Bulog Akan Berperan di Jaringan Pangan Global

Pemerintah akan menjalin kerja sama dengan Myanmar dan Kamboja. Kementerian Koordinator Perekonomian berencana menjalin kerja sama dengan Myanmar dan Kamboja untuk pengembangan perdagangan dan memperluas jaringan internasional. Pemerintah nantinya akan mendirikan kantor-kantor cabang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti dari Badan Urusan Logistik (Bulog). "Saya meminta Menteri Pertanian untuk segera ke Myanmar dan Kamboja. Kami akan bekerja sama di bidang pertanian," kata Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu 14 Maret 2012. Nantinya, Hatta menjelaskan, Bulog tidak hanya harus menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan beras, dan stabilisasi pangan di dalam negeri. Namun, perannya akan ditingkatkan di level internasional. Hatta menjelaskan, kerja sama antara Indonesia dan Myanmar maupun Kamboja tidak ada kaitannya dengan impor beras. Karena Myanmar dan Kamboja mengundang Indonesia untuk mengembangkan penggilingan padi, proses pembibitan, hingga teknologi. "Tentu ini kami sambut baik. Kami punya pengalaman di sana. Bukan berarti untuk pengadaan pangan dari luar negeri," ujar Hatta. Hatta menambahkan, bentuk kerja sama itu nantinya akan menjadi agenda di acara ASEAN Summit pada April. Salah satu kerangka kerja sama Indonesia dengan Kamboja dan Myanmar adalah ketahanan pangan. "Nanti kami akan buat gudang pangan ASEAN. Indonesia, Filipina, dan Malaysia juga bisa bekerja sama dalam mengembangkan pangan ini," tuturnya. Untuk lahannya bisa di Filipina. "Tapi, sekarang dengan Myanmar dan Kamboja dulu," ujar dia. Namun, Hatta belum mengetahui berapa nilai investasi untuk kerja sama itu. Saat ini, pemerintah masih dalam penjajakan, mengingat sesama negara ASEAN akan meningkatkan ketahanan pangan. "Nanti akan dibicarakan. Apakah Indonesia yang mengembangkan bibitnya atau membangun penggilingan padi, atau siapa yang menyediakan lahannya," kata Hatta.

Pemerintah Bakal Impor Beras Lagi?

Pemerintah berjanji akan meningkatkan cadangan atau stok beras Bulog hingga dua juta ton guna mengantisipasi musim kemarau dan el nino pada tahun 2012 yang dapat mengakibatkan gagal panen. Namun ada isyarat pemeirntah akan mengimpor beras lagi. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Hata Rajasa seusai rapat koordinasi tentang ketahanan pangan dan energi bersama para menteri dan instansi terkait di Kantor Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin malam Menurut Hatta, antisipasi tersebut dilakukan agar stok tercukupi apabila produksi beras dalam negeri terganggu. "Saya kira stok dua juta ton itu angka maksimum, dari cadangan yang ada saat ini 1,6 juta ton," kata Hata Rajasa. Hatta tidak mempersoalkan sumber pengadaan cadangan beras itu dari dalam negeri atau impor. "Kita akan meningkatkan stok Bulog, pengadaan maksimal dari dalam negeri. Dari mana pun kita ambil, kalau perlu dari luar," kata Hatta. Namun Hatta juga mengatakan bahwa produksi beras dalam negeri memang meningkat dibandingkan tahun lalu. "Tapi yang namanya meningkatkan cadangan kan bukan berarti untuk dipakai," kata Hatta seraya mengkhawatirkan terjadinya musim kemarau dan Elnino pada tahun 2012. "Kita tidak boleh ambil risiko. Oleh sebab itu cadangan harus kita tingkatkan," kata Hatta Rajasa yang menyatakan bahwa Bulog diberi wewenang untuk meningkatkan cadangan beras demi menjaga ketahanan pangan. Secara terpisah, pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan, hingga saat ini cadangan atau stok beras cukup untuk penyaluran rutin hingga enam bulan mendatang. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan Bulog akan berusaha memenuhi kebutuhan pasokan dengan menyerap produksi dalam negeri. Dari kebutuhan stok 1,5 juta ton beras, saat ini Bulog memiliki cadangan 1,6 juta ton beras. Dipaparkan pula sejak Januari 2011 hingga akhir Juni 2011, Bulog telah menyalurkan 155.000 ton beras melalui operasi pasar. “Karena harga cenderung naik, maka kita akan tingkatkan operasi pasar. Operasi pasar ini tidak kita tahan,” katanya. Sutarto juga mengemukakan, cadangan beras yang ada cukup untuk penyaluran rutin enam bulan ke depan. Penguatan stok dari dalam negeri telah dilakukan melalui berbagai langkah sampai hari ini. Hingga saat ini posisi stok beras dalam negeri mencapai 1.282 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai Bulog cukup memadai. "Pengadaan dalam negeri sebanyak 1.282 ribu ton setara beras dari kontrak 1.330 ribu ton setara beras," katanya. Sebelumnya angka ramalan (aram) II yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras tahun 2011 meningkat 1,59 juta ton menjadi 68,06 juta gabah kering giling (GKG) atau meningkat 2,4% di bandingkan tahun 2010 yang mencapai 66,47 GKG yang merupakan angkat tetap. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, keputusan mengimpor beras ditujukan untuk menambah stok beras yang ada di Bulog. Halitu dilakukan untuk keperluan operasi pasar demi menstabilkan harga beras.

Cuaca Kian Ekstrem, Produksi Padi Terancam Jeblok

Faktor cuaca ekstrem yang terus melanda Indonesia diperkirakan bakal mempengaruhi produksi padi dan berujung terganggunya pasokan beras dalam negeri. Pemerintah dituntut untuk membuat program-program adaptasi. Dengan demikian, para petani mampu mengatasi masalah cuaca. Menurut Pengamat Pertanian, Husein Sawit, program adaptasi untuk menghadapi cuaca ekstrem ini harus mendapat dukungan, terutama dari segi kebijakan dan bujet. “Sayangnya, pemerintah kita justru malah lebih mendukung program mitigasi. Padahal, kepentingan kita berbeda, yang dibutuhkan adalah program adaptasi. Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan membuat teknologi adaptasi. Kalau mitigasi itu kan untuk negara maju, kepentingan kita berbeda dalam hal ini,” ujar Husein Sawit saat dihubungi Neraca, Selasa (6/3). Dengan demikian, papar Dia, tak ada pilihan lain selain mengimpor beras dari luar negeri, kalau tidak ingin ketahanan pangan Indonesia terganggu. “Untuk menghindari hal itu, pemerintah sebaiknya mencari yang lebih aman, mengingat Thailand dan Vietnam dilanda banjir. Jangan lagi ambil dari sana, cari mana yang lebih secure,” terangnya. Husein pun mempertanyakan munculnya aturan pemerintah yang mengatur larangan impor beras mulai 7 Maret mendatang. Pasalnya, kebijakan ini diambil terlalu dini. “Lihat hasil panennya saja belum ketahuan, sudah membuat aturan seperti itu, tapi itu sudah biasa dilakukan pemerintah,” tegasnya. Maklum saja, imbuh Husein, sebelum menerapkan larangan impor, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 2 juta ton, itu juga belum mengetahui bagaimana hasil panen Indonesia. “Tindakan ini menandakan Menteri Perdagangan kita tidak cerdas, masak belum apa-apa sudah mengumumkan mau impor, harusnya impor itu tidak perlu diumumkan, karena akan berakibat tidak baik, misalnya, India mendengar kita mau impor beras mereka pasti sudah ambil ancang-ancang dari sekarang,” kata dia. Sementara Direktur Jendral Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Udoro Kasih Anggoro mengatakan, pemerintah belum memutuskan soal target produksi beras. Saat ini, Kementan masih menunggu keputusan pemerintah secara resmi mengenai target produksi beras. “Akan ada perbaikan target pencapaian produksi beras secara resmi dalam waktu dekat ini,” katanya. Dengan kondisi cuaca saat ini yang masih memburuk, Anggoro mengaku yakin dengan BMKG yang memberikan pernyataan bahwa cuaca di Indonesia normal. “Kita harus optimis, produksi panen beras akan terus membaik. Menurut BMKG cuaca Indonesia tahun ini normal,” ungkapnya. Meskipun demikian, imbuh Anggoro, masih muncul kekhawatiran akan terjadinya penurunan produksi beras pada kuartal ke 3 tahun ini, yaitu pada Juni – September. Anggoro menegaskan, kekhawatiran tersebut sudah diantisipasi pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan baru melihat kondisi nanti. “kita sudah memiliki mekanismenya. Pada 1 Juli nanti akan ada rakor di Menko Perekonomian untuk membahas hal tersebut,” jelasnya. Anggoro menyampaikan, semua kendala yang berpotensi menimbulkan kegagalan produksi beras harus segera cepat diselesaikan. Kendala-kendalanya antara lain, konversi lahan, dari lahan sawah ke lahan non sawah, sarana irigasi yang buruk dan kewaspadaan terhadap hama penyakit. Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan produksi terlihat belum maksimal. “Kalau target produksi beras 72 juta ton itu karena pemerintah percaya diri tidak akan impor beras, namun kenyataannya tahun lalu saja target 70 juta ton tidak tercapai. Akhirnya tahun lalu impor, tahun ini pun akan impor minimal sama seperti tahun lalu,” lanjutnya. Impor beras, lanjut Winarno, menjadi keniscayaan karena produksi tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Dia menilai, target tersebut pasti akan turun dengan sendirinya meski pemerintah menargetkan terlalu muluk. “Pengalaman kemarin saja target muluk akhirnya tidak tercapai kan, saat ini pemerintah berusaha rasional dengan hanya menargetkan 66,7 juta ton. Sektor pertanian belum ada langkah konkret untuk meningkatkan produksi beras,” lanjutnya. Namun, target tersebut akan terhambat oleh ancaman cuaca ekstrem yang membayangi petani sepanjang tahun ini. Cuaca ekstrim juga akan pengaruhi harga beras. “Melihat cuaca saat ini, apalagi baru awal tahun kemungkinan akan mempengaruhi produksi beras. Apalagi kalau cuaca buruk seperti ini berkepanjangan, jelas menurunkan produksi petani,” ujar Winarno Winarno mengkhawatirkan musim panen yang akan dimulai pada periode Maret-April tahun ini. Menurut dia, jika cuaca buruk seperti hujan masih terjadi maka akan banyak persoalan ke depannya. Dia menyontohkan persoalan pengeringan gabah yang akan terganggu jika cuaca terus menerus hujan maupun mendung. “Selain masalah pengeringan, masalah lainnya yang juga besar yakni persoalan banjir, lihat saja kejadian di Thailand beberapa waktu lalu. Setelah banjir maka akan muncul hama penyakit, jadi akan banyak hadangannya peningkatan target produksi beras itu,” ungkap Winarno. Karena banyaknya hadangan dan tantangan pemerintah dalam mencapai targetnya, Winarno memprediksi penurunan produksi beras ditahun 2012 ini yakni hingga 5%. Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Diah Maulida mengatakan, upaya pemerintah untuk dapat mencapai target produksi beras tahun ini dengan mengadakannya program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Sehingga, para petani diberikan penyuluhan untuk meningkatkan produksi. Namun, diakuinya apabila terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan beras pada tahun ini, kemungkinannya akan dilakukan impor. “Tapi itu perlu hitung-hitungan, tidak bisa diputuskan sekarang, dan kepastian dibuka jalur impornya pun, harus dirapatkan kembali, tidak bisa langsung buka keran impor,” jelasnya. Diah juga menjelaskan hitungan tersebut harus melihat hasil panen tahap kedua, dan dia juga menampik tidak bisa menyalahkan sepenuhnya produksi beras turun karena adanya perubahan cuaca Realisasi Impor Sementara itu Perum Bulog memastikan bahwa proses pengapalan beras impor rampung awal bulan ini. Sebab pemerintah telah memberikan batas akhir impor pada 7 Maret. “Saat ini seluruh beras impor sudah masuk seluruhnya ke dalam negeri,” katanya. Proses terakhir tinggal menunggu bongkar muat beras impor dari 2 kapal sejumlah 11 ribu ton, yakni dari Thailand 3 ribu ton dan India 8 ribu ton. Kedua kapal itu sudah bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Beras yang masih masuk ini merupakan realisasi importasi dari izin yang diberikan pemerintah kepada Bulog pada 2011 sebesar 1,9 juta ton. Pada 2010, Bulog mendapat izin untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Izin impor beras 2011 paling lambat harus direalisasikan satu bulan sebelum panen raya atau terakhir pada Maret ini karena puncak panen raya pada April. Pada 2011 lalu, Bulog mendapatkan beras impor dari beberapa negara, yaitu India sebesar 250 ribu ton, Vietnam 1,2 juta ton, Thailand 465 ribu ton, dan Myanmar 4.900 ton. Beras yang diimpor adalah kualitas medium, sedangkan kualitas premium didapat dari impor beras Myanmar. Sutarto meyakinkan importasi beras Bulog karena memang produksi di dalam negeri sangat kurang. Pada tahun lalu dengan produksi turun 1,6%, sangat terasa sulit untuk menyerap gabah dan beras petani karena harga yang tinggi di atas HPP. Untuk pengadaan beras dalam negeri, sejak Januari hingga awal Maret ini, Bulog sudah kontrak sebanyak 154 ribu ton dari target pengadaan Maret sebesar 748 ribu ton. Dari total kontrak pengadaan itu, yang sudah masuk ke gudang Bulog sebanyak 101 ribu ton. “Tapi target pengadaan itu masih menggunakan asumsi produksi padi 72 juta ton gabah kering giling dari Kementerian Pertanian,” katanya.

Politik Perberasan Nasional, Swasembada Vs Impor

Data menunjukkan perkembangan harga beras di Indonesia cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara pengimpor beras, seperti Filipina, Banglades, Tiongkok, dan Vietnam, harga beras Indonesia adalah yang termahal di dunia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), per Juni 2011 harga beras rata-rata di tingkat eceran di Indonesia US$ 1,04 per kilogram. Pada saat yang sama, harga di Manila US$ 0,69 per kilogram; Banglades US$ 0,38 per kilogram; Tiongkok berdasarkan harga rata-rata di 50 kota untuk beras kualitas kedua di tingkat eceran sedikit di bawah Indonesia, US$ 0,83 per kilogram; dan Vietnam hanya US$ 0,41 per kilogram. Sementara itu, harga beras di Thailand sebagai negara asal impor Indonesia ialah US$ 0,44 per kilogram. Di lain sisi, pada 2010 dan 2011, saat pemerintah mengimpor beras, justru harga beras di dalam negeri semakin melambung. Harga beras di dalam negeri pada 2010 mencapai US$ 1,01 per kilogram dan pada 2011 (Juni) naik menjadi US$ 1,09 per kilogram. Padahal, harga beras di Thailand pada 2010 sangat murah, US$ 0,45 per kilogram dan pada 2011 (Juni) turun menjadi US$ 0,43 per kilogram. Harga naik dipicu berkurangnya pasokan dan pengaruh cuaca yang menghambat proses penjemuran gabah. Tingginya harga gabah dan beras itu dipengaruhi oleh minimnya jumlah panen di daerah penghasil padi tersebut. Negara Sangat Dirugikan Terlalu tingginya disparitas antara harga beras di Thailand sebagai Negara asal impor beras Indonesia dan harga beras di dalam negeri menunjukkan kegagalan tujuan kebijakan impor beras. Dengan membandingkan harga beras impor yang lebih murah, semestinya harga beras di dalam negeri akan semakin murah. Namun, faktanya, harga beras di Indonesia justru menjadi yang termahal di dunia. Keadaan itu mengundang pertanyaan, sebenarnya siapa yang sedang memainkan “politik perberasan”? Pertanyaan ini lagi-lagi menemukan aktualitasnya dengan fakta bahwa dalam impor beras pada 2011, misalnya, Bulog mengajukan pembebasan atas bea masuk impor beras. Padahal, tidak selayaknya impor beras ini dibebaskan dari bea masuk sebab dengan disparitas yang cukup tinggi antara harga beras di Thailand dan Indonesia, harga beras di dalam negeri masih mungkin ditekan lebih rendah lagi. Jadi, dengan kebijakan impor beras ini, negara merugi dua kali: kebijakan impor tidak sesuai sasaran dan Negara berpotensi kehilangan pendapatan. Bayangkan bahwa setiap tahun impor beras cenderung meningkat. Bahkan, sejak 1998 impor beras telah mencapai 5,8 juta ton dan 4 juta ton pada 1999. Dengan demikian, Indonesia menjadi (negara) importir beras terbesar di dunia. Ketergantungan impor beras ini sejatinya tak terlepas dari kebutuhan dalam negeri yang amat besar, harga beras di pasar internasional yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir. Dalam konteks impor beras, dua hal yang menjadi pertanyaan, yakni benarkah perberasan kita sebegitu parah sehingga pemerintah setiap tahun harus impor beras? Pupuskah kebijakan impor beras terhadap harga beras di dalam negeri? Dua pertanyaan ini amat vital sebab jawaban atas pertanyaan inilah landasan pemerintah ke depan dalam mengambil kebijakan impor beras. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam empat tahun terakhir (2007-2010) produksi beras nasional meningkat cukup signifikan, dari 34.578.885 ton (2007) menjadi 41.396.272 ton (November 2010). Sementara itu, impor beras pada 2007 mencapai 1.293.980 ton dan pada 2010 turun drastis menjadi 228.000 ton. Dalam kurun tahun 2008-2009, menurut Laporan Operasional Perum Bulog, Indonesia tidak mengimpor beras. Dari perkembangan produksi dan impor beras di atas, sulit mengambil kesimpulan apakah dalam kurun 2008-2009 Indonesia sebenarnya sudah swasembada beras hanya karena pemerintah tidak mengimpor beras. Selanjutnya. kita berharap jangan sampai kasus tahun 1957 terulang kembali. Jika memang sudah swasembada beras, mengapa Indonesia masih harus impor beras? Tampaknya politik pertanian perlu lebih disempurnakan lagi. Setidaknya ada tiga dasar dalam penentuan politik perberasan ini yakni swasembada berkelanjutan, harga yang lebih murah di tingkat konsumen, dan terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Di perkotaan, konsumen beras sekitar 96% atau hanya 4% saja yang merupakan produsen beras. Di perdesaan, konsumen beras sekitar 60% atau hanya 40% penduduk desa yang merupakan produsen beras. Implikasinya, setiap kenaikan 10% harga beras, hal itu akan menurunkan daya beli masyarakat perkotaan sebesar 8,6% dan masyarakat pedesaan sebesar 1,7% atau dapat “menciptakan” dua juta orang miskin baru. Struktur Pasar Beras Lalu, bagaimana sebenarnya memahami politik perberasan di Indonesia? Bagaimana mungkin Indonesia, Negara agraris, yang sebelumnya mampu swasembada berubah menjadi Negara pengimpor beras terbesar di dunia? Centang perenang politik perberasan nasional salah satunya memang bersumber pada struktur pasar beras. Ternyata struktur pasar beras di Indonesia bersifat oligopolis. Beras yang ada di pasar hanya sekitar 20% dari total produksi. Sementara sebanyak 80% lagi digunakan petani sebagai produsen untuk dikonsumsi. Kondisi ini mengakibatkan petani selalu dalam posisi tawar yang tidak menguntungkan. Para petani mudah sekali untuk dipermainkan. Karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan adalah kebijakan harga beras yang memberikan rangsangan bagi petani untuk berproduksi, melindungi dan menjamin harga yang layak bagi konsumen, memberikan keuntungan yang wajar bagi pedagang dan pengusaha penggilingan. Juga tak kalah pentingnya adalah menciptakan hubungan fluktuasi harga yang wajar di dalam negeri terhadap harga beras di pasar dunia. Lebih dari itu, kita juga harus memutar arah strategi pembangunan, yang semula condong ke industri (berteknologi canggih dan berbasis bahan baku impor), beralih ke pertanian (modern, agroindustri). Yang semula kelompok sasaran (target groups) kebijakan lebih banyak untuk masyarakat kota, hendaknya mulai sekarang harus digeser ke kawasan pinggiran (masyarakat perdesaan)

KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Konsep Hanya Bagus di Atas Kertas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan rencana aksi nasional (RAN) pangan dan gizi (PG) 2011-2015. RAN ini merupakan panduan pelaksanaan pembangunan pa ngan dan gizi bagi institusi pemerintah, organisasi nonpemerintah, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep dan strategi pembangunan di bidang pangan ini tampaknya memang selalu ada, bahkan terus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Namun, hingga saat ini belum terbukti adanya suatu peningkatan produksi pangan di dalam negeri, minimal untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang secara otomatis mendongkrak permintaan. Seperti diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia sebesar 3,5 juta hingga 4 juta orang per tahun (sekitar 1,49 persen) memicu kerawanan pangan. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 237,6 juta jiwa pada 2010 akan membawa berbagai implikasi terkait peningkatan kebutuhan. “Terutama kebutuhan dasar penduduk, seperti pa ngan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia juga menambahkan, tingginya pertumbuhan dan tekanan penduduk sangat berdampak pada lingkungan. Dampaknya menyangkut ketersediaan lahan pertanian yang makin terbatas. Tentunya ini mengancam ketersediaan pangan bagi penduduk. Untuk itu, diperlukan upaya simultan antara peningkatan ketahanan pa ngan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jika tidak, maka ketahanan pangan melalui peningkatan produksi di dalam negeri tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, apalagi jika mengandalkan impor. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas menentukan program untuk meningkatkan produksi pa ngan. Apalagi, luas lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pa ngan menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HK TI) Sutrisno Iwantono mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Indonesia tergantung pada negara lain dalam masalah pangan. Ini sama saja membahayakan nasib masyarakat, bangsa, dan negara. “Dalam kondisi sulit, setiap bangsa tentu akan berusaha menyelamatkan diri sebelum memikirkan negara lain. Karena itu, kita tidak boleh berharap selalu bisa impor pangan dari negara lain,” katanya. Untuk itu, President Advocacy Center for Indonesian Farmers (ACIF) ini meminta kalangan petani, terutama anggota dan pengurus HKTI, berkonsentrasi mengatasi ancaman krisis pangan pada 2011. Dalam hal ini, kebutuhan pangan nasional tidak bisa tergantung pada impor dan harus diproduksi sendiri secara mandiri. “Menggantungkan kebutuhan pangan masyarakat pada negara lain sangat berbahaya. Seminggu tanpa beras, negara ini pasti ambruk. Karena itu, Indonesia harus swasembada pangan. Caranya harus mendorong petani untuk menanam tanaman pangan. Kuncinya petani harus dapat hidup layak dari hasil panennya,” ujarnya. Prioritas Menurut dia, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor bahan pangan harus berstatus sementara dalam kondisi darurat. Dalam hal ini, tidak boleh menjadi insentif negatif bagi petani dalam negeri. Untuk itu, harus diikuti pula dengan upaya-upaya perlindungan petani, terutama di saat musim panen seperti sekarang. Harga gabah/beras petani tidak boleh jatuh, dan Perum Bulog harus lebih sigap dalam mengamankan harga gabah/beras petani. Lebih jauh Iwantono menjelaskan, program-program yang mendesak dan diprioritaskan untuk direalisasikan segera meliputi pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas, pencegahan konversi lahan pertanian, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, kepastian ketersediaan sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi), serta kredit usaha tani. Ini harus dilakukan karena dunia juga memperingatkan akan terjadi krisis pangan mulai 2011 ini. Masalah perubahan iklim, kegiatan spekulasi, diversifikasi penggunaan bahan pangan, dan kenaikan permintaan, semua itu merupakan faktor-faktor yang menyulut krisis pangan. “Pemerintah harus cepat dan tepat merespons,” ucap Iwantono. Langkah Terkait hal ini, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas Nina Sardjunani mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 menginstruksikan kepala daerah serta menteri terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam upaya menjaga ketahanan pa ngan dan perbaikan gizi masyarakat. Nina menyebutkan, Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam penyusunan RAN pangan dan gizi 2011-2015, dan selanjutnya pemerintah provinsi melalui gubernur diinstruksikan untuk menyusun rencana aksi daerah untuk pangan dan gizi pada 2011. Dokumen RAN PG 2011-2015 mencakup lima bagian utama, yaitu pendahuluan, pangan dan gizi sebagai investasi pembangunan, analisis situasi pangan dan gizi, rencana aksi, dan matriks rencana aksi. Penyusunan RAN PG menjadi kegiatan rutin setiap lima tahun sejak satu dekade lalu dengan dikeluarkannya RAN PG 2001-2005 dan 2006-2010. Sebelumnya, kalangan DPR meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap makin meningkatnya impor bahan pa ngan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, pemerintah sama saja dengan mengingkari substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Apalagi, hingga saat ini makin banyak bahan pangan yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam, di Jakarta, kemarin, mengemukakan, dalam PP tersebut, pemerintah menggariskan mengenai ketahanan pa ngan, kedaulatan pangan, dan swasembada pangan. “Dalam PP ini ditegaskan bahwa pengadaan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal dan menghindari ketergantungan pada impor,” katanya. Namun, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, dia mengatakan, makin banyak bahan pa ngan yang harus diimpor dari berbagai negara. Di sisi lain, lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk keperluan lain juga makin luas. Saat ini, enam bahan pangan pokok yang pasokannya makin tergantung pada impor, yaitu garam, beras, jagung, kedelai, gula, dan daging. “Garam kita harus impor dari Australia 1,8 juta ton per tahun. Indonesia merupakan negara bahari, namun garam saja impor,” tuturnya. Sementara impor beras, hingga Juni 2011 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton. Begitu juga kebutuhan jagung, masih harus tergantung pada pasokan impor 60 persen dari kebutuhan, kedelai 80 persen, serta gula lebih dari 55 persen. Selanjutnya, impor daging pada 2010 sebanyak 95 ton, meski untuk tahun ini pemerintah memproyeksikan impor daging hanya 67 ton.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Perlu Kajian Untung Rugi

Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuradi MSi minta petani dapat berpikir lebih visioner dan melakukan kaji ulang apabila berniat untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dari lahan tanaman padi dan palawija menjadi lahan perkebunan. Pengalihan fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan sawit di beberapa tempat di Kabupaten Sergai perlu diawasi instansi terkait dan diberikan pemahaman untung ruginya kepada para petani. Penegasan itu diungkapkan Bupati Erry Nuradi disela-sela temu petani usai melakukan panen raya padi musim tanam “B” tahun 2010 di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Senin (7/2) yang juga dihadiri Wakil Bupati Ir H Soekirman, Wakil Ketua HKTI Sumut Gusti Ritonga, pejabat PT Petro Kimia Gresik Eko Setiono, Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, anggota DPRD Sergai, pengurus Gapoktan dan tokoh masyarakat setempat. Lebih lanjut bupati menyebutkan, dengan adanya beberapa kawasan pertanian di Sergai yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sawit dikhawatirkan akan mengurangi tingkat swasembada beras yang selama disandang daerah ini. Padahal Pemkab Sergai dan DPRD setiap tahunnya terus memberikan perhatian yang besar kepada petani termasuk memberikan bantuan saprodi dalam upaya peningkatan produksi gabah di Sergai. Sebagaimana diketahui areal pertanian Kabupaten Sergai pada tahun 2010 seluas 40.598 hektar yakni sawah beririgasi 35.393 hektar dan tidak berisigasi 5.205 hektar. Daerah ini berhasil memproduksi beras sebesar 229.199 ton dan swasembada sebanyak 142.250 ton. Produksi itu terus diupayakan peningkatannya melalui berbagai program bantuan dari pemerintah dan alih teknologi pertanian, kata bupati. Disinggung mengenai adanya rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di beberapa kecamatan sejalan dengan penyelesaian irigasi Sei Ular,ada sekitar 11.320 hektar lahan pertanian yang berada di daerah irigasi intake (DI) Buluh, DI Perbaungan dan DI Bendang harus dilakukan tunda tanam padi untuk satu musim tanam. Selama rehabilitasi jaringan itu, kepada petani di ketiga daerah irigasi intake tersebut sementara waktu diminta dapat melakukan peralihan tanaman komoditi dari padi sawah ke komoditi palawija jagung dan kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan benih palawija itu, Pemkab Sergai telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dan Pemprovsu dapat membantu cadangan benih nasional 2011 berupa jagung 85.155 kg untuk 5.677 hektar dan kedelai 225.720 kg untuk 5.643 hektar yang dijadwalkan ditanam pada bulan April sampai Juni 2011. Untuk itu peran serta dan kerjasama seluruh anggota masyarakat terutama petani dan para stakeholder sangat diharapkan mensukseskan program ini,ujar Bupati Erry Nuradi. Sementara itu, dari analisa usaha tani padi sawah hasil ubinan yang dilakukan di lahan milik Wabup Ir H Soekirman produksi rata-rata setiap hektar gabah kering mencapai 7.955 kg dan harga jual di tingkat petani saat ini mencapai Rp 4.050/kg, sehingga penerimaan kotor mencapai Rp 32.217.750 per hektar. Sedangkan untuk biaya usahatani padi sawah setiap hektar terdiri dari sarana produksi Rp 2.108.000 biaya tenaga kerja Rp 5.771.775 biaya lain-lain berupa PBB, iuran P3A sebesar 452.500 sehingga total biaya usahatani untuk satu hektar lahan sawah mencapai Rp 8.332.275. Dari perhitungan itu petani yang memiliki sendiri lahan sawah, berhasil memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 23.885.475 untuk satu hektar lahan sawah. Sedangkan bagi petani penyewa dikenakan tambahan sewa lahan setiap hektar sebesar Rp 3.750.000.

Bulog siapkan operasi pasar antisipasi kenaikan BBM

Jakarta. Dampak jika harga BBM dinaikkan niscaya akan ke sektor apa saja. Perum Bulog menyiapkan operasi pasar beras untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut. Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Selasa, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan stok beras yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan ke depan. “Jika pemerintah menetapkan untuk segera melakukan operasi pasar kembali kami telah menyiapkannya,” katanya. Bahkan, jika pemerintah meminta perusahaan logistik milik negara tersebut untuk menambah penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin), menurut Sutarto, pihaknya juga telah siap. Dia katakan, selama ini pelaksanaan OP beras Bulog berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda). Meskipun harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan, tambahnya, jika Pemda setempat menetapkan tidak perlu dilakukan OP makan Bulog juga tidak akan menggelar operasi pasar. “Oleh karena itu ke depan bila perlu Bulog saja yang menetapkan OP tak usah menunggu Pemda. Kalau menunggu Pemda ada yang tidak mau melakukan OP meskipun harga sudah naik,” katanya. Menyinggung realisasi operasi pasar beras yang dilakukan Perum Bulog, mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu mengungkapkan, untuk 2012 hingga Februari telah mencapai 210.856 ton atau lebih dari 50 persen dari total 2011 yang sebanyak 402.864 ton. OP beras tersebut terdiri berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial yang mana untuk 2012 masing-masing sebanyak 169.238 ton dan 41.618 ton. Sedangkan untuk 2011 realisasi OP beras dari CBP sebanyak 221.955 ton dan secara komersial sebanyak 180.910 ton. Sementara itu dari total pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, pada 2011 sebanyak 855.936 ton, lanjutnya, Bulog menyumbang sekitar 14 persen atau 114.814 ton. Sedangkan mengenai penyaluran raskin pada 2012, menurut Sutarto jumlahnya masih sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton untuk 17,49 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 13 bulan dengan volume 15 kg/bulan/RTS.