Sebanyak 2,3 Juta Ton Diisi Beras, Sisanya Bisa untuk Komoditas Lain
JAKARTA – Pemerintah hingga saat ini masih mengkaji rencana pemberian wewenang kepada Perum Bulog untuk mengelola bahan pangan selain beras. Rencananya, perluasan wewenang bagi Bulog ini akan diputuskan pada 30 Agustus 2012 mendatang. Tim yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan memutuskan skema penunjukan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga 4 komoditas, yaitu beras, jagung, kedelai, dan gula.
”Kami masih tunggu keputusan pemerintah. Saat ini tim pemerintah masih membahasnya,” kata Direktur Pelayanan Publik Bulog, Agusdin Faried di Jakarta kemarin (6/8). Dia menuturkan, belakangan ada usulan Bulog juga diberi tugas dalam stabilisasi harga daging sapi. ”Ada wacana itu, tapi sekali lagi kami tunggu penunjukan pemerintah,” katanya.
Dia menurutkan, rencana revitalisasi Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok harus didukung beberapa instrumen. Yakni infrastruktur, payung hukum yang jelas, dan sumber daya manusia yang memadai. Bulog akan mempersiapkan gudang-gudang di seluruh Indonesia jika harus menjaga stabilitas harga beberapa komoditas. Agusdin menjelaskan, kapasitas gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia maksimal 4 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 2,3 juta ton diisi beras. Artinya masih ada sisa sekitar 1 juta ton untuk diisi beberapa komoditas lain. ”Tapi berdasarkan pengalaman dulu, gula bisa disimpan di gudang-gudang milik pabrik gula,” katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mempersiapkan revitalisasi ini seperti pembangunan infrastruktur berupa gudang penyimpanan sembako.
Dengan direvitalisasi, Bulog pun dapat bertindak sebagai importir sekaligus dapat mengendalikan harga. ”Jadi, tidak ada yang bermain dan berspekulasi. Artinya, impor dikendalikan betul oleh Bulog,” tegas Sutarto. Bulog pun telah melakukan perubahan-perubahan terutama mengenai budaya kerja. Caranya dengan mengadaptasi budaya perusahaan bisnis. (dri)
An Independent Survey, Since 1969
Rabu, 08 Agustus 2012
Jumat, 03 Agustus 2012
Menteri Pertanian Minta Bulog Tidak Impor Beras
Menteri Pertanian, Suswono, meminta Perusahaan Umum Bulog mengoptimalkan penyerapan beras petani untuk menjaga cadangan di akhir tahun. Dengan serapan optimal dan cadangan beras di akhir tahun sesuai target, maka Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
"Cadangan beras pemerintah di Bulog seperti apa. Presiden minta minimal 1,5 juta ton, kalau bisa 2 juta ton beras," kata Suswono di kediamannya, Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta.
Kalaupun harus impor, maka volumenya bisa berkurang. Saat ini, menurut dia, Bulog melaporkan angka moderat cadangan akhir beras bisa mencapai 1 juta ton. Dengan begitu, impor dilakukan dengan volume hanya 500 ribu ton hingga 1 juta ton atau lebih rendah dari impor tahun lalu yang mencapai 2 juta ton beras.
Namun, kata dia, saat ini beberapa sentra produksi beras masih ada yang sedang panen padi, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu. Jika serapan Bulog bisa optimal, maka di akhir tahun pasokan beras bisa mencapai 1,5 juta ton beras sehingga Bulog tidak perlu melakukan impor.
"Tapi masalahnya kalau tidak impor, kan, (Bulog) tidak dapat untung. Harga beras di pasar internasional sedang menarik," katanya.
Dia menambahkan, pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan memberi ruang bagi Bulog untuk melakukan impor bila tak mampu lagi menyerap beras di dalam negeri secara optimal sebagai upaya menjaga cadangan nasional.
"Tapi harapan saya, mewakili petani, ya Bulog kejar target dululah hingga akhir tahun ini. Jadi, impor sudah pilihan terakhir," katanya.
Kamis, 02 Agustus 2012
Kedelai dan Ketahanan Pangan
Impor komoditas kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga
BILA mau menguasai suatu bangsa, kuasailah sumber pangannya. Ungkapan ini kian relevan ketika ketahanan pangan kita terusik akibat harga kedelai impor melambung tinggi sehingga perajin tahu dan tempe pun mogok produksi. Jangankan kedelai, beras saja yang merupakan makanan pokok, kita impor. Maka wajar bila kebutuhan pangan kita sangat bergantung pada impor, dan akibatnya ketahanan pangan kita teramat rentan.
Kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton, sekitar 80% atau 1,6 juta ton dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe. Dengan produksi kedelai dalam negeri hanya 700-800 ribu ton/tahun maka Indonesia harus mengimpor sekitar 1,5 juta ton/ tahun dengan bea masuk 5%.
Pascagonjang-ganjing harga kedelai, yang melonjak dari Rp 5.500 menjadi Rp 8.000/ kilogram, pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk 0% bagi impor kedelai. Akibatnya, Agustus-Desember 2012, negara kehilangan pendapatan Rp 400 miliar. Angka ini berasal dari harga rata-rata kedelai dunia dikalikan dengan jumlah impor yang diprediksi mencapai 2 juta ton. Di pihak lain, petani kedelai lokal makin terimpit dan menjerit. Dengan membanjirnya kedelai impor, petani akan banjir air mata. Lalu siapa yang diuntungkan? Mereka para importir dan pemburu rente.
Pemburu rente juga masih diuntungkan oleh impor beras. Simak saja, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih membuka keran impor untuk memenuhi cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Kuota impor beras tahun ini 1 juta ton.
Padahal produksi nasional 2012 diprediksi naik 4,3%. Berdasarkan survei BPS akan terjadi surplus 5 juta ton. Bulog sampai hari ini sudah mampu menyediakan 2,5 juta ton. Artinya, 50% dari surplus itu sudah dikuasai Bulog.
Sementara Kementerian Pertanian menaikkan target produksi beras tahun ini menjadi 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,9% dari target semula yang diperkirakan 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton GKG. Kenaikan produksi dilakukan sebagai upaya mengejar target swasembada tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang. Untuk mendukung capaian itu, Kementerian Pertanian mendapat subsidi pangan Rp 41,9 triliun.
Bertolak Belakang
Pengadaan beras tahun ini hingga Juli 2,5 juta ton dan ditargetkan hingga akhir tahun 3 juta ton. Tahun lalu, pengadaan beras hanya 1,8 juta ton. Mengapa kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling bertolak belakang? Itu semua karena ada kepentingan para pemburu rente. Tak peduli apakah ketahanan pangan kita terancam atau tidak.
Saat ini ketahanan pangan kita masih sangat rentan. Ini terbukti dengan terdampaknya kita oleh kekurangan pasokan kedelai dari Amerika Serikat karena dilanda kekeringan. Untuk kebutuhan gula, kita juga masih tergantung pada impor. Kebutuhan gula nasional hanya mampu dipenuhi 60% oleh produksi lokal, selebihnya (40%) impor.
Ironisnya, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan ini pemerintah terkesan instan. Untuk kedelai misalnya, pemerintah memberlakukan bea masuk 0%. Tentu tidak arif karena berdampak buruk bagi petani lokal. Masih soal kedelai, pemerintah tak berusaha, atau setidaknya tak berdaya, memberantas kartel. Impor kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga.
Pemerintah juga tak berusaha menambah luas areal pertanian, bahkan membiarkannya terus menyusut tiap tahun. Di Karawang Jabar yang merupakan lumbung padi nasional, tiap tahun 300 hektare lahan pertanian hilang. Seluas 800 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan/ industri.
Indonesia, akibat tekanan IMF tahun 1998, telah melepaskan proteksi terhadap 9 bahan pokok dan menyerahkannya ke mekanisme pasar. Saat ini Indonesia hanya memproteksi satu bahan pokok, yakni beras. Padahal Malaysia memproteksi 30 jenis bahan pokok. Inilah yang juga menjadikan ketahanan pangan kita rentan.
BILA mau menguasai suatu bangsa, kuasailah sumber pangannya. Ungkapan ini kian relevan ketika ketahanan pangan kita terusik akibat harga kedelai impor melambung tinggi sehingga perajin tahu dan tempe pun mogok produksi. Jangankan kedelai, beras saja yang merupakan makanan pokok, kita impor. Maka wajar bila kebutuhan pangan kita sangat bergantung pada impor, dan akibatnya ketahanan pangan kita teramat rentan.
Kebutuhan kedelai nasional 2,2 juta ton, sekitar 80% atau 1,6 juta ton dibutuhkan untuk produksi tahu dan tempe. Dengan produksi kedelai dalam negeri hanya 700-800 ribu ton/tahun maka Indonesia harus mengimpor sekitar 1,5 juta ton/ tahun dengan bea masuk 5%.
Pascagonjang-ganjing harga kedelai, yang melonjak dari Rp 5.500 menjadi Rp 8.000/ kilogram, pemerintah memberlakukan kebijakan bea masuk 0% bagi impor kedelai. Akibatnya, Agustus-Desember 2012, negara kehilangan pendapatan Rp 400 miliar. Angka ini berasal dari harga rata-rata kedelai dunia dikalikan dengan jumlah impor yang diprediksi mencapai 2 juta ton. Di pihak lain, petani kedelai lokal makin terimpit dan menjerit. Dengan membanjirnya kedelai impor, petani akan banjir air mata. Lalu siapa yang diuntungkan? Mereka para importir dan pemburu rente.
Pemburu rente juga masih diuntungkan oleh impor beras. Simak saja, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah masih membuka keran impor untuk memenuhi cadangan beras dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Kuota impor beras tahun ini 1 juta ton.
Padahal produksi nasional 2012 diprediksi naik 4,3%. Berdasarkan survei BPS akan terjadi surplus 5 juta ton. Bulog sampai hari ini sudah mampu menyediakan 2,5 juta ton. Artinya, 50% dari surplus itu sudah dikuasai Bulog.
Sementara Kementerian Pertanian menaikkan target produksi beras tahun ini menjadi 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,9% dari target semula yang diperkirakan 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton GKG. Kenaikan produksi dilakukan sebagai upaya mengejar target swasembada tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang. Untuk mendukung capaian itu, Kementerian Pertanian mendapat subsidi pangan Rp 41,9 triliun.
Bertolak Belakang
Pengadaan beras tahun ini hingga Juli 2,5 juta ton dan ditargetkan hingga akhir tahun 3 juta ton. Tahun lalu, pengadaan beras hanya 1,8 juta ton. Mengapa kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saling bertolak belakang? Itu semua karena ada kepentingan para pemburu rente. Tak peduli apakah ketahanan pangan kita terancam atau tidak.
Saat ini ketahanan pangan kita masih sangat rentan. Ini terbukti dengan terdampaknya kita oleh kekurangan pasokan kedelai dari Amerika Serikat karena dilanda kekeringan. Untuk kebutuhan gula, kita juga masih tergantung pada impor. Kebutuhan gula nasional hanya mampu dipenuhi 60% oleh produksi lokal, selebihnya (40%) impor.
Ironisnya, dalam mengatasi masalah ketahanan pangan ini pemerintah terkesan instan. Untuk kedelai misalnya, pemerintah memberlakukan bea masuk 0%. Tentu tidak arif karena berdampak buruk bagi petani lokal. Masih soal kedelai, pemerintah tak berusaha, atau setidaknya tak berdaya, memberantas kartel. Impor kedelai hanya dikuasai oleh 4-5 pemain besar sehingga mereka bisa mempermainkan harga.
Pemerintah juga tak berusaha menambah luas areal pertanian, bahkan membiarkannya terus menyusut tiap tahun. Di Karawang Jabar yang merupakan lumbung padi nasional, tiap tahun 300 hektare lahan pertanian hilang. Seluas 800 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan/ industri.
Indonesia, akibat tekanan IMF tahun 1998, telah melepaskan proteksi terhadap 9 bahan pokok dan menyerahkannya ke mekanisme pasar. Saat ini Indonesia hanya memproteksi satu bahan pokok, yakni beras. Padahal Malaysia memproteksi 30 jenis bahan pokok. Inilah yang juga menjadikan ketahanan pangan kita rentan.
Kamis, 26 Juli 2012
SBY Ingin Kembalikan Peran Bulog Seperti Sebelum RI Jadi Pasien IMF
Presiden SBY ingin melakukan revitalisasi Perum Bulog untuk mengembalikan BUMN itu sebagai stabilisator harga komoditas pangan utama kembali, seperti sebelum era IMF. Namun prosesnya tidak dapat dilakukan secara seketika.
Perlu ada perubahan terhadap payung hukum pembentukannya dan prosesnya dikerjakan secara lintas departemen teknis terkait dalam Kemenko Perekonomian.
"Satu-dua bulan ini dikaji bersama oleh kemenkeu, kemendag, kementan dan instasi terkait," ujar Staf Khusus Presiden bidang Pangan dan Energi, Jusuf Gunawan, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012).
Menurutnya hasil kajian adalah masukan kepada Presiden SBY untuk keperluan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bulog. Termasuk rekomendasi komoditas utama apa saja yang perlu Bulog jaga stabilitasi harganya dengan tetap memperhatikan pendapatan yang layak bagi produsen dan harga jual yang terjangkau oleh konsumen.
"Stabilisasi harga yang dapat berguna bagi konsumen dan produsen. Siapa produsen itu? Produsen itu adalah petani. Siapa konsumen itu? Kita semua, termasuk di dalamnya petani. Keseimbangan harus dibangun sedemikian rupa supaya harmonis," papar Jusuf.
Secara terpisah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menyampaikan Bulog memiliki peran yang vital stabilisasi harga dan menjaga stok beras. Memang selama ini kedelai tidak termasuk di dalam salah satu yang Bulog tangani, namun bila melihat rentannya pasokan ketersediaan pangan belakangan ini ketergantungan yang teramat sangat terhadap kedelai impor.
"Maka dipertimbangkan kembali untuk merevitasliasi atau mengoptimalkan peran Bulog yang dulu pernah dilakukan sebelum adanya kesepakatan dengan IMF. Mungkin akan dikembangkan ke beberapa komoditas lain yang dan pas dikelola Bulog. Ini masih dalam tahap pembahasan," papar Julian.
Seperti diketahui pada era Orde Baru, Bulog sebagai state trading enterprise (STE) yang dinotifikasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bulog memiliki hak istimewa dengan menjadi pemegang monopoli atas kebutuhan pokok di dalam negeri.
Namun semenjak IMF menjadi kreditur Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas, setelah Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia 1998 ditandatangani status STE Bulog dihapus. Kewenangan Bulog hanya sebatas beras saja, dalam LoI yang ditandatangani 20 Januari 2000.
Perlu ada perubahan terhadap payung hukum pembentukannya dan prosesnya dikerjakan secara lintas departemen teknis terkait dalam Kemenko Perekonomian.
"Satu-dua bulan ini dikaji bersama oleh kemenkeu, kemendag, kementan dan instasi terkait," ujar Staf Khusus Presiden bidang Pangan dan Energi, Jusuf Gunawan, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012).
Menurutnya hasil kajian adalah masukan kepada Presiden SBY untuk keperluan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bulog. Termasuk rekomendasi komoditas utama apa saja yang perlu Bulog jaga stabilitasi harganya dengan tetap memperhatikan pendapatan yang layak bagi produsen dan harga jual yang terjangkau oleh konsumen.
"Stabilisasi harga yang dapat berguna bagi konsumen dan produsen. Siapa produsen itu? Produsen itu adalah petani. Siapa konsumen itu? Kita semua, termasuk di dalamnya petani. Keseimbangan harus dibangun sedemikian rupa supaya harmonis," papar Jusuf.
Secara terpisah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, menyampaikan Bulog memiliki peran yang vital stabilisasi harga dan menjaga stok beras. Memang selama ini kedelai tidak termasuk di dalam salah satu yang Bulog tangani, namun bila melihat rentannya pasokan ketersediaan pangan belakangan ini ketergantungan yang teramat sangat terhadap kedelai impor.
"Maka dipertimbangkan kembali untuk merevitasliasi atau mengoptimalkan peran Bulog yang dulu pernah dilakukan sebelum adanya kesepakatan dengan IMF. Mungkin akan dikembangkan ke beberapa komoditas lain yang dan pas dikelola Bulog. Ini masih dalam tahap pembahasan," papar Julian.
Seperti diketahui pada era Orde Baru, Bulog sebagai state trading enterprise (STE) yang dinotifikasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bulog memiliki hak istimewa dengan menjadi pemegang monopoli atas kebutuhan pokok di dalam negeri.
Namun semenjak IMF menjadi kreditur Indonesia, kewenangan Bulog terpangkas, setelah Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia 1998 ditandatangani status STE Bulog dihapus. Kewenangan Bulog hanya sebatas beras saja, dalam LoI yang ditandatangani 20 Januari 2000.
SBY Janji akan Fungsikan Lagi Bulog Sebagai Stabilisator Harga
Lonjakan harga kedelai impor belakangan ini membuat pemerintah berniat memperluas peran Perum Bulog untuk menstabilisasi harga pangan selain beras.
Keputusan penghapusan bea masuk impor sebesar 5% merupakan solusi jangka pendek yang pemerintah ambil untuk menekan harga kedelai. Untuk jangka menengah dan panjang, luas lahan pertanian kedelai akan ditambah dan mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu.
"Saya berpikir Bulog harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali sesuai sejarah didirikannya dahulu, yaitu stabilisasi harga," ujar Presiden SBY.
Rencana ini disampaikannya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Agenda utama rapat petang hari ini adalah persiapan materi pidato nota keuangan dan postur RAPBN 2013 yang akan dipidatokan Presiden SBY dihadapan DPR dan DPD pada 16 Agustus 2012.
Sebelumnya dikatakan Presiden SBY bahwa kenaikan harga pada bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, merupakan fenomena rutin dan wajar. Tapi khusus untuk kenaikan komoditas kedelai, menurutnya merupakan akibat dari kekeringan parah yang melanda negara-negara utama produsennya yaitu AS, Brasil dan Argentina.
Sejauh ini produksi dalam negeri baru mampu mencukupi 850 ribu ton dari kebutuhan kedelai per tahunnya mencapai 2,2 juta ton. Ketimpangan ini otomatis membuat Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar setiap tahunnya dan manakala terjadi kenaikan harga di tingkat dunia dengan sendirinya langsung terasa dampaknya di dalam negeri.
Di dalam konteks tersebut Presiden SBY berpikir perlu dilakukan stabilisasi harga. Bulog merupakan lembaga negara yang tepat menjalankan tugas tersebut. Tentunya yang perlu distabilkan harganya bukan hanya kedelai, melainkan juga beras dan jagung serta komoditas utama lainnya yang jadi hajat hidup orang banyak.
"Kita serahkan kepada tim, komoditas apa saja yang harus dijaga. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi tentu Bulog juga harus tetap efisien, lebih responsive dan sehat," sambung SBY.
Keputusan penghapusan bea masuk impor sebesar 5% merupakan solusi jangka pendek yang pemerintah ambil untuk menekan harga kedelai. Untuk jangka menengah dan panjang, luas lahan pertanian kedelai akan ditambah dan mengembalikan fungsi Bulog seperti dahulu.
"Saya berpikir Bulog harus kita revitalisasi dan fungsikan kembali sesuai sejarah didirikannya dahulu, yaitu stabilisasi harga," ujar Presiden SBY.
Rencana ini disampaikannya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/7/2012). Agenda utama rapat petang hari ini adalah persiapan materi pidato nota keuangan dan postur RAPBN 2013 yang akan dipidatokan Presiden SBY dihadapan DPR dan DPD pada 16 Agustus 2012.
Sebelumnya dikatakan Presiden SBY bahwa kenaikan harga pada bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri, merupakan fenomena rutin dan wajar. Tapi khusus untuk kenaikan komoditas kedelai, menurutnya merupakan akibat dari kekeringan parah yang melanda negara-negara utama produsennya yaitu AS, Brasil dan Argentina.
Sejauh ini produksi dalam negeri baru mampu mencukupi 850 ribu ton dari kebutuhan kedelai per tahunnya mencapai 2,2 juta ton. Ketimpangan ini otomatis membuat Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah besar setiap tahunnya dan manakala terjadi kenaikan harga di tingkat dunia dengan sendirinya langsung terasa dampaknya di dalam negeri.
Di dalam konteks tersebut Presiden SBY berpikir perlu dilakukan stabilisasi harga. Bulog merupakan lembaga negara yang tepat menjalankan tugas tersebut. Tentunya yang perlu distabilkan harganya bukan hanya kedelai, melainkan juga beras dan jagung serta komoditas utama lainnya yang jadi hajat hidup orang banyak.
"Kita serahkan kepada tim, komoditas apa saja yang harus dijaga. Saya harap tidak terlalu lama. Tapi tentu Bulog juga harus tetap efisien, lebih responsive dan sehat," sambung SBY.
Menteri Perdagangan RI Apresiasi Program Bazaar Sembako Murah Pemko Batam
BATAM – Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirawan meninjau langsung program pembagian 18.000 paket bazar sembako murah yang dilaksanakan Pemko Batam di Kecamatan Lubuk Baja, tepatnya di Kelurahan Tanjung Uma, Senin (23/7). Menteri Perdagangan di damping oleh Wakil Walikota Batam Rudi Se, MM, Kepala Dinas Perindag Kota Batam Ahmad Hijazi, Kabag Perekonomian Leo Putra, Camat Lubuk Baja serta Lurah Tanjung Uma.
Kehadiran Menteri Perdagangan RI sekaligus meresmikan Pasar Aviari Batuaji sebagi pasar tertib ukur serta Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Usaha Peduli dan Ramah di Kota Batam.
Saat peninjauan Bazar sembako murah, Menteri Perdagangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam yang telah melaksanakan program bazar sembako murah, dengan program ini Pemerintah Daerah telah membantu masyarakat melalui subsidi smbako terutama memasuki bulan Ramadhan 1433 H.
Gita Wiryawan menghimbau dan memberi anjuran kepada masyarakat untuk tetap hidup hemat, tidak boros dan terlalu bersifat konsumtif, karena dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat maka tingkat kebutuhan produksi juga akan meningkat.
Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam, Drs. Leo Putra, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bazar sembako murah ini merupakan program rutin Pemko batam yang dibiayai APBD Kota Batam. Untuk tahun ini dianggarkan sebagnyak 18.000 paket untuk 12 Kecamatan se Kota Batam yang dibagikan dalam dua putaran.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal itu dapat dilihat dengan antusiasme masyarakat yang tinggi saat bazar. Leo berharap kedepannya,jumlah bazaar sembako murah akan semakin meningkat tiap tahunnya.
Rabu, 25 Juli 2012
Rencana Impor Beras: Wujud Inkonsistensi
Sejak Kamis, 19 Juli 2012, beredar kabar di media massa bahwa Indonesia akan mengimpor beras tahun ini. Konon sampai satu juta ton (Detik Finance, 19 Juli 2012). Argumen yang disampaikan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, rencana impor sebesar satu juta ton itu untuk cadangan saja agar mencapai dua juta ton. Pemerintah berupaya menaikkan cadangan beras yang dikelola Bulog karena dikhawatirkan terdapat kekeringan ekstrem El-Nino dan gangguan lain yang akan melanda tahun 2012 ini.
Rencana impor beras tersebut tampak semakin nyata ketika situs Oryza News memberitakan bahwa Indonesia akan membeli beras dari Kamboja sebanyak 100 ribu ton (Kompas, 20 Juli 2012). Produksi beras Kamboja tahun 2012 diperkirakan naik enam persen, sehingga mencapai 2,7 juta ton, karena cuaca yang cukup bersahabat di sana. Recnana impor beras itu tentu menuai reaksi keras dari masyarakat karena angka ramalan produksi beras Indonesia tahun 2012 mencapai 68,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan menggunakan angka konversi 0,57, produksi beras tahun 2012 mencapai 39,1 juta ton beras. Artinya, Indonesia masih akan mengalami surplus beras hampir enam juta ton, jika angka konsumsi dihitung dengan batas atas 139,15 kg per kapita dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa.
Setelah menjadi berita besar dan mendapat kecaman dan reaksi keras dari masyarakat, Pemerintah kemudian secara serempak membantah rencana impor beras tersebut (Kompas, 21 Juli 2012). Apakah benar Indonesia akan melakukan impor beras tahun ini, ujian pertama yang harus dilalui adalah musim kering bulan Juli-September ini, yang secara kebetulan bersamaan dengan lonjakan konsumsi pangan yang besar karena Ramadan dan Idul Fitri.
Mengapa masyarakat Indonesia meningkatkan konsumsi pangan pada bulan suci penuh rahmah bagi umat Islam, tentu merupakan tema studi lain yang mungkin lebih menarik. Lonjakan harga beberapa pangan pokok sampai 30 persen adalah fakta tersendiri yang harus dipecahkan, bahwa stok pangan tidak boleh langka, apalagi sampai kehabisan. Beruntung bahwa Pemerintah telah menjamin bahwa stok dan pasokan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, cabai, tepung terigu dan lain-lain akan aman sampai setelah Idul Fitri atau pada periode Agustus-September.
Apabila kenaikan harga dapat dikendalikan tidak terlalu liar, maka stok pangan di dalam negeri memang benar-benar aman. Khusus beras, panen raya bulan April-Mei yang lalu akan sangat menentukan kinerja pengadaan dan stok beras yang dikelola Bulog. Pada kondisi normal, Perum Bulog mampu melakukan pengadaan gabah di dalam negeri, dengan cara membeli gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang berlaku. Bulog kemudian menyimpan beras tadi menjadi cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan penyanggah dan cadangan lain yang digunakan untuk operasi pasar dan subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin). Manajemen stok beras menjadi jargon wajib karena sistem produksi beras di Indonesia cenderung menumpuk (65 persen) pada musim tanam rendeng atau musim panen raya Maret-April.
Bulog yang menjadi pelaksana kebijakan ketahanan pangan seperti sekarang, tentu cukup sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, apalagi untuk menjadi referensi bagi perjalanan ketahanan pangan Indonesia. Bahkan, kekhawatiran masyarakat tentang pemihakan pemerintah kepada petani dan rakyat miskin lain justeru semakin beasr, jika mengacu pada esensi dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP), seperti pada versi terakhir Inpres 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Pada kebijakan terbaru bidang perberasan tersebut nyaris tidak terdapat fungsi strategis dalam menjaga dan membangun ketahanan pangan Indonesia, sangat jauh jika dibandingkan dengan konsep price-band policy yang menggabungkan kebijakan harga dasar gabah dan harga atap beras pada masa Orde Baru.
Tidaklah terlalu mengherankan apabila masih terdapat inkonsistensi kebijakan pangan, karena landasan strategis kebijakan pangan di Indonesia sampai saat ini masih rapuh. Masyarakat berharap banyak, bahkan terlalu tinggi, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang baru, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Saat ini proses politik pembahasan RUU Pangan itu sedang tertunda karena para anggota parlemen sedang memasuki masa reses dan berjumpa konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing. Masa sidang kembali akan dibuka nanti pada 16 Agustus 2012, bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013.
Perhatian utama dari masyarakat terhadap rencana impor beras tahun ini sebenarnya didorong dari rasa kepedulian atau bahkan pesimisme terhadap nasib dan kesejahteraan petani Indonesia. Petani padi Indonesia pasti akan sangat terpukul apabila beras impor sampai merasuk ke pelosok pedesaan pada sentra produksi padi. Bahwa usahatani padi yang secara politik sangat strategis dan menjadi penting pada saat Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, ternyata masih jauh dari harapan.
Sistem politik dan pola perumusan kebijakan di Indonesia tidak berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, terutama karena skala usaha ekonomi petani Indonesia yang tidak efisien. Sistem produksi padi di Indonesia melibatkan 15 juta rumah tangga usahatani (RUT) atau lebih dari 84 persen dari total 17,8 juta RUT di Indonesia. Lebih dari 9,5 juta (54 persen) RUT hanya menguasai lahan 0,5 hektar atau kurang, sehingga agak sulit berharap banyak bahwa petani padi akan mampu menikmati keuntungan ekonomi dan penghidupan yang layak.
Petani Indonesia sebenarnya tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk, tapi pemihakan yang tulus dari pemerintah, sehingga mampu memahami permasalahan dan kesulitan yang dihadapi petani Indonesia. Petani Indonesia sangat sabar dan mengerti apabila jargon-jargon reforma agrarian yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2007 belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Petani Indonesia sangat perlu seorang pendamping dan penyuluh pertanian lapangan yang andal, yang dapat dijadikan tempat bertanya, apabila terdapat serangan hama wereng cokelat.
Petani bukannya tidak menginginkan bantuan langsung masyarakat seperti pembagian uang Rp100 juta per Gabungan Kelompok Tani pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Uang sebesar itu apabila dibagi-rata kepada 100 orang petani, sehingga setiap petani menerima Rp1 juta rupiah potong biaya administrasi, tentu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang produktif. Petani akan lebih berterima kasih apabila mereka mampu memperoleh tambahan motivasi dan peningkatan pemahama terhadap inovasi baru dan teknologi tepat-guna yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Di sinilah cikal-bakal proses peningkatan kesejahteraan petani bermula dan perbaikan kehidupan masyarakat pada umumnya dapat diharapkan terwujud.
Rencana impor beras tersebut tampak semakin nyata ketika situs Oryza News memberitakan bahwa Indonesia akan membeli beras dari Kamboja sebanyak 100 ribu ton (Kompas, 20 Juli 2012). Produksi beras Kamboja tahun 2012 diperkirakan naik enam persen, sehingga mencapai 2,7 juta ton, karena cuaca yang cukup bersahabat di sana. Recnana impor beras itu tentu menuai reaksi keras dari masyarakat karena angka ramalan produksi beras Indonesia tahun 2012 mencapai 68,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan menggunakan angka konversi 0,57, produksi beras tahun 2012 mencapai 39,1 juta ton beras. Artinya, Indonesia masih akan mengalami surplus beras hampir enam juta ton, jika angka konsumsi dihitung dengan batas atas 139,15 kg per kapita dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa.
Setelah menjadi berita besar dan mendapat kecaman dan reaksi keras dari masyarakat, Pemerintah kemudian secara serempak membantah rencana impor beras tersebut (Kompas, 21 Juli 2012). Apakah benar Indonesia akan melakukan impor beras tahun ini, ujian pertama yang harus dilalui adalah musim kering bulan Juli-September ini, yang secara kebetulan bersamaan dengan lonjakan konsumsi pangan yang besar karena Ramadan dan Idul Fitri.
Mengapa masyarakat Indonesia meningkatkan konsumsi pangan pada bulan suci penuh rahmah bagi umat Islam, tentu merupakan tema studi lain yang mungkin lebih menarik. Lonjakan harga beberapa pangan pokok sampai 30 persen adalah fakta tersendiri yang harus dipecahkan, bahwa stok pangan tidak boleh langka, apalagi sampai kehabisan. Beruntung bahwa Pemerintah telah menjamin bahwa stok dan pasokan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, cabai, tepung terigu dan lain-lain akan aman sampai setelah Idul Fitri atau pada periode Agustus-September.
Apabila kenaikan harga dapat dikendalikan tidak terlalu liar, maka stok pangan di dalam negeri memang benar-benar aman. Khusus beras, panen raya bulan April-Mei yang lalu akan sangat menentukan kinerja pengadaan dan stok beras yang dikelola Bulog. Pada kondisi normal, Perum Bulog mampu melakukan pengadaan gabah di dalam negeri, dengan cara membeli gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang berlaku. Bulog kemudian menyimpan beras tadi menjadi cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan penyanggah dan cadangan lain yang digunakan untuk operasi pasar dan subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin). Manajemen stok beras menjadi jargon wajib karena sistem produksi beras di Indonesia cenderung menumpuk (65 persen) pada musim tanam rendeng atau musim panen raya Maret-April.
Bulog yang menjadi pelaksana kebijakan ketahanan pangan seperti sekarang, tentu cukup sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, apalagi untuk menjadi referensi bagi perjalanan ketahanan pangan Indonesia. Bahkan, kekhawatiran masyarakat tentang pemihakan pemerintah kepada petani dan rakyat miskin lain justeru semakin beasr, jika mengacu pada esensi dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP), seperti pada versi terakhir Inpres 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Pada kebijakan terbaru bidang perberasan tersebut nyaris tidak terdapat fungsi strategis dalam menjaga dan membangun ketahanan pangan Indonesia, sangat jauh jika dibandingkan dengan konsep price-band policy yang menggabungkan kebijakan harga dasar gabah dan harga atap beras pada masa Orde Baru.
Tidaklah terlalu mengherankan apabila masih terdapat inkonsistensi kebijakan pangan, karena landasan strategis kebijakan pangan di Indonesia sampai saat ini masih rapuh. Masyarakat berharap banyak, bahkan terlalu tinggi, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang baru, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Saat ini proses politik pembahasan RUU Pangan itu sedang tertunda karena para anggota parlemen sedang memasuki masa reses dan berjumpa konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing. Masa sidang kembali akan dibuka nanti pada 16 Agustus 2012, bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013.
Perhatian utama dari masyarakat terhadap rencana impor beras tahun ini sebenarnya didorong dari rasa kepedulian atau bahkan pesimisme terhadap nasib dan kesejahteraan petani Indonesia. Petani padi Indonesia pasti akan sangat terpukul apabila beras impor sampai merasuk ke pelosok pedesaan pada sentra produksi padi. Bahwa usahatani padi yang secara politik sangat strategis dan menjadi penting pada saat Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, ternyata masih jauh dari harapan.
Sistem politik dan pola perumusan kebijakan di Indonesia tidak berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, terutama karena skala usaha ekonomi petani Indonesia yang tidak efisien. Sistem produksi padi di Indonesia melibatkan 15 juta rumah tangga usahatani (RUT) atau lebih dari 84 persen dari total 17,8 juta RUT di Indonesia. Lebih dari 9,5 juta (54 persen) RUT hanya menguasai lahan 0,5 hektar atau kurang, sehingga agak sulit berharap banyak bahwa petani padi akan mampu menikmati keuntungan ekonomi dan penghidupan yang layak.
Petani Indonesia sebenarnya tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk, tapi pemihakan yang tulus dari pemerintah, sehingga mampu memahami permasalahan dan kesulitan yang dihadapi petani Indonesia. Petani Indonesia sangat sabar dan mengerti apabila jargon-jargon reforma agrarian yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2007 belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Petani Indonesia sangat perlu seorang pendamping dan penyuluh pertanian lapangan yang andal, yang dapat dijadikan tempat bertanya, apabila terdapat serangan hama wereng cokelat.
Petani bukannya tidak menginginkan bantuan langsung masyarakat seperti pembagian uang Rp100 juta per Gabungan Kelompok Tani pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Uang sebesar itu apabila dibagi-rata kepada 100 orang petani, sehingga setiap petani menerima Rp1 juta rupiah potong biaya administrasi, tentu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang produktif. Petani akan lebih berterima kasih apabila mereka mampu memperoleh tambahan motivasi dan peningkatan pemahama terhadap inovasi baru dan teknologi tepat-guna yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Di sinilah cikal-bakal proses peningkatan kesejahteraan petani bermula dan perbaikan kehidupan masyarakat pada umumnya dapat diharapkan terwujud.
Langganan:
Postingan (Atom)