Riau Pasok 5.600 Ton Gula Impor

Dalam sebulan terakhir, harga gula di sejumlah pasar di kawasan Riau, sudah bertengger diangka Rp14.000 per kilogramnya, atau naik sekitar 40 persen dari dari harga wajar. Guna mencegah kenaikan harga yang lebih tinggi lagi, pekan depan akan diimpor 5.600 gula dari India dan Thailand yang masuk lewat pelabuhan Dumai. Gula impor itu akan masuk dalam dua tahap. "Sebanyak 5.600 ton gula impor dari India dan Thailand untuk kebutuhan Riau itu dengan sistem pendistribusian ditunjuk pemerintah PT Perseroan Perdagangan Indonesia (PPI). Sedangkan, Disperindag Dumai mengusulkan dua perusahaan distribusi di antaranya PT Yube Sakti," papar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Dumai Drs H Djamalus. Dia menjelaskan, kenaikan harga gula dipicu banyak faktor salah satunya adanya peralihan kebun tebu menjadi sawit di negara India. Sehingga, pasokan gula pada negara pengimpor berkurang. Djamalus mengatakan, selama ini Riau masih sangat bergantungan dengan gula impor. Sedangkan gula lokal hanya diperuntukan untuk kalangan industri. Djamalus berharap, dengan datangnya impor gula itu nantinya dapat menekan harga gula di pasaran. "Karena, kenaikan harga mencapai 40 persen ini sudah berlangsung hampir sebulan. Jika kondisi ini tidak diatasi dengan langkah kongrit tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga," bebernya. Keresahan warga sudah muncul. Rostina (54), warga Bukitimah mengharapkan kepada pemerintah agar segera mencarikan solusi kenaikan harga gula yang sudah bertengger Rp 14.000 per kilo itu. Karena, kebutuhan gula disetiap rumah tangga itu sangat banyak. "Kalau kondisi ini tidak teratasi, bisa-bisa kami tidak ada tenaga lagi untuk ke ladang. Karena, setiap harinya mencapai lima gelas minum teh sebelum ke ladang," harapnya.

IZIN TAMBAHAN IMPOR GULA TERLALU MEPET

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI memperoleh izin tambahan impor gula sebanyak 60 ribu ton. Izin impor gula tersebut diberikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri. Selain itu, juga untuk menstabilkan harga sebelum datangnya musim panen pada Mei mendatang. Izin tambahan impor gula tersebut juga diberikan kepada PTPN IX sebanyak 32 ribu ton, PTPN X 57 ribu ton, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia 51 ribu ton. Total izin impor tambahan yang diberikan kepada 4 IT 200 ribu ton. Sebelumnya, Departemen Perdagangan telah memberikan izin impor untuk 300 ribu ton gula periode Januari-Maret 2005. Sehingga, total izin impor gula tahun ini sejumlah 500 ribu ton atau sesuai rekomendasi dari DGI (Dewan Gula Indonesia). Corporate Secretary PTPN XI Adig Suwandi, mengatakan bahwa izin impor tambahan yang diberikan Menperdag memiliki beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya, waktu pengadaan gula impor yang mepet dan ditargetkan datang di Indonesia sebelum 30 Maret 2005. “Selain itu, kami dihadapkan pada mahalnya harga gula internasional yang menembus USD 330 per metrik ton,” terang Adig kemarin. Kondisi itu mengakibatkan harga gula impor sampai di gudang importer mencapai Rp 5.000 per kilogram. “Karena itu, PTPN XI akan membelinya melalui bid offer atau penawaran terbatas kepada traders. Kami harapkan langkah tersebut mampu menekan harga pembelian di bawah USD 330 per metrik ton,” tukasnya. Importer juga dihadapkan pada masalah rumit soal banyaknya pelabuhan tujuan yang ditunjuk. Selain tingginya biaya, banyak tujuan bisa mengakibatkan gula sampai di Indonesia melebihi waktu yang ditentukan. “Kami masih mengkaji, kalau pakai entry point Jakarta dan Surabaya kemudian di antar-pulaukan mungkin lebih mudah dan efisien

Jalur Impor Gula Bakal Miliki Satu Pintu

Pelaksanaan impor gula mentah ke depan hanya dilakukan melalui satu pintu. Pemerintah sudah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang nantinya bakal mendistribusikan raw sugar untuk digiling di sejumlah pabrik gula nasional. Menurut Menteri Pertanian Suswono penunjukan satu pintu impor ini dimaksudkan agar posisi tawar PPI menjadi tinggi. “Sehingga nantinya tidak ada spekulasi sehingga harga menjadi tinggi,” kata Ketua Harian Dewan Gula Indonesia (DGI) ini. Nantinya pabrik gula milik swasta bakal lebih diprioritaskan untuk menggiling gula mentah. Pasalnya PT Perkebunan Negara (PTPN) yang dianggap laik untuk melakukan penggilingan belum bisa beroperasi hingga Juni 2012. Padahal impor gula mentah, sudah harus masuk ke Indonesia Mei 2012 ini. “Atas dasar itulah, pabrik gula swasta lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk memproses gula mentah,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Pemerintah sudah menetapkan bakal mengimpor gula mentah sebesar 240 ribu ton atau setara dengan 221 ribu ton gula kristal putih. Angka ini berdasarkan asumsi bahwa aka nada kekurangan gula selama satu bulan setelah musim giling.

Pemerintah tunjuk PPI untuk impor gula mentah

Pemerintah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir tunggal gula mentah, dalam upaya menutupi kekurangan 220 ribu ton stok gula dalam negeri. "Dalam rekomendasi Dewan Gula, untuk pelaku impor gula mentah diharapkan pabrik gula berbasis tebu, namun dalam keputusan rapat telah menunjuk PPI sebagai pengimpor gula mentah dan nantinya juga akan mendistribusikan ke pabrik-pabrik gula swasta," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa. Suswono mengatakan bahwa untuk pelaksanaan impor dan pengolahannya akan dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan April 2012, dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Mei, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. "Gula mentah ex-impor akan diproses oleh pabrik gula dan akan dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing pabrik gula tersebut, tambah Suswono, yang juga mengatakan bahwa kekurangan sebanyak 220 ribu ton gula kristal putih tersebut memerlukan 240 ribu ton gula mentah. Suswono mengatakan, nantinya raw sugar tersebut akan digiling oleh pabrik gula swasta karena PT Perkebuanan Negara (PTPN) masih belum bisa beroperasi hingga bulan Juni 2012 mendatang. Untuk pengawasan, lanjut Suswono, nantinya akan ada tim pengawas yang beranggotakan pihak-pihak terkait dan diharapkan tidak akan merembes ke pasar, dan para petani akan mendapatkan harga gula yang tetap menguntungkan. Sebelumnya, pada Jumat (24/2) lalu, pemerintah telah memutuskan akan mengizinkan impor gula mentah guna memenuhi kebutuhan gula kristal putih untuk keperluan konsumsi seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Gula Indonesia (DGI). "Sudah diputuskan impor gula mentah sesuai dengan rekomendasi DGI. Izin belum diterbitkan, tapi sudah ditetapkan demikian," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh. Berdasarkan data dari DGI, sampai 31 Januari 2012 stok gula kristal putih yang ada hanya sebanyak 530.578 ton dan produksi gula putih sepanjang Januari-April 2012 sekitar 58.534 ton. Sementara kebutuhan gula putih selama Februari-Mei 2012, menurut perkiraannya, sekitar 860.000 ton, dengan demikian, ada kekurangan gula kristal putih sebanyak 261.068 ton yang akan dipenuhi dengan mengolah 240.000 ton gula mentah.

Dewan Gula: PPI Importir Tunggal Gula Mentah

Dewan Gula Indonesia sepakat dan akhirnya memutuskan hanya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang mendapat jatah impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 240.000 ton. Alasannya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sedang tidak masuk musim giling tebu. Menteri Pertanian Suswono yang juga Ketua DGI, Selasa (6/3/2012), di Jakarta, mengatakan, pada awalnya DGI merekomendasikan pengimpor gula mentah adalah pabrik gula berbasis tebu. Namun, dalam keputusan rapat terakhir, akhirnya sepakat dengan Kementerian Perdagangan yang menunjuk PPI sebagai pelaku importir yang nanti akan didistribusikan ke PG. ”Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya kami tetap memberikan keputusan sebagaimana yang diputuskan Kementerian Perdagangan. Impor raw sugar dilakukan PPI,” katanya. Dengan importasi satu pintu, posisi tawar akan lebih kuat daripada pabrik gula yang mengimpor sendiri-sendiri. Diharapkan, pelaksanaan impor dan pengolahan menjadi gula kristal putih dengan icumsa 100-200 paling lambat akhir April mendatang. Sebab, gula tersebut untuk memenuhi kebutuhan pada Mei 2012, terutama untuk konsumsi kawasan Indonesia timur. DGI juga akan membentuk tim pengawas yang melibatkan berbagai pihak seperti petani. Ini untuk mencegah perembesan gula tersebut ke wilayah Jawa dan Sumatera.

Bulog antisipasi kenaikan BBM terhadap beras

Bulog Divre Jawa Barat melakukan antisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2012 yang diprediksi bakal berpengaruh terhadap program penyerapan beras tahun 2012. "Bila kenaikan BBM digulirkan, jelas pengaruhnya terasa untuk penyerapan beras antara lain ke harga pembelian dan peningkatan ongkos transportasi," kata Kepala Humas Bulog Divre Jawa Barat, May Sudirman ketika dihubungi di Bandung, Senin. Menurut May, pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah sektor yang terkait dalam proses distribusi dan penyerapan beras untuk melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga BBM. Namun dengan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dari Rp5.060 menjadi Rp6.600 serta gabah kering giling (GKG) menjadi Rp4.200 per kilogram memberikan kekuatan bagi Bulog dalam melakukan penyerapan beras petani. "Dengan penetapan HPP baru jelas ada kekuatan bagi Bulog, namun tetap kami mengantisipasi dampak kenaikan BBM bila jadi digulirkan April nanti," katanya. Sementara itu penyerapan beras Bulog di wilayah Jawa Barat hingga awal Maret 2012 masih tersendat. Hal itu dikarenakan jumlah areal panen masih sedikit. Namun sudah mulai memasuki musim panen, dimana panen raya akan mencapai puncaknya pertengahan Maret hingga April 2012. Penyerapan beras yang dilakukan Bulog Jabar saat ini baru mencapai 6.000 ton dengan rata-rata penyerapan 1.000 ton per hari. "Penyerapan belum besar, masih dominan untuk mengisi stok di pasar-pasar yang sempat terkuras pada Januari dan Februari. Namun pada panen raya Bulog optimis bisa menyerap sebanyak-banyaknya dengan HPP baru," katanya. Sementara itu HPP beras Rp6.600 sebenarnya sudah diberlakukan Bulog sejak akhir 2011, namun tidak terlalu efektif karena tidak ada panen, selain itu harga beras di pasaran lebih tinggi. Bulog Jabar optimis merealisasikan target penyerapan 2012 sebesar 650 ribu ton, atau prognosa tertinggi dari Bulog Jabar. Sedangkan pencapaian penyerapan terbaik terjadi pada 2010 yang mencapai 600 ribu ton.

Pemerintah Wacanakan Impor Beras Mulai April 2012

Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan, penjajakan perjanjian kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar akan dilakukan setelah masa panen raya usai pada April 2012. Wacana impor beras dari Myanmar ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Myanmar dalam pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN di Myanmar yang berlangsung pada akhir Februari lalu. “Saya tegas saja, kita baru mewacanakan atau mendiskusikan kita impor beras atau tidak setelah April itu selesai. Kalau menjajaki atau diskusi mengenai impor ya silakan saja. Bagi Kementerian Pertanian kita bicarakan setelah masa panen raya selesai,” ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu. Dia berpendapat, penjajakan perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar hanya wacana awal perjanjian kerja sama. “Kalau menjajaki tidak ada masalah. Itu untuk reaksi cepat kalau terjadi kekurangan. Ini (impor atau tidak) kita putuskan setelah kita diskusikan kita evaluasi panen raya yang terjadi sampai Maret ini,” tegas dia. Pada pertemuan itu Myanmar menawarkan sejumlah kesempatan investasi kepada Indonesia di sejumlah sektor prioritas. Kesempatan ini ditawarkan Myanmar pada pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Myanmar kini mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing. Sebelumnya Rusman juga menjelaskan, pihaknya berharap impor pangan harus dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat. “Jadi nantinya semua daerah tidak boleh melakukan impor pangan, khususnya beras. Itu tidak diperbolehkan,” ujar Rusman. Menurut dia, impor pangan akan menerapkan sistem satu pintu. Jadi kalau ada impor karena pertimbangan kepentingan nasional sehingga harus tetap satu pintu. Langkah ini untuk menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah besar. “Nanti (jangan sampai) ada provinsi atau daerah yang mempunya banyak kekayaan minyak, PAD-nya tinggi, dia tidak termotivasi untuk membudidayakan pertanian. Mereka lebih baik impor saja, karena uangnya pun ada. Jadi bisa dikatakan dia tidak peduli dengan ketahanan pangan yang ada,” terangnya. Tak Ingin Impor Sementara itu, di tengah wacana impor beras yang kembali menghangat, Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan tidak ingin melakukan impor beras guna memenuhi penyediaan stok beras yang di dalam negeri. “Kita itu sebetulnya tidak mau mengimpor beras, tapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya,” ungkap Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, pekan lalu. Karena itu, Bulog telah menyiapkan Letter of Credit (L/C) sebesar Rp3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. “Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp3 triliun yang kita kirim ke daerah,” ungkapnya. Sutarto menjelaskan, pada musim panen Februari, pihaknya telah menyerap sekira 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. “Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,” ujarnya. Menjelaskan soal harga pembelian beras petani, Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh. “Di saat HPP Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh,” beber Sutarto. Terkait kebijakan impor beras, pihaknya belum memastikan jumlah beras yang akan diimpor. Sutarto hanya memastikan Bulog kan terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan India. “Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan,” tegasnya.