Impor Beras Bisa Setop Tahun Depan?

JAKARTA - Pemerintah berjanji menyerap secara penuh beras petani pada musim panen tahun depan yang diperkirakan akan mulai pada pertengahan Januari 2012. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan, pada Januari musim panen telah dimulai. Dengan demikian, pemerintah juga akan memulai pembelian beras-beras petani. "Tadi pak menteri pertanian (Suswono) mengatakan, pertengahan Januari sudah mulai panen di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan kita tentu saja kalau sudah begitu tidak lagi memerlukan impor. Kita menyerap beras-beras dari petani kita," ujar Hatta di gudang Bulog defisi regional bidang DKI, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (22/12/2011). Hatta menambahkan, sampai akhir tahun ini persediaan beras dipastikan akan cukup. Pasalnya, Badan Urusan Logistik (Bulog) sampai saat ini masih mempunyai cadangan beras sebesar 1,2 juta-1,3 juta ton beras impor. Jumlah tersebut masih bertambah, seiring dengan masih berjalannya kontrak impor beras khususnya dari Thailand yang masih dalam proses. "Akhir tahun diperkirakan 1,7 juta ton di tangan Bulog di gudangnya sekira 1,2 juta-1,3 juta ton yang di jalan itu sekira 300-400 ribu, akhir tahun kita melebihi 1,5 juta ton, sekira 1,7 juta ton juta di musim paceklik seperti sekarang ini menandakan beras kita cukup, suplai cukup," tambahnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, sampai dengan akhir tahun ini diperkirakan beras impor asal Thailand diperkirakan akan masuk sebanyak 300 juta ton. Sehingga diperkirakan cadangan beras Bulogsampai dengan akhir tahun akan mencapai 1,5 juta-1,7 juta ton. "Ya paling akhir Desember masuk 300 jutaan ton, jadi Januari akan masuk sekira 400 jutaan, pokoknya harus kelar paling lambat Februari," pungkasnya.

Akhirnya Beras Impor Dibongkar

CILEGON - Setelah sempat tertunda, akhirnya beras impor dari Vietnam sebanyak 6.500 ton yang dibawa oleh Kapal MV Ha Dong sudah mulai dibongkar di Pelindo II pukul 22.00 WIB tadi malam. Beras yang diturunkan itu langsung dimuat ke dalam truk untuk didistribusikan ke gudang yang dimiliki Bulog seperti dua gudang di Cikande, Lebak, dan Taktakan. Bongkar muat baru dapat dilaksanakan setelah agen pengiriman barang yaitu PT Gurita Lintas Indonesia melengkapi persyaratan pembongkaran termasuk membayar biaya administrasi bea cukai. Sebelumnya, beras impor ini tidak diperkenankan bongkar muat karena belum mengantongi izin. Padahal Kapal MV Ha Dong sudah tiba di Pelabuhan Ciwandan sejak Sabtu (10/3) pukul 07.00 WIB. Ketua Tim Handling Beras Impor Bulog Subdivre Banten, Guntur, ketika dikonfirmasi pukul 23.15 tadi malam membenarkan. Kata Guntur, aktivitas bongkar muat dilakukan sejak pukul 22.00 WIB. “Saat ini masih berlangsung (pukul 23.15 WIB tadi malam-red). Bila tidak hujan pembongkaran akan terus dilakukan,” ujar Guntur yang masih berada di Pelindo II. Guntur menjelaskan, beras impor yang sudah diturunkan dari kapal itu langsung dimuat ke dalam truk untuk diangkut ke gudang Bulog. Satu truk mampu mengangkut 50 ton. Sebelum dilakukan bongkar muat, kondisi beras sempat diperiksa oleh surveyor independen, PT. Pan Asia. “Ada dua petugas dari Pan Asia.Heri dan Jaya Mereka mengecek kondisi beras. Setelah diketahui beras dalam keadaan baik, barulah aktivitas bongkar muat dapat dilaksanakan,” ujarnya. SOAL KETERLAMBATAN Terkait keterlambatan bongkar muat, General Manager PT Pelindo II Cabang Banten Syarif Usman punya jawaban. Sebelumnya bongkar muat dijadwalkan pada Selasa lalu, kemudian diundur pada Sabtu. Kata dia, Pelindo II tidak tahu-menahu keterlambatan. ”Pelindo hanya sebagai fasilitator, sebagai penyedia sarana dermaga untuk bongkar muat barang. Kami akan menjalankan ketentuan sesuai prosedur yang berlaku. Kita tak mau gegabah sebab nanti malah disalahkan,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Penyidik dan Barang Bukti (PB2) Bea Cukai Merak, Doni Kusmedia mengatakan, penyebab keterlambatan pengiriman beras impor karena minimnya koordinasi dari Bulog Subdivre Banten. Sehingga, surat pemberitahuan impor barang (PIB) tidak dapat dikeluarkan karena perusahaan agen pengiriman barang belum membayar pajak PIB. “Kalau belum membayar, surat PIB tidak bisa keluar,” terangnya. Kata Doni, bea cukai belum dapat mengeluarkan surat pemberitahuan pengeluaran barang (PPB) jika surat PIB tidak ada. “Total biaya yang harus dibayar untuk pajak pengiriman beras sebanyak 6.500 ton adalah Rp 2,9 miliar. Jika ini belum dibayar maka tidak ada PPB, dan barang belum diperbolehkan merapat untuk menurunkan beras,” tegasnya. Di tempat terpisah Kepala Subdivre Bulog Banten, Tb Kun Mulawarman membantah jika keterlambatan tersebut disebabkan kurangnya koordinasi. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan karena kantor bank tutup sebab kedatangan kapal Ha Dong pada hari libur kerja (Sabtu dan Minggu). “Proses pembayaran administrasi melalui bank. Sedangkan kapal itu datangnya pada hari libur kerja. Apalagi sistem dokumentasinya on line, jadi tidak dapat dilakukan saat hari libur,” timpalnya. Kata Kun, pihaknya langsung menyelesaikan proses administrasi yang tertunda. Dia menjelaskan, beras yang dibongkar di Pelindo II tersebut milik pemerintah pusat. Jadi, belum tentu akan digunakan dan didistribusikan di Banten. “Kita hanya dititipi sekadar menyimpan di gudang Bulog. Kalaupun nantinya diputuskan untuk Bulog Banten, beras itu akan digunakan untuk kebutuhan cadangan beras untuk rakyat miskin (raskin),” timpalnya. Kun menambahkan, pembongkaran hingga pendistribusian ke gudang-gudang penyimpanan milik Bulog akan dilakukan hingga 31 Maret. Gudang Bulog yang siap menampung antara lain dua gudang di Cikande, Lebak, dan Taktakan. (ass/ila)

Menjadi Saksi, Bukan Menjamin

19 September 1981 Majalah Tempo ASOSIASI dalam KADIN dapat.anggota baru, AISI (Asosiasi Independent Surveyor Indonesia). Resmi melapor ke KADIN bulan Mei lalu, AISI menghimpun 14 perusahaan yang bergerak di bidang survei. Bidang usaha mereka khusus memeriksa, menguji, mengawasi dan meneliti obyek yang berkaitan dengan banyak kegiatan di sektor pemerintah dan swasta. Misalnya pembelian dan penyediaan stok beras dan komoditi lainnya, pembelian dan cbarter alat ar.gkutan seperti kapal dan pengawasan serta pengujian beragam jenis mesin industri. Tak pelak lagi pesatnya pembangunan mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak di bidang survei. "Tahun ini akan kami jadikan titik awal untuk memasyarakatkan kegiatan survei," kata Suprapto Mangunwerdoyo, Sekjen AISI yang merangkap direktur PT. Intersubus Asia, suatu perusahaan yang bergerak di bidang survei bongkarmuat angkutan laut dan fumigasi. Harapan Suprapto tampaknya cukup beralasan, melihat besarnya perhatian yang diberikan pemerintah terhadap kegiatan survei. Akhir Agustus lalu, Departemen Perdagangan dan Koperasi yang sejak 1969 mengatur usaha kegiatan itu, mengumpulkan para pengusaha itu di hotel Orchid, Jakarta guna ditatar. "Tujuannya, agar mereka tetap menjaga dan mempertahankan sifat dan ciri khas perusahaan pensurvei: independen, obyektif, jujur dan tidak memihak," kata seorang pejabat Departemen Perdagangan pada TEMPO. Itu dibenarkan para pengusaha pensurvei. "Modal dasar, untuk bisa berhasil di bidang ini memang harus punya ketrampilan, relasi dan dipercaya orang," kata Harsoyo Tomo pemilik PT Tomo & Son, perusahaan yang banyak mensurvei kapal baru atau bekas yang dibeli atau dicharter pemerintah dan perusahaan swasta di sini. KM Tampomas II, yang tenggelam di P. Masalembo, sekitar Januari lalu, juga termasuk kapal yang disurvei Tomo & Son. Tomo mengakui. dewasa ini memang masih ada anggapan keliru terhadap kewajiban pensurvei. "Banyak yang menganggap kami sebagai lembaga penjamin," keluhnya. Padahal, dengan sertifikat yang dikeluarkannya, perusahaan pensurvei hanya menjadi "saksi autentik" atas obyek yang ditelitinya. Setengah Persen Ia menyebut contoh kasus KM Tampomas II. Kapal itu dibeli PT PANN dari PT Komodo Marine. Adalah Komodo Marine yang meminta jasa Tomo untuk mensurvei kapal tersebut, sebelum mereka beli dari pihak Jepang. "Dengan peralatan dan staf yang lengkap kami berangkat ke Jepang dan meneliti kapal itu. Kami periksa, berapa pelampung, sekoci dan bagaimana kondisi keseluruhan kapal itu. Pokoknya, kami jelajahi seluruh ruangan kapal dan hasil penelitian itu kami paparkan dalam sertifikat," kata Tomo. Sertifikat tersebut diberikan pada Komodo Marine, buat bahan pertimbangan sebelum membeli kapal tersebut. Untuk itu mereka dibayar. Berapa? "Besarnya tarif survei kira-kira setengah pcrsen dari transaksi," ucap Suprapto. Dengan biaya yang menurut dia tak mahal itulah, perusahaan-perusahaan survei membiayai hidup mereka. Tomo & Son, misalnya, setelah mensurvei puluhan kapal, kini baru tampak berkembang. Pertengahan September ini, mereka pindah kantor. Dari suatu gedung tua di Jalan Kebon Sirih ke sebuah ruangan seluas 160 m2 di lantai 6 gedung Granada, Jakarta, yang mereka sewa sekitar Rp 150 ribu per bulan. Bagaimana pensurvei lain? "Langganan tetap kami, Bulog," kata Suhanda Kertasuwita, direktur PT Pan Asia Superintendence Corporation. Untuk menarap order Bulog itu Pan Asia tak sendirian, Bersama PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang merupakan perusahaan survei pertama lahir dan milik pemerintah, ia punya jadwal tetap antara lain mensurvei stok beras Bulog di berbagai daerah. Toh masih ada keluhan pada surveyor Indonesh Seorang staf PT Jasa Asuransi Indonesa--yang setiap tahun rata-rata mengeluarkan dana survei Rp 600 juta mereka cukup sering kecewa dengan hasil pekerjaan pensurvei di sini. "Kualitas data yang diberikan kepada kami sering kurang akurat," katanya kesal. Karene itulah mereka cenderung lebih suka menggunakan pensurvei luar negari. Tapi, ini dibantah Suhanda, salah seorang pengurus AISI. "Kita memang agak ketinggalan dalm peralatan dari pensurvei luar negeri, tapi kualitas kerja bisa bersaing. Secara legal tak ada pensurvei asing yan beroperasi di sini. Kalau pensurvei gelap atau mengaku-ngaku saja, tak tahulah," tukasnya.

CATATAN 77 DARI TEMPO

15 Januari 1977 Setelah Manipulasi Cook MULAI akhir 1976, kontrol terhadap ekspor bahan pangan dan produk pertanian AS diperketat. Inspeksi terhadap berat dan mutu produk pertanian yang diekspor tak lagi diserahkan pada swasta, tapi langsung diurus petugas USDA (Departemen Pertanian AS). Hanya 10 negara bagian mendapat wewenang untuk menginspeksi ekspor pertaniannya sendiri. Dan untuk mengkordinir kerja ekstra bagi USDA itu, akan diangkat 100 pegawai baru dan dibentuk suatu badan baru:, Federal Grain Inspection Service (FGIS), di bawah USDA. Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan kontrol ekspor padi-padian itu berdasarkan UU Standar Ekspor Padi-padian yang disahkan 21 Oktober lalu diancam dengan denda sampai $AS 75 ribu. UU baru itu merupakan hasil penjajagan Senat AS dan USDA selama 16 bulan sejak Juni 1975. Biang penggugahnya adalah skandal ekspor padi-padian yang dilakukan 6 eksportir AS sejak tahun 1969, yang baru terbongkar 5 tahun kemudian. Seperti diberitakan AP dari Washington 24 Desember lalu, ke-6 eksportir itu memanipulir bantuan pangan dari pemerintah AS untuk India Bangladesh, Turki, Yunani, Cili, Uni Soviet dan 20 negara lain. Akibat terbongkarnya manipulasi bantuan pangan itu. pemerintah federal AS secara khusus menuntut perusahaan Cook Industries - eksportir padi-padian No.3 terbesar di AS - karena merugikan negara sebanyak $AS 24 juta. Kerugian itu disebabkan karena took mencampur kerikil, pasir, jerami dan tanaman kering dalam karung-karung gandum dan jagung yang dikapalkan ke herbagai negara tersehut. Juga skala timbangan perusahaan itu di negara bagian Louisiana dimanipulir, hingga beral yang tercantum jauh di atas berat sebenarnya. Adapun perusahaan lain yang juga terlibat skandal bantuan pangan pemerintah AS itu adalah Continental Grain. Bunge Grain, Archer-Daniels-Midland, Garnach Grain dan Mississippi Grain. Ke-5 perusahaan itu dituduh "ada main" dengan perantaranya, hingga bantuan pangan yang disubsidi pemerintah AS itu kwalitasnya merosot di bawah standar yang ditentukan. Mengapa manipulasi bantuan pangan itu begitu lama baru ketahuan? "Yah, inspeksi berat dan mutu bahan pangan yang dibongkar di negeri-negeri itu tidak seketat seperti di Amerika", tutur Verle Lenier, atase pertanian AS di Jakarta. Namun dia juga mengakui, sebelum keluarnya UU baru tentang pengawasan ekspor padi-padian itu sistim inspeksi di AS pun membuka peluang bagi manipulasi. Dulu, inspeksi sebelum beras, gandum atau jagung itu dimuat dilakukan oleh surveyor swasta. Atau surveyor negara bagian. Rupanya mereka itu ada main dengan ke-6 eksportir itu di terminalterminal sepanjallg sungai Mississippi", katanya lagi. Itu sebabnya sejak sekarang inspeksi sebelum barang dimuat di kapal harus dilakukan oleh petugas USDA sendiri. Kecuali untuk 10 negara bagian yang masih dipercaya, rupanya. Dengan ketentuan tambahan, bahwa petugas FGIS itu harus dirotasi secara periodik untuk menghindari pribadi yang lugas lagi dengan eksportir-eksportir tersebut. Adapun ke-6 eksportir itu sendiri tetap boleh mengekspor terus padi-padian AS yang dibeli lewat bantuan pemerintah AS (PL-480) maupun pembelian komersiil yang dijamin oleh US Commodity Credit Corporation (CCC). "Hanya saja, mereka harus membayar denda, dan petugas-petugasnya yang korup kemungkinan besar sudah dipecat", ujar Lanier. Menurutnya, para eksportir itu dikenal di Indonesia, khususnya bagi Bulog. Tiga di antaranya adalah langganan Bulog juga. Cook, Continental dan Bunge. Untungnya, manipulasi bantuan pangan selama 5 tahun itu - yang tak meliputi beras kebetulan tak melibatkan Indonesia. Menurut Lanier "sistim inspeksi bantuan pangan Bulog cukup baik". Inspeksi itu sampai kini dilakukan surveyor PT Sucofindo dan PT Pan Asia yang selama ini belum pernah mengajukan klaim pada USDA lantaran beras & gandum Amerika yang masuk julhlah atau mutunya tidak rnelnadai. "Kecuali pengapalan yang terakhir. di mana beras itu sebagian dihinggapi serangga. rapi itu tinggal disemprot saja", katanya. Amerika kreditor pangan No.2 bagi Indonesia, memheri pinjaman PL-480 sebanyak $AS 103 juta untuk tahun 76/77 ini. Dengan kredit ringan (3-4% bunga setahun) berjangka 20 tahun itu diharapkan dapat diperoleh 350.000 ton beras dan 100.000 ton gandum. Sedang dari Muangthai, selama periode yang sama pemerintah Indonesia telah memesan 500.000 ton beras Siann Ditambah dengan pembelian lainnya atas dasar pinjaman G-to-G dan pembelian komersiil murni, Bulog berusaha memenuhi seluruh gudang-gudangnya yang bakal berkapasitas 1 juta ton lebih guna menghadapi paceklik 76/77 ini.

Warga Kurang Mampu Terima Raskin Ke-13

Warga kurang mampu di Jambi segera menerima beras murah ke-13, guna memenuhi kebutuhan menghadapi masa paceklik saat ini. Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Wastono di Jambi, Minggu mengatakan, pihaknya sudah menerima petunjuk dan perintah dari Bulog pusat untuk menyalurkan beras kepada keluarga miskin (Raskin) ke-13 tersebut. "Jatah 12 bulan untuk 2011, sudah tersalurkan hampir seratus persen, dan akan tuntas dalam waktu dekat, dan untuk penyaluran Raskin ke-13 segera dilakukan," katanya. Ia menyebutkan, jatah Raskin ke-13 sama dengan jatah satu bulan untuk satu tahun sebelumnya, yakni 15kg/KK atau rumah tangga sasaran (RTS), dan harga pun tetap Rp1.600/kg. Penyaluran Raskin ke-13 itu ditargetkan dimulai minggu ketiga Desember 2011, supaya warga kurang mampu juga mempunyai sedikit cadangan pada musim paceklik seperti saat ini. Warga kurang mampu atau RTS di Jambi penerima Raskin tercatat 133.137 kk, dan tiap bulan mendapat jatah 15kg dengan harga Rp1.600/kg. Jatah 12 bulan selama 2011 sebagian besar sudah menerima, hanya sebagian kecil di sejumlah daerah yang belum menuntaskan penyaluran. Sisa penyaluran Raskin 2011 sebanyak 70 ton dari total 23.964.665 ton diyakini dalam waktu dekat segera dituntaskan. Selanjutnya menunggu adanya penyaluran Rakin 2012, warga kurang mampu itu dapat menggunakan Raskin ke-13 untuk kebutuhan sehari-hari. "Tujuan lain penambahan Raskin ke-13 itu untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi musim paceklik atau musim hujan saat ini yang diprediksikan berlangsung hingga Februari 2012," kata Wastono.

Residents Less Able To Accept Raskin-13

Residents in Edinburgh are less able to immediately receive the cheap rice to-13, in order to meet the needs currently facing lean times. Head of Public Service Bulog Jambi, Jambi Wastono on Sunday said it had received the instructions and orders from the central Bulog to distribute rice to families the poor (Raskin) of the 13 are. "Ration 12 months for 2011, has channeled nearly one hundred percent, and will be completed in the near future, and for distribution to the Raskin-13 immediately," he said. He said Raskin rations to-13 ration equal to one month to one year earlier, namely 15kg/KK or target households (RTS), and the price was still Rp1.600/kg. Channeling Raskin the 13th, is targeted to begin the third week of December 2011, so that citizens are less capable of also have little spare time on a bad season like this. Citizens are less able or RTS receiver Raskin recorded at Edinburgh 133 137 kk, and each month gets a small 15kg Rp1.600/kg prices. Ration 12 months during 2011 have largely been accepted, only a small in a number of areas that have not completed the distribution. The rest of the distribution of Raskin 2011 as much as 70 tons of a total of 23,964,665 tons is believed to be resolved anytime soon. Then wait for the distribution of Rakin, 2012, citizens were less able to use Raskin to-13 for their daily needs . "Another objective Raskin addition of the 13's to help people meet food needs in the conditions of a bad season or rainy season predicted at this time lasted until February 2012," said Wastono

Penyaluran Raskin di Jambi Tersisa 70 Ton

Penyaluran beras untuk keluarga miskin jatah 12 bulan 2011 di Jambi tersisa sebanyak 70 ton. Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Wastono di Jambi, Minggu mengatakan, hingga minggu ke dua Desember 2011 beras untuk keluarga miskin (Raskin) tersalurkan sebanyak 23.964.590 ton dari jatah 23.964.660 ton. "Ditargetkan penyaluran Raskin 2011 tuntas pada kepak ketiga Desember, untuk menghabiskan sisa 70 ton yang belum tersalurkan," katanya. Ia menyebutkan, sebagian besar daerah sudah menuntaskan penyaluran Raskin meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan Kabupaten Tebo. Daerah lainnya masih dalam proses penyaluran dari sisa yang belum didistribusikan, meliputi Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Ia menyebutkan, untuk Kota Jambi jatah setahun 3.180.960 ton, Kabupaten Batanghari (1.729.980 ton), Muarojambi, (2.066.400 ton), dan Kerinci (2.549.520 ton). Selanjutnya Kota Sungai Penuh, jatah 901.260 ton, Kabupaten Merangin (3.010.860 ton), dan Kabupaten Sarolangun 2.563 ton. Total penyaluran hingga pekan ke dua Desember 2011 2011 sebanyak 23.964.590 ton dari jatah 23.964.660 ton, atau tersisa 70 ton. "Diyakini penyaluran itu tiga hari ke depan akan terealisasi 100 persen," kata Wastono.