Pemerintah tunjuk PPI untuk impor gula mentah

Pemerintah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir tunggal gula mentah, dalam upaya menutupi kekurangan 220 ribu ton stok gula dalam negeri. "Dalam rekomendasi Dewan Gula, untuk pelaku impor gula mentah diharapkan pabrik gula berbasis tebu, namun dalam keputusan rapat telah menunjuk PPI sebagai pengimpor gula mentah dan nantinya juga akan mendistribusikan ke pabrik-pabrik gula swasta," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa. Suswono mengatakan bahwa untuk pelaksanaan impor dan pengolahannya akan dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan April 2012, dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Mei, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. "Gula mentah ex-impor akan diproses oleh pabrik gula dan akan dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing pabrik gula tersebut, tambah Suswono, yang juga mengatakan bahwa kekurangan sebanyak 220 ribu ton gula kristal putih tersebut memerlukan 240 ribu ton gula mentah. Suswono mengatakan, nantinya raw sugar tersebut akan digiling oleh pabrik gula swasta karena PT Perkebuanan Negara (PTPN) masih belum bisa beroperasi hingga bulan Juni 2012 mendatang. Untuk pengawasan, lanjut Suswono, nantinya akan ada tim pengawas yang beranggotakan pihak-pihak terkait dan diharapkan tidak akan merembes ke pasar, dan para petani akan mendapatkan harga gula yang tetap menguntungkan. Sebelumnya, pada Jumat (24/2) lalu, pemerintah telah memutuskan akan mengizinkan impor gula mentah guna memenuhi kebutuhan gula kristal putih untuk keperluan konsumsi seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Gula Indonesia (DGI). "Sudah diputuskan impor gula mentah sesuai dengan rekomendasi DGI. Izin belum diterbitkan, tapi sudah ditetapkan demikian," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh. Berdasarkan data dari DGI, sampai 31 Januari 2012 stok gula kristal putih yang ada hanya sebanyak 530.578 ton dan produksi gula putih sepanjang Januari-April 2012 sekitar 58.534 ton. Sementara kebutuhan gula putih selama Februari-Mei 2012, menurut perkiraannya, sekitar 860.000 ton, dengan demikian, ada kekurangan gula kristal putih sebanyak 261.068 ton yang akan dipenuhi dengan mengolah 240.000 ton gula mentah.

Dewan Gula: PPI Importir Tunggal Gula Mentah

Dewan Gula Indonesia sepakat dan akhirnya memutuskan hanya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang mendapat jatah impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 240.000 ton. Alasannya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sedang tidak masuk musim giling tebu. Menteri Pertanian Suswono yang juga Ketua DGI, Selasa (6/3/2012), di Jakarta, mengatakan, pada awalnya DGI merekomendasikan pengimpor gula mentah adalah pabrik gula berbasis tebu. Namun, dalam keputusan rapat terakhir, akhirnya sepakat dengan Kementerian Perdagangan yang menunjuk PPI sebagai pelaku importir yang nanti akan didistribusikan ke PG. ”Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya kami tetap memberikan keputusan sebagaimana yang diputuskan Kementerian Perdagangan. Impor raw sugar dilakukan PPI,” katanya. Dengan importasi satu pintu, posisi tawar akan lebih kuat daripada pabrik gula yang mengimpor sendiri-sendiri. Diharapkan, pelaksanaan impor dan pengolahan menjadi gula kristal putih dengan icumsa 100-200 paling lambat akhir April mendatang. Sebab, gula tersebut untuk memenuhi kebutuhan pada Mei 2012, terutama untuk konsumsi kawasan Indonesia timur. DGI juga akan membentuk tim pengawas yang melibatkan berbagai pihak seperti petani. Ini untuk mencegah perembesan gula tersebut ke wilayah Jawa dan Sumatera.

Bulog antisipasi kenaikan BBM terhadap beras

Bulog Divre Jawa Barat melakukan antisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2012 yang diprediksi bakal berpengaruh terhadap program penyerapan beras tahun 2012. "Bila kenaikan BBM digulirkan, jelas pengaruhnya terasa untuk penyerapan beras antara lain ke harga pembelian dan peningkatan ongkos transportasi," kata Kepala Humas Bulog Divre Jawa Barat, May Sudirman ketika dihubungi di Bandung, Senin. Menurut May, pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah sektor yang terkait dalam proses distribusi dan penyerapan beras untuk melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga BBM. Namun dengan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dari Rp5.060 menjadi Rp6.600 serta gabah kering giling (GKG) menjadi Rp4.200 per kilogram memberikan kekuatan bagi Bulog dalam melakukan penyerapan beras petani. "Dengan penetapan HPP baru jelas ada kekuatan bagi Bulog, namun tetap kami mengantisipasi dampak kenaikan BBM bila jadi digulirkan April nanti," katanya. Sementara itu penyerapan beras Bulog di wilayah Jawa Barat hingga awal Maret 2012 masih tersendat. Hal itu dikarenakan jumlah areal panen masih sedikit. Namun sudah mulai memasuki musim panen, dimana panen raya akan mencapai puncaknya pertengahan Maret hingga April 2012. Penyerapan beras yang dilakukan Bulog Jabar saat ini baru mencapai 6.000 ton dengan rata-rata penyerapan 1.000 ton per hari. "Penyerapan belum besar, masih dominan untuk mengisi stok di pasar-pasar yang sempat terkuras pada Januari dan Februari. Namun pada panen raya Bulog optimis bisa menyerap sebanyak-banyaknya dengan HPP baru," katanya. Sementara itu HPP beras Rp6.600 sebenarnya sudah diberlakukan Bulog sejak akhir 2011, namun tidak terlalu efektif karena tidak ada panen, selain itu harga beras di pasaran lebih tinggi. Bulog Jabar optimis merealisasikan target penyerapan 2012 sebesar 650 ribu ton, atau prognosa tertinggi dari Bulog Jabar. Sedangkan pencapaian penyerapan terbaik terjadi pada 2010 yang mencapai 600 ribu ton.

Pemerintah Wacanakan Impor Beras Mulai April 2012

Jakarta – Kementerian Pertanian menegaskan, penjajakan perjanjian kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar akan dilakukan setelah masa panen raya usai pada April 2012. Wacana impor beras dari Myanmar ini mengemuka setelah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan kunjungan ke Myanmar dalam pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN di Myanmar yang berlangsung pada akhir Februari lalu. “Saya tegas saja, kita baru mewacanakan atau mendiskusikan kita impor beras atau tidak setelah April itu selesai. Kalau menjajaki atau diskusi mengenai impor ya silakan saja. Bagi Kementerian Pertanian kita bicarakan setelah masa panen raya selesai,” ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu. Dia berpendapat, penjajakan perdagangan beras antara Indonesia dengan Myanmar hanya wacana awal perjanjian kerja sama. “Kalau menjajaki tidak ada masalah. Itu untuk reaksi cepat kalau terjadi kekurangan. Ini (impor atau tidak) kita putuskan setelah kita diskusikan kita evaluasi panen raya yang terjadi sampai Maret ini,” tegas dia. Pada pertemuan itu Myanmar menawarkan sejumlah kesempatan investasi kepada Indonesia di sejumlah sektor prioritas. Kesempatan ini ditawarkan Myanmar pada pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kerja sama produksi padi dan perdagangan beras juga punya potensi besar untuk dikembangkan kedua negara. Myanmar kini mencatatkan surplus produksi beras rata-rata 2 juta ton per tahun dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing. Sebelumnya Rusman juga menjelaskan, pihaknya berharap impor pangan harus dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat. “Jadi nantinya semua daerah tidak boleh melakukan impor pangan, khususnya beras. Itu tidak diperbolehkan,” ujar Rusman. Menurut dia, impor pangan akan menerapkan sistem satu pintu. Jadi kalau ada impor karena pertimbangan kepentingan nasional sehingga harus tetap satu pintu. Langkah ini untuk menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah besar. “Nanti (jangan sampai) ada provinsi atau daerah yang mempunya banyak kekayaan minyak, PAD-nya tinggi, dia tidak termotivasi untuk membudidayakan pertanian. Mereka lebih baik impor saja, karena uangnya pun ada. Jadi bisa dikatakan dia tidak peduli dengan ketahanan pangan yang ada,” terangnya. Tak Ingin Impor Sementara itu, di tengah wacana impor beras yang kembali menghangat, Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan tidak ingin melakukan impor beras guna memenuhi penyediaan stok beras yang di dalam negeri. “Kita itu sebetulnya tidak mau mengimpor beras, tapi menyerap produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya,” ungkap Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, pekan lalu. Karena itu, Bulog telah menyiapkan Letter of Credit (L/C) sebesar Rp3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. “Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp3 triliun yang kita kirim ke daerah,” ungkapnya. Sutarto menjelaskan, pada musim panen Februari, pihaknya telah menyerap sekira 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. “Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,” ujarnya. Menjelaskan soal harga pembelian beras petani, Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp6.600 untuk Aceh. “Di saat HPP Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh,” beber Sutarto. Terkait kebijakan impor beras, pihaknya belum memastikan jumlah beras yang akan diimpor. Sutarto hanya memastikan Bulog kan terus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pengimpor seperti Vietnam, Thailand, dan India. “Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan,” tegasnya.

Siswono: Impor Beras Sangat Tidak Pantas

Siswono Yudohusodo, Anggota Komisi IV DPR RI yang juga pernah menjabat sebagai menteri di era Orde Baru menilai, kebijakan impor beras yang dilakun Perum Bulog, termasuk yang di Lampung hari ini, sangatlah tidak pantas dilakukan. "Tidak pantas itu (impor beras dari India), karena Lampung itu kan provinsi yang surplus beras. Dan, sekarang ini kan mau panen raya. Tadi saya dari atas pesawat ke sini (Lampung) melihat sawah-sawah banyak yang mulai menguning," tukasnya ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Senin (20/2/2012). Seperti diberitakan, hari ini, sebanyak 15.000 ton beras impor asal India mulai masuk ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Beras ini rencananya digunakan untuk menjaga stok beras Bulog Divre Lampung. Namun, menurut Siswono, mengingat Lampung merupakan daerah lumbung beras, harusnya Bulog memprioritaskan pengadaan beras dari lokal. "Gudang Bulog Lampung itu harusnya dipenuhi beras-beras dari petani lokal, bukan justru dari luar," tutur politisi yang pernah berprofesi sebagai petani dan aktivis ini.

Ini Alasan di Balik Rajinnya Bulog Impor Beras

Sepanjang 2011, Bulog melakukan impor beras sebanyak 2,75 juta ton, meskipun sebenarnya bisa membeli dari petani dalam negeri. Apa alasan Bulog? Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, Bulog melakukan impor beras hanya untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara produsen beras dunia. "Produksi dunia cukup baik, harga cukup bagus, negara-negara pengekspor ini hanya Vietnam dan Thailand, India juga mengekspor jadi harga dunia cenderung turun. Tapi kalau bisa tidak impor, tapi tetap menjaga hubungan," ujar Sutarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/2/2012). Karena itu, Sutarto menyatakan Bulog telah menyiapkan L/C (letter of credit) sebesar Rp 3 triliun untuk menyerap produksi dalam negeri. "Kita bekerja keras untuk mendapatkan pengadaan dalam negeri, Bulog melakukan berbagai langkah, dengan menyediakan L/C Rp 3 triliun yang kita kirim ke daerah," jelasnya. Pada awal masa panen bulan ini, Sutarto mengaku telah menyerap sekitar 16 ribu ton beras produksi dalam negeri. "Bulog untuk panen hari ini telah menyerap 16 ribu ton kontrak seluruh Indonesia. Itu di Jawa Tengah yang paling banyak, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara," paparnya. Sutarto menyatakan harga untuk pembelian beras yang dilakukan Bulog mencapai Rp 6.500 untuk Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh. "Di saat HPP (harga pembelian pemerintah) Rp 5.060, kita berani Rp 6.500 di Pulau Jawa dan Rp 6.600 untuk Aceh," jelasnya. Seperti diketahui, dari 2,75 juta ton beras impor yang dibeli Bulog tahun lalu, terbanyak datang dari Vietnam yaitu 1,78 juta ton dengan nilai US$ 946,5 juta. Sementara beras dari Thailand sebanyak 938,7 ribu ton dengan nilai US$ 533 juta. Beras impor dari Cina pun juga cukup banyak masuk ke Indonesia sepanjang tahun lalu, yaitu 4,7 ribu ton dengan nilai US$ 15,5 juta. Sementara beras dari Pakistan yang masuk sebanyak 4,1 ribu ton dengan nilai US$ 6,3 juta dan dari Pakistan sebanyak 14,3 ribu ton dengan nilai US$ 6,1 juta, serta negara lainnya sebanyak 10,2 ribu ton dengan nilai US$ 5,8 juta.

Beras Impor Mengandung Serangga

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung mengamankan 15 ribu ton beras impor asal India di Pelabuhan Panjang. Hal ini karena beras impor tersebut sudah terinfestasi (tempat atau wadah) serangga hidup jenis kumbang khapra (trogoderma granarium everts). ’’Infestasi berlaku untuk binatang yang hinggap dan berkembang biaknya arthropoda di permukaan tubuh manusia atau suatu alat. Sedangkan tempat atau peralatan yang terinfestasi adalah apabila alat atau tempat tersebut memberikan tempat berteduh bagi arthropoda atau rodensia,’’ terang Kepala BKP Kelas I Bandarlampung R. Fauzar Rochani seraya mengatakan bahwa beras impor telah membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Fauzar menambahkan, hama serangga hidup ditemukan saat pihaknya memeriksa beras impor asal India yang diangkut menggunakan kapal MV. Yangtze Brilliance. Menurut dia, serangga hidup ini patut diwaspadai karena merupakan salah satu OPTK berjenis kumbang khapra. Ia menuturkan, India ditetapkan sebagai salah satu negara endemis kumbang khapra. ’’Sedangkan Indonesia telah dinyatakan bebas dari serangga hidup tersebut melalui notifikasi,” ungkapnya. Fauzar menyatakan bahwa pihaknya sudah menjelaskan keberadaan hama serangga hidup di dalam beras impor asal India itu kepada Perum Bulog. ’’Sebelumnya, Bulog sempat protes terhadap kebijakan dan tindakan karantina yang kami lakukan. Tetapi akhirnya, mereka (Bulog) bisa menerima dan memahaminya,” kata dia. Ditegaskannya, media pembawa harus dikenakan tindakan di tempat pemasukannya apabila tidak mencantumkan kolom disinfestation atau disinfection treatment. ’’Atas dasar itulah, kami melakukan tindakan karantina atau biasa disebut fumigasi. Proses fumigasi ini dilakukan oleh fumigator yang terakreditasi Badan Karantina,” tambahnya. Fumigasi ini, masih menurut Fauzar, berdasarkan surat edaran Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang menegaskan status kumbang khapra di Indonesia masih steril. ’’Karenanya, beras impor ini masih dikarantina. Jika dilepas, maka Lampung bisa terkena serangga hidup seperti kumbang khapra,” pungkasnya. Pada bagian lain, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengatakan, tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan beras impor selagi untuk kepentingan masyarakat. Bulog akan merasa rugi manakala tidak ada bahan makanan atau harga naik.’’(Beras impor) ini buat antisipasi jika untuk dipergunakan di Lampung,” terang Berlian. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Arinal Junaidi memaparkan bahwa beras dengan total 25 ribu ton yang berasal dari India bukan untuk Lampung. Beras tersebut hanya bersandar untuk sementara waktu menunggu pendistribusian ke Sumatera Bagian Selatan, Bengkulu dan Jambi. Pemprov Lampung sendiri tahun 2012 tidak akan melakukan impor dikarenakan stok masih dipandang cukup. ’’Impor beras yang dilakukan Bulog Divre Lampung dari India itu bukan untuk Pemprov Lampung. Insya Allah, Lampung tahun ini tidak melakukan impor beras dikarenakan stok masih cukup,” ujar Arinal. Dia menambahkan, koordinasi antara pemprov dengan Bulog mengenai pemanfaatan 190 ribu ton beras petani semuanya diperuntukkan masyarakat Lampung yang diadakan sendiri. ’’Terjadinya impor kemarin itu dikarenakan Pelabuhan Panjang memenuhi persyaratan bersandar kapal-kapal dari luar untuk berlabuh. Namun, pendistribusian beras asal India tersebut untuk Sumbagsel, Bengkulu dan Jambi,” terangnya lagi. Dia menyebutkan, untuk stok beras Lampung sendiri diperkirakan baru habis pada medio Maret dan April 2012. Selanjutnya, setelah pemprov berkonsultasi dengan Bulog, pada tahun depan tidak ada lagi beras impor yang masuk Lampung.’’Lampung masih memiliki stok lebih kurang 20 ribu ton dan saat ini sudah ada di gudang untuk kepentingan bulan Maret dan April,” kata dia. Dijelaskannya bahwa swasembada beras bisa dilakukan pemprov jika sarana pendukung seperti saluran pengairan yang ada di kabupaten/kota jangan digunakan untuk hal di luar pertanian. Serta mengatur dengan seksama tata ruang persawahan yang ada di Lampung. ’’Perbaikan irigasi yang ada di kabupaten/kota harus dilakukan dan kita meminta pengendalian pupuk dilakukan pemerintah. Sehingga jika faktor pendukung dilaksanakan, program swasembada beras bisa dihasilkan,” kata mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu.