Siswono: Impor Beras Sangat Tidak Pantas

Siswono Yudohusodo, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai menteri di era Orde Baru menilai, kebijakan impor beras yang dilakun Perum Bulog, termasuk yang di Lampung hari ini, sangatlah tidak pantas dilakukan. "Tidak pantas itu (impor beras dari India), karena Lampung itu kan provinsi yang surplus beras. Dan, sekarang ini kan mau panen raya. Tadi saya dari atas pesawat ke sini (Lampung) melihat sawah-sawah banyak yang mulai menguning," tukasnya ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Senin (20/2/2012). Seperti diberitakan, hari ini, sebanyak 15.000 ton beras impor asal India mulai masuk ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Beras ini rencananya digunakan untuk menjaga stok beras Bulog Divre Lampung. Namun, menurut Siswono, mengingat Lampung merupakan daerah lumbung beras, harusnya Bulog memprioritaskan pengadaan beras dari lokal. "Gudang Bulog Lampung itu harusnya dipenuhi beras-beras dari petani lokal, bukan justru dari luar," tutur politisi yang pernah berprofesi sebagai petani dan aktivis ini.

Ini Alasan di Balik Rajinnya Bulog Impor Beras

Sepanjang 2011, Bulog melakukan impor beras sebanyak 2,75 juta ton, meskipun sebenarnya bisa membeli dari petani dalam negeri. Apa alasan Bulog? Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog melakukan impor beras hanya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara produsen beras dunia. "Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan," ujar Sutarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/2/2012). Karena itu, Sutarto menyatakan Bulog telah menyiapkan L/C (letter of credit) sebesar Rp 3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. "Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp 3 triliun yang kita kirim ke daerah," jelasnya. Pada awal masa panen bulan ini, Sutarto mengaku telah menyerap sekitar 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. "Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara," paparnya. Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang dilakukan Bulog mencapai Rp 6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh. "Di saat HPP (harga pembelian pemerintah) Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh," jelasnya. Seperti diketahui, dari 2,75 juta ton beras impor yang dibeli Bulog tahun lalu, terbanyak datang dari Vietnam yaitu 1,78 juta ton dengan nilai US$ 946,5 juta. Sementara beras dari Thailand sebanyak 938,7 ribu ton dengan nilai US$ 533 juta. Beras impor dari Cina pun juga cukup banyak masuk ke Indonesia sepanjang tahun lalu, yaitu 4,7 ribu ton dengan nilai US$ 15,5 juta. Sementara beras dari Pakistan yang masuk sebanyak 4,1 ribu ton dengan nilai US$ 6,3 juta dan dari Pakistan sebanyak 14,3 ribu ton dengan nilai US$ 6,1 juta, serta negara lainnya sebanyak 10,2 ribu ton dengan nilai US$ 5,8 juta.

Beras Impor Mengandung Serangga

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung mengamankan 15 ribu ton beras impor asal India di Pelabuhan Panjang. Hal ini karena beras impor tersebut sudah terinfestasi (tempat atau wadah) serangga hidup jenis kumbang khapra (trogoderma granarium everts). ’’Infestasi berlaku untuk binatang yang hinggap dan berkembang biaknya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau suatu alat. Sedangkan tempat atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tempat tersebut memberikan tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia,’’ terang Kepala BKP Kelas I Bandarlampung R. Fauzar Rochani seraya mengatakan bahwa beras impor telah membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Fauzar menambahkan, hama serangga hidup ditemukan saat pihaknya memeriksa beras impor asal India yang diangkut menggunakan kapal MV. Yangtze Brilliance. Menurut dia, serangga hidup ini patut diwaspadai karena merupakan salah satu OPTK berjenis kumbang khapra. Ia menuturkan, India ditetapkan sebagai salah satu negara endemis kumbang khapra. ’’Sedangkan Indonesia telah dinyatakan bebas dari serangga hidup tersebut melalui notifikasi,” ungkapnya. Fauzar menyatakan bahwa pihaknya sudah menjelaskan keberadaan hama serangga hidup di dalam beras impor asal India itu kepada Perum Bulog. ’’Sebelumnya, Bulog sempat protes terhadap kebijakan dan tindakan karantina yang kami lakukan. Tetapi akhirnya, mereka (Bulog) bisa menerima dan memahaminya,” kata dia. Ditegaskannya, media pembawa harus dikenakan tindakan di tempat pemasukannya apabila tidak mencantumkan kolom disinfestation atau disinfection treatment. ’’Atas dasar itulah, kami melakukan tindakan karantina atau biasa disebut fumigasi. Proses fumigasi ini dilakukan oleh fumigator yang terakreditasi Badan Karantina,” tambahnya. Fumigasi ini, masih menurut Fauzar, berdasarkan surat edaran Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang menegaskan status kumbang khapra di Indonesia masih steril. ’’Karenanya, beras impor ini masih dikarantina. Jika dilepas, maka Lampung bisa terkena serangga hidup seperti kumbang khapra,” pungkasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan, tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan beras impor selagi untuk kepentingan masyarakat. Bulog akan merasa rugi manakala tidak ada bahan makanan atau harga naik.’’(Beras impor) ini buat antisipasi jika untuk dipergunakan di Lampung,” terang Berlian. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Arinal Junaidi memaparkan bahwa beras dengan total 25 ribu ton yang berasal dari India bukan untuk Lampung. Beras tersebut hanya bersandar untuk sementara waktu menunggu pendistribusian ke Sumatera Bagian Selatan, Bengkulu dan Jambi. Pemprov Lampung sendiri tahun 2012 tidak akan melakukan impor dikarenakan stok masih dipandang cukup. ’’Impor beras yang dilakukan Bulog Divre Lampung dari India itu bukan untuk Pemprov Lampung. Insya Allah, Lampung tahun ini tidak melakukan impor beras dikarenakan stok masih cukup,” ujar Arinal. Dia menambahkan, koordinasi antara pemprov dengan Bulog mengenai pemanfaatan 190 ribu ton beras petani semuanya diperuntukkan masyarakat Lampung yang diadakan sendiri. ’’Terjadinya impor kemarin itu dikarenakan Pelabuhan Panjang memenuhi persyaratan bersandar kapal-kapal dari luar untuk berlabuh. Namun, pendistribusian beras asal India tersebut untuk Sumbagsel, Bengkulu dan Jambi,” terangnya lagi. Dia menyebutkan, untuk stok beras Lampung sendiri diperkirakan baru habis pada medio Maret dan April 2012. Selanjutnya, setelah pemprov berkonsultasi dengan Bulog, pada tahun depan tidak ada lagi beras impor yang masuk Lampung.’’Lampung masih memiliki stok lebih kurang 20 ribu ton dan saat ini sudah ada di gudang untuk kepentingan bulan Maret dan April,” kata dia. Dijelaskannya bahwa swasembada beras bisa dilakukan pemprov jika sarana pendukung seperti saluran pengairan yang ada di kabupaten/kota jangan digunakan untuk hal di luar pertanian. Serta mengatur dengan seksama tata ruang persawahan yang ada di Lampung. ’’Perbaikan irigasi yang ada di kabupaten/kota harus dilakukan dan kita meminta pengendalian pupuk dilakukan pemerintah. Sehingga jika faktor pendukung dilaksanakan, program swasembada beras bisa dihasilkan,” kata mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu.

Tahun 2012 Jangan Impor Beras

Anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar, di Jakarta, Kamis (23/2/2012), menilai kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras Rp 6.600 per kilogram yang dipatok pemerintah mencapai 27 persen dan sangat kompetitif dengan harga pasar. Kenaikan ini harus direspons cepat dan kreatif oleh Bulog dengan memaksimalkan serapan beras dari petani, apalagi sebentar lagi menginjak masa panen raya. Oleh karena itu, skema impor beras tidak perlu dilakukan selama tahun 2012. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (22/2/2012), memastikan, HPP untuk beras sebesar Rp 6.600 per kilogram. Rofi, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV F-PKS, menjelaskan, Bulog selama ini selalu beralasan bahwa penyerapan beras petani terkendala HPP yang rendah sehingga tidak menarik bagi petani. Namun, sering kali disisi lain Bulog lemah kreativitas dan kurang berusaha dalam menjemput gabah ke petani sehingga kalah cepat dibandingkan dengan tengkulak. Bulog yang pada tahun 2012 diberi anggaran sebesar Rp 19 triliun dan Inpres HPP beras sebesar Rp 6.600 seharusnya mampu menunjukan peningkatan kinerja yang lebih baik. "Sistem manajemen serapan beras Bulog harus progresif, efisien, dan mudah diakses oleh para petani. Selama ini bulog dibekali dengan berbagai macam insentif, berupa harga, infrastuktur, dan regulasi, tetapi tetap saja mengimpor beras," ujarnya.

Impor Beras Tahun Ini 2,2 Juta Ton

Pemerintah berencana mengimpor 2,2 juta ton beras pada tahun ini. Impor itu dikatakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim dan ancaman bencana. Hal itu dikemukakan pelaksana harian Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian Tangkas Pandjaitan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/2/2012). "Kami harapkan impor itu sebenarnya hanya untuk menjaga stok saja," kata Tangkas yang menghadiri acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra di Kendari. Lebih jauh Tangkas mengatakan, beras impor nantinya hanya digunakan sebagai cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam dan gangguan produksi. "Itu rencana pemerintah kalau terpaksa untuk memenuhi kebutuhan pangan karena adanya perubahan iklim yang luar biasa yang susah diantisipasi," katanya. Sementara untuk menggenjot produksi, Tangkas mengatakan, secara nasional tahun ini pemerintah akan mencetak 100.093 hektar lahan sawah baru. Anggaran yang disiapkan untuk itu mencapai Rp 1,4 triliun. Pencetakan lahan baru itu bisa menambah produksi beras sekitar 300.000 ton. "Dengan pencetakan sawah dan perbaikan irigasi, diharapkan impor akan berkurang," kata Tangkas.

Stok Nasional- Pemerintah Akan Impor Beras 2 Juta Ton

JAKARTA - Pemerintah memastikan tahun ini akan kembali mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Impor dilakukan untuk memastikan stok beras nasional tetap terjaga, mengingat produksi dalam negeri dinilai tidak mencukupi. Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak berniat untuk melakukan impor beras.Pemerintah bahkan sebelumnya memperkirakan tahun ini akan terjadi kenaikan produksi beras. Namun, ternyata hingga Februari 2012 total jumlah panen belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Sebelumnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berhasil menyerap 16.000 ton beras dalam negeri pada panen Februari 2012.Beras yang diserap berasal dari Jawa Tengah,Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. “Panen sebenarnya baik,tapi kita masih butuh impor maksimal 2 juta ton,” kata Gita di Jakarta kemarin. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya berkomitmen menyerap beras dalam negeri sebanyak mungkin agar impor tidak lagi diperlukan. Untuk pembelian pada Februari ini, tegas dia, Bulog bahkan membeli beras dengan harga Rp6.500/kg. ”Berapa pun akan diserap. Kita akan bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri dan kalau bisa jangan impor,”katanya. Sutarto menambahkan, untuk menyerap beras dalam negeri, Bulog telah menyiapkan letter of credit (L/C) senilai Rp3 triliun.Harga pembelian akan berada pada kisaran Rp6.500/kg-Rp6.600/kg, yakni untuk di Pulau Jawa hingga Aceh.Menurutnya, Bulog juga bahkan telah melakukan berbagai langkah untuk mengamankan stok beras dalam negeri. Bulog bahkan pada 2012 berkomitmen untuk meningkatkan stok beras hingga menjadi 3,5 juta ton untuk menjaga kestabilan harga. Stok ini diharapkan berasal dari penyerapan produksi dalam negeri dan juga tambahan dari rencana impor beras

Pemerintah Nggak Tanggap Tekan Kenaikan Harga Beras

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan DPR mendesak pemerintah memperhatikan nasib rakyat miskin. Lonjakan harga beras harus secepatnya dihentikan. Wakil Ketua Umum Kadin Bi¬dang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menilai, permasalahan beras di Indonesia tidak hanya berkutat seputar har¬ganya. Tapi, juga ma¬¬¬salah pro¬duk¬si yang minim. “Kita tetap ingin produksi te¬tap ditingkatkan dan harga sta¬bil,” pinta Natsir kepada Rakyat Mer¬deka di Jakarta, kemarin. Menurut Natsir, harapan terse¬but bisa terwujud asalkan Indo¬nesia memiliki sistem logistik yang kuat, efektif, efisien dan aman. Karena hal ini sangat mem¬¬pengaruhi distribusi beras di pasar domestik dan bersaing di ting¬kat internasional. “Kita meli¬hat saat ini berbagai aspek untuk memenuhi kebutuh¬an logistik belum tercapai. Aki-batnya harga beras di beberapa kota pun sudah mulai beranjak naik,” ujarnya. Di Jawa Tengah, kenaikan har¬ga beras sebesar 3,95 persen me¬micu inflasi di Januari 2012. Laju inflasi menjadi 0,42 persen de¬ngan indeks harga konsumen (IHK) 127,29, lebih tinggi dari Desember 2011 yang hanya 0,37 persen dengan IHK 126,76. Kepala Bidang Statistik Dis¬tribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Jam Jam Zamach¬syari mengatakan, inflasi pada Januari 2012 disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,43 per¬¬sen. Komoditas yang mem¬beri¬kan sumbangan terbesar in¬flasi adalah beras, minyak goreng cu¬rah, telur ayam ras, rokok kre¬tek filter, dan gula pasir. Menurut Jam Jam, harga beras IR 64 super / C4 I yang biasa di¬kon¬sumsi masyarakat naik 2,61 persen dari rata-rata Rp 8.668 per kg pada Desember 2011 menjadi Rp 8.894 per kg di Januari 2012. Untuk beras IR 64 I / C4 II naik 3,95 persen dari Rp 8.010 men¬jadi Rp 8.376 per kg. “Harga beras naik kare¬na stok yang kurang di pasaran akibat belum masuk masa panen raya. Bila panen raya tiba di Februari-Maret menda¬tang, harga beras paling-paling turun Rp 200-Rp 300 per kilogram,” jelasnya. Natsir menyebutkan, kenaikan harga beras ini bisa akibat siklus tahunan karena pada awal tahun biasanya masuk masa paceklik. Panen raya biasanya mulai di¬lakukan akhir Maret, tetapi bila kenaikan harga terus merambat naik, pemerintah perlu mengan¬tisipasi. Seperti memper-cepat penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). “Ini hal penting karena 60-70 per¬sen dari pendapatan me¬reka rata-rata habis untuk beli bahan pa¬ngan,” timpal Natsir. Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menilai, pemerin¬tah ti¬dak mampu menjalankan kebija¬kan untuk mengelola sek¬tor per¬tanian secara benar dan tertib. Buktinya, kata dia, pe-merintah hingga kini belum mengambil sikap apapun perihal melonjak¬nya harga beras. “Seharusnya, pe¬me¬rintah se¬gera tanggap menge¬nai masalah ini. Jangan sampai har¬ga beras terus menerus beran¬jak naik,” katanya kepada Rakyat Merdeka. Disamping itu, lanjut Viva, ke¬adaan ini di¬perparah dengan ku¬rang¬nya per¬hatian pemerintah men¬cetak lahan sawah baru. Se¬tiap tahun lahan pertanian yang di¬ubah jadi lahan industri men-capai 80-100 ribu hektare per ta¬hun. “Sementara untuk mem¬buka lahan sawah baru hanya 100 ribu hektar per lima tahun. Jadi, per tahunnya lahan sawah baru hanya sekitar 20 ribu hektar,” jelasnya. Politisi PAN ini juga menilai, pemerintah kurang tanggap dengan rusaknya berbagai ma¬cam sarana infrastruktur untuk menunjang produksi pertanian. Sebagai contoh, pemerintah ku¬rang tanggap membenahi sistem pengairan alias irigasi untuk area pesawahan di berba¬gai tempat. “Itu semua kan pe¬ning¬galan sejarah Orde Baru. Kok hingga kini, tak kunjung pula dibenahi,” ujarnya. Viva juga menilai Bulog belum optimal dalam menyerap daya jual beras dari petani. Menurut-nya, petani di Indonesia lebih me¬nyukai menjual berasnya ke¬pada tengkulak ketimbang ke-pada Bu¬log. “Ini dikarenakan har¬ga yang di¬tawarkan Bulog ma¬sih sangat rendah,” tandasnya. Sedangkan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menjelaskan, kendati Bulog memiliki fungsi komersial, pihaknya tidak ber¬upaya mencari keuntungan se¬besar-besarnya, karena juga ha¬rus menjalankan fungsi sebagai sta¬bilisator harga. Menurut dia, petani tidak boleh lagi menjual gabah dan beras di bawah harga pembelian peme¬rin¬tah (HPP). Sementara itu, konsu¬men tidak boleh membeli beras dan gabah dengan harga yang tidak wajar. “Semua cara sedang dilakukan. Nantinya, PSO dan komersial akan dimainkan untuk kepentingan nasional,” katanya. Sebelumnya, Perum Bulog me¬ngaku siap menyediakan beras se¬bagai cadangan nasional dalam jumlah banyak. Sutarto menga¬takan, pihaknya butuh beras hing¬ga 5,869 juta ton tahun ini. Jum¬lah itu untuk berbagai pe¬nya¬luran kebutuhan, yaitu bantuan raskin sekitar 3,4 juta ton, penyaluran be¬ras OP (Ope¬rasi Pasar) komer¬sial 280 ribu ton, beras cadangan bencana alam 56 ribu ton, beras OP murni 133 ribu ton dan ca¬dangan tetap akhir di gudang Bulog sebanyak 2 juta ton. ”Dengan semua ke¬bu¬tuhan itu, maka Bulog harus mampu se¬diakan 5,8 juta ton beras tahun ini, yang dipenuhi dari berbagai sumber,” kata Sutarto. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi (persentase ke¬naikan semua harga barang se¬cara umum) bulan Januari 2012 sebesar 0,76 persen. Secara year on year, laju inflasi mencapai 3,65 persen. Sedangkan laju inflasi inti sebesar 0,44 persen dan laju inflasi inti year on year sebesar 4,29 persen. Pjs Ke¬pala BPS Suryamin menjelas¬kan, penyumbang inflasi terbesar awal 2012 ini adalah ba-han maka¬nan terutama beras. Me¬nurutnya, bobot bahan makanan ter¬hadap inflasi sebesar 0,45 per¬sen “Penye¬bab utama inflasi ma¬sih beras de¬ngan andil sebesar 0,18 pers¬en,” ujarnya.