Raskin Kota Dumai Tahap Pertama Masih Di Gudang

Dumai, Meski sudah di pertengahan bulan Januari 2012, Perum Bulog Sub Divisi Regional Dumai, belum menyalurkan 134,310 ton beras untuk keluarga miskin, tahap pertama. Alasannya, Pemerintah Kota Dumai belum mengajukan permintaan. "Kami akan salurkan beras miskin (raskin) tahap pertama apabila sudah ada permintaan dari Pemerintah Kota Dumai walau APB Kota Dumai belum disahkan. Tentu dengan syarat ada perjanjian di atas kertas," kata Kepala Sub Divre Bulog Dumai, Faruq Oktobri Qomary.. Seperti tahun sebelumnya kata Faruq, pendistribusian beras bantuan pemerintah pusat itu tetap menggunakan sistem pembagian yang diberlakukan Pemko Dumai kepada 8.954 Rumah Tangga Sasaran (RTS). "Biaya penyaluran raskin ke kelurahan ditanggung pemerintah pusat. dari kelurahan beras itu langsung serahkan ke warga RTS penerima sesuai kuota yang ada," terang Faruq. Faruq merinci, tiap RTS di Dumai mendapat 15 kilogram per bulan dengan harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp 1.600, per kilogram. "Kita harapkan penyaluran raskin tahap pertama ini bisa tuntas dan Pemkot Dumai secepatnya mengajukan surat permintaan alokasi tanpa harus menunggu anggaran Kota disahkan," ujar Faruq.

HPP BERAS: Kenaikan 28% butuh subsidi Rp5 triliun

Perum Bulog menyatakan rencana kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah 28% akan berdampak pada penambahan subsidi beras rakyat miskin (raskin) pada tahun ini sebesar Rp5 triliun. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan jika HPP dinaikkan sebesar 28%, sedangkan harga raskin masih tetap Rp1.600 per kg dengan alokasi 15 kg per bulan selama 13 bulan, serta jumlah rumah tangga sasaran (RTS) masih tetap sebanyak 14,49 juta RTS, maka harus ada subsidi tambahan raskin tahun ini Rp5,2 triliun. "Jika asumsi HPP naik 28%, sedangkan kondisi lainnya [harga raskin, jumlah RTS, volume] masih tetap, maka dibutuhkan tambahan subsidi Rp5,2 triliun," ujarnya hari ini (01/02). Dia menjelaskan pemerintah membuat tiga alternatif terkait dengan rencana kenaikan HPP tersebut. Alternatif pertama, kenaikan HPP sebesar 28%, tetapi kondisi lainnya tetap, sehingga perlu tambahan dana subsidi raskin tahun ini Rp5,2 triliun. Alternatif kedua, katanya, jika jumlah penerima raskin, volume, dan durasi masih tetap, tetapi harga raskin dinaikkan dari Rp1.600 per kg menjadi Rp2.000 per kg mulai April sampai dengan Desember 2012, maka subsidi tambahan sekitar Rp4,2 triliun. Sutarto menjelaskan alternatif lainnya jika kenaikan raskin menjadi Rp2.000 per kg mulai Juni 2012, maka subsidi tambahan sebesar Rp4,5 triliun. "Tentu ini harus persetujuan DPR." Dia menuturkan jika selisih harga pembelian pemerintah dengan harga di pasar hanya 10%, maka Bulog dapat melakukan penyerapan beras dan gabah petani dengan maksimal. Namun, jika selisih HPP dengan harga pasar lebih dari 10%, katanya, Bulog akan kesulitan dalam membeli beras dan gabah petani. Menurutnya, harga beras dan gabah di pasar saat ini lebih tinggi 30% dari HPP yang masih berlaku saat ini. Subsidi raskin pada tahun ini sudah ditetapkan sebesar Rp15,6 triliun. Dia menambahkan selama 2 tahun terakhir, HPP selalu berada di bawah harga pasar. "Harga beras dan gabah di pasar 30% di atas HPP." Sutarto menuturkan kecukupan stok beras di gudang Bulog bergantung pada penyerapan beras di dalam negeri, sedangkan pengadaan beras itu akan bergantung pada produksi gabah. Bulog sedikitnya harus memiliki stok beras 1,5 juta ton. Hal itu, katanya, membuat Bulog terus mengimpor beras pada 2010 sebanyak 1,8 juta ton dan pada tahun lalu 1,8 juta ton. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy mengatakan kenaikan HPP merupakan kewenangan dari pemerintah. Namun, jika ada dampak terhadap penambahan subsidi, maka kenaikan HPP itu harus dibahas bersama dengan DPR. "DPR, kita prinsipnya mendorong peningkatan HPP, sebagai kompensasi kenaikan harga eceran tertinggi [HET], paling tidak dengan menaikkan HPP bisa memberi peluang Bulog untuk pengadaan beras di dalam negeri," ujarnya. Impor beras Romahurmuziy memprediksikan pada tahun ini masih akan tetap impor beras sekitar 2 juta ton, karena peningkatan produksi beras pada tahun ini tidak lebih dari 3%. Namun, ketetapan impor beras, katanya, masih akan menunggu angka ramalan BPS. Adapun, untuk peningkatan produksi gabah 5% tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah sulit tercapai, karena anomali iklim. Romahurmuziy menegaskan rencana kenaikan HPP itu akan memberikan ruang kepada Bulog untuk membeli beras dan gabah petani. "Ini sebagai ruang administrasi bagi Bulog, dalam praktik di lapangan HPP selalu terlampaui oleh harga pasar. Februari ini sebaiknya pemerintah memutuskan kenaikan HPP."

Bulog Siap Sediakan 5,8 Juta Ton Beras Tahun Ini

Sebagai antisipasi gejolak cuaca sepanjang tahun ini, Perum Bulog harus menyediakan beras sebagai cadangan nasional dalam jumlah banyak. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, setidaknya harus disediakan beras hingga 5,869 juta ton tahun ini. Jumlah itu untuk berbagai penyaluran kebutuhan yaitu bantuan raskin (beras untuk masyarakat miskin) sekitar 3,4 juta ton, penyaluran beras OP (Operasi Pasar) komersial 280 ribu ton, beras cadangan bencana alam 56 ribu ton, beras OP murni 133 ribu ton, dan cadangan tetap akhir di gudang Bulog sebanyak 2 juta ton. "Dengan semua kebutuhan itu, maka Bulog harus mampu sediakan 5,8 juta ton beras tahun ini, yang dipenuhi dari berbagai sumber," kata Sutarto, Rabu, 1 Februari 2012. Stok awal beras di gudang Bulog, sudah ada sebanyak 1,5 juta ton. Sisanya sekitar 4 juta ton harus dipenuhi dari berbagai alternatif penyediaan. Namun, dia mengaku, persediaan beras ini diharapkan bisa dipenuhi dari pengadaan dalam negeri. "Kalau produksi meningkat 5 persen dari tahun lalu maka kita bisa tidak impor," ujarnya. Peran Bulog sebagai stabilisator harga beras di dalam negeri perlu didukung oleh beberapa instrumen dari pemerintah. Sebab, pada Januari hingga Februari ini ketersediaan beras di pasar masih akan alami kekurangan, karena panen raya diperkirakan mundur. Sehingga, sisa stok akan dikuasai oleh pebisnis beras yang bisa membuat harga beras naik. "Tahun ini kami berupaya serap sebanyak-banyaknya beras dalam negeri. Tapi kami tidak menyerah untuk menggunakan strategi apa pun, termasuk impor yang menjadi pilihan terakhir," katanya. Berdasarkan data dari Perum Bulog, sepanjang 2011 lalu, Bulog sudah menyalurkan beras untuk beberapa kebutuhan seperti penyaluran OP murni sebanyak 219.060 ton, atau 555 persen lebih tinggi dibanding 2010 yang jumlahnya 39.428 ton. Dan penyaluran beras untuk bencana alam 14.768 ton. Selain itu, Bulog juga menyalurkan beras OP komersial sebanyak 262.256 ton pada 2011. "Karena gejolak harga di musim paceklik ini, pada Januari 2012 saja Bulog sudah menyalurkan beras OP sebanyak 31.358 ton," ucapnya

Impor Beras Baru Akan Diputuskan April 2012

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan mengatakan bahwa persediaan stok beras tetap ada di tiap awal tahun, berkisar empat juta ton. Stok empat juta ton beras di tiap awal tahun tersebar sekitar 1,3 juta ton di gudang Bulog, dan sisanya sekitar 2,7 juta ton di tengkulak, pedagang, dan rumah tangga. “Kajian kita bahwa tiap akhir tahun itu beras kita itu kurang lebih stoknya 4 juta ton. Jadi sebenarnya setiap awal tahun itu ada over barang itu,” demikian diungkapkan Rusman, saat ditemui di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Jumat (20/1/2012). Ia menegaskan, jika tidak percaya bahwa ada stok beras 4 juta ton pada tiap awal tahun, maka per 1 Januari, kondisinya tidak ada stok sama sekali. Sehingga berakibat pada semua masyarakat akan tidak makan pada waktu itu. “Itu logikanya begitu,” jelasnya. Karena itu, lanjut Rusman yang juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dirinya mengusulkan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan melakukan impor beras pada 2012 ini. Lebih lanjut, ia mengaskan keputusan impor atau tidak, sangat tergantung pada prestasi produksi beras saat memasuki panen raya sejak Februari hingga April nanti. “Tergantung prestasi produksi pada musim tanam sekarang ini. Dan nanti kelihatan sampai April ini.” “Lalu nanti Oktober kita evaluasi. Lalu kita putuskan langkah berikutnya,” lanjutnya. Ditegaskan, keputusan impor beras atau tidak akan diambil setelah bulan April. “Setelah April ini.” jelasnya. Ia juga mengatakan untuk menjaga produksi beras, di tengah prediksi BMKG soal curah hujan yang dapat berdampak banjir, Kementerian Pertanian dan korps pertanian secara keseluruhan akan berada di garda depan untuk menjaga dan melakukan pengawalan.

Bulog: Impor beras Myanmar hanya saat diperlukan

JAKARTA. Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso membantah akan merealisasikan impor beras dari Myanmar dalam waktu dekat. Ia bilang, pihaknya hanya menandatangani memorandum of understanding (MOU) komitmen penyediaan beras dengan asosiasi industri beras di Myanmar. "Jangan disalahartikan, ini hanya MoU, bahwa mereka (Myanmar) menyanggupi menyediakan beras untuk Indonesia jika kita perlukan,” kata Sutarto ketika dihubungi KONTAN, Senin (30/1). Ia bilang, dalam MoU tersebut, Bulog bisa saja membatalkan rencana pembelian jika harga yang beras yang ditetapkan Myanmar terlalu tinggi. “Kalau harganya tidak masuk, ya tidak bisa (impor)," jelas Sutarto. Dalam penjelasannya, MoU dengan Myanmar itu hanya komitmen untuk pengadaan beras sebesar 200.000 ton jika Indonesia membutuhkannya dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Kesepakatan itu menurut Sutarto, merupakan komitmen business to business, bukan di bawah payung hukum perjanjian antar dua negara seperti dengan Thailand dan Vietnam. Sebelumnya, asosiasi Industri beras dari Myanmar mengaku sudah menyepakati penjualan beras kepada Perum Bulog sebanyak 200.000 ton. Pihak Asosiasi bilang, transaksi pembelian beras itu akan menjadi pengapalan beras pertama ke Indonesia, setelah ekspor beras Myanmar ke Indonesia terhenti sejak 10 tahun lalu.