah cepat dibandingkan dengan tengkulak. Bulog yang pada tahun 2012 diberi anggaran sebesar Rp 19 triliun dan Inpres HPP beras sebesar Rp 6.600 seharusnya mampu menunjukan peningkatan kinerja yang lebih baik. "Sistem manajemen serapan beras Bulog harus progresif, efisien, dan mudah diakses oleh para petani. Selama ini bulog dibekali dengan berbagai macam insentif, berupa harga, infrastuktur, dan regulasi, tetapi tetap saja mengimpor beras," ujarnya.

Impor Beras Tahun Ini 2,2 Juta Ton

Pemerintah berencana mengimpor 2,2 juta ton beras pada tahun ini. Impor itu dikatakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim dan ancaman bencana. Hal itu dikemukakan pelaksana harian Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian Tangkas Pandjaitan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/2/2012). "Kami harapkan impor itu sebenarnya hanya untuk menjaga stok saja," kata Tangkas yang menghadiri acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra di Kendari. Lebih jauh Tangkas mengatakan, beras impor nantinya hanya digunakan sebagai cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam dan gangguan produksi. "Itu rencana pemerintah kalau terpaksa untuk memenuhi kebutuhan pangan karena adanya perubahan iklim yang luar biasa yang susah diantisipasi," katanya. Sementara untuk menggenjot produksi, Tangkas mengatakan, secara nasional tahun ini pemerintah akan mencetak 100.093 hektar lahan sawah baru. Anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai Rp 1,4 triliun. Pencetakan lahan baru itu bisa menambah produksi beras sekitar 300.000 ton. "Dengan pencetakan sawah dan perbaikan irigasi, diharapkan impor akan berkurang," kata Tangkas.

Stok Nasional- Pemerintah Akan Impor Beras 2 Juta Ton

JAKARTA - Pemerintah memastikan tahun ini akan kembali mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Impor dilakukan untuk memastikan stok beras nasional tetap terjaga, mengingat produksi dalam negeri dinilai tidak mencukupi. Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak berniat untuk melakukan impor beras.Pemerintah bahkan sebelumnya memperkirakan tahun ini akan terjadi kenaikan produksi beras. Namun, ternyata hingga Februari 2012 total jumlah panen belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berhasil menyerap 16.000 ton beras dalam negeri pada panen Februari 2012.Beras yang diserap berasal dari Jawa Tengah,Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. “Panen sebenarnya baik,tapi kita masih butuh impor maksimal 2 juta ton,” kata Gita di Jakarta kemarin. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya berkomitmen menyerap beras dalam negeri sebanyak mungkin agar impor tidak lagi diperlukan. Untuk pembelian pada Februari ini, tegas dia, Bulog bahkan membeli beras dengan harga Rp6.500/kg. ”Berapa pun akan diserap. Kita akan bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri dan kalau bisa jangan impor,”katanya. Sutarto menambahkan, untuk menyerap beras dalam negeri, Bulog telah menyiapkan letter of credit (L/C) senilai Rp3 triliun.Harga pembelian akan berada pada kisaran Rp6.500/kg-Rp6.600/kg, yakni untuk di Pulau Jawa hingga Aceh.Menurutnya, Bulog juga bahkan telah melakukan berbagai langkah untuk mengamankan stok beras dalam negeri. Bulog bahkan pada 2012 berkomitmen untuk meningkatkan stok beras hingga menjadi 3,5 juta ton untuk menjaga kestabilan harga. Stok ini diharapkan berasal dari penyerapan produksi dalam negeri dan juga tambahan dari rencana impor beras