Harga Beras Merangkak Naik

BANDUNG - Harga beras di Kota Bandung mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan berkisar Rp 100 per hari, sehingga sampai Selasa (16/10/2012) ini kenaikan harga mencapai Rp 500 per kilogram.
Pedagang beras di Pasar Sederhana, Yati mengatakan, hampir semua jenis beras mengalami kenaikan. "IR 64, Pandanwangi dan Rojolele semua naik. Hanya kenaikan sedikit-sedikit setiap harinya dan sampai hari ini mencapai Rp 500 per kilogram," ujarnya, saat ditemui di kios beras miliknya, Selasa (16/10/2012).
Pemilik kios beras di Pasar Kosambi, Hj Siti mengakui hal sama. Telah terjadi kenaikan harga sejak tiga hari terakhir ini. Namun kenaikan hanya terjadi untuk jenis beras tertentu seperti IR 64 kualitas sedang. "Kalau beras dengan kualitas bagus cenderung stabil, belum ada kenaikan harga," katanya.
Kenaikan harga beras di Kota Bandung terjadi akibat berakhirnya musim panen. Panen terakhir di musim ini terjadi sekitar sepekan yang lalu, dan petani tengah siap-siap menghadapi musim tanam berikutnya.
"Iya, musim panen telah selesai sehingga harga beras naik. Memang begitu biasanya juga. Tapi kenaikan sekarang ini belum seberapa karena panen juga baru saja berakhir, nanti kenaikan akan terasa beberapa bulan ke depan," ujar pedagang beras di Pasar Sederhana, Yati.
Harga beras di Kota Bandung naik sejak sepekan terakhir, dengan kenaikan mencapai Rp 500 per kilogram. Kenaikan harga berlaku untuk semua jenis beras, baik kualitas biasa maupun bagus

IMPOR BERAS diperlukan untuk ketahanan pangan

Impor beras yang dilakukan Perum Bulog diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan meski secara nasional Indonesia sebenarnya sudah surplus beras 5 juta ton.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan kebutuhan beras nasional setiap tahun mencapai 33 juta ton, sedangkan produksi tahun diperkirakan mencapai 38 juta ton.

"Bulog sendiri berhasil menyerap beras dari petani sampai saat ini sebesar 3,4 juta ton," katanya di sela-sela Panen dan Penanaman Program On Farm Bulog di Malang, Rabu (31/10/2012).

Dengan pengadaan beras oleh Bulog sebanyak setelah dikurangi kegiatan public service obligation (PSO), maka masih ada cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton. 

Beras sebanyak itu mencukupi untuk kegiatan sampai 7 bulan ke depan. Dari sisi ketahanan pangan, lanjut dia, masih belum aman. 

Idealnya cadangan beras Bulog bisa mencapai 10% dari kebutuhan nasional. Dengan demikian, maka pengadaan beras setiap tahun harus mencapai setidaknya 3,3 juta ton, setidaknya mencapai 2 juta ton.

Dengan beras sebanyak itu, maka Bulog berkemampuan untuk menghadapi situasi luar biasa, seperti paceklik dengan melakukan pasar. 

Dengan cadangan beras yang kuat oleh Bulog, maka tengkulak tidak akan lagi berani memainkan harga.

Dalam kontek ketahanan pangan itulah, dia menegaskan, maka Bulog terpaksa harus mengimpor beras. 

Namun untuk memenuhi kekurangan stok beras tetap diupayakan agar diperoleh dari produksi dalam negeri.

Pemerintah RI akan Impor Beras Asal Kamboja

Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali akan melakukan impor beras. Jika selama ini, pemerintah membeli beras dari Thailand atau Vietnam, kali ini pemerintah melirik beras asal Kamboja.
Selain kualitas yang ditawarkan bagus juga dari segi harga lebih murah dibandingkan kedua negara tersebut. Sebagai tahap awal, pemerintah berencana mengimpor beras Kamboja sebanyak 100 ribu ton pada November-Desember 2012mendatang.
"Stok beras nusantara antara 3 hingga 4 juta ton. Minimal yang harus kita miliki adalah 2 juta ton. Nah, kalau beras Kamboja murah dan kualitasnya bagus dibanding Thailand dan Vietnam, kita akan beli," ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Deddy Saleh seusai Meeting Implementasi MoU Perdagangan Beras antara Kemendag RI dengan Ministry of Commerce, Kamboja, di Kantor Kemendag RI, Rabu (31/10/2012).
Deddy mengatakan bahwa Kemendag akan menindaklanjuti keputusan MoU dan pihaknya telah menunjuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pelaksana.
"Kita akan melakukan monitor atas pelaksanaan kerja sama tersebut," ungkap Deddy. Sementara itu, Sementara itu, Kementerian Perdagangan Kamboja, yang diwakili Kepala Green Trade, badan urusan logistik Kamboja, Thon Virak, mengatakan potensi beras di Kamboja saat ini melimpah.
Untuk tahap awal, kata Thon Virak, pihaknya akan melakukan ekspor beras, termasuk ke Indonesia dan pihaknya pun telah menjalin kerja sama dengan Bulog.
"Selama ini ekspor beras dilakukan Thailand dan Vietnam, tetapi sekarang bisa dengan Kamboja, tentu dengan cost (biaya) yang murah dan kualitas yang bagus," kata Thon Virak.
Untuk merealisasikan kerja sama ini, Green Trade Kamboja telah menggandeng Camalay Foods Co.Ltd sebagai joint vebture dan Schamrice (M) SDN BHD sebagai perusahaan yang melaksanakan operasional di lapangan, termasuk pihak yang akan menyiapkan fasilitas, pergudangan, maupun kebutuhan (stok) yang diinginkan.
Direktur dan CEO Schamrice, Noorhisham bin Nordin mengapresiasi kerjasama perdagangan beras kedua negara. Dia mengatakan, pihaknya siap merealisasikan keputusan MoU dengan mengeskpor 100 ribu ton beras ke Indonesia menjelang akhir tahun 2012.
"Dan sesuai komitmen bersama, pada tahun 2013 mendatang akan dipersiapkan ekspor 1 juta ton beras ke Indonesia. Selain kerja sama perdagangan beras, juga ada komitmen untuk menjadikan Kamboja sebagai pemusatan gabah (padi) sekaligus pabrik penggilingan padi."
"Jadi, beras yang telah dibeli Indonesia bisa disimpan sebagai stok (persediaan) di gudang-gudang penampungan. Sewaktu-waktu bisa diambil dan kami siap memfasilitasi, termasuk pembangunan pabrik penggilingan padi," ujar Noorhisham bin Nordin.
Dalam kesempatan sama, Kepala Perwakilan Camalay Foods Co.Ltd di Indonesia, Alias Wello, mengaku optimistis kerja sama Pemerintah RI dengan Pemerintah Kamboja, khususnya dalam perdagangan beras dapat terjalin baik.
"Selain dengan Kemendag, kami juga telah bertemu dengan Bulog. Bulog meminta kami segera memasukkan proposal penawaran. Dari proposal itu akan diolah, lalu disiapkan langkah-langkah untuk meninjau langsung ke Kamboja, dan selanjutnya dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan realisasi kerja sama sesuai MoU yang ditandatangani 28 Agustus 2012 lalu," ujarnya.
"Dengan pertemuan ini kami harapkan ada supporting (dukungan) di Kementerian Perdagangan agar kerja sama ini bisa segera direalisasikan dan berjalan dengan biak," tambah Alias Wello.
Produksi padi di Kamboja saat ini tumbuh pesat. Rata-rata, Kamboja mampu memproduksi 2,5 juta ton beras per tahun. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah RI berminat mengekspor beras dari Kamboja.

Terjebak Impor Beras

Akhirnya pemerintah mengumumkan akan mengimpor 1 juta ton beras (Kompas, 21 September 2012). Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan stok akhir Bulog tahun ini rendah (hanya 1 juta ton) dan cadangan beras dinaikkan jadi 2 juta ton.

Niat impor beras telah lama dicanangkan pemerintah. Tidak lama setelah diangkat menjadi Menteri Perdagangan, Gita Irawan Wirjawan—pada Februari 2012—menyatakan bahwa Indonesia akan mengimpor 2 juta ton beras. Pernyataan itu dikutip oleh media dalam dan luar negeri.

Alasannya sederhana. Harga di pasar internasional lagi murah, hanya 400 dollar AS per ton untuk beras kualitas premium dan kebutuhan beras Indonesia terus meningkat. Lazimnya, pernyataan impor beras dihindari pada awal tahun karena—masih bulan Februari—baru mulai panen raya. Bulog pun sedang giat-giatnya menyerap beras dari produksi dalam negeri.

Stok akhir tahun Bulog adalah penjumlahan stok awal tahun, ditambah pengadaan dikurangi jumlah penyalurannya. Pengadaan dalam negeri ditargetkan tinggi, tetapi realisasinya selalu rendah karena laju pertumbuhan produksi gabah akhir-akhir ini kurang stabil. Penyebab utamanya: infrastruktur irigasi yang buruk, konversi lahan sawah yang sulit dibendung, serta perubahan iklim. Di pihak lain, tanpa mengindahkan hal itu, pemerintah memperbesar penyaluran beras Bulog. Hal ini sulit dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Beras Bulog dominan diperuntukkan buat program beras untuk orang miskin (raskin) dan penyaluran cadangan beras pemerintah, terutama untuk operasi pasar dan situasi darurat. Penyaluran beras untuk program raskin, sejak 2008, sangat besar. Rata-rata 3,2 juta ton per tahun. Padahal, efektivitas raskin dalam pengendalian harga beras relatif rendah bila dibandingkan dengan intervensi pasar beras kualitas premium/super.

Akan tetapi, karena jumlah raskin sangat besar (10-12 persen dari total konsumsi bulanan), secara tak langsung dapat meredam laju kenaikan harga beras. Namun, biayanya tinggi dan sering konflik dengan tujuan lain, khususnya diversifikasi pangan, target menurunkan tingkat konsumsi beras 1,5 persen per kapita per tahun.

Terjebak target raskin

Semakin besar volume raskin semakin tinggi kandungan beras impor dalam program raskin. Selama periode 2000-2011, misalnya, peran raskin terhadap pengadaan dalam negeri rata-rata 110 persen per tahun. Artinya, penyaluran raskin melebihi 10 persen per tahun, di atas kemampuan pengadaan dalam negeri. Pada 2011 malah mencapai 194 persen. Karena pengadaan dalam negeri sangat rendah dan pertumbuhan produksi negatif, impor beras pun mencapai 2,2 juta ton, tertinggi sejak 2004. Selain itu, banyak pemerintah daerah yang menolak beras impor yang disalurkan melalui program raskin. Kekisruhan ini akan terus bergulir sehingga akan menurunkan dukungan politik/publik terhadap program raskin.

Penyaluran cadangan beras pemerintah hanya sekitar 300.000 ton per tahun, tentu tak sebanding dengan volume raskin seperti yang telah disebutkan di atas. Kalau cadangan beras pemerintah diperbesar menjadi 2 juta ton dengan beras kualitas raskin, itu tidak akan efektif untuk intervensi pasar, apalagi untuk bantuan internasional dan mengisi cadangan beras darurat ASEAN. Agar efektif, pemerintah perlu mengimpor beras kualitas super/premium.

Kita telah terjebak dengan target memperbesar volume raskin dan meningkatkan CBP kualitas rendah (beras medium). Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang program raskin agar dikembalikan ke tujuan awal, yaitu menguatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin. Kalau itu dipilih, volume raskin perlu dikurangi hingga paling banyak 2 juta ton per tahun. Cadangan beras pemerintah pun perlu ditata ulang. Cadangan sebesar 2 juta ton haruslah diisi secara bertahap dengan beras kualitas premium/super yang berasal dari pengadaan dalam negeri. Tanpa kedua usaha itu, kita pasti terjebak dengan impor beras

Diduga mengandung arsenik, pemerintah batal impor beras Thailand

Isu beras asal Thailand dan Vietnam mengandung zat berbahaya arsenik muncul akhir bulan lalu. Hasil studi organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan, beras produksi Thailand diduga mengandung arsenik dari tambang timah.
Pemerintah mengaku tidak lagi mendatangkan beras dari Thailand. Padahal dari kesepakatan KTT ASEAN tahun ini, pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dari Thailand jika kebutuhan dalam negeri mendesak.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian PerdaganganDeddy Saleh meminta masyarakat tidak khawatir dengan isu beras mengandung arsenik yang masuk ke Indonesia. Sebab, pemerintah belum melakukan kerjasama apapun terkait beras asal Thailand.
Dia sekaligus menepis rumor bahwa tahun ini pemerintah telah mengimpor 834.000 ton dari Negeri Seribu Pagoda itu. "Sampai saat ini saya belum pernah menerima laporan. Sudah lama kita tidak impor beras dari Thailand," ujar Deddy saat ditemui di kantornya, Rabu (10/10).
Isu kandungan arsenik dalam beras muncul setelah majalah ConsumerReports, edisi 20 September lalu menyatakan bahwa nasi yang dimakan sekali sehari dapat mendorong kadar arsenik dalam tubuh manusia naik 44 persen. Sementara untuk konsumsi dua hari sekali dapat meningkatkan kadar arsenik hingga 70 persen. Patut diketahui, zat ini serupa penyebab terbunuhnya aktivis kemanusiaan Munir.
Rencana impor darurat sampai saat ini masih diterapkan pemerintah. Alasannya, konsumsi beras di Indonesia termasuk yang tertinggi di level Asia, mencapai 113 kilogram per kapita per tahun. Jika nantinya harus mengambil dari Thailand pun, Deddy menjamin akan berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pelaksana pembelian.
"Itu terserah Bulog akan mengimpor dari mana. Nanti beras yang diimpor akan diverifikasi oleh surveyor kita. Kalau terdapat kandungan yang membahayakan pasti akan dicegah," paparnya.
Sebelumnya, Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB Pascapanen) Endang Romjali mengaku sedangmeneliti beras yang ada di pasaran.
"Kami masih meneliti tentang hal itu, masih kita teliti berapa persen arsen yang terdapat dalam beras yang dikonsumsi di Indonesia. Pokoknya ini masih dalam taraf penelitian soalnya terdapat level akan arsen tersebut serta kandungan variasinya," ujarnya.