RUU Pangan Bakal Stop Kebiasaan Impor Beras

Anggaran Kementan Sudah Dinaikkan Tapi Impor Kok Jalan Terus Komisi IV DPR akan menghentikan kebiasan pemerintah mengimpor beras dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan. Berdasakan data Badan Pu¬sat Statistik (BPS), selama tri¬wulan I-2012 beras impor yang ma-suk mencapai 770,3 ribu ton senilai 420,7 juta dolar AS atau Rp 3,8 triliun. Padahal, suplai be-ras dari dalam negeri sudah cu¬kup berlimpah dari panen raya Maret lalu. Untuk Januari, beras impor yang masuk ke tanah air se¬banyak 355,9 ribu ton seni¬lai 205,1 juta dolar AS. Se¬men¬tara pada Feb¬ruari 297,4 ribu ton beras impor senilai 154,3 juta dolar AS masuk ke Indo¬nesia. Sedangkan Maret, jumlah beras impor yang masuk 117 ribu ton dengan nilai 61,2 juta dolar AS. “Pemerintah kan bilang tidak mau impor beras tahun ini, tapi ki¬ta tidak tahun nantinya. Ma¬ka-nya kebiasaan impor pe¬me¬rintah akan kita batasi oleh Un¬dang-Undang,” kata Wakil Ketua Ko¬misi IV DPR Viva Yoga Mau¬ladi kepada Rakyat Merdeka, Jumat. Tapi, kata Viva, soal impor itu akan diatur dalam pasal yang ber¬beda dengan impor pangan untuk ben¬cana alam. Pasalnya, jika ter¬jadi bencana alam peme¬rintah ma¬¬sih diberikan kewe-nangan un¬tuk impor. Dalam RUU Pangan itu juga me¬nyebutkan impor pangan ha¬nya bisa dilakukan untuk pa¬ngan yang tidak diproduksi di dalam ne¬geri. Sedangkan untuk bahan pa¬ngan yang sudah di-produksi di da¬lam negeri, tidak boleh dibuka kran impor. Kendati begitu, impor beras bisa dilakukan pemerintah jika pro¬duksi dan cadangan me¬nga¬lami penurunan. Ditanya berapa persen am¬bang batas penurunan produksi yang mem¬perbolehkan peme¬rintah un¬tuk melakukan impor, Viva me¬ngatakan, angka untuk itu tidak diatur. “Intinya, impor jangan mem¬buat harga pangan turun dan me¬nyengsarakan petani,” jelasnya. Sekjen Dewan Tani Angga¬wira pesimis pemerintah dan Bu¬log akan menghentikan kebia¬sa¬an-nya mengimpor beras. Me¬nurut dia, Ke¬menterian Per¬ta¬nian (Kemen¬tan) selama ini te¬rus kampanye¬kan target surlus be¬ras 10 juta ton pada 2014. Ta¬pi, hingga kini un¬tuk memenuhi ke-butuhan beras untuk rakyat mis¬kin (raskin), pe¬merintah ma¬sih harus melakukan impor. Upaya Kementan un¬tuk meme¬nuhi surplus beras de¬ngan me¬naikkan anggaran juga be¬lum ter-lihat hasilnya. Bahkan, da¬lam dua tahun terkahir ke¬men¬terian yang dipimpin Suswono itu meli¬patkan anggarannya dari Rp 8,03 triliun pada 2010 menjadi Rp 17,8 trili¬un, tapi tetap tidak bisa meng¬hen¬tikan kebiasan im¬pornya. “Ta¬hun lalu saja impor berasnya men¬capai 1,8 juta ton,” tandas Wira. Ketua Himpunan Pengusaha Mu¬da Indonesia (Hipmi) Bidang Agri¬bisnis Desi Arianti menga-ta¬kan, saat ini ada 16 komoditas pangan dalam daftar impor pe¬merintah dan nilainya saat ini mencapai Rp 100 triliun.

Pemerintah tidak Impor Beras Tahun Ini

Pemerintah tidak akan mengimpor beras tahun ini. Pemerintah yakin kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi. Bahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan surplus beras 2 juta ton tahun ini. "Sekarang tak ada planning mengimpor 2012, kecuali beras yang harus masuk pada Januari dan awal Februari," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan di kantornya, Rabu (4/1). Rakor diikuti oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri/Kepala PPN Armida Alisjahbana, dan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso. Karena tidak impor beras, Hatta meminta Bulog untuk mengoptimalkan pembelian beras dari petani. Pasalnya, impor beras selama ini dilakukan lantaran Bulog tidak mampu menyerap beras lokal karena harganya yang tinggi melebihi HPP (harga pembelian pemerintah). Pada tahun 2011, Bulog melakukan impor beras hingga 1,9 juta ton untuk menutup stok beras nasional. Sebanyak 1,3 juta ton sudah masuk gudang Bulog sedangkan sisanya akan masuk pada Februari hingga Maret. Panen raya pun diperkirakan akan dimulai pada Februari. Ditemui di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengamini ucapan Hatta. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan pembelian beras oleh Bulog untuk menyerap beras petani. "Kita target tahun ini tidak impor. Karena itu pemerintah meminta Bulog mengadakan stok akhir hingga 2 juta ton," kata Sutarto. Sutarto bahkan menargetkan akan menyediakan stok hingga 4 juta ton beras, 2 kali lipat dari pengadaan yang diminta pemerintah. Stok itu akan berasal dari public service obligation (PSO) sebanyak 3,6 juta ton, dan sisanya 400 ribu ton dari komersial.

Bulog Komitmen Jalin Kerja Sama dengan Gapoktan

Surabaya - Bulog Divisi Regional Jawa Timur berkomitmen menjalin kerja sama dengan menggaet gabungan kelompok tani/gapoktan di provinsi ini karena ingin menghilangkan persepsi masyarakat bahwa Bulog hanya bekerja sama dengan pedagang besar. Kepala Bulog Divisi Regional Jatim, Rito Angky Pratomo, menjelaskan, upayanya untuk berkomitmen menggandeng Gapoktan tersebut juga diiringi usahanya bekerja sama dengan mitra kerja skala kecil. "Langkah kerja sama dengan Gapoktan dan mitra kerja skala kecil lebih efektif seiring keberadaan mereka yang menyebar di pelosok desa sehingga kedekatannya terhadap petani sangat tinggi," katanya, ditemui dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan MoU Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2012, di Surabaya, Kamis. Menurut dia, upayanya tersebut bisa disebut sebagai kerja sama dengan jaringan semut. Melalui bentuk kemitraan tersebut pihaknya meyakini dapat menyerap beras sebanyak 1.036.350 ton selama tahun 2012. "Apalagi, pada tahun 2011 penyerapan beras kami hanya terealisasi 411.764 ton," ujarnya. Mengenai jalinan kemitraan yang ada sekarang, sebut dia, Bulog telah memiliki 837 mitra kerja. Dari jumlah tersebut, 522 mitra atau 62,4 persen merupakan mitra kerja aktif dan ada 241 mitra kerja skala kecil. "Sementara, Gapoktan yang kami ajak kerja sama ada 328 kelompok dengan jumlah yang aktif 174 Gapoktan," katanya. Terkait kinerja Bulog dengan pola kemitraan baik mitra kerja skala kecil maupun Gapoktan pada masa kini, tambah dia, dari target 1.036.350 ton maka realisasinya hingga 1 Mei 2012 tercatat 423.270 ton. "Dengan kinerja tersebut, kami optimistis target serapan beras tahun 2012 dapat terwujud," katanya. Di samping itu, kata dia, sampai sekarang semangat petani untuk menanam padi dan menyalurkan beras ke Bulog kian besar. Bahkan, cuaca pada tahun ini lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011. Secara keseluruhan, pola penyerapan beras saat ini mirip dengan tahun 2008. "Pada momentum tersebut (2008), beras yang kami serap dari petani mencapai sekitar 975.025 ton. Sementara, penyerapan beras Bulog pada periode Januari-April 2008 tercatat mencapai 205.694 ton," katanya. Pada kesempatan yang sama, Asisten II Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, mengemukakan, sangat bangga dengan kinerja Bulog dalam menyerap beras petani. "Apalagi, per tanggal 2 Mei 2012 sudah mencapai 432.461 ton di Jatim atau melebihi penyerapan beras Jawa Tengah yang mencapai 365.000 ton per tanggal serupa," katanya. Ia optimistis, tahun ini serapan Bulog Divre Jatim bisa terealisasi sesuai target menyusul angka penyerapan Subround I/2012 lebih besar dibandingkan tahun 2011. "Untuk itu, kamipun berkomitmen membatasi impor beras di Jatim kalau ada beras impor di sini hal tersebut hanya transit," katanya.

Raskin Kendalikan Laju Inflasi

JAKARTA – Penyaluran beras miskin (raskin) oleh Perum Bulog mampu mengendalikan laju inflasi. Berdasarkan pantauan langsung di beberapa kota besar di Indonesia, kenaikan harga beras dapat dikendalikan melalui penyaluran raskin. Demikian kesimpulan lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasil penelitian itu dipaparkan dalam workshop bertema Pengaruh PSO Bulog (Raskin dan CBB) terhadap Risiko Inflasi dan Anggaran yang digelar di kantor Bulog, Jakarta, Selasa (8/5). Catur Sugiyanto, peneliti dari P2EB menjelaskan, peningkatan penyaluran raskin satu persen secara nasional bisa menurunkan indeks harga konsumen sebesar dua persen. Dengan demikian, secara nasional rata-rata alokasi raskin memengaruhi daya beli masyarakat. ’’Kenaikan harga beras terbukti mampu ditekan dengan adanya penyaluran raskin oleh Perum Bulog. Ketika harga beras terkendali, inflasi pun tidak menanjak tajam. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat tetap terjaga,’’ jelas Catur. Selain itu, penyaluran raskin berperan memberi jaminan ketersediaan bahan makanan. Survei lapangan dilakukan di tujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Peneliti terjun langsung memantau pergerakan harga di pasar-pasar besar. Mereka juga mewawancarai para pengusaha beras. Catur menjelaskan, inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pergerakan harga beras eceran medium yang dikontrol oleh Bulog melalui public services obligation (PSO). ’’Penyaluran raskin yang dilakukan oleh Bulog akan menyebabkan harga eceran beras turun pada saat yang bersamaan,” katanya. Harga eceran beras medium, lanjutnya, menjadi faktor yang memengaruhi harga penjualan beras oleh Bulog kepada pemerintah. Pertumbuhan harga beras medium menjadi pertimbangan yang signifikan dalam menentukan naik turunnya harga penjualan beras pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengakui pembahasan soal beras tidak pernah ada habisnya. ”Dalam sehari, saya bisa dua kali mengikuti rapat yang membahas soal beras. Ini memang kebutuhan dasar rakyat kita,” jelas Sutarto. Workshop yang membahas pengaruh penyaluran raskin terhadap inflasi ini digelar dalam rangkaian HUT ke-45 Bulog. Sutarto mengatakan, Bulog ikut bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu caranya dengan melakukan pembelian gabah dari petani saat panen, dan menyalurkan raskin kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga akhir April 2012, Bulog sudah menyalurkan raskin sebanyak 1,1 juta ton kepada kepala keluarga miskin (KKM). Angka ini telah mencapai 82,3 persen dari target penyaluran raskin tahun ini sebesar 1,3 juta ton setara beras. Setiap KKM mendapat jatah 15 kilogram raskin per bulan secara merata. Total penerima raskin seluruh Indonesia sebanyak 17,488 juta KKM pada 2012 ini

Kenapa Bulog Harus Impor Beras

Bulog sendiri berharap tidak ingin melakukan kebijakan impor. Kebijakan impor beras yang dilakukan Perum Bulog merupakan kebijakan yang tak bisa dihindari, karena kebutuhan dan produksi beras dalam negeri tidak seimbang. Bulog sendiri berharap tidak ingin melakukan kebijakan impor itu. Namun, merujuk dari fakta di lapangan dan realitas politik, Bulog harus melakukan impor beras. "Di Bulog, kebijakan yang sifatnya politis lebih besar, ketimbang hitungan teknis dan analitis," kata Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Yogyakarta, Senin, 7 Mei 2012. Menurut dia, berdasarkan hasil catatan Bulog, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini hanya tiga kali pemerintah tidak melakukan impor beras yakni pada 1993, 2008, dan 2009. "Tapi, tetap saja kebijakan impor beras dianggap haram dan itu ulahnya Bulog," ujar Sutarto. Sutarto melanjutkan, Bulog telah berusaha keras untuk memenuhi stok beras dengan memperluas basis pemasukan gabah melalui strategi "dorong-tarik" dan pengembangan "jaringan semut". Strategi ini, dia melanjutkan, ditujukan untuk mempercepat arus pengadaaan melalui kerja sama Bulog dengan Pemda. Pemda mendorong produksi padi dan kelompok taninya, sedangkan Bulog menyerap hasil produksi. Sutarto mengungkapkan, strategi jaringan semut yakni Bulog membeli gabah dan beras petani, langsung dari kelompok tani dan penggilingan-penggilingan kecil yang sarananya terbatas. Bulog juga mendorong masuknya mitra-mitra baru dengan sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan sederhana. "Sampai akhir April, pembelian Bulog telah mencapai di atas 1,32 juta ton atau naik 57 persen dari pengadaan tahun lalu," ujarnya. Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, menambahkan, perlu penguatan agribisnis untuk meningkatkan ekonomi perberasan seiring perubahan perilaku konsumen dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan beras yang mereka inginkan. "Kualitas beras Bulog harus tidak lagi sebatas beras raskin," katanya. Bayu menyebutkan, dari 240 juta masyarakat Indonesia, sekitar 100 juta yang tinggal di desa dan 120 juta di kota. Diperkirakan sekitar 40 juta orang yang berada di 10 kota besar masuk kategori kelas menengah ke atas yang memiliki penghasilan di atas Rp20 juta per bulan, sehingga membutuhkan beras dengan kualitas yang berbeda.

Investigasi Beras Impor Vietnam

Maraknya impor diduga ulah importir beras premium. KEMENTERIAN Pertanian menyatakan siap membentuk tim investigasi terkait pemberitaan ribuan ton beras impor Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sepekan ini. Sebab, seharusnya beras impor tidak boleh masuk pada musim panen. Menteri Pertanian Suswono mengatakan pihaknya akan mencari tahu sebab kenapa beras impor bisa masuk di pasar Cipinang. "Ini menarik, saya akan mencoba mencari tahu. Kenapa beras impor masuk ke Cipinang, akan ada tim yang sidak ke sana," kata dia ditemui usai shalat Jumat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/4). Menurutnya, biasanya beras yang masuk ke pasar induk Cipinang merupakan beras Bulog ataupun beras operasi pasar (OP). Sementara, kata dia, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan OP karena harga sedang stabil dan stok tersedia. "Kalau masuk ke sana sebagian besar masuk dari Bulog, sementara saat ini tidak pada tempatnya untuk melakukan operasi pasar," kata dia. Ia menduga masuknya beras impor tersebut merupakan ulah importir yang diberikan izin khusus untuk mengimpor beras premium yang akan didistribusikan ke hotel dan restoran terkenal. "Ini bisa saja terjadi, tapi kan belum diselidiki," kata dia. Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut meskipun memungkinkan ada izin khusus yang diberikan kepada para importir ini. "Namun jika disalahgunakan dan terbukti pelanggaran itu, saya minta agar diberikan sanksi kepada para importir ini," kata dia. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso memastikan kalau beras impor yang masuk ke Cipinang bukanlah beras bulog untuk operasi pasar. "Karena beras OP sudah selesai sekitar 2 bulan lalu jadi tidak ada beras yang ke sana saat ini," kata dia. Ia juga menegaskan Bulog tidak sedang menjual beras kualitas premium ke pasar Cipinang karena pihaknya sedang giat-giatnya membeli beras produksi dalam negeri untuk stok cadangan beras pemerintah dan raskin. "Penjualan beras premium maupun operasi pasar sudah dihentikan," katanya. Petani di Lampung mengeluhkan hasil panen padi menurun dibandingkan tahun sebelumnya."Biasanya produksi hasil panen padi bisa mencapai 1,3 ton per ha, tapi sekarang menurun menjadi berkisar satu ton saja," kata Aini (28) salah satu petani yang ditemui di WayHui, Lampung Selatan, Jumat. Rendahnya produktivitas padi di daerah tersebut, menurut dia, disebabkan oleh maraknya hama wereng hingga membuat padi banyak yang tidak terisi penuh. "Makanya, meskipun saat ini puncaknya panen raya, tapi harga beras di tingkat petani masih mahal, karena hasilnya yang tidak maksimal," ujarnya. Harga beras dari tingat petani masih berkisar antara Rp7.000 sampai Rp7.500 untuk jenis beras varietas Ciherang. Sementara itu, Humas Bulog Divre Lampung Suzana mengatakan, realisasi penyerapan beras petani baru mencapai 14.289 ton dari nilai kontrak 18.921 ton kepada petani. "Kami berupaya maksimal agar target penyerapan 190 ribu ton untuk tahun 2012 dapat tercapai," kata Suzan. Dia menuturkan, harga pembelian pemerintah (HPP) tahun 2012 mencapai Rp6.600 per kilogram untuk beras. Meskipun HPP tersebut dinaikkan, namun, harga tersebut masih rendah dibandingkan harga penyerapan yang ditawarkan oleh pasar. "Tapi perlu dipahami, bahwa, HPP itu fungsinya untuk menstabilkan harga pembelian beras petani agar jangan sampai anjlok," ujarnya. Terkait kondisi stok beras di gudang Bulog Lampung, dia mengatakan, stok beras di Lampung mencukupi sampai tiga bulan ke depan. "Intinya, kami tetap mengupayakan pengadaan cadangan beras berasal dari petani lokal, jika tidak memungkinkan opsi impor beras tidak bisa dimungkiri lagi, karena kami sendiri kesulitan menyerap beras petani karena harga yang masih belum cocok," katanya.

Impor Beras Tak Bisa Dihindarkan

MASIH tingginya konsumsi beras di tanah air yang mencapai 139 kg/tahun perkapita, membuat kebutuhan beras terus membengkak. Apalagi, seiring terus bertambahnya penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa pada 2011 lalu, membuat pemenuhan kebutuhan beras untuk dalam negeri terus meningkat tajam setiap tahunnya. Padahal, produksi beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak lebih dari 37 juta ton per tahun. Rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia tergolong tertinggi di Asia. Bayangkan, setiap warga Malaysia hanya mengkomsumsi beras 70 kg/tahun. Begitu juga warga Thailand yang hanya mengkonsumsi beras 75 kg/orang setahun dan warga India mengkonsumsi beras 80 kg per tahun setiap perkapita. Penduduk Jepang, lebih kecil lagi mengkonsumsi beras hanya 60 kg/orang dalam satu tahun. Maka dari itu, perlu sesegera mungkin dilakukan diversifikasi pangan guna mensiasati pengurangan konsumsi beras pada masa mendatang di tanah air. Seperti mengganti konsumsi beras dengan sayur-sayuran, umbi-umbian dan makanan pokok pengganti lainnya. ”Dengan produksi 37 juta ton beras per tahun petani Indonesia, maka kebutuhan dalam negeri tercukupi. Tapi pertanyaannya, kalau ada bencana banjir atau panen gagal maka produksi beras pasti anjlok,” terang Ketua Umum DPP Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) M Nur Gaybita kepada INDOPOS (JPNN Grup). Karena itu guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri maka cara satu-satunya adalah dengan mengimpor beras dari negara lain. ”Impor beras untuk pemenuhan dalam negeri tidak bisa dihindari. Apalagi beras merupakan makanan pokok warga Indonesia. Kalau tidak ada diversifikasi pangan maka impor beras bisa terus terjadi,” ungkapnya. Importasi beras itu juga termasuk beras ketan serta beras khusus seperti beras basmatik, japonica, beras kukus dan beras wangi. ”Nah, untuk beras wangi impor ini merupakan beras yang dikonsumsi masyarakat menengah hingga masyarakat atas. Istilahnya masyarakat yang ekonominya sudah mapan,” terang juga mantan Direktur Bina Usaha, Kementerian Pertanian (dulu Departemen Pertanian, Red) ini. Beras wangi disukai masyarakat kalangan menengah dan atas, lantaran rasa nasinya pulen. Adapun ciri-ciri beras wangi yang pertama yakni aromanya harum, warnanya putih bersih dan seragam serta kualitasnya terbaik. ”Beras ini memang dikhususkan bagi warga yang ekonominya bagus. Tapi warga lainnya, dipersilahkan membeli beras jenis ini tapi harganya memang lebih mahal,” ungkapnya juga. Importasi beras khusus yang berasal dari Vietnam dan Thailand ini sudah sesuai keputusan Pokja Perberasan Nasional dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sejak ada keputusan Pokja Perberasan Nasional pada Desember tahun 2011 lalu, beras khusus tersebut, dapat dipasarkan di pasar umum, supermarket, sentra penjualan beras dan toko khusus penjualan beras besar,” ungkap juga mantan Dirut PT Pertani (Persero) ini lagi. Dia juga mengaku, importasi beras wangi yang telah dilakukan ke dalam negeri sah-sah saja. ”Beras ini untuk kalangan menengah dan atas. Jadi wajar kalau mereka ingin makan nasi dengan kualitas terbaik. Mereka juga mampu membayar lebih mahal,” ujar M Nur Gaybita lagi. Tapi dia menekankan agar segera dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah agar impor beras berkurang di tahun-tahun mendatang