Bulog Divre Jateng menjamin selama 2012 Jawa Tengah tidak akan menerima beras impor. Sebab selama Januari-Juni 2012 surplus beras di provinsi ini mencapai 2,225, juta ton, dengan total poduksi 3,986 juta ton.
"Kami tetap akan menggunakan beras produksi Jawa Tengah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Kepala Divre Perum Bulog Jateng Hari Susetyo, Rabu (11/7).
Menurut Hari, Jateng tak perlu khawatir kekurangan beras, sebab di sisa waktu panen gadu sampai dengan Desember nanti, Bulog masih bisa menyerap beras dari petani.
Sejak Januari-Juni, Bulog dapat menyerap 25 persen dari total surplus 2,225 juta ton, dan menyerap total produksi beras sebanyak 14 persen. Apalagi saat memasuki musim rendeng nanti, Bulog mampu menyerap 6.500-7.500 ton per hari, bila dibandingkan musim gadu yang hanya 2.500-3.500 ton per hari.
"Hasil surplus sebagian besar masuk ke gudang-gudang Bulog Jateng. Bila kapasitas gudang tidak mencukupi, Bulog masih memiliki 60 gudang filial milik pemasok beras mitra kerja Bulog," ujarnya.
Hari mengatakan, stok beras di wilayah Jateng cukup hingga Maret 2013. Saat ini stok beras di seluruh gudang Bulog mencapai 405.149 ton, dengan penyaluran raskin per bulan 44.000 ton.
Jumlah stok tersebut diprediksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras sampai sembilan bulan ke depan dengan rata rata pengadaan harian mencapai 2.500-3.500 ton per hari.
"Realisasi pengadaan beras sampai 11 Juli sudah mencapai 577.493 ton atau 73,87 persen dari prognosa 2012 yakni 781.750 ton. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan realisasi sebesar 111 persen," paparnya.
Guna memperluas area penyerapan beras dan meningkatkan produksi, Bulog melakukan jemput bola dengan kegiatan jaringan semut yang menggandeng gapoktan, dan penggilingan nonmitra.
Bulog juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten melalui penanaman padi dan membeli hasil produksinya. "Program jaringan semut mampu menyumbang hingga 10 persen dari penyerapan beras Bulog," tuturnya.
Soal harga beras, dia meminta ada pengawasan dari dinas terkait soal itu. Sebab bila harga di pasaran tinggi, Bulog akan sulit menyerap beras dari petani. "Tapi Bulog memiliki fungsi komersial, yakni dapat membeli dengan harga lebih tinggi dari HPP, kemudian dijual ke pasar," katanya.
An Independent Survey, Since 1969
Kamis, 12 Juli 2012
Tahun Ini Bulog Tidak Impor Beras
Badan Urusan Logistik (Bulog) optimistis tahun ini tak akan melakukan importasi beras.
Hal tersebut dipacu proyeksi yang cukup positif terhadap surplus beras hingga akhir tahun yang bisa mencapai 5,5 juta ton.
Lantaran itu, Bulog pun menggenjot pengadaan beras petani bahkan hingga akhir Juli mendatang.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), produksi gabah kering giling (GKG) pada 2012 diproyeksi bisa mencapai 2,84 juta ton, atau naik 4,31 persen dibandingkan 2011.
“Tergantung bagaimana masalah iklimnya. Kalau iklim dan produksi baik, maka pada 2012 seyogyanya bisa surplus beras 5,5 juta ton. Saya tidak ingin impor beras,” ungkap Sutarto pada pemaparan kinerja semester pertama Perum Bulog, Rabu (4/7).
Bahkan, dia melanjutkan, jika iklim menunjang, maka pada akhir Desember mendatang, Bulog menargetkan tetap mampu melakukan pengadaan beras hingga 1,1 juta ton.
Menurutnya, angka ramalan tersebut bisa naik bila sistem pertanian mampu berjalan dengan baik, seperti bantuan pupuk dan benih, yang berjalan dengan lancar dan tidak tersendat.
Hal tersebut dipacu proyeksi yang cukup positif terhadap surplus beras hingga akhir tahun yang bisa mencapai 5,5 juta ton.
Lantaran itu, Bulog pun menggenjot pengadaan beras petani bahkan hingga akhir Juli mendatang.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), produksi gabah kering giling (GKG) pada 2012 diproyeksi bisa mencapai 2,84 juta ton, atau naik 4,31 persen dibandingkan 2011.
“Tergantung bagaimana masalah iklimnya. Kalau iklim dan produksi baik, maka pada 2012 seyogyanya bisa surplus beras 5,5 juta ton. Saya tidak ingin impor beras,” ungkap Sutarto pada pemaparan kinerja semester pertama Perum Bulog, Rabu (4/7).
Bahkan, dia melanjutkan, jika iklim menunjang, maka pada akhir Desember mendatang, Bulog menargetkan tetap mampu melakukan pengadaan beras hingga 1,1 juta ton.
Menurutnya, angka ramalan tersebut bisa naik bila sistem pertanian mampu berjalan dengan baik, seperti bantuan pupuk dan benih, yang berjalan dengan lancar dan tidak tersendat.
Mentan: Mungkin Saja Impor Beras meski Surplus
Menteri Pertanian Suswono menyatakan impor beras untuk mencukupi kebutuhan yang meningkat menjelang puasa dan hari raya masih dimungkinkan meskipun produksi beras nasional mengalami surplus dengan kenaikan produksi mencapai 4,31%.
"Jika dibandingkan antara produksi dan permintaan, persediaan beras sampai September sudah mencapai tujuh juta ton sedangkan permintaannya lima juta ton, namun ketersediaan beras di pasar untuk masyarakat bergantung dari daya serap Bulog," kata Suswono di Jakarta, Selasa (10/7).
Suswono mengatakan bahwa pemerintah berharap Bulog tahun ini dapat menyerap setidaknya 3,5 juta ton beras dalam negeri. Sampai bulan Juni, serapan Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton.
"Jika daya serap Bulog untuk beras lokal bagus dan lebih mengutamakan produksi dalam negeri, maka Indonesia tidak akan mengimpor beras," kata dia.
Suswono juga mengungkapkan bahwa ketersediaan bahan pokok lain selama bulan Ramadhan dan hari raya yang diperkirakan akan melonjak sampai saat ini masih dalam taraf aman.
"Untuk daging misalnya, stok daging untuk kebutuhan rumah tangga masih cukup sehingga tidak perlu impor tambahan, sementara untuk kebutuhan industri memang belum cukup," kata Suswono.
Suswono mengungkapkan bahwa selama tahun ini, dari 480.000 ton kebutuhan daging nasional, 399.000 ton di antaranya dipenuhi dari peternakan lokal.
Suswono juga mengakui bahwa mendekati bulan puasa ini, sudah ada gejolak kecil kenaikan harga bahan pokok, namun fluktuasi tersebut masih berada dalam taraf yang bisa dijangkau dengan daya beli masyarakat.
"Fenomena seperti ini rutin menjelang Ramadhan sehingga pemerintah masih bisa mengantisipasinya," katanya.
"Jika dibandingkan antara produksi dan permintaan, persediaan beras sampai September sudah mencapai tujuh juta ton sedangkan permintaannya lima juta ton, namun ketersediaan beras di pasar untuk masyarakat bergantung dari daya serap Bulog," kata Suswono di Jakarta, Selasa (10/7).
Suswono mengatakan bahwa pemerintah berharap Bulog tahun ini dapat menyerap setidaknya 3,5 juta ton beras dalam negeri. Sampai bulan Juni, serapan Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton.
"Jika daya serap Bulog untuk beras lokal bagus dan lebih mengutamakan produksi dalam negeri, maka Indonesia tidak akan mengimpor beras," kata dia.
Suswono juga mengungkapkan bahwa ketersediaan bahan pokok lain selama bulan Ramadhan dan hari raya yang diperkirakan akan melonjak sampai saat ini masih dalam taraf aman.
"Untuk daging misalnya, stok daging untuk kebutuhan rumah tangga masih cukup sehingga tidak perlu impor tambahan, sementara untuk kebutuhan industri memang belum cukup," kata Suswono.
Suswono mengungkapkan bahwa selama tahun ini, dari 480.000 ton kebutuhan daging nasional, 399.000 ton di antaranya dipenuhi dari peternakan lokal.
Suswono juga mengakui bahwa mendekati bulan puasa ini, sudah ada gejolak kecil kenaikan harga bahan pokok, namun fluktuasi tersebut masih berada dalam taraf yang bisa dijangkau dengan daya beli masyarakat.
"Fenomena seperti ini rutin menjelang Ramadhan sehingga pemerintah masih bisa mengantisipasinya," katanya.
Jumat, 06 Juli 2012
Bulog Tak Impor Beras Lagi
Direktur Utama perum Bulog Sutarto Alimoeso memastikan Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini tak akan impor beras. Hal ini dipacu proyeksi cukup positif terhadap surplus beras hingga akhir tahun yang bisa mencapai 5,5 juta ton. karena itu, Bulog pun menggenjot pengadaan beras petani bahkan hingga akhir Juli mendatang.
Sutarto Alimoeso menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), produksi gabah kering giling (GKG) pada 2012 diproyeksi bisa mencapai 2,84 juta ton, atau naik 4,31 persen dibandingkan 2011.
Menurutnya, angka ramalan bisa naik jika sistem pertanian mampu berjalan dengan baik, seperti bantuan pupuk dan benih, yang berjalan dengan lancar dan tidak tersendat. Sampai Mei ditarget 2 juta ton.
Hingga semester pertama 2012, jumlah pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 2.336.217 ton. Posisi tersebut meningkat 83 persen dibandingkan realisasi penyerapan Bulog setara beras pada periode yang sama tahun lalu, sebesar 1.276.883 ton. Total realisasi pengadaan beras dalam negeri pada tahun lalu mencapai 1.742.480 ton.
Dengan performa penyerapan beras hingga paro pertama 2012 tersebut, Bulog telah menggelontorkan dana kredit sebesar Rp 15,4 triliun, atau 77 persen dari total anggaran sebesar Rp 20 triliun. Sampai dengan saat ini, Bulog pun meraup untung hingga Rp 111 miliar.
Sutarto Alimoeso menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), produksi gabah kering giling (GKG) pada 2012 diproyeksi bisa mencapai 2,84 juta ton, atau naik 4,31 persen dibandingkan 2011.
Menurutnya, angka ramalan bisa naik jika sistem pertanian mampu berjalan dengan baik, seperti bantuan pupuk dan benih, yang berjalan dengan lancar dan tidak tersendat. Sampai Mei ditarget 2 juta ton.
Hingga semester pertama 2012, jumlah pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 2.336.217 ton. Posisi tersebut meningkat 83 persen dibandingkan realisasi penyerapan Bulog setara beras pada periode yang sama tahun lalu, sebesar 1.276.883 ton. Total realisasi pengadaan beras dalam negeri pada tahun lalu mencapai 1.742.480 ton.
Dengan performa penyerapan beras hingga paro pertama 2012 tersebut, Bulog telah menggelontorkan dana kredit sebesar Rp 15,4 triliun, atau 77 persen dari total anggaran sebesar Rp 20 triliun. Sampai dengan saat ini, Bulog pun meraup untung hingga Rp 111 miliar.
Senin, 02 Juli 2012
Target Swasembada Pangan Terkendala Luas Lahan
Target swasembada pangan nasional masih terbentur ketersediaan lahan dan infrastruktur dasar. Pemerintah sulit menyiapkan lahan dalam jumlah besar untuk mendongkrak produktivitas pangan nasional.
"Swasembada kedelai membutuhkan 500 ribu hektare (Ha) dan gula 350 ribu Ha. Itu semua belum terpenuhi," kata Menteri Pertanian Suswono saat pembukaan rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/7) malam .
Suswono menjelaskan persoalan tersebut terkait pembebasan dan tumpang tindih peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Akibatnya, pemerintah sulit mencetak lahan baru untuk pengembangan tanaman pangan. Termasuk, memanfaatkan lahan kritis. "Walaupun banyak tersedia lahan di depan mata tetapi setelah dicek ternyata itu kawasan hutan. Padahal, hutannya tidak ada lagi," jelas Mentan.
Ia mengungkapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah berjanji membebaskan 2 Ha dari 7,5 Ha lahan terlantar untuk areal pertanian. Janji tersebut hingga kini belum teralisasi karena eksekusi kepemilikan lahan selalu gagal. Namun, Mentan tidak menyebut lokasi lahan yang dimaksud. "Eksekusi memang tidak mudah tapi masak pemerintah kalah. Kalau memang aturannya yang tidak mendukung, kan bisa diubah," ungkapnya.
Suswono menambahkan, areal pertanian semakin tergerus untuk kegiatan pembangunan. Sekitar 100 ribu Ha areal pertanian di Indonesia beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan nonpertanian setiap tahun. Kondisi infrastruktur dasar juga memberikan kontribusi terhadap perlambatan target swasembada pangan. Selain kondisi jalan yang belum memadai, banyak saluran irigasi yang rusak. "Sekitar 52% (saluran) irigasi rusak. Begitulah faktanya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu
"Swasembada kedelai membutuhkan 500 ribu hektare (Ha) dan gula 350 ribu Ha. Itu semua belum terpenuhi," kata Menteri Pertanian Suswono saat pembukaan rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/7) malam .
Suswono menjelaskan persoalan tersebut terkait pembebasan dan tumpang tindih peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Akibatnya, pemerintah sulit mencetak lahan baru untuk pengembangan tanaman pangan. Termasuk, memanfaatkan lahan kritis. "Walaupun banyak tersedia lahan di depan mata tetapi setelah dicek ternyata itu kawasan hutan. Padahal, hutannya tidak ada lagi," jelas Mentan.
Ia mengungkapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah berjanji membebaskan 2 Ha dari 7,5 Ha lahan terlantar untuk areal pertanian. Janji tersebut hingga kini belum teralisasi karena eksekusi kepemilikan lahan selalu gagal. Namun, Mentan tidak menyebut lokasi lahan yang dimaksud. "Eksekusi memang tidak mudah tapi masak pemerintah kalah. Kalau memang aturannya yang tidak mendukung, kan bisa diubah," ungkapnya.
Suswono menambahkan, areal pertanian semakin tergerus untuk kegiatan pembangunan. Sekitar 100 ribu Ha areal pertanian di Indonesia beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan nonpertanian setiap tahun. Kondisi infrastruktur dasar juga memberikan kontribusi terhadap perlambatan target swasembada pangan. Selain kondisi jalan yang belum memadai, banyak saluran irigasi yang rusak. "Sekitar 52% (saluran) irigasi rusak. Begitulah faktanya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu
Pemerintah Tetap Impor Beras meski Produksi Surplus
Produksi beras telah mengalami surplus untuk tiap tahun. Tetapi, pemerintah bakal tetap mengimpor beras. Alasannya, untuk mengamankan kebutuhan sepanjang tahun.
Menteri Pertanian Suswono di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/7) malam, mengungkapkan produksi beras nasional tahun ini mencapai 37 juta ton. Sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 33,5 juta ton. Sehingga, terjadi surplus 3,5 juta ton. Hanya saja, menurut Suswono, surplus itu belum mampu memenuhi cadangan pangan nasional. "Konsumsi nasional beras mencapai 2,8 juta ton per bulan. Jadi, untuk cadangan selama tiga bulan dibutuhkan sekitar 10 ton," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat pembukaan rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo
Suswono mengakui persoalan perberasan sangat kompleks. Di satu sisi, pemerintah harus mencukupi kebutuhan beras untuk masyarakat dengan harga murah. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut meningkatkan kesejahteraan petani.
"Peran Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk menyerap beras lokal juga belum optimal, yakni hanya 2,3 juta ton. Sebab, penyerapannya dibatasi harga pembelian pemerintah," urainya.
Suswono juga mengkritik kalangan pengusaha yang lebih tertarik berinvestasi di sektor perkebunan, semisal kelapa sawit daripada sektor tanaman pangan. "Padahal, (bisnis) kelapa sawit suatu saat akan mengalami titik jenuh," kata dia.
Menteri Pertanian Suswono di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (1/7) malam, mengungkapkan produksi beras nasional tahun ini mencapai 37 juta ton. Sedangkan kebutuhan dalam negeri mencapai 33,5 juta ton. Sehingga, terjadi surplus 3,5 juta ton. Hanya saja, menurut Suswono, surplus itu belum mampu memenuhi cadangan pangan nasional. "Konsumsi nasional beras mencapai 2,8 juta ton per bulan. Jadi, untuk cadangan selama tiga bulan dibutuhkan sekitar 10 ton," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat pembukaan rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo
Suswono mengakui persoalan perberasan sangat kompleks. Di satu sisi, pemerintah harus mencukupi kebutuhan beras untuk masyarakat dengan harga murah. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut meningkatkan kesejahteraan petani.
"Peran Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk menyerap beras lokal juga belum optimal, yakni hanya 2,3 juta ton. Sebab, penyerapannya dibatasi harga pembelian pemerintah," urainya.
Suswono juga mengkritik kalangan pengusaha yang lebih tertarik berinvestasi di sektor perkebunan, semisal kelapa sawit daripada sektor tanaman pangan. "Padahal, (bisnis) kelapa sawit suatu saat akan mengalami titik jenuh," kata dia.
PRODUKSI BERAS: Tahun ini diprediksi surplus 3 juta ton
Surplus produksi beras tahun ini diperkirakan sekitar 2-3 juta ton, sehingga stok beras nasional dinilai belum pada titik aman. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian berpendapat jika ada rencana impor beras, maka untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan jika pada tahun ini ada rencana impor beras, maka importasi itu tidak dikaitkan dengan tidak swasembada. Hal itu disebabkan, produksi beras tahun ini surplus 2-3 juta ton, tetapi untuk memperkuat stok, maka kemungkinan diperlukan impor.
"Kalau ada wacana impor [beras], mudah-mudahan tidak impor, impor itu bukan soal swasembada, tetapi untuk lebih aman stok. Kalau swasembada, maka tidak salah kalau kita impor, lebih semata-mata supaya bangsa ini lebih aman, untuk mengurangi spekluasi harga," ujarnya akhir pekan lalu.
Dia menuturkan saat ini baru memasuki pertengahan tahun, masih ada sisa 6 bulan ke depan proses produksi padi yang belum dapat dipastikan. Kendati iklim dan cuaca tahun ini relatif bagus, tetapi tidak dapat dipastikan produksi ke depan berjalan dengan baik. "Kalau mau lebih yakin [stok aman] ya silakan [impor beras]."
Dia memperkirakan produksi padi tahun ini akan mencapai lebih dari 68 juta ton atau naik lebih dari 4% dibandingkan dengan tahun lalu. Produksi padi 68 juta ton itu jika dikonversikan menjadi beras sekitar 38 juta ton. Sementara itu konsumsi di dalam negeri 34 juta ton, sehingga surplus beras tahun ini 3-4 juta ton.
Namun, surplus produksi beras 3-4 juta ton, katanya, belum dapat diangap aman dari sisi stok nasional. "Sehingga kalau ada wacana impor, bukan berarti tidak ada beras, ada surplus, tetapi tidak secure [aman], kalau mau aman ya surplus 10 juta ton."
Kebutuhan beras nasional sekitar 2,7 juta ton per bulan. Jika surplus beras 10 juta ton, maka dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia selama 3-4 bulan.
Jika dalam periode tertentu terjadi gagal panen total, maka dengan surplus beras 10 juta ton itu akan mampu mensuplai seluruh kebutuhan beras di negeri ini selama 3-4 bulan walaupun tidak ada produksi sama sekali. "Tetapi jangan berharap seperti itu. 10 juta ton itu tingkat aman.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan jika pada tahun ini ada rencana impor beras, maka importasi itu tidak dikaitkan dengan tidak swasembada. Hal itu disebabkan, produksi beras tahun ini surplus 2-3 juta ton, tetapi untuk memperkuat stok, maka kemungkinan diperlukan impor.
"Kalau ada wacana impor [beras], mudah-mudahan tidak impor, impor itu bukan soal swasembada, tetapi untuk lebih aman stok. Kalau swasembada, maka tidak salah kalau kita impor, lebih semata-mata supaya bangsa ini lebih aman, untuk mengurangi spekluasi harga," ujarnya akhir pekan lalu.
Dia menuturkan saat ini baru memasuki pertengahan tahun, masih ada sisa 6 bulan ke depan proses produksi padi yang belum dapat dipastikan. Kendati iklim dan cuaca tahun ini relatif bagus, tetapi tidak dapat dipastikan produksi ke depan berjalan dengan baik. "Kalau mau lebih yakin [stok aman] ya silakan [impor beras]."
Dia memperkirakan produksi padi tahun ini akan mencapai lebih dari 68 juta ton atau naik lebih dari 4% dibandingkan dengan tahun lalu. Produksi padi 68 juta ton itu jika dikonversikan menjadi beras sekitar 38 juta ton. Sementara itu konsumsi di dalam negeri 34 juta ton, sehingga surplus beras tahun ini 3-4 juta ton.
Namun, surplus produksi beras 3-4 juta ton, katanya, belum dapat diangap aman dari sisi stok nasional. "Sehingga kalau ada wacana impor, bukan berarti tidak ada beras, ada surplus, tetapi tidak secure [aman], kalau mau aman ya surplus 10 juta ton."
Kebutuhan beras nasional sekitar 2,7 juta ton per bulan. Jika surplus beras 10 juta ton, maka dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia selama 3-4 bulan.
Jika dalam periode tertentu terjadi gagal panen total, maka dengan surplus beras 10 juta ton itu akan mampu mensuplai seluruh kebutuhan beras di negeri ini selama 3-4 bulan walaupun tidak ada produksi sama sekali. "Tetapi jangan berharap seperti itu. 10 juta ton itu tingkat aman.
Langganan:
Postingan (Atom)