KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Konsep Hanya Bagus di Atas Kertas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan rencana aksi nasional (RAN) pangan dan gizi (PG) 2011-2015. RAN ini merupakan panduan pelaksanaan pembangunan pa ngan dan gizi bagi institusi pemerintah, organisasi nonpemerintah, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep dan strategi pembangunan di bidang pangan ini tampaknya memang selalu ada, bahkan terus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Namun, hingga saat ini belum terbukti adanya suatu peningkatan produksi pangan di dalam negeri, minimal untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang secara otomatis mendongkrak permintaan. Seperti diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia sebesar 3,5 juta hingga 4 juta orang per tahun (sekitar 1,49 persen) memicu kerawanan pangan. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 237,6 juta jiwa pada 2010 akan membawa berbagai implikasi terkait peningkatan kebutuhan. “Terutama kebutuhan dasar penduduk, seperti pa ngan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia juga menambahkan, tingginya pertumbuhan dan tekanan penduduk sangat berdampak pada lingkungan. Dampaknya menyangkut ketersediaan lahan pertanian yang makin terbatas. Tentunya ini mengancam ketersediaan pangan bagi penduduk. Untuk itu, diperlukan upaya simultan antara peningkatan ketahanan pa ngan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jika tidak, maka ketahanan pangan melalui peningkatan produksi di dalam negeri tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, apalagi jika mengandalkan impor. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas menentukan program untuk meningkatkan produksi pa ngan. Apalagi, luas lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pa ngan menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HK TI) Sutrisno Iwantono mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Indonesia tergantung pada negara lain dalam masalah pangan. Ini sama saja membahayakan nasib masyarakat, bangsa, dan negara. “Dalam kondisi sulit, setiap bangsa tentu akan berusaha menyelamatkan diri sebelum memikirkan negara lain. Karena itu, kita tidak boleh berharap selalu bisa impor pangan dari negara lain,” katanya. Untuk itu, President Advocacy Center for Indonesian Farmers (ACIF) ini meminta kalangan petani, terutama anggota dan pengurus HKTI, berkonsentrasi mengatasi ancaman krisis pangan pada 2011. Dalam hal ini, kebutuhan pangan nasional tidak bisa tergantung pada impor dan harus diproduksi sendiri secara mandiri. “Menggantungkan kebutuhan pangan masyarakat pada negara lain sangat berbahaya. Seminggu tanpa beras, negara ini pasti ambruk. Karena itu, Indonesia harus swasembada pangan. Caranya harus mendorong petani untuk menanam tanaman pangan. Kuncinya petani harus dapat hidup layak dari hasil panennya,” ujarnya. Prioritas Menurut dia, kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor bahan pangan harus berstatus sementara dalam kondisi darurat. Dalam hal ini, tidak boleh menjadi insentif negatif bagi petani dalam negeri. Untuk itu, harus diikuti pula dengan upaya-upaya perlindungan petani, terutama di saat musim panen seperti sekarang. Harga gabah/beras petani tidak boleh jatuh, dan Perum Bulog harus lebih sigap dalam mengamankan harga gabah/beras petani. Lebih jauh Iwantono menjelaskan, program-program yang mendesak dan diprioritaskan untuk direalisasikan segera meliputi pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas, pencegahan konversi lahan pertanian, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, kepastian ketersediaan sarana produksi (terutama pupuk bersubsidi), serta kredit usaha tani. Ini harus dilakukan karena dunia juga memperingatkan akan terjadi krisis pangan mulai 2011 ini. Masalah perubahan iklim, kegiatan spekulasi, diversifikasi penggunaan bahan pangan, dan kenaikan permintaan, semua itu merupakan faktor-faktor yang menyulut krisis pangan. “Pemerintah harus cepat dan tepat merespons,” ucap Iwantono. Langkah Terkait hal ini, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas Nina Sardjunani mengatakan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 menginstruksikan kepala daerah serta menteri terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam upaya menjaga ketahanan pa ngan dan perbaikan gizi masyarakat. Nina menyebutkan, Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab dalam penyusunan RAN pangan dan gizi 2011-2015, dan selanjutnya pemerintah provinsi melalui gubernur diinstruksikan untuk menyusun rencana aksi daerah untuk pangan dan gizi pada 2011. Dokumen RAN PG 2011-2015 mencakup lima bagian utama, yaitu pendahuluan, pangan dan gizi sebagai investasi pembangunan, analisis situasi pangan dan gizi, rencana aksi, dan matriks rencana aksi. Penyusunan RAN PG menjadi kegiatan rutin setiap lima tahun sejak satu dekade lalu dengan dikeluarkannya RAN PG 2001-2005 dan 2006-2010. Sebelumnya, kalangan DPR meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap makin meningkatnya impor bahan pa ngan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, pemerintah sama saja dengan mengingkari substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Apalagi, hingga saat ini makin banyak bahan pangan yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam, di Jakarta, kemarin, mengemukakan, dalam PP tersebut, pemerintah menggariskan mengenai ketahanan pa ngan, kedaulatan pangan, dan swasembada pangan. “Dalam PP ini ditegaskan bahwa pengadaan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal dan menghindari ketergantungan pada impor,” katanya. Namun, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, dia mengatakan, makin banyak bahan pa ngan yang harus diimpor dari berbagai negara. Di sisi lain, lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk keperluan lain juga makin luas. Saat ini, enam bahan pangan pokok yang pasokannya makin tergantung pada impor, yaitu garam, beras, jagung, kedelai, gula, dan daging. “Garam kita harus impor dari Australia 1,8 juta ton per tahun. Indonesia merupakan negara bahari, namun garam saja impor,” tuturnya. Sementara impor beras, hingga Juni 2011 diperkirakan mencapai 1,5 juta ton. Begitu juga kebutuhan jagung, masih harus tergantung pada pasokan impor 60 persen dari kebutuhan, kedelai 80 persen, serta gula lebih dari 55 persen. Selanjutnya, impor daging pada 2010 sebanyak 95 ton, meski untuk tahun ini pemerintah memproyeksikan impor daging hanya 67 ton.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Perlu Kajian Untung Rugi

Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuradi MSi minta petani dapat berpikir lebih visioner dan melakukan kaji ulang apabila berniat untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dari lahan tanaman padi dan palawija menjadi lahan perkebunan. Pengalihan fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan sawit di beberapa tempat di Kabupaten Sergai perlu diawasi instansi terkait dan diberikan pemahaman untung ruginya kepada para petani. Penegasan itu diungkapkan Bupati Erry Nuradi disela-sela temu petani usai melakukan panen raya padi musim tanam “B” tahun 2010 di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Senin (7/2) yang juga dihadiri Wakil Bupati Ir H Soekirman, Wakil Ketua HKTI Sumut Gusti Ritonga, pejabat PT Petro Kimia Gresik Eko Setiono, Wakil Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, anggota DPRD Sergai, pengurus Gapoktan dan tokoh masyarakat setempat. Lebih lanjut bupati menyebutkan, dengan adanya beberapa kawasan pertanian di Sergai yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sawit dikhawatirkan akan mengurangi tingkat swasembada beras yang selama disandang daerah ini. Padahal Pemkab Sergai dan DPRD setiap tahunnya terus memberikan perhatian yang besar kepada petani termasuk memberikan bantuan saprodi dalam upaya peningkatan produksi gabah di Sergai. Sebagaimana diketahui areal pertanian Kabupaten Sergai pada tahun 2010 seluas 40.598 hektar yakni sawah beririgasi 35.393 hektar dan tidak berisigasi 5.205 hektar. Daerah ini berhasil memproduksi beras sebesar 229.199 ton dan swasembada sebanyak 142.250 ton. Produksi itu terus diupayakan peningkatannya melalui berbagai program bantuan dari pemerintah dan alih teknologi pertanian, kata bupati. Disinggung mengenai adanya rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di beberapa kecamatan sejalan dengan penyelesaian irigasi Sei Ular,ada sekitar 11.320 hektar lahan pertanian yang berada di daerah irigasi intake (DI) Buluh, DI Perbaungan dan DI Bendang harus dilakukan tunda tanam padi untuk satu musim tanam. Selama rehabilitasi jaringan itu, kepada petani di ketiga daerah irigasi intake tersebut sementara waktu diminta dapat melakukan peralihan tanaman komoditi dari padi sawah ke komoditi palawija jagung dan kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan benih palawija itu, Pemkab Sergai telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dan Pemprovsu dapat membantu cadangan benih nasional 2011 berupa jagung 85.155 kg untuk 5.677 hektar dan kedelai 225.720 kg untuk 5.643 hektar yang dijadwalkan ditanam pada bulan April sampai Juni 2011. Untuk itu peran serta dan kerjasama seluruh anggota masyarakat terutama petani dan para stakeholder sangat diharapkan mensukseskan program ini,ujar Bupati Erry Nuradi. Sementara itu, dari analisa usaha tani padi sawah hasil ubinan yang dilakukan di lahan milik Wabup Ir H Soekirman produksi rata-rata setiap hektar gabah kering mencapai 7.955 kg dan harga jual di tingkat petani saat ini mencapai Rp 4.050/kg, sehingga penerimaan kotor mencapai Rp 32.217.750 per hektar. Sedangkan untuk biaya usahatani padi sawah setiap hektar terdiri dari sarana produksi Rp 2.108.000 biaya tenaga kerja Rp 5.771.775 biaya lain-lain berupa PBB, iuran P3A sebesar 452.500 sehingga total biaya usahatani untuk satu hektar lahan sawah mencapai Rp 8.332.275. Dari perhitungan itu petani yang memiliki sendiri lahan sawah, berhasil memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 23.885.475 untuk satu hektar lahan sawah. Sedangkan bagi petani penyewa dikenakan tambahan sewa lahan setiap hektar sebesar Rp 3.750.000.

Bulog siapkan operasi pasar antisipasi kenaikan BBM

Jakarta. Dampak jika harga BBM dinaikkan niscaya akan ke sektor apa saja. Perum Bulog menyiapkan operasi pasar beras untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas tersebut. Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Selasa, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan stok beras yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan ke depan. “Jika pemerintah menetapkan untuk segera melakukan operasi pasar kembali kami telah menyiapkannya,” katanya. Bahkan, jika pemerintah meminta perusahaan logistik milik negara tersebut untuk menambah penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin), menurut Sutarto, pihaknya juga telah siap. Dia katakan, selama ini pelaksanaan OP beras Bulog berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda). Meskipun harga beras di wilayah tertentu mengalami kenaikan, tambahnya, jika Pemda setempat menetapkan tidak perlu dilakukan OP makan Bulog juga tidak akan menggelar operasi pasar. “Oleh karena itu ke depan bila perlu Bulog saja yang menetapkan OP tak usah menunggu Pemda. Kalau menunggu Pemda ada yang tidak mau melakukan OP meskipun harga sudah naik,” katanya. Menyinggung realisasi operasi pasar beras yang dilakukan Perum Bulog, mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu mengungkapkan, untuk 2012 hingga Februari telah mencapai 210.856 ton atau lebih dari 50 persen dari total 2011 yang sebanyak 402.864 ton. OP beras tersebut terdiri berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun secara komersial yang mana untuk 2012 masing-masing sebanyak 169.238 ton dan 41.618 ton. Sedangkan untuk 2011 realisasi OP beras dari CBP sebanyak 221.955 ton dan secara komersial sebanyak 180.910 ton. Sementara itu dari total pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, pada 2011 sebanyak 855.936 ton, lanjutnya, Bulog menyumbang sekitar 14 persen atau 114.814 ton. Sedangkan mengenai penyaluran raskin pada 2012, menurut Sutarto jumlahnya masih sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton untuk 17,49 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 13 bulan dengan volume 15 kg/bulan/RTS.

Target Produksi Beras Terus Menurun

Kementerian Pertanian sepertinya tidak memiliki kepercayaan diri dapat mencapai target dalam roadmap pertanian. Kementan bahkan berencana merevisi beberapa target yang dirasa tidak dapat tercapai. Target produksi kian menurun menunjukkan importasi beras dimungkinkan. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyebut jika lonjakan produksi beras tetap di bawah lima persen maka impor beras akan terjadi. Pasalnya, Kementan menunjukkan pertumbuhan produksi gabah dan beras tidak sampai lima persen hingga 2015 dalam roadmap pertanian. "Berdasarkan pengalaman yang lalu, kita setidaknya harus mencapai peningkatan produksi beras 6 hingga 7 persen tiap tahun. Jika di bawah itu harus impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Sutarto ketika dihubungi, Minggu (11/3). Ucapan Sutarto cukup beralasan. Berdasarkan data skenario surplus beras Kementan produksi beras dan gabah tidak mencapai lima persen tiap tahun hingga 2015. Pada 2010 peningkatan produksi hanya 3,22 persen, 2011 turun menjadi 1,13 persen, 2012 sedikit meningkat menjadi 3,20 persen. Kementan kemudian menaikan target produksi naik pada 2013 sekitar 4,15 persen. Di 2014 dan 2015 pun angkanya sama.

Pemerintah Akui Target Produksi Padi Tak Tercapai

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengakui capaian produksi padi yang ditargetkan sebesar 70,60 juta ton gabah kering giling tahun ini tak memenuhi target. "Di catatan kita, panen yang terakhir pada November sampai Desember kayaknya angkanya masuk ke 66-67 juta ton atau minimal sama dengan produksi tahun 2010. Berarti memang soal pencapaian target sangat berat," kata Rusman di kompleks Istana Negara, Selasa, 6 Desember 2011. Ia menilai kegagalan mencapai target ini hanya karena persoalan teknis di lapangan, misalnya persediaan pupuk atau bibit yang belum siap selepas panen. Ia mencontohkan, misalnya bibit dan pupuk diperlukan bulan November atau Oktober, namun anggaran baru ada Januari. "Bukan karena barang tidak ada, tapi administrasi itu menyebabkan kita menghadapi masalah," ujarnya. Untuk mengantisipasi hal ini tak terjadi lagi, ia mengusulkan agar tak menggunakan APBNP. "Itu kan bukan sistem anggaran, jadi awalnya kita pakai APBNP, tapi 2012 gunakan anggarannya pada 2012, tapi penggunaannya awal 2013. Itu baru jago deh," kata dia. Tak tercapainya target ini, tambah Rusman, tak akan mempengaruhi kenaikan harga beras. "Tergantung, suplai kan bisa dari mana-mana. Kalau suplai kuat dari impor, ya (tidak masalah). Impor enggak masalah sepanjang itu tujuannya untuk memperkuat suplai dalam negeri, jangan dikaitkan dengan swasembada dan tidak swasembada, kan jadi rumit," ujarnya.

Lahan Susut, Target Produksi Beras Direvisi

Kementerian Pertanian yakin produksi beras di musim panen Februari-April tahun ini mampu mencapai 24,3 juta ton beras. Jumlah tersebut merupakan 60 persen dari target produksi 72 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 40,5 juta ton setara beras. “Kalau lihat sekarang hasil yang ada di lapangan, iya kami optimistis bisa mencapai angka itu,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Senin, 20 Februari 2012. Meskipun begitu, Kementerian Pertanian bakal merevisi roadmap target pencapaian produksi beras 2012. Rusman menuturkan pihaknya sedang mengkombinasikan antara sikap optimisme dan pesimisme dalam menyusun roadmap yang baru. Hal ini disebabkan pertanian Indonesia diakui semakin berat dilihat dari jumlah konversi lahan pertanian yang tinggi dan irigasi yang tidak memadai. “Dengan roadmap ini, ada semangat dan kerja keras untuk meningkatkan produksi beras,” katanya. Revisi ini bukan dalam pengertian naik atau turun target, tapi bagaimana memperkuat faktor-faktor pendukungnya. Rusman belum berani menetapkan angka perkiraan produksi beras tahun ini. Alasannya, meski beberapa daerah sudah ada yang panen, hasilnya belum bisa dilihat secara merata. Kondisi cuaca juga diakui sempat mempengaruhi produksi, yang membuat lahan pertanian terserang puso atau gagal panen. “Puso itu biasa terjadi, tapi bukan berarti kita harus bicarakan soal impor beras untuk mengantisipasi cadangan pangan. Kita jangan diskusikan tahun ini impor atau tidak,” ujarnya. Pemerintah baru dapat membicarakan kemungkinan akan dilakukan impor setelah bulan April selesai. Musim panen yang berlangsung sejak Februari hingga April ini, kata Rusman, menjadi momen bagi petani untuk memetik hasil jerih payahnya. Dan wacana impor bisa mengganggu harga gabah di petani. Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, untuk mencapai target produksi padi sebesar 72,03 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2012, diperlukan areal tanaman padi seluas 14,02 juta hektare. Namun daratan Indonesia yang cocok untuk lahan pertanian yang baru digarap optimal hanya sekitar 8,1 juta hektare. Dari luas 14,02 juta hektare, kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Tanam Terpadu memerlukan areal tanam seluas 3,5 juta hektare, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) seluas 1,14 juta hektare, swadaya murni petani seluas 8,85 juta hektare. Dan sisanya seluas 0,53 juta hektare merupakan perluasan areal tanam, serta pengamanan pascapanen dan pengurangan lahan akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan konversi lahan. Kementerian Pertanian juga memfasilitasi kegiatan pemberdayaan petani. Kegiatan ini diprioritaskan pada lahan sub-optimal seperti lahan rawa lebak, rawa pasang surut, gambut, dan lahan tadah hujan. “Pencapaian target produksi padi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan perlu koordinasi yang lebih baik," kata Suswono.

"Pemerintah Impor Gula Hingga Mei 2012"

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima bisa memaklumi keputusan Pemerintah melakukan impor gula. Pasalnya,kebijakan impor ini terpaksa dilakukan demi menutupi besarnya kebutuhan gula konsumsi yang sampai saat ini tidak mampu dipenuhi oleh produksi lokal. “Impor gula selama ini memang masih menjadi masalah. Dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah juga masih akan mengimpor gula sampai pada bulan Mei tahun ini,” jelasnya di sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PG Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (23/2/2012). Menurut Aria Bima, target kebutuhan gula konsumsi di tanah air sampai saat ini sebesar 5,7 juta ton per tahunnya. Sedangkan produksi lokal sejauh ini masih belum mampu memenuhi besaran target kebutuhan itu. Diakuinya dibandingkan harga gula lokal, harga gula impor jauh lebih mahal. Kondisi tersebut di picu faktor alam di negeri pengimpor maupun efek dari krisis minyak dunia yang terjadi belakangan ini. Sementara di sisi lain, kebijakan impor gula pun selama ini kerap mengacaukan proses produksi dari gula lokal. Di mana kerap terjadi waktu pendistribusian gula impor berbarengan dengan masa panen dari gula lokal. Di sisi lain, program persiapan ini juga diharapkan dapat merangsang minat para petani gula di setiap wilayah kerja pabrik gula milik PTP IX untuk terus meningkatkan jumlah produksinya. Perlahan namun pasti, cara ini diyakini mampu mendongkrak harga gula lokal yang selama ini masih sering terkacaukan oleh harga gula impor. “Sebenarnya jadwalnya sudah diatur, tetapi karena satu dua hal, panen gula lokal terkadang terlambat dan akhirnya berbarengan dengan masa distribusi gula impor,” ujarnya. Dalam swasembada gula juga telah disepakati bila kebijakannya nanti harus berbasis on farm. Di mana ketersediaan pasokan bahan baku tebu tetap menjadi prioritasnya. Melalui swasembada on farm, pemerintah berencana menambah lahan pertanian mililk Perhutani dan Inhutani sekitar 300 ribu hektare di Lampung, NTB, Sulawesi dan Jawa. Pengalokasian untuk revitalisasi itu, telah dilakukan sejak tahun 2011 kemarin dengan nominal anggaran sebesar Rp 250 milliar dan Rp 300 milliar di tahun ini. Dana alokasi sebesar itu digunakan untuk menambah alat produksi serta memaksimalkan kapasitas teknis dan produksi dari 51 pabrik gula milik PTP IX. “Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan swasembada gula pada 2014 mendatang adalah dengan mengalokasikan anggaran dana untuk revitalisasi sebanyak 51 pabrik gula milik PTP IX,” pungkasnya.