BEBERAPA hari terakhir media ramai memberitakan tentang rencana pemerintah mengimpor beras. Rencana itu dilakukan di tengah produksi beras surplus dan serapan Bulog optimal (SM, 23/07/12). Sudah tentu kebijakan ini pantas untuk digugat dan diperdebatkan.
Rencana impor beras kali pertama mencuat saat Kementerian Perdagangan Kamboja melalui situs Oryza News menyatakan bahwa Indonesia akan membeli 100.000 ton beras dari Kamboja. Nota kesepahaman akan ditandatangani pada Agustus. Sungguh hal ini sangat kontroversial mengingat belum lama berselang BPS melansir data angka ramalan (Aram) produksi padi nasional 2012.
Menurut Aram BPS produksi padi nasional 2012 mencapai 68,59 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka itu diperoleh dari produksi riil Januari hingga April 2012 ditambah perkiraan produksi Mei-Desember 2012. Angka produksi itu meningkat 4,31% dibanding tahun lalu yang 65,76 juta ton GKG.
Jika ramalan produksi padi 68,59 juta ton GKG terealisasi, nominal tersebut akan setara dengan 38.563 juta ton beras. Dengan asumsi konsumsi beras penduduk 135,01 kilogram/kapita/tahun maka kebutuhan beras nasional mencapai 33.035 juta ton. Akhir tahun 2012 terjadi surplus produksi beras 5,5 juta ton.
Kontroversi rencana impor beras ini sangat wajar karena tak ada satu pun alasan pembenar bagi pemerintah untuk panen beras di pelabuhan (baca: impor). Di samping prediksi produksi beras nasional tahun ini bagus, capaian prestasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog juga cukup menggembirakan. Dari prognosa pengadaan beras 2012 sebesar 3 juta ton, saat ini telah terealisasi 2,5 juta ton. Angka penyerapan beras petani oleh Bulog ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka penyerapan tahun lalu yang hanya 1,8 juta ton.
Satu hal yang juga perlu dipertanyakan, rencana impor beras kali ini tidak didahului dengan kajian akademis yang memadai. Memang, dari perhitungan waktu sejak dikeluarkan Aram produksi beras BPS masih menyisakan waktu 6 bulan hingga akhir 2012. Sepanjang beberapa bulan ke depan kita akan memasuki musim kering. Namun kita belum pernah mendengar sinyal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa musim kering kali ini sangat ekstrem, atau terdapat kondisi ekstrem lain yang mengharuskan pemerintah mengimpor beras.
Revitalisasi Pertanian
Rencana impor beras di tengah melimpahnya produksi di dalam negeri, serta tidak adanya kondisi darurat yang mengharuskan impor, menjadi bukti betapa penentu kebijakan pangan di negeri ini masih terjangkiti penyakit myopic. Selalu memandang peran pangan dalam domain sempit dan horizon pendek. Mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena akses impor sangat mudah dilakukan.
Akibat lebih jauh, meski sumber daya alamnya melimpah, Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan komoditas pertanian, yang sangat menyedihkan ketika peningkatannya 200 kali lipat hanya dalam waktu kurang dari 6 tahun. Data Bappenas tentang neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia menyebutkan tahun 2006 terjadi defisit 28,03 juta dolar AS. Angka nominal defisit neraca perdagangan tersebut membengkak menjadi 5,509 miliar dolar AS pada 2011.
Menurut catatan BPS, hingga semester pertama 2011 impor pangan negara kita mencapai 6,35 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 57 triliun. Devisa sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sebuah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lebih dari 57 tahun. Saat ini rata-rata APBD kabupaten/ kota sekitar Rp 1 triliun/tahun. Ironis memang.
Untuk mencegahnya hal itu terjadi program revitalisasi pertanian harus benar-benar dilakukan dengan kegiatan yang lebih membumi. Antara lain dengan membangun dan memperbaiki berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan, memperbesar akses permodalan dan kredit petani, pengembangan riset teknologi di bidang pertanian, memberikan perlindungan pasar kepada petani, dan mempercepat pelaksanaan reformasi agraria.
An Independent Survey, Since 1969
Rabu, 08 Agustus 2012
Kapasitas Gudang Bulog 4 Juta Ton
Sebanyak 2,3 Juta Ton Diisi Beras, Sisanya Bisa untuk Komoditas Lain
JAKARTA – Pemerintah hingga saat ini masih mengkaji rencana pemberian wewenang kepada Perum Bulog untuk mengelola bahan pangan selain beras. Rencananya, perluasan wewenang bagi Bulog ini akan diputuskan pada 30 Agustus 2012 mendatang. Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan memutuskan skema penunjukan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga 4 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.
”Kami masih tunggu keputusan pemerintah. Saat ini tim pemerintah masih membahasnya,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Faried di Jakarta kemarin (6/8). Dia menuturkan, belakangan ada usulan Bulog juga diberi tugas dalam stabilisasi harga daging sapi. ”Ada wacana itu, tapi sekali lagi kami tunggu penunjukan pemerintah,” katanya.
Dia menurutkan, rencana revitalisasi Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok harus didukung beberapa instrumen. Yakni infrastruktur, payung hukum yang jelas, dan sumber daya manusia yang memadai. Bulog akan mempersiapkan gudang-gudang di seluruh Indonesia jika harus menjaga stabilitas harga beberapa komoditas. Agusdin menjelaskan, kapasitas gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia maksimal 4 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta ton diisi beras. Artinya masih ada sisa sekitar 1 juta ton untuk diisi beberapa komoditas lain. ”Tapi berdasarkan pengalaman dulu, gula bisa disimpan di gudang-gudang milik pabrik gula,” katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mempersiapkan revitalisasi ini seperti pembangunan infrastruktur berupa gudang penyimpanan sembako.
Dengan direvitalisasi, Bulog pun dapat bertindak sebagai importir sekaligus dapat mengendalikan harga. ”Jadi, tidak ada yang bermain dan berspekulasi. Artinya, impor dikendalikan betul oleh Bulog,” tegas Sutarto. Bulog pun telah melakukan perubahan-perubahan terutama mengenai budaya kerja. Caranya dengan mengadaptasi budaya perusahaan bisnis. (dri)
JAKARTA – Pemerintah hingga saat ini masih mengkaji rencana pemberian wewenang kepada Perum Bulog untuk mengelola bahan pangan selain beras. Rencananya, perluasan wewenang bagi Bulog ini akan diputuskan pada 30 Agustus 2012 mendatang. Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan memutuskan skema penunjukan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga 4 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.
”Kami masih tunggu keputusan pemerintah. Saat ini tim pemerintah masih membahasnya,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Faried di Jakarta kemarin (6/8). Dia menuturkan, belakangan ada usulan Bulog juga diberi tugas dalam stabilisasi harga daging sapi. ”Ada wacana itu, tapi sekali lagi kami tunggu penunjukan pemerintah,” katanya.
Dia menurutkan, rencana revitalisasi Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok harus didukung beberapa instrumen. Yakni infrastruktur, payung hukum yang jelas, dan sumber daya manusia yang memadai. Bulog akan mempersiapkan gudang-gudang di seluruh Indonesia jika harus menjaga stabilitas harga beberapa komoditas. Agusdin menjelaskan, kapasitas gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia maksimal 4 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta ton diisi beras. Artinya masih ada sisa sekitar 1 juta ton untuk diisi beberapa komoditas lain. ”Tapi berdasarkan pengalaman dulu, gula bisa disimpan di gudang-gudang milik pabrik gula,” katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mempersiapkan revitalisasi ini seperti pembangunan infrastruktur berupa gudang penyimpanan sembako.
Dengan direvitalisasi, Bulog pun dapat bertindak sebagai importir sekaligus dapat mengendalikan harga. ”Jadi, tidak ada yang bermain dan berspekulasi. Artinya, impor dikendalikan betul oleh Bulog,” tegas Sutarto. Bulog pun telah melakukan perubahan-perubahan terutama mengenai budaya kerja. Caranya dengan mengadaptasi budaya perusahaan bisnis. (dri)
Jumat, 03 Agustus 2012
Menteri Pertanian Minta Bulog Tidak Impor Beras
Menteri Pertanian, Suswono, meminta Perusahaan Umum Bulog mengoptimalkan penyerapan beras petani untuk menjaga cadangan di akhir tahun. Dengan serapan optimal dan cadangan beras di akhir tahun sesuai target, maka Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
Kamis, 02 Agustus 2012
Kedelai dan Ketahanan Pangan
Impor komoditas kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga
BILA mau menguasai suatu bangsa, kuasailah sumber pangannya. Ungkapan ini kian relevan ketika ketahanan pangan kita terusik akibat harga kedelai impor melambung tinggi sehingga perajin tahu dan tempe pun mogok produksi. Jangankan kedelai, beras saja yang merupakan makanan pokok, kita impor. Maka wajar bila kebutuhan pangan kita sangat bergantung pada impor, dan akibatnya ketahanan pangan kita teramat rentan.
Kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton, sekitar 80% atau 1,6 juta ton dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe. Dengan produksi kedelai dalam negeri hanya 700-800 ribu ton/tahun maka Indonesia harus mengimpor sekitar 1,5 juta ton/ tahun dengan bea masuk 5%.
Pascagonjang-ganjing harga kedelai, yang melonjak dari Rp 5.500 menjadi Rp 8.000/ kilogram, pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk 0% bagi impor kedelai. Akibatnya, Agustus-Desember 2012, negara kehilangan pendapatan Rp 400 miliar. Angka ini berasal dari harga rata-rata kedelai dunia dikalikan dengan jumlah impor yang diprediksi mencapai 2 juta ton. Di pihak lain, petani kedelai lokal makin terimpit dan menjerit. Dengan membanjirnya kedelai impor, petani akan banjir air mata. Lalu siapa yang diuntungkan? Mereka para importir dan pemburu rente.
Pemburu rente juga masih diuntungkan oleh impor beras. Simak saja, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih membuka keran impor untuk memenuhi cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Kuota impor beras tahun ini 1 juta ton.
Padahal produksi nasional 2012 diprediksi naik 4,3%. Berdasarkan survei BPS akan terjadi surplus 5 juta ton. Bulog sampai hari ini sudah mampu menyediakan 2,5 juta ton. Artinya, 50% dari surplus itu sudah dikuasai Bulog.
Sementara Kementerian Pertanian menaikkan target produksi beras tahun ini menjadi 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,9% dari target semula yang diperkirakan 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton GKG. Kenaikan produksi dilakukan sebagai upaya mengejar target swasembada tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang. Untuk mendukung capaian itu, Kementerian Pertanian mendapat subsidi pangan Rp 41,9 triliun.
Bertolak Belakang
Pengadaan beras tahun ini hingga Juli 2,5 juta ton dan ditargetkan hingga akhir tahun 3 juta ton. Tahun lalu, pengadaan beras hanya 1,8 juta ton. Mengapa kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling bertolak belakang? Itu semua karena ada kepentingan para pemburu rente. Tak peduli apakah ketahanan pangan kita terancam atau tidak.
Saat ini ketahanan pangan kita masih sangat rentan. Ini terbukti dengan terdampaknya kita oleh kekurangan pasokan kedelai dari Amerika Serikat karena dilanda kekeringan. Untuk kebutuhan gula, kita juga masih tergantung pada impor. Kebutuhan gula nasional hanya mampu dipenuhi 60% oleh produksi lokal, selebihnya (40%) impor.
Ironisnya, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan ini pemerintah terkesan instan. Untuk kedelai misalnya, pemerintah memberlakukan bea masuk 0%. Tentu tidak arif karena berdampak buruk bagi petani lokal. Masih soal kedelai, pemerintah tak berusaha, atau setidaknya tak berdaya, memberantas kartel. Impor kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga.
Pemerintah juga tak berusaha menambah luas areal pertanian, bahkan membiarkannya terus menyusut tiap tahun. Di Karawang Jabar yang merupakan lumbung padi nasional, tiap tahun 300 hektare lahan pertanian hilang. Seluas 800 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan/ industri.
Indonesia, akibat tekanan IMF tahun 1998, telah melepaskan proteksi terhadap 9 bahan pokok dan menyerahkannya ke mekanisme pasar. Saat ini Indonesia hanya memproteksi satu bahan pokok, yakni beras. Padahal Malaysia memproteksi 30 jenis bahan pokok. Inilah yang juga menjadikan ketahanan pangan kita rentan.
BILA mau menguasai suatu bangsa, kuasailah sumber pangannya. Ungkapan ini kian relevan ketika ketahanan pangan kita terusik akibat harga kedelai impor melambung tinggi sehingga perajin tahu dan tempe pun mogok produksi. Jangankan kedelai, beras saja yang merupakan makanan pokok, kita impor. Maka wajar bila kebutuhan pangan kita sangat bergantung pada impor, dan akibatnya ketahanan pangan kita teramat rentan.
Kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton, sekitar 80% atau 1,6 juta ton dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe. Dengan produksi kedelai dalam negeri hanya 700-800 ribu ton/tahun maka Indonesia harus mengimpor sekitar 1,5 juta ton/ tahun dengan bea masuk 5%.
Pascagonjang-ganjing harga kedelai, yang melonjak dari Rp 5.500 menjadi Rp 8.000/ kilogram, pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk 0% bagi impor kedelai. Akibatnya, Agustus-Desember 2012, negara kehilangan pendapatan Rp 400 miliar. Angka ini berasal dari harga rata-rata kedelai dunia dikalikan dengan jumlah impor yang diprediksi mencapai 2 juta ton. Di pihak lain, petani kedelai lokal makin terimpit dan menjerit. Dengan membanjirnya kedelai impor, petani akan banjir air mata. Lalu siapa yang diuntungkan? Mereka para importir dan pemburu rente.
Pemburu rente juga masih diuntungkan oleh impor beras. Simak saja, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih membuka keran impor untuk memenuhi cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Kuota impor beras tahun ini 1 juta ton.
Padahal produksi nasional 2012 diprediksi naik 4,3%. Berdasarkan survei BPS akan terjadi surplus 5 juta ton. Bulog sampai hari ini sudah mampu menyediakan 2,5 juta ton. Artinya, 50% dari surplus itu sudah dikuasai Bulog.
Sementara Kementerian Pertanian menaikkan target produksi beras tahun ini menjadi 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,9% dari target semula yang diperkirakan 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton GKG. Kenaikan produksi dilakukan sebagai upaya mengejar target swasembada tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang. Untuk mendukung capaian itu, Kementerian Pertanian mendapat subsidi pangan Rp 41,9 triliun.
Bertolak Belakang
Pengadaan beras tahun ini hingga Juli 2,5 juta ton dan ditargetkan hingga akhir tahun 3 juta ton. Tahun lalu, pengadaan beras hanya 1,8 juta ton. Mengapa kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling bertolak belakang? Itu semua karena ada kepentingan para pemburu rente. Tak peduli apakah ketahanan pangan kita terancam atau tidak.
Saat ini ketahanan pangan kita masih sangat rentan. Ini terbukti dengan terdampaknya kita oleh kekurangan pasokan kedelai dari Amerika Serikat karena dilanda kekeringan. Untuk kebutuhan gula, kita juga masih tergantung pada impor. Kebutuhan gula nasional hanya mampu dipenuhi 60% oleh produksi lokal, selebihnya (40%) impor.
Ironisnya, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan ini pemerintah terkesan instan. Untuk kedelai misalnya, pemerintah memberlakukan bea masuk 0%. Tentu tidak arif karena berdampak buruk bagi petani lokal. Masih soal kedelai, pemerintah tak berusaha, atau setidaknya tak berdaya, memberantas kartel. Impor kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga.
Pemerintah juga tak berusaha menambah luas areal pertanian, bahkan membiarkannya terus menyusut tiap tahun. Di Karawang Jabar yang merupakan lumbung padi nasional, tiap tahun 300 hektare lahan pertanian hilang. Seluas 800 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan/ industri.
Indonesia, akibat tekanan IMF tahun 1998, telah melepaskan proteksi terhadap 9 bahan pokok dan menyerahkannya ke mekanisme pasar. Saat ini Indonesia hanya memproteksi satu bahan pokok, yakni beras. Padahal Malaysia memproteksi 30 jenis bahan pokok. Inilah yang juga menjadikan ketahanan pangan kita rentan.
Kamis, 26 Juli 2012
SBY Ingin Kembalikan Peran Bulog Seperti Sebelum RI Jadi Pasien IMF
Presiden SBY ingin melakukan revitalisasi Perum Bulog untuk mengembalikan BUMN itu sebagai stabilisator harga komoditas pangan utama kembali, seperti sebelum era IMF. Namun prosesnya tidak dapat dilakukan secara seketika.
Perlu ada perubahan terhadap payung hukum pembentukannya dan prosesnya dikerjakan secara lintas departemen teknis terkait dalam Kemenko Perekonomian.
"Satu-dua bulan ini dikaji bersama oleh kemenkeu, kemendag, kementan dan instasi terkait," ujar Staf Khusus Presiden bidang Pangan dan Energi, Jusuf Gunawan, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012).
Menurutnya hasil kajian adalah masukan kepada Presiden SBY untuk keperluan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bulog. Termasuk rekomendasi komoditas utama apa saja yang perlu Bulog jaga stabilitasi harganya dengan tetap memperhatikan pendapatan yang layak bagi produsen dan harga jual yang terjangkau oleh konsumen.
"Stabilisasi harga yang dapat berguna bagi konsumen dan produsen. Siapa produsen itu? Produsen itu adalah petani. Siapa konsumen itu? Kita semua, termasuk di dalamnya petani. Keseimbangan harus dibangun sedemikian rupa supaya harmonis," papar Jusuf.
Secara terpisah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menyampaikan Bulog memiliki peran yang vital stabilisasi harga dan menjaga stok beras. Memang selama ini kedelai tidak termasuk di dalam salah satu yang Bulog tangani, namun bila melihat rentannya pasokan ketersediaan pangan belakangan ini ketergantungan yang teramat sangat terhadap kedelai impor.
"Maka dipertimbangkan kembali untuk merevitasliasi atau mengoptimalkan peran Bulog yang dulu pernah dilakukan sebelum adanya kesepakatan dengan IMF. Mungkin akan dikembangkan ke beberapa komoditas lain yang dan pas dikelola Bulog. Ini masih dalam tahap pembahasan," papar Julian.
Seperti diketahui pada era Orde Baru, Bulog sebagai state trading enterprise (STE) yang dinotifikasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bulog memiliki hak istimewa dengan menjadi pemegang monopoli atas kebutuhan pokok di dalam negeri.
Namun semenjak IMF menjadi kreditur Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas, setelah Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia 1998 ditandatangani status STE Bulog dihapus. Kewenangan Bulog hanya sebatas beras saja, dalam LoI yang ditandatangani 20 Januari 2000.
Perlu ada perubahan terhadap payung hukum pembentukannya dan prosesnya dikerjakan secara lintas departemen teknis terkait dalam Kemenko Perekonomian.
"Satu-dua bulan ini dikaji bersama oleh kemenkeu, kemendag, kementan dan instasi terkait," ujar Staf Khusus Presiden bidang Pangan dan Energi, Jusuf Gunawan, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012).
Menurutnya hasil kajian adalah masukan kepada Presiden SBY untuk keperluan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bulog. Termasuk rekomendasi komoditas utama apa saja yang perlu Bulog jaga stabilitasi harganya dengan tetap memperhatikan pendapatan yang layak bagi produsen dan harga jual yang terjangkau oleh konsumen.
"Stabilisasi harga yang dapat berguna bagi konsumen dan produsen. Siapa produsen itu? Produsen itu adalah petani. Siapa konsumen itu? Kita semua, termasuk di dalamnya petani. Keseimbangan harus dibangun sedemikian rupa supaya harmonis," papar Jusuf.
Secara terpisah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menyampaikan Bulog memiliki peran yang vital stabilisasi harga dan menjaga stok beras. Memang selama ini kedelai tidak termasuk di dalam salah satu yang Bulog tangani, namun bila melihat rentannya pasokan ketersediaan pangan belakangan ini ketergantungan yang teramat sangat terhadap kedelai impor.
"Maka dipertimbangkan kembali untuk merevitasliasi atau mengoptimalkan peran Bulog yang dulu pernah dilakukan sebelum adanya kesepakatan dengan IMF. Mungkin akan dikembangkan ke beberapa komoditas lain yang dan pas dikelola Bulog. Ini masih dalam tahap pembahasan," papar Julian.
Seperti diketahui pada era Orde Baru, Bulog sebagai state trading enterprise (STE) yang dinotifikasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bulog memiliki hak istimewa dengan menjadi pemegang monopoli atas kebutuhan pokok di dalam negeri.
Namun semenjak IMF menjadi kreditur Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas, setelah Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia 1998 ditandatangani status STE Bulog dihapus. Kewenangan Bulog hanya sebatas beras saja, dalam LoI yang ditandatangani 20 Januari 2000.
SBY Janji akan Fungsikan Lagi Bulog Sebagai Stabilisator Harga
Lonjakan harga kedelai impor belakangan ini membuat pemerintah berniat memperluas peran Perum Bulog untuk menstabilisasi harga pangan selain beras.
Keputusan penghapusan bea masuk impor sebesar 5% merupakan solusi jangka pendek yang pemerintah ambil untuk menekan harga kedelai. Untuk jangka menengah dan panjang, luas lahan pertanian kedelai akan ditambah dan mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu.
"Saya berpikir Bulog harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali sesuai sejarah didirikannya dahulu, yaitu stabilisasi harga," ujar Presiden SBY.
Rencana ini disampaikannya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Agenda utama rapat petang hari ini adalah persiapan materi pidato nota keuangan dan postur RAPBN 2013 yang akan dipidatokan Presiden SBY dihadapan DPR dan DPD pada 16 Agustus 2012.
Sebelumnya dikatakan Presiden SBY bahwa kenaikan harga pada bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, merupakan fenomena rutin dan wajar. Tapi khusus untuk kenaikan komoditas kedelai, menurutnya merupakan akibat dari kekeringan parah yang melanda negara-negara utama produsennya yaitu AS, Brasil dan Argentina.
Sejauh ini produksi dalam negeri baru mampu mencukupi 850 ribu ton dari kebutuhan kedelai per tahunnya mencapai 2,2 juta ton. Ketimpangan ini otomatis membuat Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar setiap tahunnya dan manakala terjadi kenaikan harga di tingkat dunia dengan sendirinya langsung terasa dampaknya di dalam negeri.
Di dalam konteks tersebut Presiden SBY berpikir perlu dilakukan stabilisasi harga. Bulog merupakan lembaga negara yang tepat menjalankan tugas tersebut. Tentunya yang perlu distabilkan harganya bukan hanya kedelai, melainkan juga beras dan jagung serta komoditas utama lainnya yang jadi hajat hidup orang banyak.
"Kita serahkan kepada tim, komoditas apa saja yang harus dijaga. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi tentu Bulog juga harus tetap efisien, lebih responsive dan sehat," sambung SBY.
Keputusan penghapusan bea masuk impor sebesar 5% merupakan solusi jangka pendek yang pemerintah ambil untuk menekan harga kedelai. Untuk jangka menengah dan panjang, luas lahan pertanian kedelai akan ditambah dan mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu.
"Saya berpikir Bulog harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali sesuai sejarah didirikannya dahulu, yaitu stabilisasi harga," ujar Presiden SBY.
Rencana ini disampaikannya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Agenda utama rapat petang hari ini adalah persiapan materi pidato nota keuangan dan postur RAPBN 2013 yang akan dipidatokan Presiden SBY dihadapan DPR dan DPD pada 16 Agustus 2012.
Sebelumnya dikatakan Presiden SBY bahwa kenaikan harga pada bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, merupakan fenomena rutin dan wajar. Tapi khusus untuk kenaikan komoditas kedelai, menurutnya merupakan akibat dari kekeringan parah yang melanda negara-negara utama produsennya yaitu AS, Brasil dan Argentina.
Sejauh ini produksi dalam negeri baru mampu mencukupi 850 ribu ton dari kebutuhan kedelai per tahunnya mencapai 2,2 juta ton. Ketimpangan ini otomatis membuat Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar setiap tahunnya dan manakala terjadi kenaikan harga di tingkat dunia dengan sendirinya langsung terasa dampaknya di dalam negeri.
Di dalam konteks tersebut Presiden SBY berpikir perlu dilakukan stabilisasi harga. Bulog merupakan lembaga negara yang tepat menjalankan tugas tersebut. Tentunya yang perlu distabilkan harganya bukan hanya kedelai, melainkan juga beras dan jagung serta komoditas utama lainnya yang jadi hajat hidup orang banyak.
"Kita serahkan kepada tim, komoditas apa saja yang harus dijaga. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi tentu Bulog juga harus tetap efisien, lebih responsive dan sehat," sambung SBY.
Menteri Perdagangan RI Apresiasi Program Bazaar Sembako Murah Pemko Batam
BATAM – Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirawan meninjau langsung program pembagian 18.000 paket bazar sembako murah yang dilaksanakan Pemko Batam di Kecamatan Lubuk Baja, tepatnya di Kelurahan Tanjung Uma, Senin (23/7). Menteri Perdagangan di damping oleh Wakil Walikota Batam Rudi Se, MM, Kepala Dinas Perindag Kota Batam Ahmad Hijazi, Kabag Perekonomian Leo Putra, Camat Lubuk Baja serta Lurah Tanjung Uma.
Kehadiran Menteri Perdagangan RI sekaligus meresmikan Pasar Aviari Batuaji sebagi pasar tertib ukur serta Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Usaha Peduli dan Ramah di Kota Batam.
Saat peninjauan Bazar sembako murah, Menteri Perdagangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam yang telah melaksanakan program bazar sembako murah, dengan program ini Pemerintah Daerah telah membantu masyarakat melalui subsidi smbako terutama memasuki bulan Ramadhan 1433 H.
Gita Wiryawan menghimbau dan memberi anjuran kepada masyarakat untuk tetap hidup hemat, tidak boros dan terlalu bersifat konsumtif, karena dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat maka tingkat kebutuhan produksi juga akan meningkat.
Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam, Drs. Leo Putra, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bazar sembako murah ini merupakan program rutin Pemko batam yang dibiayai APBD Kota Batam. Untuk tahun ini dianggarkan sebagnyak 18.000 paket untuk 12 Kecamatan se Kota Batam yang dibagikan dalam dua putaran.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal itu dapat dilihat dengan antusiasme masyarakat yang tinggi saat bazar. Leo berharap kedepannya,jumlah bazaar sembako murah akan semakin meningkat tiap tahunnya.
Langganan:
Postingan (Atom)